oleh Tergugat dan berada dalam Kawasan Hutan Produksi HPHTPenggugat yang berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Gunung Megang,Kabupaten Muara Enim atau terletak Unit IV Caban Sub Blok Wilco, Petak 82,Petak 86 dan Petak 87, dengan kondisi lahan pada saat itu telah ditanamikelapa sawit berumur 2 tahun;Bahwa pada tanggal 15 November 2007 kembali dilakukan pemeriksaandan pengukuran ulang lahan sengketa yang telah digarap oleh Tergugattersebut oleh Tim dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan Wilayah Il ( BPKH

Bahwa hasil pengukuran obyek lahan sengketa yang dilakukan olehBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Il SumateraSelatan tertanggal 15 November 2007 adalah dilakukan dalam rangkapenyidikan perkara pidana atas laporan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Penggugat, dimana dalam perkara a quo masih dalampemeriksaan kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap,sehingga secara yuridis hasil pengukuran a quo tidaklah dapatdijadikan dasar luasaan atas kepemilikan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/

MHP berdasarkan hasil pengukuran tanggal 15 November2007 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah llHal. 14 dari 21 hal. Put. No. 3053 K/Pdt/20102.4.2DSumsel tersebut di atas yang diplot berdasarkan SK Menteri KehutananR.l.

MHPyang defenitif ternyata Termohon Kasasi baru menyampaikan PetaRencana Trayek Tata Batas Areal Kerja kepada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah Il di Palembang sebagaimana SuratPT. MHP Nomor 131/MHP/PD/Niru/VIV2009 tanggal 27 Juli 2009 yaitusetelah gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Kasasi(i.c. tanggal 23 Juni 2009) untuk dibahas dengan Panitia Tata BatasKabupaten Muara Enim yakni dalam rangka penyelesaian tata batasPT.

MHP yakni sematamata merujuk pada hasilpengukuran Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah llSumsel tanggal 15 November 2007 adalah tidak relevan karenanyapatut untuk dikesampingkan;.

isinyamemberitahukan bahwa terhadap laporan tersebut akan dilakukanpenyelidikan oleh Penyelidik Subdit IV Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Lampung (vide bukti P.9), dan disusul dengan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 15Oktober 2018, No.SP2HP/89/X/2018/Reskrimsus, yang isinyamemberitahukan kepada Pemohonbahwa telah dilakukan pengecekanke lokasi Register 44 di Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kananbersama dengan Petugas dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

PARAMITRA MULIA LANGGENG;2: TEJA SUTRA UTAMA: Bahwa Saya adalah pensiunan dari kantor Badan Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Provinsi Lampung dan saya baru menjalani Pensiun ditahun 2020 ini; Bahwa perkara Praperadilan ini yang saya tahu ada permasalahanpenanaman pohon tebu yang dilakukan PT. Pemukasakti Manis Indah(PT. PSMI) pada area yang dibawah kekuasaan PT.

PARAMITRA MULIALANGGENG, yang terletak di Register 44 Muara Dua Kabupaten WayKanan Provinsi Lampung; Bahwa Saya pernah ikut meninjau lokasi Register 44 pada waktu itu ataspermintaan dari pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk cek lokasisekitar tahun 2018 dan atas perintah Kepala kantor saya BadanPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Lampung;Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2020/PN.

Tjk Bahwa Sekitar Oktober 2018 kami berangkat dari Bandar Lampungdengan Tim dari Kantor Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Provinsi Lampung bersama rekanrekan dari Kepolisian DaerahLampung.

Tjk Bahwa, kantor Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) ProvinsiLampung selalumelakukan pengecekkan secara berkala dengan dasaranggaran yang ada di luar dari permasalahan ini;3.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidakberwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik(IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat ataslaporan ahli dari BPKH Wilayah Medan berada dalam KawasanHutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;2. Sesuai Pasal 50 Ayat (3) UndangUndang R.I Nomor : 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon ataumenanam atau memungut hasil hutan tanpa memilki hak atau Izin.3.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidakberwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik(IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat ataslaporan ahli dari BPKH Wilayah Medan berada dalam KawasanHutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;2. Sesuai Pasal 50 Ayat (8) UndangUndang R.I Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon ataumenanam atau memungut hasil hutan tanpa memilki hak atau Izin.3.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidakberwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik(IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat ataslaporan ahli dari BPKH Wilayah Medan berada dalam KawasanHutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;2. Sesuai Pasal 50 Ayat (8) UndangUndang R.I Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon ataumenanam atau memungut hasil hutan tanpa memilki hak atau Izin.3.

No. 2386 K/Pid.Sus/201 1 34hasil uji kelayakan yang dilakukan telah diserahkan kepada saksi AldenNapitupulu selaku Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan KabupatenTobasa;e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukurpeta pada Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan, berdasarkan hasil titik kKoordinat yang telah diambil, kKemudian diplot ke dalam peta skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan MenteriKehutanan R.!

CEPImemerintahkan kepada staf BPKH XIll Pangkalpinang yaitu sdr.

Fadil selaku Staf BPKH XIIl Pangkalpinang yang ikut menyertaibersama dengan Tim;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akanmenanggapinya dalam pembelaan;.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;5. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari peringatan dan pemanggilantersebut tidak ada dokumennya karena tidak dicatatkan alam notulen rapat;Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap sdr.

CEP memerintahkan kepada staf BPKH XIllPangkalpinang yaitu sdr.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;e. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Barat pernahmelakukan pemanggilan terhadap sdr.

Menthobi Mitra Lestari kepada BPKH Banjar BaruNomor : 06/MMtlPBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalpermohonan telaahan kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestari yangditandatangani M. YASER ARAFAT;c Surat PT. Menthobi Mitra Lestari kepada Gubernur KalimantanTengah Nomor : 07/MMtLPBN/VI2010 tanggal 25 Juni 2010perihal permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan untukusaha perkebunan an. PT. Menthobi' Mitra Lestariyangditandatangani oleh M. YASER ARAFAT;d Surat PT.

Menthobi Mitra Lestari kepada BPKH Banjar Baru Nomor :06/MtlPBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal permohonantelaahan kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestari yang ditandatanganiM. YASER ARAFAT;c Surat PT. Menthobi Mitra Lestari kepada Gubernur KalimantanTengah Nomor : 07/MMtlPBN/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihalpermohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk usahaperkebunan an. PT. Menthobi Mitra Lestari yang ditandatangani M.YASER ARAFAT;d Surat PT.

(Legalisir);Foto Copy Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar baru kepada Direktur PT.Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan terhadap areal perkebunan PT.MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);Foto Copy Peta hasil Telaah untuk areal perkebunan PT. Menthobi MitraLestari yang merupakanlampiranSuratdarikKepala BPKH Wil V Banjar barukepada Direktur PT. Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni 2010.

Menthobi Mitra Lestari kepada Kepala BPKH Banjarbaru Nomor : 06/MTL PBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalPermohonan Telaah Kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);Fotokopi Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar baru kepada Direktur PT.Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan terhadap areal perkebunan PT.MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);Fotokopi Peta hasil Telaah untuk areal perkebunan PT.

Menthobi MitraLestari yang merupakanlampiranSuratdariKepala BPKH Wil V Banjar barukepada Direktur PT. Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni 2010. (Legalisir);2038394041424344454647Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Sekda ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : 522.1.100/2133/Dishut tanggal 6 Nopember2010 perihal Saran/PertimbanganTeknis Pelepasan Kawasan Hutan UntukKelapaSawit an. PT.

Nomor : 630/Pid/B/2011/PN.SKY him 3 dari 19 himBalai Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah II Lokasi tanah yang dibuka oleh terdakwaYanto Bin Umar Said termasuk dalam kawasan Suaka Margasatwa Dangku diKabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan titik Koordinat X0365684, Y 9735138 sebagaimana yang jelasnya oleh Saksi Ahli dalam BAP AhliSoma Bin Sanjun PNS BPKH Sumselwana nnnn bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan tidak ternilaiharganya, dan dapat merubah bentang alam,

Peta Ploting Titik Koordinatpada kawasan Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin PropinsiSumatera Selatan dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi KehutananBalai Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah II Lokasi tanah yang dibuka oleh terdakwaYanto Bin Umar Said termasuk dalam kawasan Suaka Margasatwa Dangku diKabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan titik Koordinat X0365684, Y 9735138 sebagaimana yang jelasnya oleh Saksi Ahli dalam BAP AhliSoma Bin Sanjun PNS BPKH

