/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1601/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 127/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 280/Gendangkiwo seluas 740M 2.b. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1602/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 128/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 278/Gendangkiwo seluas 1.240M 2.c.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1798/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 162/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02892/Suryodiningratan seluas 90M 2.d. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1803/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 163/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02893/Suryodiningratan seluas 92M 2.e.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1799/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 164/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02894/Suryodiningratan seluas 116M 2.f. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1801/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 165/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02895/Suryodiningratan seluas 93M 2.g.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1800/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)halaman 12 dari 20 Putusan nomor.10/PDT/2017/PT YYKNomor 166/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02896/Suryodiningratan seluas 93 M 2.h. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1802/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 167/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112M 2.6.

14 Februari 2011 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 09/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112 M 2..

Gugatan perkara dalam lelang, yangdidasarkan PMH dalam pengertian luas, yaitu Pemilik Jaminan tidakpernah menjaminkan barang jaminannya, adanya pemalsuan padapembuatan APHT, harga terlalu rendah/tidak realistis dibawah hargapatokan APHT sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggarhak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum sipenjual, yang = akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.3.

APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;2. APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;3. APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;4. APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT SRIEKO INDAHATI, SH;5.

APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPAT FeriDarmawan, SH;Bahwa oleh karena APHT tersebut diatas dinyatakan batal maka demikianpula Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh TERGUGAT VII patutdinyatakan batal sehinga penjualan lelang sebagaimana Risalah LelangNomor : 1297/2016 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh PejabatLelang Tri Joko Prihartanto, SE pada KPKNL Purwokerto patut puladinyatakan batal:;PETITUM1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Batal Akta Pemberian Hak Tanggungan dibawah ini :(4.1) APHT No. 765/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.2) APHT No. 494/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.3) APHT No. 28/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;(4.4) APHT No. 496/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat olehPPAT SRI EKO INDAHATI, SH;(4.5) APHT No. 38/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat oleh PPATFeri Darmawan, SH;5.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:300/2014 tanggal 4 Juni 2014;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 01936/2016 tanggal7 April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)Nomor : 188/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;2.

SHM No. 281/Desa Ketandan tercatat atas nama Bambang Setiawan:Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 4436/2013 tanggal9 September 2013 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No: 163/2013 tanggal 31 Juli 2013;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat II dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 02824/2015 tanggal 1Juni 2015 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:255/APHT/IV/2015 tanggal

24 April 2015;Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat III dantelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 01930/2016 tanggal 7April 2016 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No:189/APHT/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;3.

Hak Tanggungan Nomor 01930/2016 PeringkatKetiga APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor189/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 250.000.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah); SKPT Nomor 263/Ket1119/XI/2016, untuk keperluan pelaksanaanlelang; Kemudian ada catatan pensil Perkara No. 135/Pdt.G/2016/PN Klaten,BPN selaku Tergugat III;2.

300/2014 tanggal04062014 senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan diJakarta Jalan Jendral Sudirman Nomor 4446 Jakarta Pusat; Kemudian dipasang Hak Tanggungan Nomor 01936/2016 PeringkatKedua APHT PPAT Mawar Seta Pembayun, SH, Mkn Nomor188/APHT/III/2016 tanggal 17032016 senilai Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tokberkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 4446 JakartaPusat;

., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo yang berkantor di Dompilan, RT 01 RW 01, Kel.Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (sebagai Tergugat IV),baik untuk penandatangan SKMHT (Surat Kuasa Memasang HakTanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) tertanggal 15 Maret 2012, Nomor 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober2012 yang keduanya dibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo (Sebagai

Tergugat IV);Bahwa atas dasar SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan)/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNomor 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua Nomor6695/2012, yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan,sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapatdibatalkan;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai akta autenthik yang bentukdan redaksinya

Nomor 767 K/Pdt/201612.13.14.15,16.Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, pada kenyataanya ParaPenggugat tidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT (SuratKuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, Nomor201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas objeksengketa

Maka Tergugat II harus dihukum untuk menolak/tidakakan melaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;Bahwa oleh karena Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) danatau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang tanah danbangunan tersebut sertifikat Hak Milik Nomor 1232 yang terletak di desaSugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, seluas + 215 m,atas nama Sariyem Witowiyono (Turut Tergugat Il) tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan mengikat, maka Sertifikat Hak Tanggungan

) persetujuan seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat harus tercatatpada SKMHT/APHT dimaksud dengan akta autentik, dan apabila persetujuandari Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Pemohon kasasi ada diluarSKMHT/APHT dengan demikian Para Penggugat /Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi tidak tunduk pada janjijanji yang termuat pada Pasal 1 ,Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 4 dan 5 dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tersebut, maka pengikatan hak tanggungan tersebut cacatHalaman 14 dari 17 hal.Put

