pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

Sub Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupaang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang>terai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dana alat bukti tersebut telah memenuhi syaraterangkan bahwa Penggugat telah menikah 20 Agustus 2008, relevan dengan dalil yangjgugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentiktian yang sempurna dan mengikat;rdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakanengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayata berdasarkan bukti P.3 tersebut

pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telan dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal/ ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayata

bernama Farel Ibnu AlFaqri;Menimbang, bahwa terhadap niat baik dari Pemohon tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang muliaHal. 6 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan denganhukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikultanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebin dahulu membuktikanbahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Tergugattelah memenuhi unsur Pasal 116 ayat B Kompilasi Hukum Islamsesuai pula Undang undang perkavvinan no. 1/1974 pasal 34 ayata.8. Bahwa Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil danHal 2 dari 10 Put No ..../Pdt.G/2017/PA.Sbymemeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat2.

semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata

semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata

Pasal 12 Ayat 1,Pasal 14, Pasal 19 Ayat 1,2, Pasal 23 Ayata Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis danternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Termohon Kasasi/Penggugatsehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada kepentingan terhadapobyek perkara a quo, kemudian berdasarkan pasal 53 ayat 1UndangUndang No.5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara yaituberupa Sertipikat

Pasal 12 Ayat 1 dan2, Pasal14, Pasal 23 Ayata Point1, Pasal 24Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999jo.

semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata

perkawinan telah pecah, berarti hati keduanyatelah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f)Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutmajelis berpendapat; rumah tangga pemohon dan termohonsudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karenarumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuanperkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 110Undang undang Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna denganmakna firman Allah dalam surat Ar Rum ayatA

Tergugat namun hasilnay siasia saja;Bahwa mengenai hal pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian karena masih sangatmembutuhkan bimbingan dari seorang ibu, maka sangatlah perlu Penggugat ditunjuk sebagaipemegang hak Asuh ( Hadlonah ) dari anak mereka sebagaimana dimaksud point 3 tersebutdiatas yang bernama EKA MALIHATUSSOLEHAH ;; Bahwa dengan demikain Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukanguagtan perceraian sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang No. 1 tahunj 1974 pasal39 ayata

Menyatakan Terdakwa DWI WWANARKO alias OJIK bin SANAdI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencuriandengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Pasal 365 ayata (1) dan ayat (2) ke1 dan ke2 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI WNANARKO alias OJIK binSANAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamamasa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwatetap ditahan;3.

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 7 dari 11dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal/ ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata

terhadap niat baik dari kedua orang tuaMuhammad Taufik yang dengan ikhlas menyerahkan hak perwaliannya kepadaPemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalahperbuatan yang mulia karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai orang yang akanmemikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulumembuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata