ratus riburupiah), jika dibandingkan dengan harga shabu per gram sekitarRp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna diketahuimelalui latar belakang Terdakwa, bukan pertama kali menggunakan shabumelainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu dalam rangkamenghilangkan rasa sakit yang diderita Terdakwa/Pemohon PK terhadappenyakit ginjal yang dideritanya;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwahanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapatdiketahui bedasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu hanya dengan hargaRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

ot wh allay ncn wvib dite. g'im in Peerage eae eneSS Maes ley caoe ee RAM ara Rance emia wees mcrn Rta et apa fecha rae wta Cate re ceue tae ert raat eee PASAL YANG DILANGGARAGEL 6: AeNee benar bahwa keterangan tersangka yangtelah melanggar. .SE AAR ne ae elon ATA Nm el mcom cw oat wen cm mPa actus er caylee a cased ageY ee owe Te eT EERE TOE OROTTESS aiyy mo sta cusraane teen ran ntencamecy eM a AMEm Ms ser MEME Mase oleae (RC maga cae ail lw Ty gare Teel at vp deCESE Al ana te ooEben Metra petra

Terdakwa pernahterlibat peredaran gelap Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredarangelap Narkotika; Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara a quo wajibmempertimbangkan mens rea Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebutsematamata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuktujuan lainnya; Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalammemori kasasi hanya mempertimbangkan secara kasat mata actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia; Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidakterungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai,menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimumkepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika; Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

sisa dari sabu yang sudah Terdakwa gunakan pada saat dalamperjalanan dengan mobil; Bahwa Tedakwa sudah menggunakan sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;Bahwa permasalahannya: apakah perbuatan Terdakwa pada saatditangkap polisi sedang membawa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotikadalam tas selempang dipandang memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Bahwa apabila perbuatan lahiriah atau actus

Putusan Nomor 942 K/PID.SUS/2017Zahda sematamata bertujuan memakai/menggunakan sabu; Bahwa fakta tersebut bersesuaian fakta lainnya yaitu sabu yang dibeliTerdakwa kemudian digunakan beberapa saat sebelum terjadinyapenangkapan; Bahwa benar shabu sebanyak 0,27 gram yang ditemukan Polisi adalah sisasabu pemakaian Terdakwa;Bahwa sesuai dengan prinsip pemidanaan, Hakim dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara wajib mempertimbangan actus reus dan mensrea Terdakwa.

Hakim tidak hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatanlahiriah semata seperti yang terjadi dalam perkara a quo. Hakim tidakmemeriksa dan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa;Bahwa mens rea Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpansisa Narkotika sebanyak bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram telahdigunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa.

Moeljatno mengemukakan ajaran dualistis, denganmengemukakan teori pemisahan perbuatan pidana (actus reus) dan pertanggungjawabanpidana (mens rea).

yaitumelanggar Pasal 374 KUHP, adapun unsurunsurnya adalah :Pasal 374 KUHP :Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannyaatau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam denganpidana penjara paling lama lima tahun ;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebutternyata Pasal 374 KUHP merumuskan perbuatan yang dilarang, oleh karena itu ketentuanPasal 374 KUHP tersebut sebagai dasar penentuan faktor syarat obyektif (actus

Food Purwokerto, dengandemikian unsur ke3 ini telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semua, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, pasal 50 KUHP,pasal 51 ayat 1 KUHP serta tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran, ketiadaan sifatmelawan hukum materiil dan persetujuan, dengan demikian maka faktor obyektif berupatindak pidana atau actus

karena tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaitindakan yang salah dan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalahperbuatan yang tercela, dengan demikian tidak ada alasan pemaaf tidak tertulis berupaavas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, telahterbukti tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, ternyata syarat pemidanaan obyektif ( actus

Sedangkan barang bukti sabusabu lainnya bukan milikTerdakwa;Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, dimana Terdakwabukan pertama kali menggunakan sabusabu melainkan sudah beberapakali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabusabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa.Padahal berdasarkan fakta sidang mens

rea Terdakwa membeli,memiliki sabusabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalamsetiap pemeriksaan perkara di pengadilan, antara lain bahwa asashukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktekperadilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan danbahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak

Sebab hanyamempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasat mata sajayaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki, menguasai Sabu, tanpa mempertimbangkan mes reaTerdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang mens rea Terdakwamemperoleh, memiliki Sabu tersebut untuk tujuan digunakan;Bahwa cara pandang Penuntut Umum tentu bertentangan denganprinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajibditerapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutanPenuntut Umum maupun putusan Judex Facti atas penjatuhan pidanaTerdakwa hanya atas dasar actus reus semata, sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa Narkotika karenasebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika;Hal. 6 dari 10 hal. Put.

