Ditemukan 2689 data
23 — 12
daya tangkal yang dapatmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangatHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 1551/Pid.Sus/2019/PT MDNmungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya apalagi Terdakwasudah 3 (tiga) kali membeli sabusabu dari Bogel (DPO) sehingga anggotamasyarakat lainnya akan mecobacoba melakukan apa yang dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya enal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence
21 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akanmembuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence
23 — 11
perbuatannya lagiserta remborkansNey 101 kepada anggota masyarakat agar tidakmengikuti perb ng telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuanpreventif), oleh nya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kamitidak akan m uat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangk ang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masya ainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan& naan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
JENNY SHERLI AGUSLIA Binti JON KENEDY
31 — 8
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus di perhatikan, yaitu: Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu; Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defence
YESSI PUSPITA ASUKI. SH
Terdakwa:
ENDA SUWENDA BIN ALM. ENDANG
61 — 24
rechtguterverletzung), tetapi juga merupakancomprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
35 — 31
kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare dengan sosial defence
Terbanding/Terdakwa : MARTINUS ASMURUF alias MARAS
41 — 19
Walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang yangditerimanya tersebut;Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh majelishakim peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramemandang perlu mempertimbangkan bahwa secara filosofis pada dasarnyatujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaituuntuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menujukesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yangmelihat pemidanaan dari segi
Terbanding/Penuntut Umum : JHON W. R, SH
80 — 21
Walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang yangditerimanya tersebut;Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh majelishakim peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramemandang perlu mempertimbangkan bahwa secara filosofis pada dasarnyatujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaituuntuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menujukesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yangmelihat pemidanaan dari segi
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenannya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidakakan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai fina/goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
Yusniarti Sembiring, SH.
Terdakwa:
Muqni Rian Prananda bin Dwi Satria
116 — 24
Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepadaperlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terlalu ringan tersebut menurut kamitidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapi bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence
12 — 10
yang dirubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidakberhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dariTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalildalil gugatanPenggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (without defence
13 — 8
yang dirubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidakberhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dariTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dalildalil gugatanPenggugat dianggap telah diakui Tergugat tanpa sanggahan (without defence
59 — 18
., yaitu tanpa hadirnya Tergugat dan tanpasanggahan (withuot defence).Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimanatersebut di atas, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam (KHI), yaitu gugatan dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitungTergugat meninggalkan rumah dan dapat diterima apabila Tergugatmenyatakan atau menunjukan
LEONARDUS YAKADEWA, S.H
Terdakwa:
NORMA YULCE KONDOLOGIT, S.E.
87 — 24
rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yangmelihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidakakan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
ASVERA PRIMADONA, SH
Terdakwa:
ANDI DARMA WIJAYA ALIAS ANDI BIN AHYAUDIN
59 — 19
juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspekpemBinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akanmengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence) serta keseimbangan
1.RIFO CUNDRA
2.Paulus Milvion Meliala, S.H.
Terdakwa:
JOHANSYAH PUTRA Alias JOHAN Bin M. JONI
73 — 10
i juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence) serta keseimbangan
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Abdul Rokhman Bin Nurhakim
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Suhardi Bin Mubasir
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Miftahudin Bin Jumadi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Danang Sucahyo SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : Risa Arintahadi SH
140 — 85
perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa (tujuanpreventif), oleh karenanya pidana yang dijatunkan oleh Majelis Hakimdalam perkara ini berdasarkan Putusan hakim Pengadilan NegeriWonosobo Nomor 76/Pid.B.2020 Pn Wsb adalah sudah tepat dan telahmemenuhi rasa keadilan dengan demikian upaya hukum banding yangdiajukan oleh para terdakwa tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuanakhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence
JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
SELAMET bin SUYITNO
16 — 6
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SROYER
147 — 23
tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakutinakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent efek), dan yang palingpenting Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dantiou muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yangdilakukan secara berlanjut menjadi jera dengan pidana berat yang dijatuhkankepadanya (special deterrent efek), dan secara filosofis pada dasarnya tujuanpemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence