Ditemukan 330 data
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak dalamhalaman 35 paragraf 6 yang menyatakan : bahwa menurut Majelis, Form Dadalah dokumen yang membuktikan origin/asal barang impor, sehinggaFORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asalbarang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yangdiexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
paragraf 7 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asalbarang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasiPos Tarif tidak tepat, karena Form D bukan sematamata sebagai dokumenyang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi PosTarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
paragraf 10 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asalbarang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasiPos Tarif tidak tepat, karena Form D bukan sematamata sebagai dokumenyang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi PosTarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
paragraf 3 yang menyatakan : bahwa menurut Majelis, Form Dadalah dokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi postariff tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tariff atas barang yang diexpor yang dinyatakan telahbenar dalam kolom 12 oleh Bereau of CustomsDepartment ofFinance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut : it is hereby
539 — 236
(i) Any dispute, action or proceeding arising out of in connection wth thisAgreement, including any question regarding its existence, validity,binding egged, breach, amendment or termination, shal be referred toand fmally resolved by arbitration under the Rules of Arbitration otthe International Chamber of Commerce (the "Rules), which aredeemed incorporated by reference to this Section and shall from part ofthis Agreement except as modified hereby, by three arbitrators (the"Tribunal") appointed in
Arbitration of the International Chamber of Commerce (the "Rules"),which are deemed incorporated by reference to this Section andshall form part of this agreement except as modified hereby, bythree arbitrators (the Tnbunal") appointed in accordance with the Rules. ;Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut: (a) .Peranjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum New York, Amerika Serikat.;(b) .
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
If any matter is reviewed by arbitration pursuant to the SalesAgency Rules, The Agent hereby submits to arbitration in accordancewith such rules and agrees to observe the procedures therein providedand to abide by any arbitration award made thereunder;g.
Berikut Pemohon Kasasi kutipisi klausula Arbitrase pada Agency Agreement 2003 (Pasal 14.1)beserta terjemahan resminya:if any matter is reviewed by arbitration pursuant to the Sales AgencyRules, the Agent hereby submits to arbitration in accordance with suchRules and agrees to observe the procedures therein provided and toabide by any arbitration award made thereunder.Adapun berikut terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia:"Apabila suatu permasalahan diperiksa oleh arbitrase sesuai denganPeraturan
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 246/B/PK/PJK/201011.12.13.sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : /t is hereby certified, on the basis ofcontro!
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengekspor)ditegaskan kembali bahwa apa yang telahdinyatakan dalam orm OD tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2kedalam HS No.0402.29.10.00 sudah benar,Form D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal dan barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarifatas barang yang diexpor yang dinyatakantelah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustomsDepartemen of Finance Philipinasebagaimana Pemohon Peninjauan Kembalikutip sebagai berikut : It is hereby
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalarn FORM Dtersebut dinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2 kedalam HS0402.29.10,00 sudah benar, FORM D bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi Pos Tarif atas barang yang161920.21diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureau. of CustomsDepartment of Finance Philipinasebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut: "it is hereby
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
tangal 28 Juli 2007, karena adanya hubungan hukum antara Penggugat danTergugat I sebagai akibat dari adanya kedua perjanjian tersebut;10 Bahwa ternyata surat gugatan Penggugat sama sekali tidak mengkaitkan LeaseAgreement (perjanjian sewa menyewa) tersebut, padahal Pasal 1 Perjanjian Kerjasama(Joint Venture Agreement) menyatakan Para pihak dengan ini sepakat mendirikan danmenjalankan usaha restoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak(rumusan dalam bahasa Inggris The Parties hereby