/I/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 ;Bahwa suratsurat Perjanjian HutangPiutang No. 11 tanggal 05 Oktober 2006 dan No. 35tanggal 20 Desember 2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006serta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006, yang dibuat dihadapan TerlawanIV adalah merupakan hasil kerja persekongkolan Terlawan I, Terlawan H, Terlawan III danTerlawan IV yang dibantu oleh Terlawan V dan Terlawan VI, sebab kesemuanya tersebuttanpa sepengetahuan

(Terlawan IV) adalah CacatHukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan Hukum ;Menyatakan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006 dan AktePemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 yang dibuat dihadapan Notaris IRAANGGRAINI, SH.

/APHT/I/12/2006 tanggal 21Desember 2006 (bukti T.IV4) ;Ill.

No.02/APHT/I/ 10/2006nyata bahwa Abdullah Mahrus (Pelawan I) selaku pemilik jaminan beserta istrinya yaitu FatimaBafadal (Pelawan II), Ny.

/I/10/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/APHT/1I/12/2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Anggraini, SH.

Klaten atas nama Haryadi;Agunanagunan kredit tersebut di atas telah diikat dan dibebani HakTanggungan untuk kepentingan Tergugat sebagaimana AktaaktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) dan SertifikatSertifikat HakTanggungan (SHT) sebagai berikut:a. APHT No.619/55/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 25 Agustus 2011 SHTNo.04353/2011 tanggal 11 Oktober 2011;b. APHT No.652/57/TRK/PHT/IX//2011 tanggal 16 September 2011 SHTNo.04333/2011 tanggal 11 Oktober 2011;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMGc.

APHT No.572/48/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 10 Agustus 2011 SHTNo.03793/2011 tanggal 5 September 2011;d. APHT No.977/78/TRK/PHT/XII//2011 tanggal 14 Desember 2011 SHTNo.167/2012 tanggal 17 Januari 2012;e. APHT No.433/2013 tanggal 2 Juli 2013 SHT No.03656/2013 tanggal29 Juli 2013 ;f. APHT No.434/2013 tanggal 2 Juli 2013 SHT No.03535/2013 tanggal24 Juli 2013;g. APHT No.570/2015 tanggal 6 Juli 2015 SHT No.04246/2015 tanggal 3Agustus 2015;h.

APHT No.582/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04323/2015 tanggal4 Agustus 2015;i. APHT No.584/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04245/2015 tanggal3 Agustus 2015;j. APHT No.583/2015 tanggal 13 Juli 2015 SHT No.04239/2015 tanggal3 Agustus 2015;k. APHT No.166/2017 tanggal 9 Mei 2017 SHT No.03174/2017 tanggal26 Mei 2017 ;. APHT No.201/2017 tanggal 14 Juni 2017 SHT No.04223/2017 tanggal12 Juli 2017,m. APHT No.148/2018 tanggal 2 April 2018 SHT No.02399/2018 tanggal10 April 2018,n.

Pasal 20 ayat(1) UUHT dan Pasal 2 butir (6) APHT, BERHAK melakukan lelang eksekusiterhadap objek sengketa.Bahwa Bahwa di dalam Aktaakta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi denganTergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah disepakatijanjijanji dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensisebagai Pemberi Hak Tanggungan antara lain yaitu:Jika pihak Kedua (dhi.

, a.n Haryadi;Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan HakTanggungan Nomor 4245/2015 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko,S.H. Nomor. 584/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbksenilai Rp 25.000.000,00.b.

Terlawan IJ telah memasukkan data APHT palsu No.262/APHT/2009 tanggal 17 Oktober2009 dan data SHT No. 2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak ada kaitannyadengan Bank Danamon ;2.

Sedangkan APHT dan SHT Pelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 0000067/PK/02384/0610 tanggal 11 Juni 2010 adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1061/58/MCR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak tanggungan (SHT) No. 1653/2010 tanggal 26 Juli2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan ;Apakah mungkin dalam perjanjian kredit pada Bank, APHT dan SHT nya dibuat lebih awaldari perjanjian kreditnya, yaitu permohonan Kredit yang

) danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) yaitu dengan APHT No. 262/APHT/2009 tanggal 17Oktober 2009 dan SHT No.2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak tercatat dalam13.14.LF,16.17.18.19.20.21.perjanjian kredit Pelawan, dimana sebenarnya APHT dan SHT dalam perjanjian kreditPelawan tercatat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 1061/58/MCR/VII/2010 yangdibuat dihadapan Mutaqien, SH Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak Tanggungan denganNo. 1653/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut

dan SHT yang digunakanuntuk dasar lelang oleh Terlawan II dimana Terlawan II telah memasukkan data APHT palsuNo. 262 / APHT / 2009 tanggal, 17 Oktober 2009 dan data SHT No. 2366 / 2009 tanggal 26Oktober 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Bank Danamon sedangkan APHT dan SHTPelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 000006 / PK/ 02384 / 0610. tanggal 11 Juni 2010adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No. 1061 / 58 / MCR / VII / 2010 tanggal7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.

