GATOT SIRADJUDIN, MM dalam jabatannyasebagai Kepala Sekolah SMA N 1 Genteng sesuai dengan Surat Keputusan(SK) Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/17/429.203/2002 tanggal 23 Januari2002 dengan tugas Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SMA N 1 Gentengadalah manajer dan juga sebagai pemimpin untuk melaksanakan tugas tentangkegiatan akademis dan non akademis, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana,Kehumasan, Kepegawaian dan Perkantoran, di samping itu juga melakukanpengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban terhadap

Umum ;Bahwa fungsi saksi selaku Asisten II adalah :=> Pelaksanaan dengan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraankeuangan, umum, perlengkapan dan kehumasan ;=> Pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidangkeuangan, umum, perlengkapan dan kehumasan ;= Mengkoordinasi penyusunan dan petunjuk teknis pengelolaananggaran dan membantu pelaksanaan penyusunan APBD ;= Tugastugas lain yang diberikan oleh Sekda ;Bahwa saksi selaku Asisten II, bertanggung jawab kepadaSekda ;94Bahwa penyusunan APBD

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai BesarTaman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Jabatan seharihari Ahli adalah sebagai Analis Data pada Subbag Data, Evaluasi,Pelaporan dan Kehumasan Balai Besar TNBBS; Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Polda Lampung / PNLiwa tahun 2016; Bahwa setelah melihat peta hasil pemeriksaan TKP

Jakarta Timur;Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur;Kepala Sudin Kominfo dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Timur;Kepala Sudin Penataan Kota dan Tata Ruang Kota Adm. JakartaTimur;Kepala Sudin Tata Air Kota Adm. Jakarta Timur;Kepala Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Adm. JakartaTimur;Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. JakartaTimur;Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Adm. JakartaTimur;Kepala Sudin Sosial Kota Adm.

Bagian Administrasi Pemerintahan.Bagian Administrasi Pembangunan.Bagian Administrasi Perekonomian.Bagian Administrasi Keuangan.Bagian Administrasi Hukum dan HAM.oo nN Oa FF WY NDBagian Administrasi Umum.Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat.Bagian Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.Bagian Administrasi Kehumasan dan Protokoler.Bahwa berdasarkan permendagri yang menyebutkan dokumen yangdilampirkan pada saat proses pencairan Uang persedian (UP), Tambah uang (TU),Ganti uang (GU) adalah

Bagian Administrasi Kehumasan dan Protokoler.9. Bagian Administrasi Umum.Bahwa berdasarkan permendagri yang menyebutkan dokumen yangdilampirkan pada saat proses pencairan dana Uang persedian (UP), Tambah uang(TU), Ganti uang (GU) adalah sebagai berikut :1. Untuk pencairan uang persedian (UP) adalah:a. Surat pengantar permintaan pembayaran.b. Ringkasan surat permintaan pembayaran .c. Rincian rencana penggunaan surat permintaanpembayaran.d. Surat permintaan membayar (SPM).e.

Alokasi dana tersebut diperuntukkan untukkegiatan yang ada pada Bagian AdministrasiPemerintahan, Pembangunan, Perekonomian,Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Keuangan, Hukum danHam, Organisasi dan Tatalaksana, serta Kehumasan danProtokoler;Pencairan dana tersebut dilakukan melalui proses SP2DTU, GU dan TU sebanyak 8(delapan) kali pencairan, terdiridari :1. Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) No. 065/SP2DUP/2010tanggal 9 Maret 2010 denganNo.

pada Pasal 4,Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :1) Penyelenggaran administrasi kesekretariatan DPRD;2) Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD;3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukanoleh DPRD;5) Penyelenggaraan penyusunan produk hokum DPRD dan bahankajian rancangan peraturan daerah usul inisitif DPRD;Hal 13 dari 45 Putusan No.6/Pid.Pra/2020/PN Tjk6) Penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hokumDPRD;7) Penyelenggaraan kehumasan

., MH Dari Kepala Bagian Administrasi MenjadiKepala Bagian Hukum dan Kehumasan PD Pasar Pakuan Jaya KotaBogor Tanggal 22 Oktober 2015 (Copy);1 (satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PasarPakuan Jaya Kota Bogor Nomor 820/KEP.119.1 PDPPJ/2014 TentangMutasi Pegawai Di Lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya Tanggal 22Desember 2014 (Copy);1 (satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PasarPakuan Jaya Kota Bogor Nomor 820/KEP.35.1 PDPPJ/2014 TentangRotasi Pegawai Di Lingkungan PD Pasar