Nomor 1155 K/Pdt/2013182 Bahwa Tergugat I dan II (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) telahmenyetorkan modal kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasamayang nanti akan dibuktikan dalam persidangan;3 Bahwa Pasal Perjaniian Kerjasama (Joint Venture Agreement), tanggal 27 Juli2007 menentukan para pihak dengan ini sepakat mendirikan dan menjalankan usaharestoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak (rumusan dalambahasa Inggris: The Parties hereby agree to
PT BUMIGAS ENERGI
Tergugat:
1.PT GEO DIPA ENERGI Persero
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI cq MAJELIS ARBITRASE PEMERIKSA PERKARA
805 — 394
Pasal 13 huruf d, Pasal 17.2, Pasal17.3, Pasal 17.4, Pasal 17.8, Pasal 17.10, Pasal 17.13 dan Appendix 17Perjanjian KTR.OO1:Pasal 9.1 Perjanjian KTR.0O1GDE hereby covenants, warrants and undertakes that the rights, assetsand interest pursuant to the Dieng ESC, PHJOC (in respect of Dieng),and Patuha, ESC and PPJOC (in respect of Patuha) were transferred toGDE.Terjemahan resmi Bahasa Indonesia:GDE dengan ini berjanji, menjamin dan melaksanakan bahwa hak, aset,dan kepentingan menurut Dieng ESC, PHJOC
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak yangmenyatakan bahwa menurutMajelis, Form D adalahdokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor,sehingga Form D bukanlahdokumen penetapanklasifikasi pos tarif tidaktepat, karena Form D bukansematamata sebagaidokumen yang menyatakanasal barang saja, tetapi jugapenetapan klasifikasi pos tarifatas barang yang dieksporyang dinyatakan telah benardalam kolom 12 oleh Bureauof Customs Departement ofFinance the RepublicPhilippines sebagaimanaPemohon PeninjauanKembali/ Pemohon Bandingkutip It is hereby
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
paragraf 5 yang menyatakan : bahvemenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asal barangimpor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi pos tarif tidaktepat, karena FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakanasal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yangdiekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut : it is hereby
18 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paragraf 4 yang menyatakan :bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/fasal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumenpenetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena Form D bukansematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby
12 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telahdinyatakan dalam FORM OD. tersebut dinyatakan sudahbenar,termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2 ke dalamHS 0402.29.10.00 sudah benar, FORM D bukan sematamatasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja, tetapi jugapenetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : "It is hereby
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
. 36 B/PK/PJK/201011.12.bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapanklasifikasi pos tarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasipos tarif atas barang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom12 olen Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut : It is hereby
229 — 111
Bahwa surat Release and Discharge tanggal 25 Mei 1999ditandatangani oleh Farid Harianto selaku Wakil Ketua BPPN bertindakuntuk dan atas nama Ketua BPPN, dan disetujui juga oleh SjamsulNursalim, yang menyatakan sebagai berikut:in consideration of the consummation by Mister Sjamsul Nursalim andPT Bank Dagang Nasional Indonesia (the Bank) of the transactionscontemplated by the Master Agreement, BPPN hereby agrees that it hasreleases and discharges (i) Mister Sjamsul Nursalim from further liabilityunder
Bahwa Surat Release and Discharge tanggal 25 Mei 1999 jugadipertegas oleh BPPN dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewijs) mengenai KEBENARAN isi yang dinyatakan didalamnya, yaitu Akta Letter of Statement yang menyatakan sebagaiberikut:THAT, in consideration of the consummation by Mister SJAMSULNURSALIM of the transactions contemplated by the Master Agreement,BPPN hereby agrees that it has released and discharged MisterSJAMSUL
NURSALIM from further liability under the Liquidity Support,and hereby releases and agrees to return to Mister SJAMSULNURSALIM each of the items comprising the Liquidity Security as soonas possible.Hal. 7 dari 66 hal.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan : bahwa menurutMajelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asalbarang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapanklasifikasi pos tarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang dieksporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustomsDepartemen of FinanceRepublic of the Philippinessebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :it is hereby
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalahdokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasipos tarif tidak tepat, karena Form D bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yangdiexport yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureau. of CustomsDepartment of Finance Philipinasebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut: "it is hereby