Terdakwa membeli dan memiliki shabu untukdigunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuktujuan lainnya;Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika apabila ditemukan sedangmembeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akantetapi niat/mens reanya untuk menggunakan Narkotika secaramelawan hukum maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112ayat (1) sebagaimana dalam perkara aquo;Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya mempertimbangkanperbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanyadengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia.Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antaralain;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakanNarkotika secara melawan hukum.

tentang TataCara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa, berikut pasal 7 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaanpenjaringan dan penyaringan perangkat Desa, Kepala Desamembentuk P3D setelan menghasilkan peserta dengan nilai tertinggiHalaman 9 dari 55 halamanPUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.berikut setelah berjalanya mekanisme lanjutan, maka sampailahdilakukan Penetapan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam pasal 29 ayat (5);13) Bahwa asas asas contrarius Actus

SERTA KOORDINASI artinya CAMAT BUKANSEBAGAI ATASAN KEPALA DESA. sehingga hal ini secara nyataTergugat dalam hal melakukan Pembatalan terhadap Surat KeputusanKepala Desa sebagaimana Obyek sengketa adalah melanggar asasasas contrarius Actus, yang sangat merugikan Penggugat baik kerugianmateriil maupun immateriil;14) Bahwa kamipun telah memperoleh Pendapat Hukum dari DR.EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.

HUKUM;15) Bahwa Tergugat selain melanggar asas contrarius Actus sebagaimanadiutarakan oleh Ahli sebagaimana point angka 14 diatas, juga dapatdikategorikan telah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik;e asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan. bahwa dengan adanyapelanggaran oleh yang dilakukan oleh Tergugat denganmenerbitkan Obyek

Desa Munggugebang telah menyalahi ketentuandikarenakan belum ada rekomendasi persetujuan dari Tergugat danmengingkari kKesepakatan hasil rapat pada tanggal 7 Mei 2021 yangHalaman 24 dari 55 halamanPUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.telah bersepakat untuk menunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaanInspektorat terkait pelaksanaan P3D.11.Bahwa terhadap dalil posita gugatan pada romawi VI tentang alasangugatan pada angka 13 (tigabelas) yang pada pokoknya menguraikanpelanggaran terhadap asas Contrarius Actus

Jikarekomendasi berdasarkan peraturan perundangundangan, keefektifan;Bahwa Camat adalah benar sebatas memberikan Konsultasi danmenerbitkan Rekomendasi persetujuan atau Penolakan, kebijakanPemerintah sesuai UndangUndang Nomor 20 Tahun 2014 pasal 65dapat dilakukan pembatalan, adanya kerusuhan disebabkan oleh konfliksosial;Bahwa ketentuan dari ASAS CONTRARIUS ACTUS sampai saat inimasih berlaku dapat dipakai literasi;Halaman 39 dari 55 halamanPUTUSAN No. 125/G/2021/PTUN.SBY.

Unsurunsur perbuatan pidana (actus reus/objektif)Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (factor objektif),harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundangundangan pidana dan bersifat melawan hukm atau bertentangan dengankesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaanpenuntut umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsurunsur dari pasalpasal peraturan perundangundangan yang didakwakankepadanya dan tidak temukan alasan pembenar

diaturdalam beberapa pasal 49 ayat 1, 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP sedangkanyang berada diluar KUHP adalah eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawanhukum materiil dan persetujuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telahterbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasalpasal 363 ayat 1 ke5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadaTerdakwa dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar, dengandemikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif atau actus

KUHP (sakit jiwa atausakit jiwa kambuhan), pasal 48 KUHP (keadaan darurat atau noodtoestand)pasal 49 ayat (2) KUHP (daya paksa melampaui batas (noodweer excess)dan pasal 51 ayat 2 KUHP (perintah ini sah, tetapi oleh yang diperintahatau disuruh dianggap sah, sehingga terjadi kekeliruan) dan yang tidakdiatur dalam KUHP berupa avas (afwezigheid van allen schuld);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syaratobjektif atau actus

hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli ataumemiliki, menyimpan atau menguasai narkotika akan tetapi mens reanayauntuk menggunakan narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti dalam putusannyahanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata, atauperbuatan materiil (actus

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalitidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 498 K/Pid.Sus/2018Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta paraTerdakwa membeli narkotika secara patungan.

Terdakwa menggunakan karena merasa dapatmembantu mengurangi beban pekerjaan Terdakwa sebagai pemasang Iklan;Bahwa sedangkan pil digunakan Terdakwa untuk membantu Terdakwaapabila mengalami sudah tidur;Bahwa Judex Facti dalam dalam putusannya hanyamempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materiilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertinbangkan mensrea Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwamembeli, memiliki, menguasal obatan pil carnopen 30 butir (tidak adapemeriksaan Laboratories), dan Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,12gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini berarti Terdakwamembeli

Dalam menentukan perbuatan seseorangmelakukan tindak pidana adalah harus melihat sisi/niat dan kehendak dariTerdakwa apakah berkehendak melakukan jahat atau tidak, bahwa dalamdoktrin hukum pidana dikenal istilah "actus non est reus, nisi mens sit rea"atau dalam bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson: "an actis not criminal in the absence of a guilty mina" (Willian Wilson, CriminalLaw; Doctrine and Theory, London: Logman, 2003,67).

