Ditemukan 2777 data
16 — 8
Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapait adanya iafangan perkawinanbaik menurut agama oo menurut peraturan peraturan penineleiaundangan yang beriaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidadalam masa iddah orang lain;. Banwa seiama daiam perkawinan tersebut, antara Pemohon i dengan PemononOoll dan dikaruniai 7 orang anak bernama :a. Erni, perempuan;b. Muhajirin, lakilaki;c. Mutamami, iakiiaki,d.
Hal. 8ini dibebankan kepada para Pemonon yang besamya akan disebutkan daiamdiktum penetapan ini;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang beriaku, dandalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
9 — 6
Penetapan Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Bm.pencabutan perkara Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Bm dalam buku registerperkara:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangudangNomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama,yang diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganundang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat:Memperhatikan segaia perturan Perundangundangan yang beriaku danberhubungan
13 — 6
terakhir bagi Penqguaat untuk menyeiesaikan permasaiahan antaraPenggugat dengan Tergugat:berdasarkan aiasan daitidaiii di atas, Fenqqugat mohon agar Ketua PendadiianAgama Bima memenksa dan mengadiii perkara ini, seianjutnya menjatunhianPutusan yang amamya :A.i.al3.Bb.PrimerMengabuikan gugatan Fenggugat:Menjatunkan iaiak satu bain Sugra Tergugat GS iernadapPengquoat (i ;Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang beriaku;SubsidairDAN/ATAU menjatuhkan Putusan iain yang = seadii
14 — 2
Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darahdan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturaan perundangundangan yang beriaku;.
PRASTIYO ADITAMA,SH
Terdakwa:
YULIUS NUGROHO
13 — 0
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Demikian BAP Cepat ini dibuat dengankembali kepadanya, ybs, sebenarnya atas kekuatan sumpah /, menyatakan setuju membenarkan keterangan jabatan kami tutup dan tanda tangani pada yang diberikan dan sanggup seperti ini, untuk hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Jam menguatkan tersangkah membubuhkan tanda 10.27 Wib.tangan.Tersangka PENYIDIK PEMBANTUYULIUS NUGROHO PRASTIYO ADITAMABRIPTU NRP 94120367 BERDASARKAN KETUHEPevundary Undangan yang beriaku ..MENGADILImenyakinkan
129 — 32
Gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT sangat jelas bertentangan dengan kaedahkaedah hukumacara perdata yang lazim beriaku karena gugatan diajukan oleh pihakyang tidak berhak dan tidak memiliki kKapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT;5.
Lebih lanjut dalildalil yang disampaikan oleh PENGGUGATmenunjukkan bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memahamidengan baik mengenai hukum pertanahan yang beriaku di Indonesia.Apabila PENGGUGAT memahami dengan baik hukum pertanahanyang beriaku di Indonesia tentunya PENGGUGAT tidak akanmengajukan gugatan kepada para TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT; .
tersebut, TERGUGATVV dan TERGUGAT setuju untuk menuangkan pemberian haktanggungan atas tanah SHM No. 00675 dalam bentuk AktaPemberian Hak Tanggungan No. 443/2009 tanggal 10 Juli 2009("APHT No.443") yang dibuat oleh TERGUGAT Il selaku PPAT.Pembuatan APHT sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 Jo,Pasal 11 UUHT yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat 2 UUHT: "(2) Pemberian Hak Tanggungan diiakukan dengan pembuatanAkta Pemberian Hak Tanggungan oieh PPAT sesuai denganperaturan perundangundangan yang beriaku
Hal. 22 dari 51Sertifikat HT No. 850 diiakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang beriaku yaitu UUHT. Karenanya dalil PENGUGATyang menyatakan bahwa TERGUGAT IV teiah melakukan perbuatanmelawan hukum berkaitan dengan pembebanan hak tanggunganatas tanah SHM No. 00675 adalah dalil yang tidak benar dan tidakberdasarkan hukum.
11 — 5
10 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islamatau bertentangan dengan hukum yang beriaku adalah pernikahan karenapertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan,penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahandengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikahdengan pria lain kemudian pernikahannya
hakim berpendapat bahwa perkawinanantara La Inse bin La Muhamma (Pemohon ) dengan Wa Ima binti La Nifara(Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013 di KelurahanRahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syaratsyarat dan rukun perkawinan sebagimana yang telah diatur dalam SyariatIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syartat Islammaupun peraturan perundangundangan yang beriaku
11 — 5
Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Ii tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang beriaku ;Met ee 1D lage me NOS SOA TT6 Bahwa setelah pemikahan Pemohon dan Pemohon II hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bemama;Muhammad Rizal (L) umur 17 tahun;Dian Halimatussadi (P) umur 13 tahun.Rahmad
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankankepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Agama Taliwang tanggal 6 Januari 2016 biaya perkaradibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama TaliwangTahun 2016 yang jumiahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku
11 — 6
Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang beriaku ;B.
hadir dan tidakmengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secararesmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan denganverstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang beriaku
10 — 3
Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukumislam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku;. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:1. Putri Sulfiani, tanggal lahir 5 Oktober 2003;2. Cahya Utari, tanggal lahir 29 September 2003;3.
Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang beriaku;Subsider: Apabila Pengadilan Agama cq.
6 — 0
Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundangan yang beriaku;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon di putus yangseadiiadiinya.Hai 3 dari 0 hai Put.
No.5224:P dt.G/ 204 7 PAD hadMengingat segaia peraturan perundangundangan yang beriaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILi1. Menvatakan Tergugat yang telah dinanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabuikan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menyatakan syarat talik talak terpenuhi;4. Menetapkan jatuh taiak satu Khuli Tergugatterhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,(sepuiuh mbu rupiah);5.
18 — 2
rumah tangga Pemohon denganBahwa dengan kejadian tersebutTermohon sudah tidak iagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah sulit untuk diwujudkan dan karenanya agar masingmasing pihaktidak iebdin jaun meianggar norma hukum dan norma agama, makaperceraian merupakan jaian teraknir bagi Pemonon untuk meyeiesaikanpermasaianan antara Pemonon dengan TermononPemonhon bersedia membayar bdiaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beriaku
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang beriaku;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat iain, mohon Putusan yangseadiiadiinya (ex aequo ef bono);Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap secara inGAMA!
13 — 5
Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang beriaku ;B.
bahwa Penggugat danfTergugat adalah pasangan suami istri sah yang teian menikan menurutketentuan Hukum isiam dan perundangundangan yang beriaku sebagaimanayang dimaksud oleh Pasai 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasai 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1)Kompiiasi Hukum isiam:Menimbang, bahwa Penggugat daiam surat gugatannya mendaiiikanbanwa sejak Agusius 2012 aniara Penqgugat dengan Tergugat terusmenerusterjadi perseiisinan dan pertengkaran dan tidak ada
1. Jarsa binti Bahuddin
2. Abd. Biding bin Sappeagi
35 — 22
AJ89@aw=a.g32==uboMenetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangndangan yang beriaKu;Subsider : Ata biiamana majeiis hakim yang Mmemeriksa perkaia ini berpendapsmohon penetapan yang seadiladilnya;a a eepengumuman Pengadilan Agama=2.@>@3&2).ot>ce2oOz=oS@3SC@7NoOauntuk masa peiUumuman siaingunamun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mnangsjukanKeberatan Ke PengadiianItsbat Nikah tersebut;~ al i , !
@=a=Cc=a.=2c=a.2aSgoso
beriaku dan nukurn syaia yang berkaitan dGengan pei Kata ini.MENETAPKANaonbMengabuikan permohonan para Pemohon,2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon , Abd.
79 — 14
Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidaksesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syaratdan /atau tidak ada arangan untuk melangsungkan pernikahan, baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku;Halaman 2 dari halaman 7.
15 — 1
Bahwa Pemohon dan Pemohon Hl sanggup membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan yang beriaku;41. Bahwa berdasarkan dalildalivalasan di atas, Pemohon dan Pemohon imohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Maielis Hakim untukmemeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarmyaberbunyi sebagai berikut:4. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Hi;2.
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang beriaku;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemchon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatterkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya,Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildaiilnya, para Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa:Saksi:4.
14 — 9
berlangsung, Pemohon berstatus Jejakadaiam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18tahun;Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan padaKUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktorekonomi;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Ii tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang beriaku
termasuk bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006Nal Oden 10 Peewtapee New 01/7 208A TLO dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankankepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor0119/Pdt.P/2016/PA Tig tanggal 28 Juni 2016 Para Pemohon dibebaskandan semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin:Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku
18 — 4
an ul dicatat dalam diaftae yang Paral a8 aye a ner napandang Nomor 7 o fun 1 + 1588 a 25 Parecion ianes 6 Tahal ioncmtutan Paratiiran servi yang beriaku dan L ;i 4 Mandah dani 1 eer Kanter Urusan Agama Kecamatan n Garg, i 6
19 — 11
Tlipernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam danperaturan perundangundangan yang beriaku;Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saatini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapiberkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan AktaKeiahiran anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohontelah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompiiasi Hukumisiam, oieh karena itu dapat dikabuikan;Menimbang,
Pasal 5 Kompilasi HukumIslam, maka Hengadiian perlu memenntahkan kepada paraPemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut padaPeqawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangmewilayahi tempat tinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) Undangundang No. i Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurutUndangundang yang beriaku, dan oleh karena para Pemohonbertempat tinggal di wilayah Kecamatan Toiitoii Utara, KabupatenTolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan
15 — 9
Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PATIipada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadaklitan, Kecamatan Baoian, KabupatenToiitoii, namun tidak tercatat daiam buku register pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Baoian;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta telahdilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majeiis Hakim berpendapat bahwapernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam danperaturanperundangundangan yang beriaku;
Tliperkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitoii;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan danberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangundangNomor 50 tahun 2009 Tentang Peradiian Agama, rnaka biaya perkara inidibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan, peraturan Perundangundangan yang beriaku sertahukum islam yang