Bahwa penguasaan tanah OBJEK SENGKETA oleh Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaaten Pemalang) dan penerbitan Sertfikat HakPakai Nomor 77 Tahun 1991 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor:530.3/368/I/1391/33/90, tanggal 07 Agustus 1990 oleh Tergugat II denganmenggunakan instrumen hukum Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentangPokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru AtasTanah Asal Konversi Hakhak Barat juncto Peraturan Menteri Dalam NegeriHalaman 6 Putusan Nomor 409/PDT/2019/PT SMG.Untuk

Bahwa dengan demikian, penguasaan tanah OBJEK SENGKETAoleh Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat danpenerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 oleh Tergugat Il(Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah diSemarang atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia) berdasarkan SK Nomor: 530.3/368/I/1391/33/90, tanggal O07Agustus 1990 di atas tanah OBJEK SENGKETA tersebut adalah cacathukum

Surat Keputusan (SK) (SK) Nomor: 530.3/368/1/1391/33/90, tanggal 07Agustus 1990 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;6. Menghukum Tergugat II (Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI c.g. Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah) untuk mencabut dan membatalkan SertifikatHak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 atas nama Tergugat jo. Surat Keputusan(SK) (SK) Nomor: 530.3/368/I/1391/33/90, tanggal 07 Agustus 1990 tersebut;7.

Surat Keputusan (SK) Nomor:530.3/368/I/1391/33/90, tanggal 07 Agustus 1990 adalah cacat hukum dantidak berkekuatan hukum. Kelima, menghukum Tergugat II (MenteriAgraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI c.q.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah) untukmencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 77 Tahun 1991atas nama Tergugat ! jo. Surat Keputusan (SK) Nomor:530.3/368/I/1391/33/90, tanggal O07 Agustus 1990 tersebut.

Surat Keputusan (SK) Nomor: 530.3/368/I/1391/33/90, tanggal 07 Agustus 1990 adalah cacat hukum dantidak berkekuatan hukum;6. Menghukum Terbanding Il semula Tergugat II (Menteri Agrariadan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI c.g. KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah) untukmencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 77 Tahun1991 atas nama Tergugat jo. Surat Keputusan (SK) Nomor: 530.3/368/I/1391/33/ 90, tanggal 07 Agustus 1990 tersebut;7.

Surat...2Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NusaTenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 Tentang Pemberian Hak Pakai atasNama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas Tanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05AgUStUS 2004; 0 == man nn nn nnn nn een enn nnn nn nn en en nn nee nen ee ene one ee ene ene nenAdapun dasar gugatan ini di ajukan adalah sebagai berikut : .........ccccscccssssccessccsesccsesccesssscssesscseees1.Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Marjuki

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NusaTenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 Tentang Pemberian Hak Pakaiatas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas Tanah di Kabupaten SumbawaTanggal 05 Agustus 2004 ,0 200 220 200 20m nen ann nnn enn wen nn wa wae en en een en on oe3.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NusaTenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 Tentang Pemberian Hak Pakaiatas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas Tanah di Kabupaten SumbawaTanggal 05 Agustus 2004 ,0 200 20200 20m nen nnn nnn nnn wen on na aan nen nen en en ee oec.

Menyatakan Hukum bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 tanggal 5 Agustus2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas tanah diKabupaten Sumbawa, adalah sah karena telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;4.

T.l1 : SK Kepala kantor Wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Nusa TenggaraBarat dengan Nomor: 530.3/38/I/50/HP/62/2004 tertanggal 5 Agustus 2004(sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telahmengajukan buktibukti surat sebanyak 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tandabukti(T.II Int1) sampai dengan T.II.

Nomor:SK.530.3/456/1/3024/33/91 tanggal 6 Agustus 1991 tentang pemberianHak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaTengah cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tin gkat Jawa Tengah dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor60/Pekauman tanggal 14 Januari 1992 atas nama Pemerintah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaPropinsi Daerah Tingkat!

