Cokelat Surabayatertanggal : 22 Februari 2007 dengan dilampiri Surat Keterangan dariKepolisian ;e Bahwa saksi pernah mengkorfirmasi kepada Bank Panin Nusa Dua Balibahwa ada seseorang mencairkan Cek Bank Panin senilai Rp. 575.000.000,pada bulan Februari 2007, tanggalnya lupa ;e Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Edaran No.9/13/DASP dari GubernurBI; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;Ahli.

berupa Bilyet Girotersebut, maka pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat mendapatSurat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Danamon kantor cabangkebon sirih Jakarta (Bukti P6), dimana tercantum alasan penolakantersebut adalah karena saldo rekening giro atau rekening giro khusustidak cukup, dengan kata lain, Bilyet Giro yang dijadikan JaminanHutang dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut adalahmerupakan Bilyet Giro bodong/kosong, sebagaimana diterangkandalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP

tidakmempunyai dana yang cukup untuk dicairkan sejumlah nilai cek atausaldo giro kosong oleh karena itu Penggugat memperoleh SuratKeterangan Penolakan dengan alas an saldo Tergugat III kosong.6 Bahwa dapat kami jelaskan tidak benar pernyataan Penggugat pada dalilgugatan poin 13 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidakmemberikan sanksi secara administratif kepada Tergugat III.Bantahan dan penolakan Turut Tergugat II tersebut dengan dasar:e Bahwa berdasar Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP

Maka dapatdijelaskan bahwa Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab ataspenyalahgunaan cek yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.e Bahwa dapat dijelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada Tergugat I, IIdan III oleh Turut Tergugat II adalah sanksi administratif yaituberdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong pada poinpenolakan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Tata Usaha Penarikan Cek/BilyetGiro Kosong no.3 yaitu

,Eddy Sulaeman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter/DPM),Yohana Fransisca Sri Suparni (Deputi Direktur Direktorat Akunting danSystem Pembayaran/DASP), Halim Alamsyah (Direktur DirektoratPenelitian dan Pengaturan Perbankan/DPNP), dan dihadiri oleh DyahVirgoana Gandhi, Dyah N.K.

Ditandatangani oleh Eddy Sulaeman Yusuf dan 2 (dua) fotokopilampiran.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/1/DASP/Rhs tanggal 25 Maret 2009perihal Penghentian Penyampaian Data Saldo Giro Harian. Ditandatangani olehDody Budi Waluyo.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/15/DPM tanggal 16 April 2009perihal Penyampaian Draft Laporan. Ditandatangani oleh R.

Ditandatangani oleh EddySulaeman Yusuf dan 2 (dua) fotokopi lampiran1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/1/DASP/Rhs tanggal 25Maret 2009 perihal Penghentian Penyampaian Data Saldo Giro Harian.Ditandatangani oleh Dody Budi Waluyo.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/15/DPM tanggal 16 April2009 perihal Penyampaian Draft Laporan.

Bahwa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/Dasp Tahun 2000tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000)yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum merupakan alatpembayaran yang sah menurut hukum dan perundangundangan yangberlaku di Indonesia.

(sesuai dengan aslinya);: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet GiroKosong. (copy dari copy);: Surat Nomor 036/SAM/CIBPI/X/2011 tanggal 6 Oktober2011 perihal Perincian Hutang. (copy dari copy);: Surat Nomor 837/DIRBPI/X/11 tanggal 6 Oktober 2011perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan PengantarSKPT.

Bukti T.I47 : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek / Bilyet GiroKosong.

,Eddy Sulaeman Yusuf (Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter/DPM),Yohana Fransisca Sri Suparni (Deputi Direktur Direktorat Akunting danSystem Pembayaran/DASP), Halim Alamsyah (Direktur DirektoratPenelitian dan Pengaturan Perbankan/DPNP), dan dihadiri oleh DyahVirgoana Gandhi, Dyah N.K.