Notaris di Genteng dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) No. 1653 /2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan.Ternyata Terlawan II dan Terlawan I dengan melawan hukum dan tanpa ada peringatanmaupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan, pada tanggal 19 April 2012 telahmelaksanakan lelang terhadap jaminan milik Pelawan yaitu SHM No. 4230 Tahun 2008 dengancara memanipulasi Akta Pembebanan Hak tanggunagn (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) yaitu dengan APHT No. 262 / APHT

Pwt11 Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 yangditerbitkan pada tanggal 27 Juni 2013 oleh Terlawan IV telahkadaluwarsa karena Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) No. 283/2012 diterbitkan tanggal 30 Juli 2012.

) Nomor590/2013 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2013 sehingga AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) telah kadaluwarsa;e Bahwa Eksekusi tidak dapat dijalankan (noneksekutabel)karenaPelawantidak pernah datang untuk menandatanganiperjanjian kredit atas nama debitur Rokhyatun (Pelawan) dantidak pernah menjaminkan aset milik Pelawanberupa SertifikatHak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m?

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11 disebutkanbahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 590/2013tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pelawan IV, namun dalampetitum gugatan perlawanan Pelawan angka 4 disebutkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) yang diterbitkan oleh Terlawan VIII.Bahwa Pelawan tidak jelas dalam menyebutkan nomer Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dimintakan kepada Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto untuk dinyatakan batal demi hukum.Oleh karena hal

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11 disebutkan bahwaAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 590/2013 tertanggal 27Juni 2013 diterbitkan oleh Terlawan IV, namun dalam petitum gugatanPerlawanan Pelawan angka 4 disebutkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang diterbitkan oleh Terlawan VIII;e Bahwa Pelwan tidak jelas dalam menyebutkan Nomor Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dimintakan kepada Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto untuk dinyatakan batal demi hukum;Oleh

Oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No, 590/2013penerbitannya kedaluwarsa disebabkan Surat Kuasa Membebankan Hak TanggunganNo. 283/2012 diterbitkan 30 Juli 2012, sehingga mengakibatkan lelang Hak Tanggugandiselenggarakan oleh Terlawan II batal demi hukum. Dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang diterbitkan Terlawan VIII batal demi hukum.

APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminanhutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemeganghak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta;b.

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutangRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang haktanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta;c.

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak TanggunganNomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertamadengan nilai jaminan hutang Re500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah))atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tok berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilaijaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas namapemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaHalaman 16 dari 19 hal. Put.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006 tanggal 08 Agustus 2006(bukti T13);2. Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008 (buktiT14);3. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009(bukti T18): 5.

Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskanhaknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secaraapapun untuk kepentingan pihak ketiga;f

Suriyanto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB2)3)4)Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl.11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 JoSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16Desember 2015;Sertifikat Hak Milik (SHM) No

Surianto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016tanggal 24 Mei 2016;.

Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "Jika debitur tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan peranjian hutangpiutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selakupemegang hak tanggungan peringkat pertama

) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 ( Vide bukti T11.T12,.T13,T14,T15,T16, T17T18, T19);Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinanperjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 danPembanding semula Penggugat juga telah menandatangani AddendumAddendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerjatersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit Sesuai kredit dan ketentuanyang berlaku dan dalam

Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 180/ APHT / XI /2021;

Gatot Bowonseet);Perjanjian Accesoir yaitu:Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 28/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 72/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB NomorB. 335/Tarau an. Christian Payawa;Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 29/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 73/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB NomorB. 337/Tarau an.

Nomor 450 PK/Pdt/2018Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak MilikNomor B. 265/Tarau an. Melkias Payawa; Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 32/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB NomorB.259/Tarau an.

Edy Erari; Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 27/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB NomorB. 557/SK an. Tientje Wairisal; Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M.32/Banawa an.

Gatot Bowonseet; Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 33/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 78/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB NomorB. 233/SJ an. Benyamin Worabai; Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)Nomor 34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor402 an. Drs.

