Bahwa berdasarkan pada Pasal 286 dan 281 ayat (2) UU Kepalitan & PKPUtersebut di atas, TERLAWAN selaku Kreditur separatis yang tidak menyetujulrencana Perdamaian berhak untuk diberikan kompensasi sebesar nilai terendahdi antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan hakagunan atas kebendaan.Atas hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan surat No. 613/KUT/2020tanggal 30 Maret 2020 kepada PELAWAN selaku Debitor PKPU yang isinyameminta agar PELAWAN memberikan kompensasi sebesar

nilai aktual pinjamanyakni yang per tanggal 20 Januari 2020 (sesui dengan tagihan dalam PKPU)adalah sebesar Rp. 2.704.373.933,14 (dua milyar tujuh ratus empat juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat belassen) untuk melunasi fasilitas kredit PELAWAN.Halaman 10 dari 35 hal.Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps.Namun, atas permintaan Kompensasi yang telah diajukan oleh TERLAWANtersebut hingga saat ini PELAWAN selaku debitur belum juga melakukanpembayaran

dan Pasal 281 ayat (2) UndangUndang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang yang mengatur sebagai berikut :Pasal 286 :Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecualiKreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)Pasal 281 ayat (2) :Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidakmenyetujui. rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual

TERLAWAN.Dengan demikian terbukti bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PELAWANyang menyatakan TERLAWAN harus patuh dan mengikuti isi PutusanPengadilan Niaga Surabaya, dan oleh karenanya dalil PELAWAN tersebutsangat patut untuk DITOLAK.Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PKPU, maka TERLAWAN selaku kreditur separatis yang tidakmenyetujul rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman

yang secara langsung dijamindengan hak agunan atas kebendaan.Terkait hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan Surat No.613/KUT/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang isinya meminta Kompensasi kepadaPELAWAN/Debitur untuk keperluan pelunasan atas fasilitas kredit yang telahditerimanya.Sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) tersebut maka nilai kKompensasi yangTERLAWAN minta adalah nilai aktual pinjaman sebesar Rp. 2.704.373.933,14(dua milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan

Putusan Nomor 1016/B/PK/PJK/2014direncanakan untuk diproduksi dan dijual adalah merujuk kepada pesananproduksinya, sehingga merupakan pengiriman produk aktual kepada customer yangdiperhitungkan sebagai peredaran usaha Tahun Pajak 2007;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang ada diketahui bahwasetiap informasi dalam bukti penjualan yang mencantumkan tanggal pengirimanbarang dan kuantitasnya selalu terdapat pada kartu persediaan barang jadi dan kartuproduction planning, namun terdapat tanggal

dan kuantitas persediaan yang dikirimdalam kartu production planning tidak dilaporkan Pemohon Banding sebagaiperedaran usaha dalam SPT PPh Form 1771 Tahun Pajak 2007;Bahwa Penelaah berpendapat bahwa dokumen yang ditemukan dimusholamerupakan data penjualan aktual Pemohon Banding dikarenakan dokumen yangditemukan di musholla tersebut memberi petunjuk bahwa Pemohon Bandingsengaja menyembunyikan dokumen yang akan diminta atau dicari Pemeriksa padasaat datang ke tempat Pemohon Banding, alasan Pemohon

Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.

Dengan kata lain"laporan production planning" tersebut merupakan target yang harus dicapai olehbagian produksi dan bukan merupakan data penjualan/pengiriman/kartu produksibarang jadi ataupun kartu pengiriman barang jadi aktual.

Bahwalaporanperencanaan produksi dan pengiriman kepada konsumen sematamata hanyauntuk informasi bagi leader produksi (kepentingan pihak manajemen) saja danbukan merupakan data penjualan / pengiriman kartu produksi barang jadi dankartu pengiriman barang jadi aktual.

;Hal 7 dari 21 hal putusan Nomor 209/Pdt/2018/PT SMGAkan tetapi yang Aktual dan sebenarnya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan; Sebelah Barat : Siti Solikhatun; Sebelah Selatan : Tanah Siti Gagik (isteri Abdul Hadi; Sebelah Timur : Jalan desa;Bahwa karena batasbatas tanah yang disebutkan Penggugat tidakaktual dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka gugatandemikian tergolong sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidakdirinci, (Vide : Putusan MA RI No. 1559 K Pdt/ 1983 dan

Putusan MARI No. 1149 K Pdt/1975).Gugatan yang tidak menyebut secara jelas, dan aktual atas batasbatas obyek sengketa dinyatakan obscuur libel.

Penggugat buktikan dengan kondisi aktual yangHal 13 dari 21 hal putusan Nomor 209/Pat/2018/PT SMGsebenarnya, karena batasbatas tanah yang disebutkan olehPenggugat sebagaimana tertulis dalam gugatannya adalahTIDAK BENAR.Selengkapnya yang didalikan oleh Penggugat batasbatasobyek sengketa disebutkan sbb : Sebelah Utara : Jalan; Sebelah Barat : Siti Solikhatun; Sebelah Selatan : Jalan (?); Sebelah Timur : Tanah irigasi (?)

Bahwa untuk Posita No. 6 Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :Bahwa terkait luas tanah maupun batasbatas obyek sengketa yangdidalikan oleh Penggugat sebagaimana yang tertulis dalamposita/petitum gugatannya tidak sesuai dengan aktual yangsebenarnya, perlu Penggugat buktikan kebenarannya.8.

10 dari 37Putusan Nomor 332/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn10.11.12.13.Bahwa tercatat sepanjang tahun 2017, Penggugat dalam Konvensi hanya 1(satu) bulan saja yang memenuhi target yakni bulan Juni 2017 sebanyak 25berita, namun pada bulan lainnya pada tahun 2017 Penggugat dalamKonvensi tidak memenuhi target, bahkan pada bulan Agustus 2017 tidakmemberikan berita 1 (Satu) pun yang merupakan kewajiban Penggugatdalam Konvensi,Bahwa kewajiban Penggugat dalam Konvensi sebagai kontributor harusmemberikan berita aktual

Pihak Kedua diberikan honorium sebesar Rp. 2.000.000, (Dua JutaRupiah) termasuk pajak apabila Liputan Berita Aktual/Prakarsa mencapaltarget 25 (Dua Puluh Lima) item berita perbulan, apabila tidak mencapaltarget dimaksud maka honorarium yang diterima dikurangi Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah) peritem berita yang tidak dipenuhi,b.

, sebagai contoh di bulanFebruari harus menutupi kekurangan 7 berita, bulan April harus menutupikekurangan 18 berita, bulan Mei harus menutupi kekurangan 14 berita,bulan Juli harus menutupi kekurangan 13 berita, agustus harus menutupikekurangan 8 berita, bila dihitung untuk beberapa bulan tersebut sejumlah60 item berita aktual yang tidak diliput oleh Tergugat dalam Rekonvensi.Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak menjalankantugasnya sesuai yang telah diperjanjikan dan disepakati

Hal tersebut telah tergolong dalamperbuatan ingkar janji/wanprestasi,Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana yangdisebutkan pada poin 4 di atas, Penggugat dalam Rekonvensi harusmengeluarkan biaya tambahan untuk menggantikan pekerjaan Tergugatdalam Rekonvensi agar beritaberita aktual tersebut di atas dapat diliputdengan segara sehingga Penggugat dalam Rekonvensi tidak ketinggalanberita dari media lain, atas biaya tambahan tersebut Penggugat dalamRekonvensi mengalami kerugian materiil

kali dalam pemenuhan 25 berita selama bekerjasepanjang tahun 2017,Bahwa tercatat sepanjang tahun 2017, Penggugat dalam Konvensihanya 1 (satu) bulan saja yang memenuhi target yakni bulan Juni2017 sebanyak 25 berita, namun pada bulan lainnya pada tahun 2017Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi target, bahkan padabulan Agustus 2017 tidak memberikan berita 1 (Satu) pun yangmerupakan kewajiban Penggugat dalam Konvensi,Bahwa kewajiban Penggugat dalam Konvensi sebagai kontributorharus memberikan berita aktual

Seharusnya angka yang digunakan adalah angka aktual dari Penjualan, karenatotal produksi belum tentu sama dengan total penjualan, oleh karena itu Pemohon Bandingmohon agar koreksi ini dapat dibatalkan;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Lima nomorLHP263/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 13 September 2011 dan Laporan PenelitianKeberatan Nomor: LAP47/WPJ.07/2013 tanggal 9 Januari 2013, diketahui bahwaTerbanding melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp.3.960.587.767,00karena

Seharusnya angka yang digunakan adalah angka aktual dari Penjualan, karenatotal produksi belum tentu sama dengan total penjualan, oleh karena itu Pemohon Bandingmohon agar koreksi ini dapat dibatalkan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti yang terdiri dari:a. copy SPT PPh Tahun 2001b. copy SPT PPh Tahun 2002copy SPT 4 (2) Tahun 2003copy SPM PPN Masa AgtDes 2003copy SPM PPN Masa JanDes 2004LHP263/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 13 September 2011LHP321/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 1

Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan JalurKereta Api DoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggaraisampai Stasiun Cakung;7.

Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual atau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;7.

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Tanah Sisa adalah sisa dari bidang tanah yang tidak produktif secara aktualatau potensial untuk dimanfaatkan akibat dari Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Kereta ApiDoubleDouble Track dan Fasilitasnya dari Stasiun Manggarai sampai StasiunCakung;Bangunan Sisa adalah sisa dari bangunan di atas tanah yang tidak produktifsecara aktual

Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukan tempatpenyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production plannning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartu productionplanning secara jelas mencantumkan jensi produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.

Dengan kata lain "/aporan production planning" tersebutmerupakan target yang harus dicapai oleh bagian produksi dan bukanmerupakan data penjualan/pengiriman/kartu produksi barang jadi ataupunkartu pengiriman barang jadi aktual.

Selain itu laporan production planningjuga kadangkadang tidak di update dengan realisasi produksi danpengiriman yang aktual karena laporan production planning penekanannyauntuk rencana kedepan, untuk persediaan barang jadi dan pengiriman aktualPemohon Banding catat tersendiri di kartu persediaan barang jadi yangdibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gearcase; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature;Armature Pantja

Dengan demikian, jumlah barang dalam "/aporan production planning"tidak akan sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan Pemohon Banding yang bisa dilinat dari kartu persediaan barangjadi. Sebenarnya perpindahan antar lini produksi ini dapat dibuktikan padaGL dengan Nomor Perkiraan 101070312 (WIPW/M Yoke), 101070318 (WIPHalaman 5 dari 59 halaman.

Bahwa laporan perencanaanproduksi dan pengiriman kepada konsumen sematamatahanya untuk informasi bagi /eader produksi (kepentinganpihak manajemen) saja dan bukan merupakan datapenjualan/pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartupengiriman barang jadi aktual.

selesai diproduksi maka unityang telah diproduksi tersebut langsung dijual dengan harga referensi yang sudahdiset di komputer (yaitu harga pokok standar ditambah margin 7,5%), dan JurnalEntry penjualan di Buku Besar dilakukan secara otomatis oleh komputerbersamaan dengan penerbitan Faktur Penjualan;Bahwa pada waktu akhir periode sebelum tutup buku, maka harga Maklontersebut diverifkasi untuk memastikan bahwa nilai Jasa Maklon sudah sesuaidengan kontrak Jasa Maklon yaitu Full Costing (harga pokok aktual

) ditambahMark Up 7,5%.Bahwa apabila Harga Pokok Aktual lebih besar daripada Harga Pokok Standarmaka yang terjadi adalah tambahan penagihan atas Jasa Maklon, tetapi apabilaharga Pokok Aktual lebih kecil daripada Harga Pokok Standar maka yang terjadiadalah pengurangan penagihan atas Jasa Maklon;Bahwa sebagai informasi, kewajiban pajak PT.

Menara Kaloka Tahun 2004, tidak terdapatpermasalahan dengan jumlah (nilai) Jasa Maklon yang diterima masingmasing;Bahwa Tim Pemeriksa dapat menerima adanya penyesuaian Fee atas Jasa Maklonpada setiap akhir periode yang dikarenakan adanya perbedaaan antara HargaPokok Standard dan Harga Pokok Aktual (Fully Absorbed Cost), namundemikian, untuk PT. Perkasa Mostindo Utama, Tim Pemeriksa tidak dapatmenerima adanya penyesuaian jumlah Fee atas Jasa Maklon pada akhir periodetersebut.

Menara Kaloka, Tim Pemeriksa Pemohon Banding tidak melakukan koreksiperhitungan Jasa Maklon artinya Pemeriksa Pemohon Banding dapat menerimaperhitungan Jasa Maklon yang menggunakan Mark Up 7,5% atas aktual HargaPokok Produksi;Bahwa menurut Pemohon Banding, tidak mungkin di dalam kontrak yang samaterms and conditionsnya, Tim Pemeriksa Pemohon Banding menghitung JasaMaklon atas PT.

Pekerjaan Timbunan dengan pasir urug volume kontrak adalah 339,20 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata rata 1,80 M ; ketinggianrata rata 0,50 M; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;b.

Pekerjaan pasangan batu bata volume kontrak adalah 101,00 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar rata rata 0,10 M ; ketinggianrata rata 0,56 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisih volume sebesar 69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24 M3;c.

Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yangdilaksanakan dilaaangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata rata 2,00 M ; ketebalanrata rata 0,08 M; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;d. Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktualyang dilaksanakan dilaaangan adalah 654,94 M2 dengan tinggi rata rata 0,58 M ; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M;e.

Sehingga selisih yang tidak dikerjakanadalah 122,70 M;2) Selainitu terdapatkekurangan volume yang dilaksanakan terhadap hasil pelaksanan yaitu :a) Pekerjaan Timbunan dengan pasir urug volume kontrak adalah 339,20 M3 aktual yangdilaksanakan dilayangan adalah 254,07 M3 dengan lebar rata rata 1,80 M ; ketinggian rata rata 0,50 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;b) Pekerjaan pasangan batu bata volume kontrak adalah 101,00 M3 aktual yang dilaksanakandilapangan adalah 31,62 M3 dengan lebar

rata rata 0,10 M ; ketinggian rata rata 0,56 M ;dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisin volume sebesar69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24 M3;c) Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah 145,80 M3 aktual yangdilaksanakan dilapangan adalah 45,17 M3 dengan lebar rata rata 2,00 M ; ketebalan rata rata 0,08 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,;d) Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrak adalah 1.234,00 M2 aktual yangdilaksanakan

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksisudah lupa.

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastiny saksisudah lupa.

Sehingga terdapat selisin antara Daftar Gaji Indukdengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilaikurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ)uang muka kerja (UMK) tahun 2020 Nomor 018/SSSSUST/II/2020 mengenai Biaya Rapat Koordinasi DirektoratSustainability senilai Rp19.194.000,00 terdapat penggelapandana perusahaan melalui mark up jumlah hari rapat koordinasipada kuitansi pembayaran sewa aula meeting room HotelAndika senilai Rp2.200.000,00, seperti uraian berikut: Keteranaain Harga Sat LPJ Aktual Selisihg (Rp) Jumlah Nilai(Rp) Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp)Sewa Aula (hari) 2.200.000

Terdapat nota pembayaran catering makan untuk rapatkoordinasi Direktorat Sustainability di CV Adhy Bayu PerumBeringin Rindang Gang Pepaya No. 8 Pangkalanbun yangdimark up harga makanan per porsinya, dengan nilaiRp6.875.000,00 terhadap realisasinya dengan cara memintanota kosong dan menuliskan kembali biaya cateringnya, sepertiuraian berikut:Item Jumlah LPJ (Rp) Aktual SelisihPorsi HargaSat Total Harga Sat Total Harga Sat TotalPrasmanan Siang & 80 95.000 60.000 35.000Malam 7.600.000 4.800.000 2.800.000Prasmanan

Dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ)uang muka kerja (UMK)SUST/II/2020 mengenaitahun 2020 NomorBiaya Rapat Koordinasi018/SSSDirektoratSustainability senilai Rp19.194.000,00 terdapat penggelapandana perusahaan melalui mark up jumlah hari rapat koordinasipada kuitansi pembayaran sewa aula meeting room HotelAndika senilai Rp2.200.000,00, seperti uraian berikut: Ket Harga Sat LPJ Aktual Selisihererangan (Rp) Jumlah Nilai(Rp) Jumlah Nilai(Rp) JumlahNilai (Rp)Sewa Aula (hari) 2.200.000

/Putusan Nomor 165/Pid.B/2021PN Pbu 2.Terdapat nota pembayaran catering makan untuk rapatkoordinasi Direktorat Sustainability di CV Adhy Bayu PerumBeringin Rindang Gang Pepaya No. 8 Pangkalanbun yangdimark up harga makanan perporsinya, dengan nilaiRp6.875.000,00 terhadap realisasinya dengan cara memintanota kosong dan menuliskan kembali biaya cateringnya, sepertiuraian berikut: fen Jumlah LPJ (Rp) Aktual SelisihPorsiHargaSat Total Harga Sat Total Harga Sat TotalPrasmanan Siang & 80 95.000 60.000