(lima ratus juta rupiah);Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SK Nomor:SK.530.3/456/1/3024/33/91 tanggal 6 Agustus 1991 tentang pemberianHak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaTengah cq.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor: 530.3/456/1/3024/33/91 tanggal 6 Agustus Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIsebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas adalah Keputusan TataUsaha Negara yang berwenang menilai dan mengujinya adalahPeradilan Tata Usaha Negara;8.

Nomor:SK.530.3/456/1/3024/33/91 tanggal 6 Agustus Tahun 1991 tentangpemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Jengah cq.

No. 479 PK/Pdt/2009Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SK Nomor:SK.530.3/456/1/3024/33/91 tanggal 6 Agustus Tahun 1991tentang pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah cq.

Keputusan Nomor39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29 TentangPemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Seluas 2.383 M2 Atas Tanah diKelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember AtasNama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa hukum melakukan upaya gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga dengan demikianmemenuhi Pasal 56 ayat (2) jo.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut 29tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 M2atas tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, KabupatenJember atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;b.

Putusan Nomor 155 PK/TUN/20153.4.Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tanggal terbit :23 September 1989, luas seluruhnya : 2.383 M2, Gambar SituasiNomor 4229/1989, Tanggal 14 September 1989, yang tercatat atasnama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;Mewajibkan:a.Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya(Tergugat ) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22September 1989 Nomor Urut 29 tentang

Putusan Nomor 155 PK/TUN/2015Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember AtasNama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor Urut 29;Bahwa atas tanah yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa timur tanggal 22September 1989 Nomor 39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak PakaiAtas Tanah Negara seluas 2.383 M2 atas tanah di Kelurahan Kaliwates,Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il

yaitu : Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TimurNomor 39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas TanahNegara seluas 2.383 M2 atas tanah di Kecamatan Kaliwates,Kabupaten Jember a.n. Pemerintah Daerah Tingkat II Jember NomorUrut 29 tanggal 22 September 1989;3.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1998 NomorSK.530.3/662/1/1015/33/98 tentang Pemberian Hak Pakai atasnama Pemerintah Desa Kedungjati atas tanah seluas 4.645 m2tertetak di Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten DatiIl Grobogan;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 169 PK/TUN/20182)2.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1998 NomorSK.530.3/663/1/1016/33/98 tentang Pemberian Hak Pakai atasnama Pemerintah Desa Kedungjati atas tanah seluas 4.955 m2terletak di Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten DatiIl Grobogan;Adalah benar dan sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;3) Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 DesaKalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi JawaTengah

Putusan Nomor 169 PK/TUN/2018Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Nomor: SK.530.3/662/1/1015/33/98, tanggal 15 Agustus1998, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah DesaKedungjati atas Tanah Seluas 4.645 m2 Terletak di Desa Kalimaro,Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Dati Il Grobogan, atau disebutsebagai Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai (SKPH); Bahwa berdasarkan novum berupa SKPH, kedua sertipikat objeksengketa berasal dari pelepasan hak Sutar Ngatminah

yaitu Keputusan Nomor :39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut : 29 TentangPemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Seluas 2.383 M2 Atas Tanah DiKelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Atas NamaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember ;b.

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, makayang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor :39/530.3/35/1989 Tanggal 2291989 No.

Bahwa penerbitan sertipikat tersebut didasarkan atas Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Provinsi Jawa Timurtanggal 2291989 Nomor : 39/530.3/35/1989 Nomor Urut : 29 ; b.

Bahwa Hasil Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik yang dilakukan olehKantor Pertanahan Kabupaten Jember dikirim kepada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang kemudianditerbitkannya Surat Keputusan Tanggal 2291989 Nomor39/530.3/35/1989 Nomor Urut : 29 ;.

TIl3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/530.3/35/1989 Tanggal22 September 1989 ;4. Tll4 : Fotokopi sesuai dengan Kutipan Aslinya Lampiran SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor :39/530.3/35/1989 Tanggal 22 September 1989 ;5. Til5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Keterangan PendaftaranTanah Nomor : 1127/PHT/1989 Tanggal 28 Maret 1989 ;6.

