H. telahhabis masa berlakunya sejak 1 Januari 2016, dengan demikian yangbersangkutan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan belum terbitnya KartuTanda Advokat (KTA) baru atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H. yangbersangkutan tidak mempunyai /egal standing beracara di Pengadilan;2 Bahwa surat kuasa atas nama Mainar Rusmala Dewi, S.H.

Januari2016, dan hal tersebut telah diberitahu oleh Ketua Majelis hakim tingkatpertama bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formaluntuk beracara di Pengadilan, namun yang bersangkutan menyampaikan suratketerangan bahwa KTA yang bersangkutan dalam proses, yang semestinyasurat keterangan tersebut tetap tidak bisa diterima untuk bukti bahwa yangHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.bersangkutan adalah advokat, oleh karena itu kuasa tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

Adanya surat keterangan bahwa kartuHalaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.anggotanya masih dalam proses atau alasan lainnya tidak perlu diperhatikan,sebab nantinya akan bermasalah terhadap /egal standing kuasa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat semua suratsurat yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. yang berkenaan dengan perkara a quo, baik eksepsi,jawaban, rekonvensi dan duplik tidak dapat dipertimbangkan

, atau harusdikesampingkan, karena yang bersangkutan tidak memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang ditandatangani olehMainar Rusmala Dewi, S.H. karena dibuat dan ditandangani oleh kuasa hukumyang cacat formal, maka dalam hal memori banding ini majelis hakim tingkatbanding tidak akan mempertimbangkannya atau harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam hal permohonan banding tidak ada keharusanmengenai ada atau tidaknya memori banding, oleh karenanya

Menimbang, bahwa atas penetapan hak asuh kedua anak tersebut tidakmenghalangi kepada pihak Tergugat selaku orang tua kedua anak tersebut untukmencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan kepadaPenggugat sebagai ibu kedua anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugatuntuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaktersebut;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang secara tertulisdiajukan oleh Kuasa Hukum, karena kuasa hukum Tergugat tersebut tidakmempunyai /egal

No. 611 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, makaalasan kasasi yang tidak termuat dalam Memori kasasi, dapat sajadipertimbangkan oleh Hakim Kasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dankeadilan, mengingat bahwa persoalan i/egal fising merupakan program nasionalyang sementara hangat dibicarakan belakangan ini, dan perhatian lebihpemerintah saat ini terhadap barang bukti //egal fising tersebut, telah jelastermuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal 76A UndangUndang

SPORT warna putihbermesin tianli 26 PK yakni dirampas untuk Negara, yakni: Guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun nelayannelayanlainnya untuk lebih tertio dan beretika dalam melakukan aktifitas i/egal fisingkarena fenomena sekarang ini begitu banyak para nelayan dengan sangatbrutal telah memakai berbagai cara terlarang untuk mencari ikan sebanyakbanyaknya sehingga banyak terjadi kerusakan terhadap biota laut; Apabila barang bukti Kapal KM.

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Bhakti Nusayang diwakilkan kepada ketua yang telah disebutkan dan diterangkan diatas dalam gugatan Penggugat oleh karenanya Lembaga dimaksud punyakedudukkan hukum dan kepentingan serta kapasitas (/egal standing) untukmenggugat ke Pengadilan Negeri Singkawang dalam menjalankan fungsipengawasan/kontrol sosial terhadap birokrasi pemerintahan sesuai yangtercantam dalam AD/ART Lembaga dimaksud;3.

Bahwa Penggugat dalam hal ini terlalu berlebinan dan mengadaada, justru untuk menjadi LSM yang profesional dan dipercaya olehmasyarakat haruslah memiliki /egal standing agar hakhak keperdataanLSM diakui berdasarkan undangundang yang berlaku. Oleh karena LSMPenggugat tidak memiliki egal standing maka sangat tidak patut menuntutkerugian moriil sebagaimana yang diminta Penggugat dalam gugatannya;Dalam Provisi1.

standing Penggugat untuk mengajukangugatan, tentang kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat II, tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata, dan tentang gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il samasamamengajukan eksepsi tentang /egal standing maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara bersamaan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentangkedudukan hukumnya

Tanggal 17 Januari 2017;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.Menimbang, bahwa Tergugat dalam ekspesinya tentang /egal standingPenggugat ini mengemukakan alasan bahwa Penggugat yang bertindak selakuKetua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bhakti Nusa tidak mempunyaikapasitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugatbukanlah sebagai wakil yang sah dari masyarakat Kota Singkawang yangmerasa dirugikan oleh Tergugat , dan kedudukan hukum Penggugat juga tidakrelevan karena

dengan dalil Penggugat yang menerangkanbahwa Penggugat telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kota Singkawang berdasarkan Surat KeteranganTerdaftar Nomor 220/12/SospolB Singkawang tanggal 17 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan LembagaSwadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.hukum maka Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga Penggugat tidakmemiliki /egal

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal/standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan

cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi bernama, di bawah sumpah yang memberikan keterangandi persidangan, dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan TingkatPertama serta seluruh dokumendokumen perkara ini, maka Pengadilan Tinggidalam musyawarah majelis hakim telah mengambil putusan denganpertimbangan hukum sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terbanding/ dahulu Tergugat telah mengajukaneksepsi mengenai tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentangkewenangan pengadilan, dan eksepsi tentang /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat;Menimbang

parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa eksepsi berikutnya yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat adalah eksepsi tentang /egal

Menurut hemat Pengadilan Tinggi,oleh karena Pembanding /dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan atasnamanya sendiri, maka eksepsi tentang /egal standing yang dimaksud haruslahdikaitkan dengan kepentingan Pembanding/dahulu Penggugat untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Tergugat mengenai /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat tidak terbuktisehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa seluruh eksepsiyang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat tidak terbukti, dengan demikianPengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya olehPembanding

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

Dengan demikianPenggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.O4/III/2011 perihal PenjelasanSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada PengadilanTinggi sebagaimana

Oleh karenanya kuasa hukum Penggugatmemiliki egal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugatagar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan carakekeluargaan;Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugatsecara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama aquo denganalasan Penggugat dan Tergugat akan menjual

Januari 2022yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding danKuasa Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di RegisterKuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, MajelisTingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimanaditentukan peraturan perundangundangan tentang Advokat dan ternyatatelah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masingmasingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

Pasal 73 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pemohon mempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Tentang Yuridis Permohonan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yangdilakukan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2019 denganKutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah denganrekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kKemudian Pemohon mengajukanPembatalan

Surat kuasa adalah sebagai dasar bahwa kuasamempunyai /egal standing untuk beracara di persidangan sehingga harusmemenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.Sehingga apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat, maka kuasaPenggugat tersebut tidak mempunyai /egal standing untuk mewakili parapihak di persidangan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

kandungnya telahmeninggal dunis sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup;Bahwa oleh karena orang tua anak yang dimohon Dispensasi olehPemohon (ayah kandung KEMANAKAN PEMOHON) masih hidup, maka hakimterlebin dahulu hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait PermaNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensisikawin dan atas penjelas tersebut;Bahwa terkait penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohonyang dalam hal ini sebagai tante Pemohon, tidak mempunyai /egal

yang ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anakyang bernama KEMANAKAN PEMOHON dan atas penjelasan tersebut,Pemohon telah menerima yang untuk selengkapnya telah terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan anak yangdimintakan dispensasi (KEMANAKAN PEMOHON), mempunyai hubungansebagai tante dan kemanakan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Dispensasi kawin, maka Pemohon tidak mempunya /egal

Kedudukanhukum ( /egal standing) Pemohon;1.

Penetapan No.0234/Pdt.P/2017/PA Mig.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk bertindakmenjadi walidalam perkara ini mewakli anaknya yang kedua;POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkritsebagai berikut :1. BahwaPemohontelahmenikahdenganChairul Huda SE. bin H.AbdurRahman,dankinisuamiPemohontersebuttelanhmeninggalduniapadatanggal26 Januari2017karenasakit;2.

,umur 15 tahun;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalahtermasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalanpembuktian tetap harus ditegakkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalinya Pemohonmengajukan buktibukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti manaakan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P5 telah dipertimbangkan padapertimbangan bagian /egal standing sehingga tidak dipertimbangkan kembali;Menimbang, bahwa bukti

Setelah pembacaan permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakimmemeriksa /egal standing Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri sekaliguswali dari saudara kandungnya yang bernama HERRY ADITYA REZEQI binDAHLIANSYAH;Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan ia menjadi wali dari saudarakandungnya dikarenakan selama ini Ssaudara kandungnya tersebut tinggalbersama Pemohon I.

Pasal 7 angka (2)Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HERRY ADITYA REZEQIbin DAHLIANSYAH;Bahwa Pemohon menjadi wali dari Saudara kandungnya tersebutdidasarkan pada fakta bahwa kedua orang tua kandung mereka telahmeninggal dunia dan selama ini saudara kandung dimaksud tinggalbersama dengan

yang berada di bawah perwaliannya; Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon bukan salah seorangorang tua kandung dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melaluisurat wasiat atau akta autentik, sehingga seharusnya jika Pemohon inginbertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari saudara kandungnya harusmengajukan permohonan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali yangsah; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal

Atas dasar ketentuanperundangundangan tersebut, maka permohonan banding Pembandingsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaanperkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenanganmengadili dari segi absolut dan relatif Pengadian Agama Padangsidimpuan,pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan /egal standingpara pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis

Tingkat Pertamatelah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasanhukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya.

Namun pada bagian pertimbangan hukumnyadipandang perlu menyempurnakannya yang dituangkan pada pertimbanganhukum di bawah ini;Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan koniramemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie patut memeriksaulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing pihakpihak yangberperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian, sertapertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap

Pembanding mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan banding;Halaman 4 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA. Btn.Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada AbdulMukhith S.H dan kawankawan para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum ABDUL MUKHITH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 03 Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formilsahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR jis.

Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RINomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal ParaAdvokat tersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakillPembanding;Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada AriBintara, MS.S.H.M.H.

Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal para Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakiliTerbanding;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dandipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Serang yang untukselanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;Menimbang

Dengan demikian Pembanding dengan Terbandingmempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pembanding telah memberikanketerangan yang pada pokoknya saksi .

Kholik,SH.MPd.I, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat

pada tanggal 06 April 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor137/15/IV/2014, tanggal 07 April 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugattelah damai dan rukun

Dengandemikian Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa oleh karenapermohonan banding dalam perkara a quo diajukan dan akta permohonanbanding ditanda tangani oleh seorang kuasa para Pelawan/Pembandingbernama Syahrol Riza, SH, maka secara yuridis keberadaan SyahrolRiza,SH tidak mempunyai /egal standing mengajukan dan menandatanganiakta permohonan banding a quo, karena jangkauan kewenangan nyasebagai kuasa para Pelawan/Pembanding hanya pada pengadilan tingkatpertama saja in casu Mahkamah Syariyah Sigli

, sesuai dengan bataskewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Syahrol Riza,SH, tidakmempunyai /egal standing dalam mengajukan dan menandatangani aktapermohonan banding, maka permohonan banding tersebut mengandungcacat formil, sehingga permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuanPasal 192 RBg dibebankan kepada pihak yang kalah, in casu adalah paraPelawan

, atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamPerkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.2s3.4.Kompetensi absolut pengadilan;Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium):Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel):Penggugat tidak mempunyai /egal standing (persona standy in judicio);Eksepsi

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor140/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 Maret 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dengan Putusan Nomor 144/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal16 Juli 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019, kKemudian terhadapnya

Pasal 26 ayat (1), UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding dapat dibenarkan sebagai persona standi in judiciountuk mengajukan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahulu akanmemeriksa /egal standing kuasa hukum dari Termohon Konvensi/PenggugatHal.4 dari 10 hal. Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/P TA.

melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum,dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda PengenalAnggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa(Pembanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa KuasaHukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Pembanding tersebut mempunyai /egal

Anonim Putusan No.0011/Padt.G/2021/PTA.Bdldengan menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal (KTPA)yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Terbanding Materiil);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelishakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasahukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena ituKuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai /egal

Muara14 RT.02 RW.02, Muarareja, Kota T egal ;STNK asli SPM Suzuki Satria FU warna hitam, tahun 2011, Nopol G6156RE an. TUTI HARYANTI, alamat JI.Brawijaya Gg. Muara 14 RT.02RW.02 Muarareja Kota T egal ;Di kembalikan kepada saksi Muhammad Rifki bin Asikin. ;1 Unit SPM Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna merah, Nopol G6650WP an.

39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untukdiperiksa lebih lanjut;Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal

Penggugat telahmembantah kebenaran tanda tangannya yang terdapat di dalam akta tersebut,adapun Penggugat juga tidak dapat menerangkan identitas Tergugat serta anakPenggugat dengan Tergugat secara bersesuaian dengan gugatan Penggugat,maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak sah, sehingga gugatanyang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat cacat formil, dikarenakan diajukanoleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum (/egal

Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan perkara a quo;2. Dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)dengan verstek;Pertimbangan penutupMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Amar putusanMENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.