Bahwa yang menjadi dasar keberatan lainnya oleh Terdakwa yaitu perbuatanyang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur mens rea nya yangmenjadi satu kesatuan asas dan tidak terpisahkan dengan unsur actus reusnya yaitu actus non facit reum, nisi mes sit rea yang artinya "Suatu perobuatantidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan denganniat jahat" (Mustofa Abdullah dan Achmad Ruber, "Intisari Hukum Pidana",Jakarta; Ghalia, 1983, hal 40) dan meskipun Terdakwa melakukan suatuperbuatan

Kesengajaan sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelykheid bewustzijnof voor waardelyk /opzet of dolus eventualis).Menimbang, bahwa dokirin ilmu hukum pidana juga mengenal asasatau prinsip Actus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit reayang artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau. suatu. kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

KesalahanHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 18/Pid Sus/2018/PN Japadalah syarat mutiak bagi adanya pertanggung jawaban pidana untuk dijatuhi pidana,sebab di masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidananya seseorang jika tidakada kesalahan; geen siraf zonder schuld atau dalam bahasa latin actus non facitreum nisi mens sit rea (an act does not make person guilty unless his mind is guilty).Ardai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, maka niscaya hal itu dirasakansebagai hal yang tidak adil dan

Jika ditelaah lebih lanut bahwa actus non facit reum nisi menssit rea terdin dari dua golongan besar yakni actus reus atau perbuatan pelaksanaandan mens rea atau niat. Secara unum actus reus dijelaskan sebagai suatuperbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukan gerakan lahiriah Sedangkanmens rea / Niat adalah sikap batin seseorang yang oleh Mojatno dipandang sebagaiunsur yang turut menjadi perimbangan kesalahan seseorang.

bahwa seseorang dapatdipidana tidak cukup hanya orang itu telan melakukan perbuatan yangbertentangan dengan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhirumusan delik dalam peraturan perundangundangan dan tidak dibenarkan,namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, halini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan pelaku tindakpidana, maka untuk itu dalam menentukan perbuatan telah dianggapmelanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhiunsur actus

warna putih, oleh karena mendengarada suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyiglodak, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju mobil tanpba membawakambing tersebut dan terdakwa meninggalkan kambing tersebut sehinggadalam hal ini tujuan atau maksud terdakwa untuk memindahkan kekuasaanatas ternak tersebut belumlah tercapai secara sempurna.Halaman 7 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYKOleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwamemenuhi rumusan unsur pasal sebagai actus

Gunungkidul yang telahmelakban mencong 2 (dua) ekor kambing yang seluruhnya milik saksiSANDO yang kemudian dibawa keluar kandang dengan cara menuntun 1(satu) ekor kambing betina milik saksi SANDO dengan ciri warna merahcoklat yang diikuti oleh 1 (Satu) ekor kambing jantan milik saksi SANDOdengan ciri warna putin sampai sejauh 510 Meter dari kandang, haltersebut merupakan suatu perbuatan/tindakan dari terdakwa untukmewujudkan actus reuS dan mens rea mengambil barang milik orang lainsebagaiamana diatur

didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang MengubahOrdonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) danUndang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanpidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikanoleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan pidana itu, sebagai berikut :1Unsurunsur Perbuatan pidana (actus

ayat (1) UndangUndang darurat No. 12 Tahun 1951, yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkanapakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil danmateriil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas, telah terbukti danterpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harusdipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasanpemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

,Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itudikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reus adalah merupakan elemen luar(external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element)atau unsur mental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itu menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act) sedangkan mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektifsuatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat;Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas kesalahan itu sendiri di dalamhukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan(culpa).

No. 422 K/Pid.Sus/2018Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti dalam putusannya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata, actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpamempertimbangkan mens rea Terdakwa.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta Terdakwamembeli narkotika secara patungan.

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggarketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009, meskipun perbuatan lahiriah / actus reusTerdakwa telah memenuhi ketentuan pasalpasal tersebut;Bahwa Hakim dalam = ~menjatuhkan putusan' tidak hanyamempertimbangkan actus reus Terdakwa sebagaimana yang terjadidalam perkara a quo, tetapi wajib mempertimbangkan mens rea / sikapbatin, niat Terdakwa membeli, memiliki, untuk maksud/tujuan apa, apakahuntuk digunakan secara melawan