Ditandatangani oleh Eddy Sulaeman Yusuf dan 2 (dua) fotokopilampiran.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/1/DASP/Rhs tanggal 25 Maret 2009perihal Penghentian Penyampaian Data Saldo Giro Harian. Ditandatangani olehDody Budi Waluyo.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/15/DPM tanggal 16 April 2009perihal Penyampaian Draft Laporan. Ditandatangani oleh R.

Ditandatangani oleh EddySulaeman Yusuf dan 2 (dua) fotokopi lampiran1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/1/DASP/Rhs tanggal 25Maret 2009 perihal Penghentian Penyampaian Data Saldo Giro Harian.Ditandatangani oleh Dody Budi Waluyo.1 (satu) dokumen asli Memorandum No. 11/15/DPM tanggal 16 April2009 perihal Penyampaian Draft Laporan.

Bahwa dengan demikian terungkap fakta hukum jikalau Penggugat telahmengetahui sebelumnya jikalau Bilyet Giro yang diserahkan Penggugatkepada Tergugat telah ditutup (Closed),dengan demikian terindikasiPenggugat memberikan Bilyet Giro kepada Tergugat untuk mengalihkanperistiwa pidana seolah menjadi peristiwa perdata dengan dalih SuratEdaran Bank Indonesia No.2/10/Dasp tahun 2000 (SEBI No.2/2000)tentang Tata Usaha penarikan cek/Bilyet Giro Kosong;Halaman 15 dari 40 HalamanPutusan Nomor 526/Pat.G/2018

konsekuensihukum yang diuraikan dalam Pledoii ini namun tidakdipertimbangkan oleh Judex Facti (Tingkat Pertama);e Pada saat Laporan Polisi dibuat, ternyata Pemerintah RepublikIndonesia melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakanmengenai SANKSI terhadap Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong,yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/29/PBI/2006 tentangDaftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong,dengan peraturan pelaksanaannya berupa :(1) Surat Edaran tanggal 05 Juni 2015, No. 17/12/DASP

,Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Perihal DaftarHitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong,dan(2) Surat Edaran tanggal 20 Desember 2006, No. 8/33/DASP,Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran BankIndonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 08 Juni 2000 PerihalTata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;(lihat Lampiran T.14 Pledoii) sesuai keterangan saksi AgusBudiono, yang pada pokoknya tidak membedakanperlakuan atau sanksi terhadap penarik

Bank Pembangunankalteng Nomor DSDM.18/SB2338/XII07 tanggal 18 Desember 2007 dansurat Bank Indonesia Nomor 9/24/DASP/kI/Plk tanggal 10 Desember 2007; Bahwa memang pengesahan dari bank Kalteng tanggal 31 Desember 2013 padasurat tanda setoran ke kas daerah Kotawaringin Barat tanggal 31 Desember 2007yang diajukan oleh terdakwa yang ditandatangani saksi sendiri terdapat kesalahankarena saksi tidak mengecek langsung bukti fisik surat tanda setoran asli karenapada copy tersebut saksi melihat ada pengesahan

Hal. 9 dari 56 hal.kredit menggunakan jasa penagih Debt Collector yang dilakukan oleh pihakTergugat melanggar prinsip kehatihatian (prudential principles) hinggamengakibatkan rasa stress dan rasa malu bagi Penggugat sebagai nasabahkartu kredit;27.Bahwa dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alatpembayaran dengan menggunakan kartu jo SE BI No. 11/10/DASP PerihalPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartutanggal 13 April 2009, dalam PBI dan SE BI ini diatur

Bahwa di dalam bagian (Pengertian Umum) angka 5, angka 6, dan angka13Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000 tentangTata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong telah diatur definisi mengenaiCek, Bilyet Giro, dan Cek/Bilyet Giro kosong, yaitu sebagai berikut :5. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam KitabUndangUndang Hukum Dagang ;6.

Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) KC Makassar tanggal 07Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan No.FT203842 Senilai Rp 1.500.000.000, (satu millyar lima ratus jutarupiah), sesuai surat penolakan yang dikeluarkan oleh Bank Bukopintanggal 07 Mei 2015 adalah keliru dan tidak benar dalam halpenerbitan penolakan tersebut, semestinya pihak Bank BNI sesuaidengan peraturan atau Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.2/10 /DASP, Tanggal 8 Juni 2000, perihal tata usaha penarikanCek/Bilyet Giro

Penarikan Cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" danmerupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper).Pengaturan Cek dalam KUHD dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai denganPasal 229;Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/ 10/DASP tanggal, 8 Juni 2000 point ke ke 1dalam pengertian umum dimanadidapatkan pengertian Cek adalah surat perintah membayar sebagaimanadiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD), dan point ke butir7 yaitu bahwa

Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakanuntuk memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuansejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang denganmenggunakan Cek/Bilyet Giro;Menimbang bahwa pengertian Cek/Bilyet Giro kosong dalam SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 2/ 10 /DASP tanggal, 8 Juni 2000 point ke ke13 dalam pengertian umum adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolakTertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana olehPenarik karena

olehPenggugat sendiri adalah merupakan TRANSAKSI YANGSAH MENURUT HUKUM karena diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia,sebagai berikut:e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (UUPerbankan)e Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tanggal 13April 2009 tentang Penyelenggaraan Alat PembayaranDengan menggunakan kartu (PBI No.11/11/PBI/2009);e Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP

tanggal 13April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan AlatPembayaran Dengan Menggunakan Kartu (SEBI No.11/10/DASP).e Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20Januari 2005 tentang Transparansi Informasi ProdukBank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;Hal 55 dari 86 hal Putusan No. 434/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sele Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bankdan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan lampiran;TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA

RISIKO NASABAH SEPENUHNYA;Bahwa SEGALA PENJELASAN DAN PEMBERIAN INFORMASI YANG TELAHDIBERIKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN MENGENAI KARAKTERISTIKPRODUK/FASILITAS/JASA YANG AKAN DIMANFAATKAN SERTA SEGALAKONSEKUENSI/RISIKO PRODUK/FASILITAS/JASA PENGGUNAAN DI ATASTELAH MEMENUHI KEWAJIBAN BAGI BANK/PELAKU USAHA UNTUKMEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH SESUAI KETENTUANYANG DIATUR DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/17/DASPTANGGAL 07 JUNI 2012 MENGENAI PERUBAHAN SURAT EDARAN BANKINDONESIA NO. 11/10/DASP

diberikanatau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telahditentukan.e Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18 / 43/ PBI/2016pada pasal 4 ayat (1) yang mengatur:(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik,dengan ketentuan:a. untuk Cek, pada saat ditunjukkan kepada Bank Tertarik; danb. untuk Bilyet Giro, sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnyaTenggang Waktu Pengunjukan.e Bahwa lebih lanjut merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor9/13/DASP

OH505696tanggal 8 / 9/2009 nominal Rp. 366.726.000, berikut penolakannya tanggal 10 /5 /2010 dengan alasan Bilyet Giro sudah kadaluwarsa ;59Bahwa benar ditolaknya seluruh Bilyet Giro tersebut dengan alasan kadaluwarsaitu karena masa waktu pencairan BG tersebut sudah lewat jangka waktu 6 ( enam) bulan ;Bahwa benar tanpa melihat saldo, apakah Bilyet Giro sudah kadaluwarsa sesuaiperaturan Bank Indonesia No. 9 / 13 / DASP tahun 2007 bahwa apabila Cek /Bilyet Giro yang sudah kadaluwarsa penarik rekening

Surat Edaran BankIndonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 jo. SuratEdaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB maka Tergugatdemi hukum wajib untuk melaksanakan perintah Transaksigiro tersebut.

Hal tersebut diatur dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denganMenggunakan Kartu (PBI) jo SE BI No. 11/10/DASP PerihalPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan MenggunakanKartu tanggal 13 April 2009 (SEBI). Dalam PBI dan SEBI ini, diaturbahwa:1. Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukanpenagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu;2.