(tiga puluh lima ribu lima ratus sepuluh meterpersegi), terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya;Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur tanggal 2861990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, KecamatanHalaman 8 dari 54 hal. Put.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990, Nomor 125/530.3/35/1990 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas +Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt/20161.050 m? (seriou lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan WijayaKusuma Nomor 50, Surabaya;7.

Majelis Hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;Bahwa terkait petitum putusan Pengadilan Negeri Surabaya angka 6, 7, 9,dan 10 yang menyatakan:6)Mengadili:Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanahseluas +1.050 m#?

(seribu lima puluh meterpersegi) yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabayatersebut dan/atau suratsurat lain terkait dengan permohonan hak atastanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat;Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur tanggal28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor30/Kel.

(tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima meterpersegi) dengan alasan tidak bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku dan kepada pemohon diberikan Hak Pakaiselama dipergunakan sesuai dengan diterbitkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa125/530.3/35/1990, tanggal 28 Juni 1990;Bahwa dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 125/530.3/35/1990 tanggal 28 Juni 1990, menunjukkan

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaitu Keputusan Nomor 39/530.3/35/1989,tanggal 22 September 1989 Nomor Urut : 29 Tentang Pemberian Hak Pakai AtasTanah Negara Seluas 2.383 m? Atas Tanah Di Kelurahan Kaliwates, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah TingkatII Jember;b.

Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya (Tergugat I) yaituKeputusan Nomor 39/530.3/35/1989, tanggal 22 September 1989 Nomor Urut:29 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara Seluas 2.383 m? AtasTanah Di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember AtasNama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;b.

Bahwa objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 22September 1989 Nomor 39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas TanahNegara seluas 2.383 m?, atas tanah di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates,Kabupaten Jember Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II JemberNomor Urut 29;3.

Bahwa atas tanah yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa timur tanggal 22 September 1989 Nomor39/530.3/35/1989 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 m?

Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat;2 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur(Tergugat I) yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur Nomor 39/530.3/35/1989 Tentang Pemberian HakPakai Atas Tanah Negara seluas 2.383 m? atas tanah di Kecamatan Kaliwates,Kabupaten Jember a.n.

terletak di Kelurahan SeketengKecamatan Sumbawa KabupatenSumbawa Propinsi Nusa TenggaraBarat atas nama PemerintahKabupaten Sumbawa yangberkedudukan di Sumbawa Besar;2 Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 Tentang PemberianHak Pakai atas Nama PemerintahKabupaten Sumbawa atas Tanahdi Kabupaten Sumbawa Tanggal05 Agustus 2004;Adapun dasar gugatan ini di ajukan adalah sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah ahli waris

terletak diKelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi NusaTenggara Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukandi Sumbawa Besar;2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NusaTenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 Tentang Pemberian HakPakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas Tanah di KabupatenSumbawa Tanggal 05 Agustus 2004;Yang selanjutnya di sebut OB YEK SENGKETA:Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor

terletak di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten SumbawaPropinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawayang berkedudukan di Sumbawa Besar;b Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 TentangPemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atasTanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05 Agustus 2004;Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata UsahaNegara berupa :

terletak di Kelurahan Seketeng kecamatan Sumbawa kabupaten SumbawaPropinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawayang berkedudukan di Sumbawa Besar, yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Terbanding ;b Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/I/50/HP/62/2004 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atastanah di Kabupaten Sumbawa tertanggal 05 Agustus 2004 yang dikeluarkanoleh Tergugat II/Terbanding

yang terletak di Kelurahan SeketengKecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Baratatas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan di SumbawaBesar ;b Tergugat II/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat NomorSK.530.3/38/1/S0/HP/62/2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas namaPemerintah Kabupaten Sumbawa atas tanah di Kabupaten Sumbawatertanggal 05 Agustus 2004 ;4 Menghukum Tergugat I/Terbanding, Tergugat

SK.530.3/779/1/3386/33/91.5. Bahwa kemudian oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan &Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang atas bangunangedung SMP. Ampel beserta segala fasilitas dan peralatan,pembiayaan serta sertifikat Hak Pakai No. 3 tersebut diserahkankepada TERGUGAT V.6. Bahwa dengan demikian TERGUGAT V adalah yang menguasaidan atau yang menempati sebagian tanah obyek sengketa milikPENGGUGAT.7.

