Ditemukan 81786 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI; I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR; BUPATI BANJAR;
2814
  • I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI;I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR; BUPATI BANJAR;
    KEPALA KANTOR PERTANS AN KABUPATEN BANJAR,o perkedudukan Jalan Menteri IV No. 17, Martapura,or Kabvpaen Bani See Seera Tanggal 24 Agustus 2016 kepada : >cad eyCia 1. SYAIFUDDIN, SH.j Beran nnennnnnnncneee& . U i) ceSs Jabatan Kasi Sengketa, Koni dan Perkara PadaKantor Pertanahan Katy Ser Banjar; KyS 2.
    NOORHANI, S. site De ceceJabatan Kasuit S Sengketa dan Konflik Pertanahan =F pada Kagtor Pertanahan Kabupaten Banjar ; Ss>GSSs 3. PARIANSYAH, SH, ere Ssapr abatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada RapierPod Pertanahan Kabupaten Banjar; g* > wvwy 4. RISYAD ABROR WIBAWA, SH. ; a woes oeEN Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dansy~~ Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahane 5. HUSNAYADI a SH.MH.
Register : 21-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 229/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 2 Nopember 2017 — GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH; DAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi;
559
  • GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH; DAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi;
    No. 229/B/2017/PT.TUN.JKTtertanggal 3 Mei 2017;0nne nnn noSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara, Tempat tinggal Jalan. Hiu Putih IIA No3 Palangka Raya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Gideon Silaen, SH, Kewarganegaraan Indo ekerjaanAdvokat, Tempat Tinggal Jalan. CamarRaya.
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 21.2/172/2017abatan FungsionalDahlim Banjar Nahor,antan Tengah Nomor : 188.44/3/2017emerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukansemula atau setingkat dan mengembalikan hakhak Penggugat sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesarRp. 216.000, ( dua ratus enam belas ribu rupiah );Hal 3 dari 10 hal. Put.
Putus : 16-05-2008 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274PK/PDT/2001
Tanggal 16 Mei 2008 — I KETUT MATARAM ; MADE DARMAWAN, dkk ; BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ; KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA
7028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I KETUT MATARAM ; MADE DARMAWAN, dkk ; BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ; KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA
    ;melawan:BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ;KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Desa Adat dan Banjar Sakti,keduanya bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sakti, DesaSakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat IIKlungkung, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon
    Sakti ;Bahwa semenjak dibeli seperangkat/sebarung gamelan (gong) tersebutdisimpan di Balae Banjar Sakti ;Bahwa pada tahun 1991 para Tergugat dengan tanpa suatu alasan hakyang sah, telah mengambil barangbarang sengketa yang menjadi milik paraPenggugat, yang para Penggugat simpan di Balae Banjar Sakti ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Kulungkung agar terlebin dahulu meletakkansita jaminan atas barangbarang sengketa, dan selanjutnya menuntut
    anggota BanjarSakti ;Bahwa Banjar Adat Sakti tidaklah berstatus Badan Hukum, dan olehkarenanya bila para Penggugat bertindak dalam segala perbuatan hukum,khususnya untuk dapat bertindak di dalam sidang Peradilan haruslah ada kuasauntuk itu dari seluruh anggota Banjar Adat Sakti ;Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkantentang adanya kuasa tersebut, dan ini berarti bahwa para Penggugat tidak/belum mendapat kuasa untuk mewakili seluruh anggota Banjar Sakti di mukasidang Pengadilan
    No. 274 PK/PDT/2001Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/1998, tanggal 24 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.NYOMAN SUTISNA, Bendesa Adat Banjar Sakti, dan 2.
    MADE GAMA, KelianAdat Banjar Sakti tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Oktober1997 Nomor 112/PDT/1997/PT.DPS. yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Klungkung tanggal 5 Mei 1997 Nomor 2/PDT.G/1997/PN.KLK.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2915 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 2915/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANJAR GAWI MAKMUR, beralamat di Jalan BanjarGawi Barat I/D 234, RT 007, RW 003, Liang Anggang, KotaBanjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh DidikSoekmono, jabatan Direktur PT Banjar Gawi Makmur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta
    Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01518/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00102/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak Maret 2012atas nama PT Banjar
    Gawi Makmur, NPWP 01.534.368.4731.000,beralamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D, Nomor 234, RT 007, RW 003,Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan
    Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01518/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal27 Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00102/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa PajakMaret 2012 atas nama PT Banjar Gawi Makmur, NPWP01.534.368.4731.000, alamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D, Nomor234, RT
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANJAR GAWI MAKMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 15-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3020 K /Pdt/ 2011
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN, dk vs H. MURHIDIN bin MANSUR HASAN
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN, dk vs H. MURHIDIN bin MANSUR HASAN
    PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINASKESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALAPUSKESMAS PESAYANGAN, berkedudukan danberkantor di Jalan Karya Bhakti, Kelurahan Pesayangan,Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;2. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq.KECAMATAN MARTAPURA KOTA Cq. KEPALAKELURAHAN PESAYANGAN, berkedudukan danberkantor di Jalan Jambrut, Kelurahan Pesayangan,Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dalamhal ini keduanya memberi kuasa kepada : 1. STMahmudah,SH.MH; 2.
    Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebagai Badan HukumPublik bersedia memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan denganmembangun Puskesmas Pasayangan yang bertujuan memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang tidak bertentangandengan Undangundang' atau Kkesusilaan. Sehingga denganpembangunan Puskesmas Pasayangan tersebut Pemerintah DaerahKabupaten Banjar telah memenuhi dan melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan.b.
    Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak ada Itikad/ niat untukmelakukan perbuatan melawan hukum.
    DINASKESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq.
    DINAS KESEHATANKABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN., 2.PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. KECAMATAN MARTAPURAKOTA Cq.
Register : 11-08-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 14 Januari 2015 — MAHDI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR HARSONO YUSUF
6623
  • MAHDIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARHARSONO YUSUF
    Banjar, Kalimantan Selatan,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar padatanggal 19 Februari 2002 dan Surat Ukur Nomor 01195/GMB/2002tanggal 09 Januari 2002, ukuran luas seluruhnya 18.147 M2, dahuluatas nama Imberan sekarang beralih atas nama Doktoranda DIANATHERNESIA;2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4878, terletak di Jalan Gubernur SarkawiKm.17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
    Yani Km.17 Desa Gambut, Kecamatan Gambut,Kabupaten Banjar..
    Banjar,Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kab. Banjar pada tanggal 19 Februari 2002 danSurat Ukur Nomor 01195/GMB/2002 tanggal 09 Januari 2002,ukuran luas seluruhnya 18.147 M2, dahulu atas nama Imberansekarang beralih atas nama Doktoranda DIANA THERNESIA;Sertipikat Hak Milik Nomor 4878, terletak di Jalan GubernurSarkawi Km.17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar,Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kab.
    Km. 17 Y2 milik Penggugat Mahdi,yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20.
    Haji Rahmadi Ke Kantor PertanahanKabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2013 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda TerimaDokomen An.
Register : 22-01-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Mawardi Abbas
Tergugat:
1.Bupati Banjar
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
6019
  • Yani Km 37.500 Rt. 20/003 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan ukuran dan batas-batas :
    • Sebelah Utara 54,00 meter berbatas dengan H. Basriansyah, MM.
    • sebelah Selatan 54,00 meter berbatasan dengan Jl. Abbas Hasan.
    • Sebelah Timur 32,40 meter berbatasan dengan H. Yusefrin, MM.
    • Sebelah Barat 32,40 meter berbatas dengan Jl. A. Yani.

    3.

    Penggugat:
    Mawardi Abbas
    Tergugat:
    1.Bupati Banjar
    2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    2016) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar(tahun 2017 sampai dengan sekarang/ tahun 2019)..
    Bahwa pemanfaatan ast/barang eks Proyek Pusat Pengembangan Koperasi(PPK) yang merupakan aset Barang Milik Negara sejak tahun 1987sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya sampai dengan erapelaksanaan otonomi daerah sebagai kantor satuan kerja perangkat daerah(SKPD) Kabupaten Banjar yakni Dinas Koperasi Kabupaten Banjar (tahun1987 sampai dengan tahun 2000), Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Banjar (tahun 2000 sampai dengan tahun 2016), dan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    telah membentuk beberapa satuan kerja perangkatdaeran (SKPD) yang baru, maka dalam rangka memperlancarpenyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar sejaktahun 2000 sampai dengan saat ini (tahun 2019) telah memanfaatkanaset/barang eks Proyek Pusat Pengembangan Koperasi (PPK) yangmerupakan aset Barang Milik Negara tersebut sebagai kantor DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Banjar (tahun 2000 sampai dengantahun 2016) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar(tahun
    Mawardi Abbas selaku Ketua Koperasi KUDKayu Tangi Martapura Kabupaten Banjar perihal Sporadik An. H.
Register : 29-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Mtp
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
MUHAMMAD NAWALI alias WALI bin BUDIONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJAR, SAT RESKRIM POLRES BANJAR
7312
  • Pemohon:
    MUHAMMAD NAWALI alias WALI bin BUDIONO
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANJAR, SAT RESKRIM POLRES BANJAR
    Tanjung RemaDarat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Wiraswastayang dalam ini memberi kuasa kepada : Muhammad Rusdi, SHI. MH.,Darmawan Saputra, S.Ag., SH. dan Sri Herlina, SH.: Ketiganya AdvokatKonsultan Hukum dari Kantor HUKUM MUHAMMAD RUSDI, SHI., MH., danREKAN yang beralamat di JI. Bauntung Komp. Bauntung Permai No.
    B 6 RT. 05RW. 03 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar (HP.081351423317) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawahNo. 32/PID/SK/2020/PN.Mtp tertanggal 29 September 2020Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanPemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq KepalaKepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Cq KepalaKepolisian Resor Banjar, beralamat di JI
    Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Pemohon sekitarpukul 18.45 Wita mengantarkan permintaan BBM Jenis bensin/premium diJalan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjardengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Vario Warna Birudengan Nomor Polisi DA 6338 BG, ketika Pemohon mau meninggalkantempat yang berada di Jalan Tanjung Rema Darat Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar tersebut, tibatiba datang seseorang yang mengakuAnggota Polisi dari Unit TIPITER Sat Reskrim Polres Banjar
    NRP 87060273, karena pendapatan yangmenurun, sehingga pihak Kepolisian dari Unit TIPITER Sat ReskrimPolres Banjar melakukan kriminalisasi pada SUKISMAN Als. UNDULBin SUTOMO DKK termasuk pada diri Pemohon;7.
    Nawali dan kedua petugas kepolisian tersebutHalaman 28 dari 48 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN.MtpBahwa setahu Saksi, kedua petugas kepolisian tersebut tidak ada membawasurat tugas maupun surat penangkapanBahwa keesokan paginya, Saksi dan suami Saksi disuruh datang ke kantorpolisi Polres Banjar untuk dimintai keteranganBahwa Saksi membeli 4 (empat) buah jirigen yang berisi BBM jenis bensintersebut dari Sdr.
Putus : 04-05-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2006
Tanggal 4 Mei 2007 — Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
575668 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2914 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 2914/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANJAR GAWI MAKMUR, beralamat di Jalan BanjarGawi Barat I/D 234, RT 007, RW 003, Liang Anggang, KotaBanjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh DidikSoekmono, jabatan Direktur PT Banjar Gawi Makmur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta
    Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01514/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00103/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak April 2012atas nama PT Banjar
    Gawi Makmur, NPWP 01.534.368.4731.000,beralamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D 234, RT 007, RW 003, LiangAnggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan
    Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01514/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal27 Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00103/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa PajakApril 2012 atas nama PT = Banjar Gawi Makmur, NPWP01.534.368.4731.000, alamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D, Nomor234,
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANJAR GAWI MAKMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 24-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan PA WAINGAPU Nomor 49 / Pdt.P / 2013 / PA.WGP
Tanggal 28 Agustus 2013 — Abdul Rajab bin Saleh Banjar ; Johria binti Mustamin
5012
  • Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rajab bin Saleh Banjar) dengan Pemohon II (Johria binti Mustamin) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2013 sebesar Rp. 56.000,- ( Lima puluh enam ribu rupiah) ;
    Abdul Rajab bin Saleh Banjar ; Johria binti Mustamin
Upload : 24-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 PK/PDT/2009
I DEWA PUTU BANJAR; I DEWA NYOMAN DJEGIR
3826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I DEWA PUTU BANJAR; I DEWA NYOMAN DJEGIR
    P UT US A NNo.520PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara DEWA PUTU BANJAR bertempat tinggal diLingkungan Kelod Keuh, Kelurahan Beng,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat IIGianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DEWA PUTU MERTHA, SH.
    Advokat, berkantor diJalan Banjar Gunung, Desa/Kecamatan Abiansemal,Kabupaten Badung Propinsi Bali ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi, Penggugat/Terbanding ;melawan DEWA NYOMAN DJEGIR, bertempat tinggal diLingkungan Tri Wangsa, Kelurahan Beng,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat IIGianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRicky JD Brand, SH, Advokat, berkantor di JalanGn.
    DewaPutu) Banjar adalah kerabat tunggal Purusa dari NgakanPutu Kawit yang berasal dari pancer laki laki ;2. Bahwa Ngakan Putu Kawit yang berasal dari pancer lakilaki (purusa) mempunyai dua orang istri, namun tidakmempunyai anak dan tidak ada mengangkat anak. Ngakan PutuKawit beserta istrinya ada menggarap sebidang tanahwarisan orang tuanya bernama Ngakan Putu Gejer(almarhum), sedangkan selama Ngakan Putu Kawitberkeluarga dengan kedua istrinya tidak ada memperolehharta bersama berupa tanah ;3.
    DEWA PUTU BANJAR tersebutharus ditolak ;Hal. 9 dari 11 hal. Put.
    No.520PK/Pdt/2009Memperhatikan Pasal pasal dari UndangUndang No.48Tahun 2009, Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009 serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan ;MENGADILMenolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : DEWAPUTU BANJAR tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali
Register : 11-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1681/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIANTO, SH
Terdakwa:
SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR Alm
403
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
    Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Memerintahkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Nomor: 5260512030575532 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Plaza Merdeka Mas dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
  • Dikembalikan kepada terdakwa.,

    • Laporan Internal Audit PT Pakde Solusi Digital Pada Kantor Wilayah Perwakilan Legok, Tangerang Selatan Tahun 2022.
    • Surat keterangan kerja Nomor: PSD-HR.2074/00/002/XI/2020, tanggal 26 November 2020 hal Pemberitahuan pengangkatan kontrak kerja atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Slip Gaji 31 Desember 2021 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Surat PT PAKDE SOLUSI DIGITAL Nomor: PSD-HR.2296/12/002/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 hal Pemberitahuan pemberhentian kontrak kerja atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Slip Gaji 31 Januari 2022 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.
      Penuntut Umum:
      DEDI SEPTIANTO, SH
      Terdakwa:
      SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR Alm
Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK
Tanggal 27 Maret 2019 — Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani
2412
  • Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.
    Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani
    PUTUSANNomor 36/PID.SUS/2019/PT PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani;Tempat lahir : Pelaihari;Umur/tanggal lahir :40 Tahun/01 April 1978;Tempat tinggal : JIn.
    tersebut terdapat 2 ( Dua ) buah paketshabu, kemudian petugas ada menemukan uang sebesar Rp.52.000,00Halaman 6 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK( Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) yang tersimpan didalam kotakKacamata warna Hitam Merk Boch, yang diakui Terdakwa bahwabarang barang tersebut miliknya.Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil PemeriksaanNarkotika Nomor: SKET/761/X/Ka/Rh.00/2018/BNNKSGU yangmelakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap urine terdakwaMuhammad Herry Als Herry Banjar
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry Als Herry Banjar BinAbdullah Sani telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenjual narkotika golongan bukan tanaman2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Herry Als HerryBanjar Bin Abdullah Sani dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun danpidana denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwaditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.3.
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 8 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTKbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani terbukti secra sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;Halaman 12 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK2.
Putus : 25-08-2008 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/TUN/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
268225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
    PUTUSANNO. 15 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.BUPATI BANJAR, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 2Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikuasa kepada : Safrin Noor, SH., Kepala Bagian Hukum SetdaBanjar ; Hanafi, SH., Kasubag Bantuan Hukum Setda Banjar ; Hj. ST. Mahmudah, SH.
    ., Kasubag PeraturanPerundangundangan Setda Banjar ; Shalahuddin Yusuf, SH., Kasubag DokumentasiHukum Setda Banjar ; Dian Parwatisari, SH., Zuraida, SH., kedunya staf pada Bagian HukumSetda Banjar ;kesemuanya berkantor di Jalan A. Yani No. 2 Martapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/00700/KUM/2007 tanggal 7 September 2007 ;. PT. WESI ARTHALOKATAMA, diwakili oleh Ir. HanafieKen Tangono, MBA., Direktur Utama PT.
    WesiArthalokatama adalah di RT/Dusun Sungai Dadap Desa Belimbing Lama,Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ;Hal. 2 dari 14 hal. Put.
    No.15 PK/TUN/2008Bahwa produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Banjar/Tergugat No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004tentang Pemberian Usaha Pertambangan ekplorasi tersebut, baru secararesmi diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2005, melalui SuratKepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan,Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 540/516/SDBP/Distaben, tanggal 18 Juli2005, perihal : Konfirmasi Wilayah Kuasa Pertambangan (P.2) ;Bahwa Keputusan Bupati Banjar
    Wesi Arthalokatamatersebut, karena sebagian besar telah memasuki wilayah Desa Mangkalapi,Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;Bahwa produk Keputusan Bupati Banjar No. 386 Tahun 2004, tanggal21 Agustus 2004 tentang Pemberian Usaha Pertambangan Eksplorasi, yangdiberikan kepada PT.
Register : 09-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 15 Juni 2017 — PENGGUGAT: -I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA; TERGUGAT: 1.KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG; 2.KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG.
9736
  • PENGGUGAT:-I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA;TERGUGAT:1.KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG;2.KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG.
    KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG;; 2. KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG;; Tempat Kedudukan Banjar Adat Ulun Uma Badung, DesaAdat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :1. PUTU SUBADA KUSUMA,S.H., KN. 2. WAYAN SURYAWAN,S.H. 3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,S.H.
Register : 20-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2018
Tanggal 9 April 2018 — GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH VS DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,M.Si;
5023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH VS DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,M.Si;
    Hasanudin, jabatan KepalaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1126/HUK, tanggal 29 Desember 2017;Pemohon Kasasi;LawanDAHLIM BANJAR NAHOR, S. E., M.Si., kKewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggalJalan. Hiu Putih IIA Nomor 3 Palangka Raya;Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Gideon Silaen, S.H.
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DahlimBanjar Nahor, S.E., M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si. NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dariJabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas NamaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si.;4.
    Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2107, dengan Lampiran Nomor 120Atas Nama Dahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP. 19590610 198203Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/20181 012 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dariJabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DahlimBanjar Nahor, S.E., M.Si., sah dan tetap berlaku;3.
Putus : 24-01-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — YAYASAN KORPRI BANJAR VS YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, DK
316133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN KORPRI BANJAR tersebut;
    YAYASAN KORPRI BANJAR VS YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, DK
    PUTUSANNomor 1314 K/Pdt.SusHKI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:YAYASAN KORPRI BANJAR berkedudukan di Jalan PerwiraNomor 44 G Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimantan Selatan, yang diwakili oleh Drg.
    ., sebagai Ketua Yayasan Korpri Banjar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H., dankawankawan, Para Advokat dan Anggota Bidang LitigasiLKBH KORPRI Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan A. YaniNomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;Pemohon Kasasi;LawanYAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, berkedudukan diJalan Indrasari RT 3 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura,Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Hj. Nor Wahidah, S.Si.T.
    putusan yang seadiladilnya menurut hukum dankebenaran (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TurutTergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugatkeliru forum, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 68 danPasal 69 UU Merek, Penggugat tidak memiliki /egal standing, Faktahukum yang lain yang diragukan kebenarannya dan keabsahannya adalahSalinan Akta Notaris Martius, S.H., Nomor 10, tanggal 9 Desember 2011,tentang Pendirian Yayasan Korpri Banjar
    Nomor 1314 k/Pdt.SusHKI/2017Bahwa Tergugat merupakan kelanjutan dari Yayasan KorpriKabupaten Banjar;Telah pula ada putusan pengadilan, bahwa Penggugat (YayasanKorpri Banjar) terbukti melakukan pelanggaran penggunaan izin milikTergugat dan telah dihukum untuk menghentikan pendomplengan dan/ataupenggunaan perijinan milik Tergugat (Yayasan Marta Berlian Husada);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANKORPRI BANJAR tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H.
Register : 15-06-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 3 Desember 2015 — MUHAMMAD IRFANSYAH LAWAN MARIE KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
784
  • MUHAMMAD IRFANSYAHLAWANMARIEKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN MTPSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSLI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, KabupatenSetelah membaca suratsurat perkara ini; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalamsurat gugatannya tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Martapura pada tanggal
    A.Yani kilometer 7.700.Desa Kertak Hanyar Il, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 024/SKKT/DKHII/BPN/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 yang diterbitkanoleh Lurah Kertak Hanyar dan diketahui oleh Camat Kertak Hanyardengan luas + 15.876,25 meter persegi, dengan ukuran dan batasbatas:e Batas sebelah Utara : 15.5 meter dan 225 meter, H.Fadlan,Agus Wahyudi dan H.Tarmizi;e Batas sebelah Selatan : 260 meter, Muhammad Subli;e Batas sebelah Timur
Register : 04-01-2024 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 1/G/TF/2024/PTUN.BJM
Tanggal 19 Januari 2024 — ., dkk -Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
7325
  • ., dkk-Melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR