SLAMET UTOMO (Kepala Desa Ketapang),DK VS BUPATI BANYUWANGI, DK

SLAMET UTOMO (Kepala Desa Ketapang), berkantor di JalanRaya Situbondo, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;H.

., Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto DusunKrajan RT 01 RW 05, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro,Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 November 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.Melawan:BUPATI BANYUWANGI, berkantor di Jalan A. Yani Nomor100 Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H.Achmad Wahyudi, S.H., M.H.

Advokat, berkantor di Jalan IkanTeri, Nomor 34 B, Sobo Banyuwangi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Januari 2015;KEPALA BADAN PERTANAHAN BADAN PERTAHANANNASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI, berkantor di JalanDr.

atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;Bahwa Sertifikat Hak Pakai (GHP) Nomor 46/Desa Ketapang, luas 19.510 m?

ParaPenggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sangat terkejut karenadiketahui kemudian ternyata Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi secaradiamdiam dengan tanpa rembuk desa pada tahun 2002 telah diterbitkanSertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yangditengarai ada persekongkolan antara Bupati Banyuwangi (almarhum SamsulHadi), Kepala Badan Pertanaha Nasional (BPN) Banyuwangi dan Kepala DesaKetapang (almarhum Sugito) saat itu yang proses sebelumnya tidak melaluimusyawarah

Penggugat:
MUHAMAD ANDRIYANTO
Tergugat:
WOM Finance Banyuwangi

MENGADILI:

Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 April 2007 No.4/Pdt.G/2007/PN.Bwi, yang dimohonkan banding

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir gugatan pokok 2007;

Pembanding/Penggugat : MOCHAMMAD KUSNAN
Terbanding/Tergugat : KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Cq. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi ; KATIMAN, SH.

Bantuan biaya pengacara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidakmampu sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yangdiperuntukkan bagi 10 perkara dan tiap 1 perkaranya sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa IKADIN Banyuwangi mengajukan proposal kepada PemkabBanyuwangi untuk bantuan dana pendampingan perkara untuk masyarakattidak mampu waktu di Penyidikan Polres Banyuwangi, oleh karena dariIKADIN Banyuwangi mengajukan proposal tersebut, terdakwa kemudianmemberikan dana Bantuan Hukum untuk

(asli);Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg0022285866 an. Katiman, SH (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp246.785,53).Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg0022176021 an.

Bupati Banyuwangi No : 67129 tentangSurat Keputusan tahun 2006;Hal. 27 dari 37 hal.

(asli);Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg :0022285866 an. Katiman, SH (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesarRp 246.785,53).Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg :0022176021 an.

Pelayaran Banyuwangi Sejati melalui saudaraTri Prayudi Setyo Susilo, SE (Direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati);6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.

Nastak Hendriono; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Nastak Hendriono pada hari, tanggal dan tahun yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, tetapi diantara sekitar tahun 1990/1992atau setidaktidaknya pada suatu waktu di dalam kurun waktu sembilan tahunyang lalu antara tahun 1990 s/d tahun 1992, bertempat di Desa Gintangan,Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lainatau setidaktidaknya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi,dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang yangsebagian atau seluruhnya

selaku Kepala Desapada tahun 1999 dan bahkan telah terpilin kembali pengurusan tanahtanahdimaksud tidak pernah selesai sedangkan uang yang pernah diterima olehTerdakwa tidak pernah dikembalikan kepada para saksi.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanyuwangi tanggal 21 Februari 2000 sebagai berikut :Supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa danmengadili perkara

Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani biayaperkara sebesar Rp.1.000, (Sseribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 344/PID.B/1999/PN.Bwi. tanggal 11 Maret 2000 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1811 K/Pid/20011. Menyatakan Terdakwa Ir. Nastak Hendriono tersebut di atas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana yangdidakwakan Jaksa Penuntut Umum ;2.

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2000/PN.Bwi.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangiyang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2000 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2000 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Banyuwangi

pada tanggal 5 April 2000 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebuttelah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2000 danPemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2000serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 5 April 2000 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangtenggangwaktu dan dengan cara

HAJAR HADI WIYONO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili danmemutussengketapada peradilan tingkat banding, yangbersidang di gedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya JalanKetintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 8288622 KotakPos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttunSurabaya.go.id ataupttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: HAJAR HADI WIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Lingkungan Krajan RT. 02/RW.01,Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi

,Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT / PEMBANDING.; MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI,berkedudukandiJl.

Sutomo No. 54, Banyuwangi,dalam hal ini diwakili kuasanya : 1.SUKARMAN, S.H.,M.Hum.Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ; SYAMSU WWAYA, A.Pinh.JabatanKepala SubSeksi Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Banyuwang1 ; MURIYANTO, A.Ptnh.

Dr.SutomoNomor 54, Banyuwangi, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT /TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 174/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor. 262/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 26 April 2016; Berkas perkara tersebut beserta surat

diajukan masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena mana pormohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ; Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembandingterhadap objek sengketa berupa, Sertifikat Pengganti Hak MilikNo.0084/00084, Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Pemohon:
Galih Subowo
Termohon:
KASATRESKRIM POLRES BANYUWANGI

Menyatakan batal :- Sertipikat Hak Milik Nomor 03651/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 6.865 M2 Surat Ukur No.00159/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitan Sertipikat tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi atas nama Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari 2013; - Sertipikat Hak Milik Nomor 03652/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 13.805 M2, Surat Ukur No.00161/2012 tertanggal

03 Oktober 2012 penerbitan Sertipikat tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari 2013; - Sertipikat Hak Milik Nomor 03653/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 7.918 M2 Surat Ukur No.00160/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitan sertipikat tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari 2013; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :- Sertipikat Hak Milik Nomor 03651/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 6.865 M2 Surat Ukur No.00159/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitan Sertipikat tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi atas nama Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari 2013; - Sertipikat Hak Milik Nomor 03652/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 13.805 M2, Surat Ukur

No.00161/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitan Sertipikat tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari 2013; - Sertipikat Hak Milik Nomor 03653/Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi seluas 7.918 M2 Surat Ukur No.00160/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitan sertipikat tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama Roni Bahtiar terakhir tercatat peralihannya menjadi Tjondro Widjojo pada tanggal 02 Januari

SAMILEN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI dan TJONDRO WIDJOJO

MURIYANTO, A.PtnhPutusan Perkara Nomor : 162/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 56 HalamanKesemuannya Pegawai Negeri pada Kantor PertanahanKabupaten Banyuwangi berkedudukan di Jl. Dr. SutomoNo 54 Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2. TJONDRO WIDJOJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,beralamat di Jl. Dinoyo No. 82, RT.008 RW. 003,Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, KotaSurabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyayang bernama H.

Bahwa, dengan demikian Penggugat merupakan satusatunyasaudara kandung almarhum SAMIAN atau dikenal dengan namaHAJI ARIPIN yang bertempattinggal terakhir di Desa Banjar,Kecamatan Glagah,Kabupaten Banyuwangi.. Bahwa, selama hidupnya almarhum SAMIAN atau dikenal dengannama HAJI ARIPIN pernah meninggalkan kota Lumajang merantauke Kabupaten Banyuwangi sebagai buruh kerja menjadi pembanturumah tangga pada keluarga keturunan Belanda yang bernamaCORNELIA MARGARETHA SCOLTZ..

Sertipikat Hak Milik No. 03652/Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi Seluas : 13.805 M?, SuratUkur No.00161/2012, tertanggal 03 Oktober 2012 penerbitansertipikat tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama RONI BAHTIARterakhir tercatat peralihannya menjadi atas nama TJONDROWIDJOJO pada tanggal 02 Januari 2013. Sertipikat Hak Milik No. 03653/ Desa Ketapang KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi Seluas : 7.918 M?

Menyatakan batal atau tidak sah sertipikatsertipikat tersebutdibawah ini :Sertipikat Hak Milik No. 03651/Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi Seluas : 6.865 M?, Surat UkurNo.00159/2012 tertanggal O03 Oktober 2012 penerbitansertipikat tertanggal 12 Oktober 2012 atas nama RONI BAHTIARterakhir tercatat peralihannya menjadi atas nama TJONDROWIDJOJO pada tanggal 02 Januari 2013.Sertipikat Hak Milik No. 03652/Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi Seluas : 13.805 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikatsertipikattersebut dibawah ini :Sertipikat Hak Milik No. 03651/Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi Seluas : 6.865 M?