SK.530.3/779/1/3386/33/91 dan Surat Keputusan tanggal 8 Juni1992 No.

SK. 530.3/779/1/3386/33/91dan Surat Keputusan tanggal 8 Juni 1992 No. SK520.1/500/1/1005/33/1992 yang dilakukan oleh TERGUGAT IIadalah Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikianSurat Keputusan pada tanggal 4 Januari 1991 No. SK.530.3/779/1/3386/33/91 dan Surat Keputusan tanggal 8 Juni1992 No.

SK.530.3/779/1/3386/33/91 dan Surat Keputusan tanggal 8 Juni1992 No. SK : 520.1/500/1/1005/33/1992 adalah PerbuatanMelawan Hukum ;8. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkansertifikat Hak Pakai No. 3 atas nama Departemen Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia C/g. Kantor WilayahDepartemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah diSemarang ( untuk lokasi Gedung SMP ) Ds. Candi Kec.Ampel, sertifikat Hak Milik No. 1074 semula atas nama Soedirdjosekarang atas nama Soelabi Dk.

TERGUGAT III atas dibuatnya Akta JualBeli tanggal 27 Agustus 1988 No. 59/JB/1988 dan Akta Jual Belitanggal 19 Maret 1996 No. 068/Kec.Ampel/1996 adalahPerbuatan Melawan Hukum ;10.11.12.13.Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV dengan membuat kansurat surat untuk persyaratan administrasi yang lazim dibuatuntuk pengajuan pensertifikatan atas tanah obyek sengketatersebut kepada TERGUGAT , TERGUGAT II dan TERGUGATIll adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Surat Keputusan pada tanggal 4 Januari 1991 No.SK. 530.3

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004Tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah KabupatenSumbawa atas Tanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05 Agustus2004;Dasar Gugatan:1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Marjuki Junaidi Als H.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 TentangPemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atasTanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05 Agustus 2004;Yang selanjutnya di sebut OBJEK SENGKETA:Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 menerangkan sebagaiberikut :Halaman 4 dari 22 halaman.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 TentangPemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atasTanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05 Agustus 2004;Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat keputusan TataUsaha Negara berupa :a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 39 diterbitkan tanggal 27 Agustus 2004dengan Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 Nomor 290/Seketeng/2003Luas 38.614 M?

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004 TentangHalaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2015Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atasTanah di Kabupaten Sumbawa Tanggal 05 Agustus 2004;4.

yang terletak di Kelurahan SeketengKecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa TenggaraBarat atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukandi Sumbawa Besar ;Tergugat Il/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara BaratNomor : SK.530.3/38/I/50/HP/62/2004 tentang Pemberian Hak Pakai atasnama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas tanah di KabupatenSumbawa tertanggal 05 Agustus 2004 ;Halaman 12 dari 22 halaman.

21x1, 41x1, 61x1, 81x1, 01x1 ;03x2, 30x2, 64x2, 46x2, 13x2 ;08x3, 28x3, 38x3, 68x3, 37x3, 17x3, 52x3, 62x3 ;9516x3, 9615x3, 9364x3, 1364x3, 3146x3, 146x3, 364x3, 516x3, 615x3;162, 4611, 6411, 1510, 943, 5111, 963 ;26x6, 62x5, 4327x5, 2743x5, 327x5, 743x5, 27x20, 43x20, 23x10,88x20 ; 1327x3, 327x4, 19x10, 27x23 ;OonAOn fh HH> Judi togel online jenis Hongkong terakhir yang dikirim saksi MASRIPOMALANGO (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada pukul 20.30 witalewat Aplikasi WhatsAPP (WA) adalah : 030.3, 530.3

/PN.Ktg 9516x3, 9615x3, 9364x3, 1364x3, 3146x3, 146x3, 364x3, 516x3,615x3 ; 162, 4611, 6411, 1510, 943, 5111, 963 ; 26x6, 62x5, 4327x5, 2743x5, 327x5, 743x5, 27x20, 43x20, 23x10,88x20 ; 1327x3, 327x4, 19x10, 27x23 ;> Judi togel online jenis Hongkong terakhir yang dikirim saksi MASRIPOMALANGO (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada pukul 20.30 witalewat Aplikasi WhatsAPP (WA) adalah : 030.3, 530.3, 30.3, 930.3, 5903.3, 033 ; 5810, 8010, 0810, 592, 952, 502, 512, 885 ; 70883, 95883, 5883, 0883, 883

/PN.Ktg> Judi togel online jenis Hongkong terakhir yang dikirim saksiMASRI POMALANGO (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada pukul20.30 wita lewat Aplikasi Whats APP (WA) adalah : 030.3, 530.3, 30.3, 930.3, 5903.3, 033 ; 5810, 8010, 0810, 592, 952, 502, 512, 885 ; 70883, 95883, 5883, 0883, 883 ;Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa tata cara permainan judi togelOnline tersebut adalah dengan cara memasang angka pasangan mulaipasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000, (seribu rupiah),kemudian jika

/PN.Ktg 9516x3, 9615x3, 9364x3, 1364x3, 3146x3, 146x3, 364x3, 516x3,615x3; 162, 4611, 6411, 1510, 943, 5111, 963 ; 26x6, 62x5, 4327x5, 2743x5, 327x5, 743x5, 27x20, 43x20, 23x10,88x20; 1327x3, 327x4, 19x10, 27x23 ;> Judi togel online jenis Hongkong terakhir yang dikirim lelaki MASRIPOMALANGO (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada pukul 20.30wita lewat Aplikasi Whats APP (WA) adalah : 030.3, 530.3, 30.3, 930.3, 5903.3, 033 ; 5810, 8010, 0810, 592, 952, 502, 512, 885 ; 70883, 95883, 5883, 0883, 883

/PN.Ktg 162, 4611, 6411, 1510, 943, 5111, 963 ; 26x6, 62x5, 4327x5, 2743x5, 327x5, 743x5, 27x20, 43x20, 23x10,88x20; 1327x3, 327x4, 19x10, 27x23 ;> Judi togel online jenis Hongkong terakhir yang dikirim lelaki MASRIPOMALANGO (berkas terpisah) kepada Terdakwa pada pukul 20.30wita lewat Aplikasi WhatsAPP (WA) adalah : 030.3, 530.3, 30.3, 930.3, 5903.3, 033 ; 5810, 8010, 0810, 592, 952, 502, 512, 885 ; 70883, 95883, 5883, 0883, 883 ;Bahwa tata cara permainan judi togel online tersebut adalah dengan

Tergugat I terhadap tanah objek sengketa berdasarkansurat keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat nomor : SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006, karenapenerbitannya telah tidak memenuhi unsurunsur komulatif sebagaimana yangdiatur dalam pasal 32 ayat (2) Jo.

SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 serta sudah tercatat/terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atau Barang Milik NegaraOleh karena itu berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkara a quo merupakanSengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan TUNdan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa.

NTB menerbitkan SKNo.530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia diatas Tanah obyeksengketa ;j.

Nomor : SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006 Tentang pemberian hak pakaiatas nama Tentara Nasional Indonesia, bukti T.IIV.3 berupa Berita Acara Hasilpemeriksaan Tim penelitian Tanah Nomor : 30/TPT/2005 Kantor PertanahanKabupaten Sumbawa, bukti T.IV.4 berupa surat pernyataan selisih luas an.