him10Menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapatizin dari pejbat yang berwenang, seperti pembangunan gedung atau pemukimandsb;Merambah hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapatizin dari pejabat berwenang;Bahwa lokasi tempat terdakwa membuka lahan tersebut adalah kawasan suakaMarga Satwa Dangku karena sebelumnya telah diambil titik koordinat denganmenggunakan Global Positioning Sistem (GPS) dan telah dipetakan kedalamKawasan Suaka Margasatwa Dangku oleh Ahli dari BPKH

melakukan kegiatan OperasiJaga Bumi dalam rangka penertiban tindak pidana Lingkungan Hidupdan Kehutanan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil KabupatenBengkalis Provinsi Riau adalah Surat Perintah Kepala Seksi WilayahIl An Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada hari Senin tanggal 03Desember 2018 Nomor : ST.1255/BPPHLHKS/SW.2/Kum/12/2018yang terdiri dari Balai PRPHLHK Wilayah Sumatera (Satuan PolhutReaksi Cepat dan PPNS), Balai Besar KSDA Riau, BPKH

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan), TNI Korem 031 Wirabima, Denpom,Bataliyon Arhanudse 13 Riau, Reskrimsus Polda Riau, Brimob PoldaRiau, dan Anggota Polres Bengkalis;Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib Tim yang terdiri dari Balai PPHLHK Wilayah Sumatera(Satuan Polhut Reaksi Cepat dan PPNS), Balai Besar KSDA Riau,BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan), TNI Korem 031Wirabima, Denpom, Bataliyon Arhanudse 13 Riau, Reskrimsus PoldaRiau, Brimob Polda Riau, dan Anggota Polres

Giam Siak Kecil DesaBukit Kerikil Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten BengkalisProvinsi Riau;Bahwa selain mengamankan terdakwa bersamasama dengansaksi Misdi, saksi Yudi, saksi Sukarman, dan saksi Adi Hermawanbeserta barang bukti berupa 5 (lima) bibit tanaman kelapa sawit, 1(satu) buah cangkul, 2 (dua) unit alat berat Excavator merk Hitachiwarna orange, dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsuwarna kuning tersebut, Tim juga melakukan pengambilan titikkoordinat yang dilakukan Ahli dari BPKH

(BalaiPemantapan Kawasan Hutan), TNI Korem 031 Wirabima, Denpom,Bataliyon Arhanudse 13 Riau, Reskrimsus Polda Riau, Brimob PoldaRiau, dan Anggota Polres Bengkalis;Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 23.00Wib Tim yang terdiri dari Balai PPHLHK Wilayah Sumatera (SatuanPolhut Reaksi Cepat dan PPNS), Balai Besar KSDA Riau, BPKH(Balai Pemantapan Kawasan Hutan), TNI Korem 031 Wirabima,Denpom, Bataliyon Arhanudse 13 Riau, Reskrimsus Polda Riau,Brimob Polda Riau, dan Anggota Polres

No. 1264 K/PID.SUS/2016d. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LU;Merupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH wilayah XVIII BandaAceh menyatakan areal lahan yang dikuasai oleh Terdakwa merupakankawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser; Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tidak memiliki izin dariDirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutananseluas 10 (sepuluh) Hektar yang termasuk dalam Kawasan Hutan TamanNasional Gunung Leuser;Perbuatan Terdakwa sebagaimana

Terdakwakuasai;Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanTerdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik koordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LU;b. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LU;c. titik SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LU;d. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LU;Merupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

Terdakwakuasai;Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanTerdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik kKoordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LU;b. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LU;c. titik SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LU;d. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LU;Merupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

SK. 865 / menhut Il / 2014 tanggal 29September 2014; Bahwa Pal Batas tersebut taman telah dibuat dengan rangka besi, dari kayuyang dipasang sepanjang trayek batas untuk menandai fisik dilapangandengan kordinat yang dilakukan oleh BPKH Wilayah Medan pada tahun1974; Bahwa meskipun Terdakwa menguasai lahan tersebut sejak tahun 1982tidak dapat dijadikan alas hak untuk menguasai dan memiliki lanan tersebutsebagaimana dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop.

Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. $.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop. Sultra No.S.20/Kuh5/201 1.1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT.

DIAN SUPRIYANTO, ~ Shut.T,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Ahli menjadi PNS di Departemen Kehutanan tahun 1992, dan tahun2013 sampai sekarang bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan WilayahXXII (BPKH WilXXIl) kendari.e Bahwa Tugas pokok ahli di BPKH WilXXIl kendari antara lain Mengkaji data,menelaah dan menyiapkan bahan kegiatan identifikasi lokasi dan potensi kawasanhutan yang akan ditunjuk , penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaianhasil tata batas

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.23.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.24.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop.

Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. $.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop. Sultra No.S.20/Kuh5/2011.1 (Satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT.

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo. 92/ 522.13/2012.Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WILdi Prop.

sepengetahuan saksi benar bahwa lokasi penebangan kayuyangdilakukan oleh terdakwa adalah lokasi kawasan Hutan KonservasiTahura Bukit Barisan;Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkandi persidangan;Bahwa, alat yang dipergunakan adalah gergaji rantai/mesin chain saw;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;2 PARUHUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH

) Wilayah I Medan sebagai Penelaah Penatagunaan dan PembentukanWilayah Pengelolaan Kawasan Hutan, dimana saksi memiliki keahliankualifikasi sebagai staf seksi ukur peta pada kantor Balai PemantapanKawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan sertifikat yang saya milikiadalah sertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmu mempelajari bagian pemetaansecara digital;Bahwa, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,mencegah

Bahwa, sepengetahuansaksi benar bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwaadalah lokasi kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;Bahwa, menurut Ahli Paruhum bahwasaksi bekerja sebagai PNS di BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan sebagai PenelaahPenatagunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan,dimana saksi memiliki keahlian kualifikasi sebagai staf seksi ukur peta padakantor Balai Pemantapan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan dansertifikat yang saya

dengan panjang 5,10 m, lebar 21 cm, tebal 3 cm. 35 batang kayu kecing denganpanjang 5 m, lebar 8 m, tebal 5 cm. 15 batang kayu kecing dengan panjang 5,10 m, lebar21 cm, tebal 3 cm. 35 batang kayu kecing dengan panjang 5 cm, lebar 5 cm, tebal 5 cm.Bahwa, sepengetahuan saksi benar bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan olehterdakwa adalah lokasi kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan;Menimbang, bahwa menurut Ahli Paruhum bahwa saksi bekerja sebagai PNS diBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

) Wilayah I Medan sebagai PenelaahPenatagunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan, dimana saksimemiliki keahlian kualifikasi sebagai staf seksi ukur peta pada kantor Balai PemantapanKawasan hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan sertifikat yang saya miliki adalahsertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmu mempelajari bagian pemetaan secara digital.Bahwa, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagaiperlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

SAKSI SAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi sebagai KPRH Kuwiran sejak tahun 2015 sampaidengan sekarangBahwa saksi Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalahmelaporkan kejadiandan menjaga keamanan wilayah hutan yangmenjadi tanggung jawab saksi serta mengawasi penanaman pohondanpenebangan kayu di dalam hutan.Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus.Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Mei2018 sekira pukul 15.00 wib ada seseorang tanpa ijin

Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus. Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Mei2018 sekira pukul 15.00 wib ada seseorang tanpa ijin pejabat yangberwenang, melakukan penebangan pohon jati , selanjutya bersamasaksi Sawin dan saksi Wakid Setyo Utomo mendatangi lokasi tersebutdan mendapati terdakwa sedang memacak kayu jati menggunakanpecok, lalu mengamankan terdakwa Serta barang bukti.

SAKSI WAKID SETIYO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 110Pid.B/LH/2018/PN MiyBahwa saksi sebagai KPRH Kuwiran sejak tahun 2015 sampaidengan sekarangBahwa saksi Tugas dan Tanggung jawab pekerjaan saksi adalahmelaporkan kejadiandan menjaga keamanan wilayah hutan yangmenjadi tanggung jawab saksi serta mengawasi penanaman pohondanpenebangan kayu di dalam hutan.Bahwa saksi bertanggung jawab kepada BPKH Dungus.Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari

SURYADI Als ADI (belumtertangkap / Daftar Pencarian Orang) ataupun orang lain untukmelakukan pengusahaan / membuka lahan kelapa sawit di dalamkawasan HP PT Suntara Gaja Pati;Halaman 4 dari 41PutNo.145/Pid.SusLH/2016/PN.Dum Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI ST dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru,perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:1.

SURYADI Als ADI (belumtertangkap / Daftar Pencarian Orang) ataupun orang lain untukmelakukan pengusahaan / membuka lahan kelapa sawit di dalamkawasan HP PT Suntara Gaja Pati Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI ST dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru,perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan: 1.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI ST dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru,perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:1. Hilangnya sejumlah pohon tertentu, serta terganggunya ekosistemsatwa dan akan mengakibatkan terjadinya konflik antara satwa danmanusia, sehingga menimbulkan dampat masyarakat sekitar hutanmaupun masyarakat yang tergantung pada kelestarian kawaasantersebut.2.