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi ; YUDA HARIYANTO

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam menjatuhkan putusannya tidakmenerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :a.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru menerapkanperaturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karenaAhli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Drs.

H.ILHAM TRIADI sesuai dengan ketentuan dari Pasal 179 ayat (2) KUHAPmemberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan sesuaidengan keahlian yang dimilikinya sebagai Abdi Dalem Karaton SurakartaHadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan AjiNusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketuaPaguyuban Panji Blambangan Banyuwangi, akan tetapi didalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keterangandari Ahli Drs. H.

ILHAM TRIADI justru dinilai sebagai keterangan saksi(bukan sebagai Ahli) sebagaimana yang tertuang didalam RisalahPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi halaman 4),hingga terlinat bahwa putusan yang telah dibacakan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Banyuwangi disusun atau dibuat tidak sempurna dantidak cermat sesuai dengan peraturan hukum yang sebenarnya ;Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.1831 K/PID.SUS/20102.

ACHMAD RIYADI, ini menandakan danmemperlinatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalammemutus perkara atas nama Terdakwa, dalam putusannya dibuat secaratidak benar, hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi didalamputusannya tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 195 KUHAP,karena putusan tersebut dibuat secara tidak sah dan menurut kami JaksaPenuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumtetap ;4.

Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi ; RUDI KRISDIAN ;

Banyuwangi Kabupaten Banyuwang,Hal. 1 dari 8 hal.

No. 2681 K/Pid.Sus/2011atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia Terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa jijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang dilakukan denganCaracara atau keadaan sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugasKepolisian dari Satuan Reskoba Polres Banyuwangi yaitu saksi Sigit DwiSusanto, saksi Eko Wahyudi.

I,Kelurahan Pengantigan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia Terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (2), yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugasKepolisian dari

Satuan Reskoba Polres Banyuwangi yaitu saksi Sigit DwiSusanto, saksi Eko Wahyudi.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.Bwi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010, Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banyuwangi, telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Juli 2010, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Penggugat:
Drs H R BAMBANG PUJIONO, M.M
Tergugat:
1.Bupati Banyuwangi
2.Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

PONIMIN VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Cq. DIREKTUR PDAM KABUPATEN BANYUWANGI

., dan kawan, Para Advokat dari Kantor SAR &Associates, beralamat di Jalan Kramat 2 Nomor 63, KelurahanKwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI cqDIREKTUR PDAM KABUPATEN BANYUWANGI, yang diwakilioleh Plt. PDAM Kabupaten Banyuwangi, Ir. Widodo Waluyo,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 44, Banyuwangi,dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moch.

Djazuli &Partners, beralamat di Jalan BrawijayaKebalenan Baru II Blok CNomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal24 Februari 2018;Halaman 1 dari 8 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang telahtimbul dalam perkara ini;Subsidair: Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/20182.

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 atas nama Alminah alamatBumiharjo, RT 002 RW 005, Glenmore, Banyuwangi, Kode AkunPajak 411128 Kode Jenis Setoran 402 mengenai Pembayaran PPHfinal Pasal 4 ayat (2) Pengalinan Hak Atas Tanah Persil 20 S.III KohirNomor 2015, Desa Bumiharjo (PPK4);5. Surat Keterangan Nomor 470/1561/429.520.006/2017 menerangkanSurat Keterangan Nomor 590.4/19/429.520.06/2007 bahwa surattersebut terdaftar dalam Buku Register Desa Tahun 2007 (PPK5);6.

Surat Perjanjian Peralihaan Hak Guna Pakai Tanah Sawah berikutSumber Umbulsari antara Ponimin dengan Abdul Nasir Basrawi, S.H.selaku Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi pada hari SelasaHalaman 4 dari 8 hal. Put.

MUJIONO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI dan GUNANTI

PUTUSANNOMOR 158/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:MUJIONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalDusun Umbulrejo RT.003/RW.003, Desa Bagorejo, KecamatanSrono, Kabupaten Banyuwangi;Selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/PENGGUGAT

;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI, tempatkedudukan Jalan Gunung ljen No. 50 A Singotrunan,Banyuwangi, Jawa Timur.

Rizal Fadilah, S.H.Jabatan :PPNPN Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan.Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada KantorPertanahan Kabupaten Banyuwangi yang beralamat kantor diJalan Gunung ljen No. 50 A Singotrunan, Banyuwangi, JawaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/X1/2020/P,Tanggal 12 November 2020;Selanjutnya disebut sebagai ..........

TERBANDING/T ERGUGAT ;DANGUNANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Tempat Tinggal : Krajan, RT.010/RW.003, Desa Jajag,Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada BIBIT HARIYANTO,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi Dusun Yosowinangun RT.005/RW.003, Desa Jajag,Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

ISMAIL
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi cq. Bupati Banyuwangi
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kab. Banyuwangi
5.Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi cq. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi

Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI

vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

JOHN ROBERT ANDREAS ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi

No. 1977 K/PID.SUS/2011termasuk dalam tahun 2010, bertempat di petak 66 H Kawasan Hutan RPHSelogiri BKPH Ketapang KPH Banyuwangi Utara Kecamatan KalipuroKabupaten Banyuwangi atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi,menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya saksi

Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusannya tidak menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya1. Pengadilan Negeri Banyuwangi telah keliru dalam menerapkan peraturanhukum, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa JOHNROBERT ANDREAS, telah terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak Pidana.

05 September 2007 tentang PembagianWilayah Pengelolaan hutan pada KPH Banyuwangi Utara;Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun2000 Bab Ill tentang Perijinan, Produksi, dan Peredaran Pasal 3 Bahwasetiap orang atau badan hukum yang akan melakukan Penebanganpohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah Negara di luar kawasanhutan terlebih dahulu wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah Cq.

KepalaDinas Kehutanan sesuai Keputusan Bupati Banyuwangi No.57 tahun2000 tanggal 26 Juni 2000, dengan maksud dan tujuan : UntukHal. 10 dari 21 hal. Put.

tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.1251/PID.B/2010/PN.BWI tanggal 07 Juni 2011;.MENGADILI SENDIRI1.

Menyatakan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Register 03/Pid.Pra/2021/PN.Byw dihentikan karena telah dicabut oleh Kuasa Pemohon;

Pemohon:
KARNO WIDJAJA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLRESTA BANYUWANGI

FIKRU, DK VS PT BPR WILIS PUTRA UTAMA BANYUWANGI

AGUSTININGSIH;Keduanya bertempat tinggal di Jalan Panjaitan Nomor1, RT O1/RW 02, Kelurahan Kampung Mandar,Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,dalam hal ini memberi kuasa kepada Siswanto, S.E.

., Advokat pada Kantor Hukum Siswanto &Partners, berkantor di Jalan Raya Grajagan Nomor64, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, KabupatenBanyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Mei 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BPR WILIS PUTRA UTAMA BANYUWANGI, yangdiwakili oleh Direktur Utama, Theresia Jetty Agustien,S.H., berkedudukan di Jalan P. B.

Sudirman Nomor 154,Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaEko Imam Wahyudi, S.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Hukum Eko Imam Wahyudi, S.H. & Rekan,berkantor di Perum Mangli Residen Estate, MA44,Kaliates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Maret 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini:Halaman 1 dari 6 hal.Put.

Nomor 1540 K/Pdt/2020.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon kepada PengadilanNegeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang berakibat merugikan Penggugat:3.

Nomor 1540 K/Pdt/2020.permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.G/2018/PN Byw junctoNomor 13/Pdt.Kas/2019/PN Byw yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama

09-2019danAktaPerubahanPerjanjianKredit,Nomor 92tanggal 31-08-2020kepadaPenggugat danTergugat;

SuratUkurNomor00006/Bengkak/2013,tanggal04-03-2013,seluas506(lima ratus enam) meter persegi,atasnama BUSANAH;

danseketikakepadaPenggugatsejumlahRp136.243.300,00(seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tigaributiga ratusrupiah)ataumelakukanpelelanganumumterhadapjaminankredit TergugatberupaSertikatHakMilk(SHM)Nomor694yang berupa tanah danataubangunan,terletakdiDesaBengkak,KecamatanWongsorejo,KabupatenBanyuwangi

Penggugat:
BPR AnugerahDharma Yuwana Banyuwangi
Tergugat:
Busanah