Nomor : SK.530.3/06/ 1/10/HP/62/2006 Tentang pemberian hak pakaiatas nama Tentara Nasional Indonesia, bukti T.IIV.3 berupa Berita Acara Hasilpemeriksaan Tim penelitian Tanah Nomor : 30/TPT/2005 Kantor PertanahanKabupaten Sumbawa, bukti T.IV.4 berupa surat pernyataan selisih luas an.

pabrik teh;Sebelah Timur : tanah milik H.Abdul Jalil ;Sebelah Utara : Jalan Raya Pantura ;Sebelah Selatan : pabrik teh ;dan tindakan Tergugat I, II, dan II yang melakukan pembongkaran danpembangunan tanpa ijin Para Penggugat adalah tanpa hak danmelanggar hukum;Menyatakan Tergugat I, HZ, III. dan IV telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ;Menyatakan surat Tergugat IV Nomor : 011/13654 tanggal 4September 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SK Nomor:SK.530.3

II, HI, dan IV;Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung mengenai kewenanganPengadilan Negeri yang didasari pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 319K/Sip/1968 Tanggal 4 Maret 1970 adalah justru membenarkan apa yang telah diputusPengadilan Negeri, Karena Judex Facti telah memutus perkara dimana Tergugat TergugatI, Il, IV dan V telah nyatanyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telahmelampaui batas wewenangnya;Bahwa Tergugat I, II, IV dan V jelas jelas melanggar ketentuan SK Nomor: SK.530.3

,terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya;Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor125/530.3/35/1990 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdengan segala akibatnya;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang,Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa TimurHalaman2 dari 14 hal. Put.

tersebut di atas kepada Badan Pertanahan Nasional;Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang terhadap tanah seluas + 1.050 m?

tersebut di atas kepada Badan PertanahanNasional;Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang terhadap tanah seluas + 1.050 m? yang terletak di JalanHalaman10 dari 14 hal. Put.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/I/50/HP/62/2004 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas tanah di Kabupaten Sumbawa tertanggal 05 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Terbanding ; -----------------------------------------3. Mewajiban kepada : ---------------------------------------------------------------------------a.

Tergugat II/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/I/50/HP/62/2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas tanah di Kabupaten Sumbawa tertanggal 05 Agustus 2004 ; --------------------------------------------4.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah KabupatenSumbawa atas tanah di Kabupaten Sumbawa tanggal 05 Agustus3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat keputusan TataUsaha Negara berupaa. Sertifikat Hak Pakai No. 39 di terbitkan tanggal 27 Agustus 2004dengan Surat Ukur tanggal 18 Maret 2003 No. 290/Seketeng/2003Luas 38.614 m?

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.530.3/38/1/50HP/62/2004tentang pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah KabupatenSumbawa atas Tanah di Kabupaten Sumbawa tanggal 05 Agustus4.

NusaTenggara Barat Nomor: SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006. Tanggal 17Februari 2006. atas usulan Tergugat Sesuai dengan Suratnya tanggal 11Februari 2006 No. 530.3/29/006. Adalah Izin Hak Pakai , danHalaman 13 dari 58 Hal. Putusan No. 43/G/2019/PTUN.

Sejak tahun 1990an telah dibuatkan SPPT No.52.04.080.008.0060009.0dan setiap tahunnya telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)kepada Negara;Sedangkan di halaman 9 angka 10 menyatakan bahwa: BerdasarkanSurat sSusulan Tergugat Pada tanggal 11 Februari 2006 Nomor:530.3/29/2006, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tengara Barat memberikan Izin Hak Pakainya kepada TNIberdasarkan SK.No.530.3/1/10/06/HP/2006 tanggal 17 Februari 2006, danberdasar pemberian tersebut diterbitkan

Gunawan Pakki(Komandan Kodim 1607/Sumbawa) mengajukan permohonan Sertipikatlangsung ditindak lanjuti oleh Tergugat dan kemudian terbit SK dari TergugatNomor: 530.3/1/10/06/HP/2006 tanggal 17 Februari 2006;2.

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 8angka 10 yang pada intinyamenyatakan: Bahwa berdasarkan Surat Susulan Tergugat pada tanggal 11Februari 2006 Nomor: 530.3/29/2006 oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tengara Barat memberikan Izin HakPakainya kepada TNI berdasarkan SK. No.530.3/1/10/06/HP/2006 tanggal17 Februari 2006 dan berdasarkan pemberian Hak Pakai tersebutditerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.09/Kel. Pekat Kec.

Pasar Kecil Sumbawa yang diklaim sebagaitanah Kodim Sumbawa / TNI (Sesuai dengan print warna);Surat Nomor: 530.3/46.b/2005. Lampiran: 1 (satu), Perihal:Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Seluas 23,260 M2? terletak diKelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa An.

Nomor 2543 K/Pdt/2016Pemberian Hak sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21September 1989 Nomor 24/530.3/35/1989"; Bahwa benar SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang dahulu dikenaldengan sebutan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri IllLumajang;Pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang telah mengakui danmembenarkan diluar sidang pengadilan tentang hal hal sebagai berikut: Bahwa benar Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 / Desa Karangsari atasnama

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesiatersebut diterbitkan berdasarkan:Pemberian Hak sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21September 1989 Nomor. 24 / 530.3 / 35 / 1989; Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayan BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 21 September 1989Nomor. 24 / 530.3 / 35 / 1989 pada bagian Penetapan angka 7menguraikan:huruf. a.Tanah Kas Desa Karangsari, C Desa Nomor. 1.

DepartemenPendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur tanggal 21 September 1989 Nomor. 24 / 530.3 / 35 /1989 pada bagian Penetapan angka 7 menguraikan:huruf. a;Tanah Kas Desa Karangsari, Petok D. Nomor. 1 Persil Nomor65 Klas.S. Luas 10.400 m?:Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 2543 K/Pdt/2016huruf .b;Hak Yasan atas nama Nyonya Abdullah Fatah Petok D. nomor 643Persil 61 Klas S. Luas 2.500 m?

(kurang lebih tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi)juncto Surat Keputusan (SK) Nomor 530.3/368/I/1391/33/90 tanggal 7Agustus 1990 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;5. Menghukum Termohon Kasasi Il, semula Terbanding II/Tergugat Il(Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah) untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat HakPakai Nomor 77 Tahun 1991 atas nama Tergugat juncto SuratKeputusan (SK) Nomor 530.3/368/I/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990tersebut:6. Menghukum Termohon Kasasi II, semula Tergugat II/Terbanding IIdan/atau Termohon Kasasi Ill, semula Tergugat IIl/Terbanding II!

Bahwa kemudian permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat (Para Tergugat) terhadap tanah objek sengketa adalah Permohonan hakmilik, sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusannya NomorSK.530.3/ 06/1/10/HP/62/2006. Memberikan izin hak pakai kepada Tergugat (Para Tergugat) atas tanah objek sengketa;28.

Bahwa begitu pula halnya dengan Keputusan Turut Tergugat yangtelah memberikan izin hak pakai kepada Para Tergugat atas tanah objeksengketa berdasarkan pemberian izin hak pakai nomor SK. 530.3/06/1/10/HP/62/2006 dan/atau dalam menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 9tahun 2006 atas tanah objek sengketa, menurut hemat kami ParaHalaman 8 dari 35 hal.Put. Nomor 1371 K/Pdt/2016Penggugat adalah suatu keputusan yang mengandung cacat formil dan/ataucacat materiil:32.

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum penerbitan sertifikat hakpakai Nomor 09 Tahun 2006 atas nama Tergugat terhadap tanah objeksengketa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006, karena penerbitannya telah tidak memenuhiunsurunsur komulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Jo.Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;5.

Kemudiansetelah melalui prosedur penelitian fisik maupun yuridis sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku, Kepala Kanwil BPN Propinsi NTBmenerbitkan SK Nomor 530.3/06/1/10/HP/62/2006 tanggal 17 Februari 2006tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Tentara Nasional Indonesia di atasTanah objek sengketa;j.

Bahwa apa yang telah Kami selaku Pemohon Kasasi ungkapkantersebut indikasinya terlihat jelas dari penilaian Judex Facti terhadapkedudukan hukum Termohon Kasasi atas tanah objek sengketa yangdilegitimasi berdasarkan pemberian hak pakai berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat Nomor SK.530.3/06/1/10/HP/62/2006.