Penerapannya dalam perkara ini adalah denganmenetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahiPenggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kKemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara

riil, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai serabutan,Karena itu, Secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakimsebagai kemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensimenurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkanharta benda.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 30tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen.Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensialkarena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untukbekerja dan berpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual

Ktg.Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial,maka dalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan TergugatRekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi MajelisHakim dalam menetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampauyang

2015rasio tidak dapat dipergunakan secara mutlak, karena banyak faktor lainyang juga ikut mempengaruhi hasil produksi sesuai kualitas yangdiinginkan, seperti kualitas bahan baku yang digunakan, efisiensi dankapasitas mesin, Terbanding juga tidak mempertimbangkan faktor barangcacat yang mungkin selalu ada dalam setiap produksi;bahwa Standar Rasio Produksi pada hakikatnya adalah standar yangdigunakan untuk mengukur kinerja produksi, sehingga bukan merupakanaktual produksi yang sebenarnya terjadi, aktual

tepat, karena analisa arus produksi tidak dapat serta mertadigunakan sebagai dasar menentukan jumlah penjualan, disebabkananalisa tersebut hanya menghasilkan perkiraan jumlah unit yangdiproduksi, sedangkan untuk menguji adanya penjualan seharusnyadilakukan ekualisasi atas analisa arus piutang dengan analisa arusbarang yang menunjukkan ada atau tidaknya penjualan;bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah pulamenyampaikan data perhitungan produksi yang sebenarnya, yangdidasarkan atas data aktual

indikasi awal yang ditemukan Terbanding tersebutseharusnya ditindaklanjuti oleh Terbanding dengan kegiatankegiatanpengumpulan bukti lanjutan, baik dalam proses pemeriksaan dan/ataukeberatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang Undangsedemikian rupa sehingga diperoleh atau ditemukan BuktiBuktiPendukung yang lebih kuat dan lengkap atas koreksi DPP PPN a quo;bahwa menurut Majelis, pada saat uji bukti, Pemohon Banding telahmemberikan Fiber Tally bulan April 2009 yang merupakan laporanproduksi aktual

Putusan Nomor 894/B/PK/PJK/2015rasio dan atas laporan produksi aktual tersebut, Terbanding tidakmemberikan bantahan yang didukung dengan bukti yang kuat;bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat koreksi DPP PenyerahanPPN sebesar Rp.454.692.374,00 a quo oleh Terbanding tidak didukungdengan bukti yang kuat dan Pemohon Banding telah menyampikan buktibukti pendukung mengenai ketidakbenaran koreksi a quo, sehinngaMajelis berkeyakinan bahwa Koreksi DPP Penyerahan PPN sebesarRp.454.692.374,00 a quo oleh

Koreksi Harga Pokok Penjualan Pembelian sebesar USD. 31.391.019,00bahwa terdapat 2 (dua) sistem pencatatan atas pembelian yang dilakukan olehPemohon Banding yaitu sistem Material Receipt Report (MRR) dan GeneralLedger;Nilai yang tercatat dalam MRR adalah hasil dari hasil perkalian antarakuantitas aktual yang diterima oleh Perusahaan dengan Harga yang diambildari PO (Purchase Order) atau Nilai yang tercatat di dalam MRR = KuantitasAktual yang diterima Perusahaan x Harga menurut PO;Nilai yang terdapat

di dalam perhitungan Pemohon Banding adalah NilaiAkhir yang terdapat di dalam General Ledger (Buku Besar) yangdidapatkan dari hasil perkalian Kuantitas Aktual yang diterima Perusahaandengan Harga Aktual yang terdapat di dalam Invoice/Faktur yang diterimadari Supplier;Perbedaan antara nilai akhir yang tercatat di MRR dan nilai aktual akanlangsung dibebankan oleh Pemohon Banding di General Ledger tanpa melaluipenyesuaian di sistem MRR;bahwa yang menjadi sumber permasalahan adalah perbedaan harga yaitu

Nomor 1680 K/Pdt/2017keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkan adanyaperbedaan kebutuhan tiang pancang @ 60 cm yang sangat signifikan danpada akhirnya sangat merugikan Penggugat;Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi sertaperbedaan data boring antara yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalampelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, Penggugattelah beberapa kali menyampaikannya kepada Tergugat, sebagaimanaternyata

Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/WK/DIR/2013, tanggal 03Januari 2013, perihal: Laporan Kondisi Aktual Pelaksanaan PekerjaanTiang Pancang Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua NgurahRai Benoa Paket 2 dan Action Plan (bukti P 19);7.5.

Data Aktual pada saat ini:1 Bentang pileslabuP 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan2x4 & 2x5 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm3.230 84.606,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,22Ill. Selisih panjang tiang pancang 24.366,0030.775b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender;Data Boring = 2 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 16,00 m;;(Il) Aktual dalam Pelaksanaan;Boring terlaksana = 30 titik;Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,22 m;;(vide lampiran bukti P 15);8.2.

Data Aktual pada saat ini:1. Bentang pileslab 7,502. Jumlah titik TP pertumpuan 2x4 & Varian 3. Kebutuhan Tiang Pancang @60 cm 3.560 94.815,004. Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 26,62ll. Selisih panjang tiang pancang (berkurang) 5.631b. Data Boring;(1) Dokumenter Tender; Data Boring = 7 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 24,00 m;;Halaman 7 dari 53 hal. Put.

Nomor 1680 K/Pdt/2017 (Il) Aktual dalam Pelaksanaan; Boring terlaksana = 36 titik; Angka penetrasi NSPT 50 ratarata kedalaman = 26,63 m;;(vide lampiran bukti P 15);9.

BitgMenimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada anakanaknya, Majelis Hakimmembedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang bekerjasebagai arsitektur tidak terbukti berapa penghasilan Tergugat dan mendapatkanpenghasilan hanya bersifat tidak tetap.

Karena itu, secara aktual Tergugat harusdinilai sebagai orang yang tidak mampu.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untukbekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Dengan demikian, Tergugat tergolong mampusecara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dantidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugatadalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kKemampuan secara aktual,namun memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mempertimbangkan

pula faktapersidangan melakukan transferan kepada Penggugat dan biaya pendidikananaknya ke Pondok Pesantren Lembah Arafah, Tergugat sudah harusdikategorikan sebagai orang yang mampu baik secara aktual maupun secarapotensial meskipun tidak ketahui penghasilan secara pasti dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah yang dimohonkanuntuk dibebankan kepada Tergugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang hanya memiliki Kemampuan potensial tanpa memiliki Kemampuan aktual

Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsurkepatutan.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatselama, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuanbaik aktual maupun potensial, Majelis Hakim mengacu pada standar nafkah yanglayak dari ayah kepada anaknya dengan memerhatikan jumlah penghasilan suami.Adapun jumlah penghasilan Tergugat sebagai suami, oleh Majelis Hakim, diukurmenurut standar umum penghasilan di wilayah tempat tinggal Tergugat, yaitu

Hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknyadirugikan secara aktual adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28Dayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum.

Oleh karena Peraturan Daerah tersebuttelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, yakni UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Peraturan Daerah tersebuttidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil;Bahwa Para Pemohon telah merasakan kerugian aktual sebagaidampak diberlakukannya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8Tahun 2007, yakni ditutupnya jalan Jatibaru, Tanah Abang, atas seijinGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan yang haknya dirugikandengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.Adapun hak konstitusional Pemohon dirugikan secara aktual adalahhak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: Setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Peraturan Daerah tersebut telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan

Bahwa Pemohon telah merasakan kerugian aktual sebagai dampakdiberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 8 Tahun 2007, yakni ditutupnya jalan Jatibaru, TanahAbang, atas seijin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yangkemudian jalan tersebut digunakan untuk Pedagang Kaki Lima;.

Bahwa dengan berdasarkan pada uraianuraian tersebut,maka jelas dalam perkara a quo penutupan Jalan JatibaruRaya yang antara lain adalah untuk kepentingan penghidupanrakyat kecil yang tidak memiliki opsi selain menjadi PedagangKaki Lima berdasarkan wewenang Termohon dalam Pasal 25ayat (1) serta 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 2007 tidak mengakibatkan kerugian yang bersifatspesifik atau aktual bagi Para Pemohon;2).

Mushola merupakan tempat untuk beribadahbukan tempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilaisignifikan seperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencanakuantitas produksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengirimanaktual.

Dengan kata lain "laporan production planning" tersebutmerupakan target yang harus dicapai oleh bagian produksi dan bukanmerupakan data penjualan/pengiriman/kartu. produksi barang jadiataupun kartu pengiriman barang jadi aktual.

Dengan demikian, jumlah barang dalam "laporan productionplanning" tidak akan sama dengan jumlah barang aktual yang dicatat dilaporan penjualan Pemohon Banding yang bisa dilinat dari kartu persediaanbarang jadi. Sebenarnya perpindahan antar lini produksi ini dapatdibuktikan pada GL dengan Nomor Perkiraan 101070312 (WIPW/MYoke), 101070318 (WIPWIM Gear Case), 101070330 (WIPW/MArmature P/MReclass). 101070334 (WIPW/114 Armature JOB),Halaman 5 dari 56 halaman.

Bahwa laporan perencanaan produksi dan pengirimankepada konsumen sematamata hanya untuk informasi bagileader produksi (kepentingan pihak manajemen) saja danbukan merupakan data penjualan/pengiriman kartu produksibarang jadi dan kartu pengiriman barang jadi aktual.

Dengandemikian, jumlah barang dalam "laporan production planning"belum tentu sama dengan jumlah barang aktual yang dicatatdi laporan penjualan;11.

Jumlah lantai pada kondisi aktual lebih banyak 1 lantaidibanding dengan gambar perjanjian IMB. Demi8kian juga dengandimensi jumlah penulangan balok dan kolom, terdapat perbedaanantara kondisi aktual terpasang dengan yang tertera pada gambarperjanjian ; 22222222 =B.

Dari hasil verivikasi keamanan elemen struktur dan berdasarkanhasil penyelidikan termasuk pengukuran lendutan aktual, dapatdisimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidakmemadai, baik dari segi kekakuan Mmaupunkekuatannya ,C. Lendutan dan keretakan pada balok anak telah terjadi sejaksebelum adanya gempa Bali bulan Oktober 2011 lalu.

Adapun rincian volume timbunantanah berdasarkan aktual di lapangan No Stasiun Type Panjang Lebar Tinggi Volume(M) (M) (M) (M)1. LP12LP13 3 25,70 2 0,6 30,842. LP13LP15 3 75 2 0,6 903. LP15LP17 3 100,80 2 0,6 120,964. LP17LP19 3a 90,80 2 0,6 108,965. LP19LP21 2 71 1,6 0,3 34,086. LP21 LP24 2 112 1 0,3 33,60418,44 b.

Pengadaan kayu dolken= panjang 1,7 +# Meter(pendek @ Rp 25.000,00) sebanyak 5,756.42batang untuk kontruksi tanggul type 2, type 3dan type 3.a pada Lokasi Lambaro Skep,kemudian type 5.a, type 5.b, type 5.c dan type7.a pada Lokasi TibangKenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan yang terpasang di lapangana.

Plasteran 1: 3;Berdasarkan kuanfitas pekerjaan yang telah dikerjakanoleh kontraktor yang dimuat/dinyatakan dalam dokumenperhitungan volume dan biaya MC.100 yaitu plasteran 13 pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah4,290.68 M, kenyataan aktual yang terpasang di lapanganbaik pada lokasi Lambaro Skep dan Lokasi Tibang sejumlah3,814.91 M atau sebesar 88.91%, sehingga terdapatselisih volume plasteran 1 : 3 yang tidakdikerjakan/tidak terpasang sejumlah 475.77 M ;d.

Pengadaan kayu dolken panjang 1,7 Meter(pendek @Rp 25.000,00) sebanyak 5,756.42batang untuk kontruksi tanggul type 2,type 3 dan type 3.a pada Lokasi LambaroHal. 29 dari 104 hal.Put.No. 57 PK/PID.SUS/2010Skep, kemudian type 5.a, type 5.b, type5.c dan type 7.a pada Lokasi Tibang ;Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan yang terpasang di lapangana.

Pemancangan kayu dolken panjang 1,7 Meter,sebanyak 15,705.00 M (Meter Panjang/Lari)untuk kontruksi tanggul type 2, type 3 dantype 3.a pada lokasi Lambaro Skep, kemudiantype 5.a, type 5.6 dan type 7.a pada LokasiTibang ;Kenyataan aktual setelah dilakukan pemeriksaan oleh TimAhli bahwa yang terpasang di lapanganHal. 30 dari 104 hal.Put.No. 57 PK/PID.SUS/2010a.