(Il).02 3'4.7" LU101 12 37,4 BT dan setelah diplotkan kedalamPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan SK Menhut nomor : 878/ MENHUTII / 2014 dan peta kawasan hutan BPKH maka diketahuibahwa lokasi kebakaran tersebut masuk kedalam kawasanhutanproduksi yang dibebani hak oleh PT.Suntara Gajapati (PT SGP);4. pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri disekitar lahan yangsedang terbakar sambil menebasnebas semak belukar di sekitar lahanyang Terdakwa bakar tersebut;5.

(Il).02 3'4.7" LU101 12 37,4 BT dan setelah diplotkan kedalamPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan SK Menhut nomor : 878/ MENHUTII / 2014 dan peta kawasan hutan BPKH maka diketahuibahwa lokasi kebakaran tersebut masuk kedalam kawasanhutanproduksi yang dibebani hak oleh PT.Suntara Gajapati (PT SGP);Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 5 s/dangka 12, yaitu: Bahwa benar Terdakwa mengakui jika Terdakwa sendiri yang telahmelakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan

Akad nikahnya dilangsungkanantara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnyadilakukan oleh seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama BpkH. Asyhari;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 44tahun dalam usia 44 Tahun. Orang tua kandung Pemohon I Ayah bernama xxx,Ibu bernama xxxxx, ;pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22tahun dalam usia 22 Tahun.

, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalahagar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juli2007 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikahPemohon I berstatus jejaka dalam usia 44 tahun sedangkan Pemohon II berstatusPerawan dalam usia 22 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak adahubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah Xxxxxxdan dijabkan oleh seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama BpkH

DEKOPIN WIL NTB);Bahwa berturutturut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinyabahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debitpengiriman uang dari Tergugat (Il) dua kepada Tergugat (I) satu, karenaberdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah TabunganHalaman 5 dari 40 hal.

Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong KabupatenLombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalamBERITA ACARA MUSYAWARAH.

Tanggal 28 September 2017, Tergugat (Il) dua mengirim surat kepadakuasa hukum Penggugat saat itu BPKH DEKOPINWIL NTB dengannomor surat: O86/MTRMB MIKRO/IX/2017 Perihal UndanganPenyelesaian Kredit Bermasalah yang isinya membahas penyelesaiankredit bermasalah mitra cennelling Bank Bukopin untuk hadir membahaspada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Aula Taspen Mataram;.

Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga, kepala cabangAsabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram(Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKHNTB/XII/2017 PrihalPemblokiran Gaji Pensiunan.

Geyer Kab.Grobogan, yang mana sebelumnya mereka berlima sudah janjian untukbertemu dan berkumpul dijalan tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 wibmereka berlima berangkat menuju kedalam hutan milik Perum PerhutaniGundih wilayah BPKH Juworo untuk menebang pohon jenis sonokeling,sesampainya dilokasi sekira pukul 17.30 wib, kKemudian Budi bin Samsi(DPO) langsung menebang 1 (satu) pohon sonokeling yang masih hidupberdiri dengan menggunakan gergaji lalu dilanjutkan oleh terdakwakemudian dilanjutkan

Geyer Kab.Grobogan, yang mana sebelumnya mereka berlima sudah janjian untukbertemu dan berkumpul dijalan tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 wibmereka berlima berangkat menuju kedalam hutan milik Perum PerhutaniGundih wilayah BPKH Juworo untuk menebang pohon jenis sonokeling,sesampainya dilokasi sekira pukul 17.30 wib, kemudian Budi bin Samsi(DPO) langsung menebang 1 (satu) pohon sonokeling yang masih hidupberdiri dengan menggunakan gergaji lalu dilanjutkan oleh terdakwakemudian dilanjutkan

Geyer Kab.Grobogan, yang mana sebelumnya mereka berlima sudah janjian untukbertemu dan berkumpul dijalan tersebut, selanjutnya pukul 16.30 wib merekaberlima berangkat menuju kedalam hutan milik Perum Perhutani Gundihwilayah BPKH Juworo untuk menebang pohon jenis sonokeling ;Bahwa sesampainya dilokasi Jam 17.30 wib, kemudian Budi bin Samsi(DPO) langsung menebang 1 (satu) pohon sonokeling yang masih hidupberdiri dengan menggunakan gergaji lalu dilanjutkan oleh terdakwa kemudiandilanjutkan oleh Gurid

Grobogan, yang manasebelumnya mereka berlima sudah janjian untuk bertemu dan berkumpul dijalantersebut, selanjutnya pukul 16.30 wib mereka berlima berangkat menujukedalam hutan milik Perum Perhutani Gundih wilayah BPKH Juworo untukmenebang pohon jenis sonokeling ;Menimbang bahwa sesampainya dilokasi Jam 17.30 wib, kemudian Budibin Samsi (DPO) langsung menebang 1 (satu) pohon sonokeling yang masihhidup berdiri dengan menggunakan gergaji lalu dilanjutkan oleh terdakwakemudian dilanjutkan oleh Gurid

Pemantau Hutanproduksi Wil II Medan dan membenarkan bahwa kayutersebut adalah jenis kayu Tualang yang masukdalam kelompok Rimba Campuran dimana kayu tersebutsesuai dengan keterangan pemiliknya yang bernamaODEMA SIBAGARIANG dibelinya dari JAWANSEN S.SITIO Penduduk Dolok Saratus Desa Mariah ButtuKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut berasaldari Hutan setelah melakukan pemeriksaan tungkulkayu oleh Petugas Kehutanan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Saksi Ahli: BANGUN SIAGIAN;bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atauPolisi sebagai saksi Ahli dalam kasus IlegalLoging yang dilakukan oleh terdakwa = danketerangan saksi yang diberikan dihaapanPenyidik tersebut adalah benar;bahwa saksi adalah Staf Pengukuran dan Pemetaandi Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan, uraian tugas ahli adalahMengukur dan Menggambar Peta batas Kawasan Hutanmeliputi wilayah tugas pada prop Sumatera Utara,Sumatera Barat dan Nangroe Aceh Darussalam

Pol : K/71/VI/2009/DitReskrim, tanggal 05 Juni 2009 tentang keteranganHalaman 34 dari 55, Putusan No. 376/Pid.B/2010/PN.Simsaksi ahli untuk melakukan = pengukuran~= danmenentukan titik koordinat;bahwa saksi memiliki kwalifikasi sebagaiPengukuran dan Pemetaan Kawasan pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medanberupa Sertifikat Pengukuran Teristris dariDiklat Kehutanan di Bogor pada Tahun 1984;bahwa saksi telah melaksanakan pengambilan datatitik koordinat yang terletak di Dusun DolokSaratus

Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun pada hari Senin tanggal 08 Juni2009 pukul 10.00 wib s/d 18.00 wib sesuai denganSurat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilyah I Medan Nomor227 / VI / BPKH I1 / 2009, tanggal 5 Juni 2009;bahwa alat yang digunakan saksi ahli untukmelakukan pengambilan data titik koordinat padatunngul bekas penebangan yang terletak di DusunDolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun adalah dengan menggunakan alatberupa Global

JANDI PINEM sebagai Pengawas PengujiHasil Hutan pada Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan HutanProduksi Wil II Medan;Menimbang, bahwa selain itu saksi ahli BANGUN SIAGIANdipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai Ahli dariPengukuran dan Pemetaan di Kantor Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengukuran~ danmenentukan data titik koordinat tempat tunggul kayu yangterletak di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.SilauKahean Kab.Simalungun pada hari Senin tanggal

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kKawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

,Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor diKantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto No. 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 043/Suku/BPKH/JT/IV/2016,tanggal 14 April 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran padatanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor : W 12. U18/HK.01/60/5/2016/PN.Unr, = selanjutnya = disebutTERBANDING semula PENGGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUTSetelah membaca :1.

tinggal Para Tergugat dengan alasan yang tidakjelas, tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah ; Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan ParaTergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidakmengindahkannya ; 2222 eno on nnn nnn nnn nee nee neeBahwa pada tanggal 15 April 2016, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugatyang pada pokoknya mengundang Para Tergugat untuk datang keKantor BPKH

terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIsHutan (BPKH

terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi (HPK)AhliPengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Wijaya meminta ahli dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan untuk menentukantitik koordinat areal penebangan pohon kayu, apakah sesuai dengan IzinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama saksi Mhd. Syahdin Berutu ;Bahwa oleh saksi Ahli M.