Ditemukan 93 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : handang hudang humbang handana handanu hundani hendang hindang h.undang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
MASHARI RAIS, SH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.MUHAMMAD YUNAN KADIR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
174 — 41
  • Mashari Rais, SH(Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran dirisebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018,ditujukan kepada Ketua DPD Il Partai Golkar Kota Samarinda,karena yang bersangkutan pindah PartaiBahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyimenjadi anggota Partai Politik lain jo pasal 239 angka (2) huruf hUndang Undang RI Nomor 17 Tahun
Pengadilan PN ENDE Perdata
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN ENDE Nomor 03/PDT.G/2013/PN.END
Tanggal 21 Agustus 2013 — - FERDINANDUS DO - GABRIEL JUNTU - JEFFRY GONANTA - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende
75 — 43
  • Bahwa benar Penyidik Polres Ende pernah melakukan penyidikan terhadapFERDINANDUS DO dengan dugaan melakukan perbuatan sengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengansurat surat yang sah hasi hutan karena keadaan fisik baik jenis, jumlahVolumenya pada saat pengangkutan tidak sesuai dengan dokumen, perbuatantersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf hUndang undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup Jo UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
158 — 470 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjelasan Pasal 2 huruf hUndang Undang Penataan Ruang menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan adalah bahwapenataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum /ketentuan peraturan perundang undangan dan bahwapenataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasakeadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semuaHalaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2019pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — BAMBANG Bin MOH. AMAN
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa benar Anggota DPRD mempunyai hak keuangandan administratif berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf hUndang Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1207 — 1222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Adalah Perbuatan MelanggarHukum.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.Bahwa kerangka peraturan perundangundangan yang berlaku saat inisecara tegas dan lugas mengatur norma larangan membuka lahanperkebunan dengan cara membakar;Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal 69 ayat (1) huruf hUndang Undang Lingkungan Hidup, yang berbunyi:(1) Setiap orang dilarang:a) ww.h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;a (Bukti P1, vide Pasal 69 ayat (1) huruf h);Ketentuan tersebut dipertegas
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pilkada
Putus : 19-05-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 19 Mei 2011 — - PENGGUGAT : ASMIN LAURA HAFID, SE, KAREL; - TERGUGAT : KETUA KOMISI PEMILU KAB. NUNUKAN
131 — 46
  • sengketaTata Usaha Angkatan Bersenjata ;eeceee Menimbang, bahwa ketentuan ketentuan tersebut di ataskhususnya Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24 C ayat (1) UndangUndang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang undangMahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang UndangNomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 47 Undang Undang Nomor : 5110Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang UndangNomor : 51 Tahun 2009, Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasattangka344PUI. 09/ G/ 2011/ PTUN SMD. hUndang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LILIK DWY PRASETIO, SH.
Terdakwa:
EDI SUJARWO BIN KUSNADI.
186 — 68
  • kasusadanya dugaan penyimpangan dalam Dana Desa (DD) dan Alokasi DanaDesa (ADD) Tahun 2016 di salah satu Desa di Kecamatan CandipuroKabupaten Lumajang, dan beberapa kali sebagai calon ahli (belum/ tidakdisidangkan);Bahwa ahli menerangkan bahwa APIP mempunyai kewenanganmembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan danPengawasan termasuk pemeriksaan terhadap penyelenggaraanpemerintahan desa/ keuangan desa oleh Pemerintah Daerah yangdiselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf g dan hUndang
    Alokasi DanaDesa (ADD) Tahun 2016 di salah satu Desa dikKecamatan CandipuroHalaman 82 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN.SbyKabupaten Lumajang, dan beberapa kali sebagai calon ahli (belum/ tidakdisidangkan);Bahwa ahli menerangkan bahwa APIP mempunyai kewenanganmembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan danPengawasan termasuk pemeriksaan terhadap penyelenggaraanpemerintahan desa/ keuangan desa oleh Pemerintah Daerah yangdiselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf g dan hUndang
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 08-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terdakwa:
NIZAM MUHAMAD, B.Sc
162 — 32
  • Donggalasebagimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf d, huruf f dan huruf hUndang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaberbuny :Pasal 26 Ayat (4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1),Kepala Desa berkewajiban :Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;Huruf f : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan, profesional, efektif dan efisien, bersin serta bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme;Huruf
    Donggalasebagimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf d, huruf f dan huruf hUndang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaberbuny!
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
MUHAMMAD KAMAL ANWAR
179 — 69
  • Agus dan Terdakwa melakukan pertemuan untuk permasalahan tersebut;Hal 85 dari 98 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf hUndang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 03-08-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
PANJI JAYAKARTA.
233 — 127
  • Terhadap barang imporyang sudah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB)kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah dan/ ataujenis barang tidak sesuai pemberitahuan, menurut Ahli atas perbuatantersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai pasal 102 huruf hUndang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2006 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
156 — 79
  • setiap pelaksana dan atau timpelaksana kampanye pemilu yang mengikutsertakan AparatSipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilu atau setiappelaksana, peserta dan atau tim pelaksana kampanyepemilu. yang dengan sengaja melaksanakan kampanyepemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadahdan tempat pendidikan, sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihan Umum atau Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndang
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-04-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 242/Pid.B/2011/PN.Sim
Tanggal 14 Juli 2011 — Ir. AMRAN SINAGA
131 — 86
  • terungkap dipersidangansebagaimanadiuraikan diatas,selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurPasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadapnya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan surat dakwaan Alternatif yaitu :PERTAMA melanggar Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UURINo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;AtauKEDUA melanggar Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
146 — 296
  • Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 26 hal 7 yangpada pokoknya menyebutkan tindak tanduk Tergugat III telan melakukanpembiaran yang serius dan lalai dalam melaksanakan tugas terhadapkegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 4.341,10 Hadalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan (sekarangMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 28 huruf g dan huruf hUndang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan