Jendaral Sudirman No.310 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus No.129/14/600.II/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SukoharjoHalaman 2 dari 27, Putusan Nomor 84/Padt/2018/PT SMGpada tanggal 06 Februari 2017 dengan register No.43/SK/2017/PN Skh, untuk selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding Il semula sebagai Turut Tergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Skh besertasuratsurat yang bersangkutan

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Terbanggi Besar Pematang Panggang III
3.Kementiran Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendaral Bina Marga Direktorat Bebas Hambatan Dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan TOL wilayah II Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar Pematang Panggang III

orang anggotadan salah satunya adalah Saksi1 sendiri dan Terdakwa setelahdipanggil kemudian dipisahkan dari personel Rindam XIl/Tpr yanglainnya, kemudian ke 30 (tiga puluh) orang anggota Rindamtersebut diperintahkan ke ruang Aula Jenderal Sudirman MakoSatdik Secaba Rindam XIl/Tpr.Bahwa kemudian ke 30 (tiga puluh) orang anggota Rindam XIl/Tpryang namanya sudah disebutkan tersebut sekira pukul 08.00 Wibmulai diambil sampel urinenya dengan cara satu persatubergantian masuk ke dalam kamar toilet Aula Jendaral

kenal dengan Terdakwa karena Terdakwaanggota baru Rindam XIl/Tpr dan tidak ada hubungan keluargahanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 pada sekira malamhari Saksi2 ditelbon Kapten Arh Pagi dan menyampaikan agarbesok pagi membantu pelaksanaan test urine anggota RindamXll/Tpr, kKemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 2Maret 2016 sekira pukul 06.30 Wib Saksi2bersama SerdaNyoman menyiapkan tempat untuk pelaksanaan pengambilanurine di ruang Aula Jendaral

Satu lembar surat setoran bukan pajak No.259790635 dari Departemen Keuangan Rl,Direktorat Jendaral Pajak, Kantorpelayanan pajak.f. Lembar copyan Keputusan bupati Belu No.Distamben, 540/BP.PP/503/XII/2008 tanggal16 Desember 2008 tentang titik bataswilayah kuasa pertambangan eksplorasimangan CV. Alam Jaya.g.

Dicky Agung Priana yang akan mengenalkan denganseorang jendaral yang mampu membantu orang yang tidak lulus tes masukTNI menjadi lulus padahal Terdakwa sendiri pernah tertipu oleh Sdr. DickyAgung Priana tetapi tetap mengenalkan Saksi1 kepada Sdr. Dicky AgungPriana dan bahkan menyakinkan Saksi1 jika selurun aset mlik Sdr. DickyAgung Priana telah dipegang o;eh Terdakwa.2.

PUTRA Bin KRESNODHIANTORO tersebut tidak ada jjindari pejabat yang berwewenang.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.2) FREDO ENGGAR DWIYATMO : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak adahubungan pekerjaan dan tidak terikat hubungan kekeluargaan Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan sebelumnyasaksi bersama rekan saksi BRIGPOL MIFTAHUL HUDA dananggota Polsek Tanah Grogot mendapat informasi dari masyarakatbahwa dijalan Jendaral

Hal ini secara jelas disebutkan di dalam surat Menteri KeuanganNomor S1032/MK.04/1988 tertanggal 15 Desember 1988 serta di dalam Surat EdaranDirektur Jendaral Pajak No. SE34/ PJ.22/1988 tertanggal 01 Oktober 1988. Didalam PasalII dari UU No.11/1994 juga disebutkan bahwa:Halaman 3 dari 29 halaman.

(fotokopidari fotokopi);Laporan tindak lanjut hasil temuan tim Inspektur Jendaral PadaMAN Batang Tahun anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Dissmisal PTUN Semarang.

PUTRA Bin KRESNODHIANTORO tersebut tidak ada ijindari pejabat yang berwewenang.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.2) FREDO ENGGAR DWIYATMO: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak adahubungan pekerjaan dan tidak terikat hubungan kekeluargaan Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan sebelumnyasaksi bersama rekan saksi BRIGPOL MIFTAHUL HUDA dananggota Polsek Tanah Grogot mendapat informasi dari masyarakatbahwa dijalan Jendaral

dan tanggal lupa bulan Juli 2013 saksi diperintahkan oleh KARJIONO, S.Pd,MM untuk mengecek rekening sekolah di Bank BNI Belitang OKU Timur dan membukawebsite : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat SK penerimaan danabantuan BOS Tahun 2013 tersebut dan memeng benar didalam SK itu SMAN 1 BelitangKab.OKU Timur telah mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 61.981.000 (enam puluhsatu. juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu) sesuai dengan SK DirekturPembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendaral

OKU Timur mendapatkan kembali danaBOS sebesar Rp. 361.500.000 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)sesuai SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendaral PendidikanMenengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2737 / D2 / KU / 2013,Tanggal 14 Agustus 2013, tentang Sekolah Penerima Perintisan Bantuan OperasionalSekolah (R BOS) SMA Tahun 2013 Tahap I lalu saksi kemudian menyampaikan kepadaKARJIONO, S.Pd, MM bahwa dana tersebut sudah masuk / diterima didalam

2013, Tanggal 17 Oktober 2013, Tentang Sekolah Penerima Perintisan Bantuan38Operasional Sekolah (R BOS) SMA Tahun 2013 Tahap IV kemudian saksi diperintahkanoleh KARJIONO, S.Pd, MM untuk melihat / mengecek direkening sekolah apakah danabantuan BOS Tahun 2013 sudah masuk ternyata benar sudah masuk sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).Pada tanggal 25 November 2013 saksi diperintahkan dan diberikan kembali oleh sdrKARJIONO, S.Pd, MM yaitu SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah AtasDirektorat Jendaral

2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Direktur Jenderal pada Direktorat Jendaral

BANK MEGA Tbk kantor pusat Jakarta C.q PT.BANK MEGA,Tbk Kantor wilayah Bandung - Jawa Barat Cq PT.BANK MEGA,Tbk KCP KOPO,
Turut Tergugat:
1.Pemeritah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia C.q Direktorat Jendaral Kekayaan Negara Jawa Barat C.Q Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung
2.Kementerian Agraria RI Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil BPN Prop. Jawa Barat Cq. BPN Kab.

Riau di Jalan Jendaral Sudirman Kecamatan SukajadiPekanbaru sekelompok masyarakat yang sedang melakukan unjuk rasadalam masa pandemic covid 19 yang nyatanya diberikan izin oleh Termohon;Menimbang, bahwa dari bukti T.1 (berkas perkara nomorBP/157/X1/2020/Reskrim, tanggal 30 Nopember 2020), ternyata tindakanTermohon dalam menetapkan tersangka terhadap Para Pemohon telahberdasarkan Kewenangannya pasal 6 dan 7 KUHAP dan adanya buktipermulaan yang cukup, Ssudah mengacu pada putusan Mahkamah KonstitusiNomor

OELNUSA bersamasama denganHERMAN YOSEPH (Terdakwa dalam berkas terpisah) KepalaBandar Udara TerdamuSabu kabupaten Sabu yang berdasarkanSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KP.484 Tahun 2008tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun2008 dan penunjukan /pengangkatan pengelolaan angggarandilingkungan Direktorat Jendaral perhubungan udara Tahunanggaran 2009 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaranmerangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyekpembuatan gali dan menara air

umum tidak terdapat pembatasan volume pembelian,sedangkan untuk LPG tertentu terdapat pengaturan volume maksimal,LPG tertentu yang digunakan setiap bulan dijelaskan oleh kartu kendali,Kartu kendali adalah instrument yang digunakan pada distribusi tertutupLPG tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran IIl dalam PeraturanMentri ESDM nomor 26 tahun 2009 ,tetapi sampai saat ini di Provinsi BallHalaman 20 dari 32 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Tabbelum ditunjuk oleh Kementrian ESDM c.q Direktorat Jendaral

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Jalan TOL Trans Sumatra Terbanggi Besar Pematang Panggang III
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementiran Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendaral Bina Marga Direktorat Bebas Hambatan Dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan TOL wilayah II Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra Terbanggi Besar Pematang Panggang III

tertuang dalam duduk perkara ini,maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan paraPengugat cacat formil dikarenakan Penggugat II dan Penggugat VIIItidak bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas,dan agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur/ tidakjelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II dan PenggugatVII telah memberikan Kuasa khusus melalui Kuasa hukumnya, danmemilih bertempat tinggal di jalan Jendaral

NANG AGUS dengan nomor perkara : 02 Pid.Pra 2016/ PN.Bta tanggal16 November 2016 karena, TERGUGAT TERMOHON Direktur Tindak Pidana Khusus Po Ida Sumsel berdomisili beralamat di jalan Jendaral Sudirman km 4,5 Palembang.

Hal ini secara jelas disebutkan di dalam Surat MenteriKeuangan Nomor : S1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 serta di dalamSurat Edaran Direktur Jendaral Pajak Nomor : SE14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993.Di dalam Pasal II dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 juga disebutkan bahwa :Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atasusaha di bidang pertambangan minyak gas bumi, pertambangan umum, danpertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauPerjanjian

Oleh karenanya dalam pelaksanaan kegiatanusahanya memerlukan dukungan kerjasama dengan dan dari Tergugat;Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum dengan kegiatan usaha sebagaiPENYELENGGARA JASA TITIPAN sebagaimana dinyatakan dalam Surat IjinPenyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) No. 009/SIPJT/DIRJEN/2007tertanggal 5 OKTOBER 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasidan Informasi Direktorat Jendaral Pos dan Telekomunikasi.