Perjanjian Accesoir yaitu: Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 343/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dan daftarkan ataudisahkan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor190/HT/2014 tertanggal 4 November 2014;. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adabantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;.

No.119/2012 Tanggal 21 April 2012 (HT: Rp. 95.000.000,) dan SHTPeringkat III No. 3679/2015 juncto APHT No. 158/2015 Tanggal 19 Juni2015 (HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat IV No. 1750/2016Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 028/2016 01 Maret 2016 (HT:Rp. 120.000.000,)2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5293/Ngringo yang terletak di DesaNgringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi JawaTengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dody Hepto Priswanto(Penggugat Ill), yang terhadapnya

telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat I No. 2187/2010 Tanggal 15Juli 2010 juncto APHT No. 218/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.150.000.000,) dan SHT Peringkat II No. 2252/2012 Tanggal 04November 2012 juncto APHT No. 120/2012 Tanggal 24 April 2012(HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 03722/2015 junctoAPHT No. 188/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHT Peringkat IV No.01763/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 027/2016TanggalOl Maret 2016 (HT: Rp. 55.000.000,)3

2010 juncto APHT No. 219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.580.000.000,) dan SHT Peringkat Il No. 2249/2012 Tanggal 4 Juni2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012 (HT: Rp.420.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 3730/2015 Tanggal 11Agustus 2015 juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (HT:Rp. 300.000.000,).Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6745/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dadang

II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 (HT: Rp.50.000.000,) dan SHT Peringkat III No. 1748/2016 Tanggal 28Maret 2016 juncto APHT No. 029/2016 Tanggal 01 Maret 2016 (HT: Rp.150.000.000).8) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4998/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat / terdaftar atas nama Dadang Priyatno(Penggugat ) yang terhadapnya telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat No. 378

No.219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 dan SHT Peringkat II No. 2249/2012Tanggal 4 Juni 2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012dan SHT Peringkat 111 No. 3730/2015 Tanggal 11 Agustus 2015juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015; SHT Peringkat No. 378/2011 Tanggal 31 Januari 2011 juncto APHTNo. 552/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan SHT Peringkat II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHTPeringkat Ill No. 1748/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No.029/2016

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG tanggal 2 November 2007 tentang SitaEksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatSita Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor: 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG bertanggal 9Januari 2008;5.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007 tentang Sitaeksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatsita ekseksi tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam berita acarasita eksekusi Nomor 61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007;5.

Pengadilan Negeri Tangerang mengangkat sita eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 11 dari 23 hal.

Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng, tanggal 9Januari 2008 tidak sah dan tidak berharga dan harus dibatalkan dan diangkat."

berita acara sitaeksekusi Nomor 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 22 dari 23 hal.

Sariana Hukum, Notaris/PPAT di KabupatenKediri dimana Notaris/PPAT tersebut yang membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) nomor : 94/APHT/GP.Rejo/Illl2011 tertanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor :822/APHT/GP.REJO/X12011 tertanggal 12 Oktober 2011.3.

Bahwa dengan diserahkannya Obyek Jaminan sebagai agunan atashutangnya Pelawan selaku Debitur kepada Terlawan Il selaku Kreditur,maka Pelawan selaku pemilik Obyek Jaminan telah mengikatkan diri untukmenjamin pelunasan hutang Pelawan kepada Terlawan Il dengan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.94/APHT/GP.Rejo/Il/2011 tanggal 11 Maret 2011 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/12011 tanggal 12 Oktober2011 yang keduanya dibuat dihadapan ACHMADIN, Sarjana Hukum

Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan APHT No. 94/APHT/GP.Rejo/Il/201 1tanggal 11 Maret 2011 dan APHT No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal12 Oklober 2011 tersebut diatas terhadap Obyek Sengketa tersebut telahdibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertipikat HakTanggungan No. 1214/2011. tanggal 26 May 2011 dan Hak TanggunganPeringkat Kedua sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1396/2012 tanggal08 May 2012 yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kediri;7.

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/II/2011 tanggal11 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.822/APHT/GP.REJO/X/2011 tanggal 12 oktober 2011 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat:.

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 94/APHT/GP.Rejo/IlV2011 tanggat 11 Maret 2011 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 822/APHT/GP.REJO/X/2011tanggal 12 Oktober 2011 adalah sah, sempurna dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat.Menyatakan Terlawan Il adalah Kreditur yang sah dan beritikad baik;Menyatakan Pelawan telah melakukan Wanprestasi terhadap Terlawan lldan tidak beritikad baik;8.

LadahaneNomor. 202 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017oleh Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;.

Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 308 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017 ditandatanganiHari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta Sertipikat Hak Milik(SHM) atas Nama Sariana Ladahane Nomor. 202 diikat dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah kesemuanya merupakan HakMilik / Harta Bersama antara Tuan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 serta AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatanganiHari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 adalah Batal Demi Hukum (BDH) danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;10.

: 5 /Pdt.G/2021/PN TteTanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015 yang juga masing masingditandatangani Tanggal 27 Nopember 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor.308 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 2017 ditandatangani Hari Jumat Tanggal 24 Maret Tahun 2017 sertaSertifikat Hak Milik Nomor. 202 dlikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor. 231 / 2017 ditandatangani Hari KamisTanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Putusan Dalam Perkara inimemiliki kekuatan Hukum tetap (in

Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor. 34Tanggal 30 Januari 2020 dan Terakhir kali diubah dengan AddendumPenanjian Restrukturisasi Covid 19 Nomor. 08 Tanggal 29 Mei 2020dengan Peranjian Accesoirnya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor. 429 2015 yang ditandatangani Tanggal 27 Nopember2015, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 430 / 2015yang juga masing masing ditandatanganiTanggal 27 Nopember 2015dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 210 / 2017ditandatangani

, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumasdibubuhi HakTanggungan berdasarkan APHT tanggal 14 Maret 2012 No. 183/2012yang dibuat dihadapan Terlawan Vill;8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terlawan Ill memanggil Pelawandan Terlawan VIl pada tanggal 30 Juli 2012;9.

(Pasal 15 ayat 3 UUHT);12.Bahwa Terlawan VIIl menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.06605/2013 pada tanggal 19 September 2013 atas dasar Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 yang penerbitannya telahkadaluwarsa;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 01860/ Arcawnangun, luas 235 m?

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.590/2013 tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pelawan IV,namun dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan angka 4disebutkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Terlawan VIIL.b.

diajukan Pelawan, kecuali yang diakui secarategas dalam Jawaban ini;Bahwa apa yang disebutkan dalam posita gugatan perlawanan pelawanangka 11 bahwa Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 590/2013tertanggal 27 Juni 2013 sudah kadaluarsa adalah tidak benar, karena :a.

Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada:Tanggal 3007212 dipasang HT No. 04816/2012 peringkat (pertama)berdasarkan APHT tanggal 1412012 No. 183/2012 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudi SH selaku PPAT;Tanggal 13092013 berdasarkan surat roya dari PT BPR Dana Mitra SaktiNo. 35/BPR/DMS/Roya/V1/2012 maka HT Peringkat 1 No.04816/2012dihapus;tanggal 19092013 dipasang HT No. 06605/2013 Peringkat (pertama)berdasarkan APHT igl. 27062013 No. 590/2013 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudiono SH

Bahwa terhadap kerjasama bisnis/ usaha tersebut pada tahun 2017Penggugat telah memberikan jaminan kewajiban korporasi denganmerealisasi pengikatan jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No.2891/2017 tertanggal23 Oktober 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 159.050.000.000,(seratus lima puluh Sembilan milyar lima puluh juta rupiah).

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No.2890/2017 tertanggal23 Oktober 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 950.000.000,(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa seluruh total nilai jaminan dari kKedua jaminan yang diberikan olehPenggugat kepada Tergugat tersebut adalah Rp. 160.000.000.000,(Seratus enam puluh milyar rupiah);Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr10.11.12.Bahwa pengikatan tersebut dilakukan guna menjamin seluruh totalkewajiban sebesar Rp. 140.000.000.000

Bahwa keputusan Tergugat tersebut jelas dan secara nyata telahmerugikan Penggugat, karena dibuat secara sepihak dan tanpadilakukannya perundingan/ pembicaraan terlebin dahulu denganPenggugat, yang padahal atas utang Penggugat kepada Tergugat telahHalaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr19.20.21.diamin oleh APHT No.2891/2017 dan APHT No.2890/2017, yang nilaijaminannya tersebut telah melebihi dari utang Penggugat kepada Tergugat;Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat

Kedua APHT tersebut, apa bentuk yangdiikat oleh Kedua APHT tersebut, apabila merupakan sebidang tanahPengguat harus menguraikan luas tanah, lokasi dan batasbatas tanahbeserta alas hak dari tanah tersebut.Bahwa kemudian Penggugat masih dalam Point Posita yang sama dalamGugatan Penggugat mendalilkan nilai Jaminan yang diberikan olehHalaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN CkrPenggugat kepada Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 160.000.000.000,(seratus enam puluh milyar rupiah

, oleh karena APHT ada pada Tergugatsebagai jaminan pembayaran utang Penggugat yang nilai dari kedua APHTtersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang Penggugat kepadaTergugat.