PDPPJ/2016 Tentang RotasiPegawai di Lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya Tanggal 22 Februari 2016(Copy);1 (satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar PakuanJaya Kota Bogor Nomor 820/KEP.63 PDPPJ/2015 Tentang Rotasi Pegawaidi Lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya Tanggal 28 Mei 2015 (Copy);2 (dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan JayaKota Bogor Nomor 820/KEP.183 PDPPJ/2015 Tentang Rotasi Saudaralwan SH., MH Dari Kepala Bagian Administrasi Menjadi Kepala BagianHukum dan Kehumasan

PDPPJ/2016 Tentang RotasiPegawai di Lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya Tanggal 22 Februari2016 (Copy);1 (satu) Eksemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar PakuanJaya Kota Bogor Nomor 820/KEP.63 PDPPJ/2015 Tentang RotasiPegawai di Lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya Tanggal 28 Mei 2015(Copy);2 (dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar PakuanJaya Kota Bogor Nomor 820/KEP.183 PDPPJ/2015 Tentang RotasiSaudara Iwan SH., MH Dari Kepala Bagian Administrasi Menjadi KepalaBagian Hukum dan Kehumasan

Fauzan15. 1222007 Biayaperlengkapan sirang 50.000.000 Ibu WkIpitu16. 2806 Biaya petimati isteri Tata 5.500.000 Paryono2007 Suhita17. 642007 Biayakegiatan Maulid di 10.725.000 Panitiakediaman18. 812007 Panjar kegiatan kehumasan 3.190.000 Mugeni19. 2311 Bon kegiatan 15.000.000 H.

Manturingin/B426. 3112007 Biayajasa pihak ketiga 500.000 Figri Irmawankegiatan bupati27. 572007 Bon kegiatan kehumasan 50.000.000 Arifin Noor28. 722007 Bon pembersihan kubur 400.000 Bahrudindulang29. 2892007 Bon Biaya pencetakan kartu 35.000.000 Arifin Noor30. 2007 Bantuan utk. tokoh 7.000.000 Sumiadi Burhanmasyarakat31. 2852007 Bantuan pesantren 2.000.000 Nota SekdaAssuniyah32. 152007 Biayajasa pihakketiga utk 1.500.000 Figri IrmawanWabup33. 152007 Biayabantuan sosial utk ibu 5.000.000 Figri IrmawanWabup34

kesekretariatan, meliputi pengelolaanadministrasi umum, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahliyang diperlukan DPRD sesuai kemampuan daerah; Pembinaan admninistrasi ketatausahaan membina dan mengelolakepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris danperlengkapan kantor; Menyelenggarakan dan mengelola administrasi perjalanan dinas,protokoler, pemeliharaan dan pembinaan ketertiban dan keamanankantor; Menyelenggarakan fungsi kehumasan

kesekretariatan, meliputi pengelolaanadministrasi umum, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas danfungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahliyang diperlukan DPRD sesuai kemampuan daerah; Pembinaan admninistrasi ketatausahaan membina dan mengelolakepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barng inventaris danperlengkapan kantor; Menyelenggarakan dan mengelola administrasi perjalanan dinas,protokoler, pemeliharaan dan pembinaan ketertiban dan keamanankantor; Menyelenggarakan fungsi kehumasan

;e Bahwa tugas terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi Papua meliputi bidang Kepegawaian, Organisasidan Tata Laksana (Ortal), Perencanaan, Keuangan, Kehumasan dan PelayananKaum Kongfutsu ;e Bahwa penerimaan CPNS di Kementrian agama dilaksanakan pada tahun2004,2005,2008,2009 dan 2010 ;33Bahwa benar dalam penerimaan CPNS selalu dibentuk panitia dengan SK dariKakanwil Provinsi Papua ;Bahwa benar peserta yang telah dinyatakan lulus melengkapi : Surat lamaram,Ijazah

Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan danbukan media internal organisasi atau perusahaan, danHalaman 19 dari 53 halaman Putusan No.235/Padt.G/2018/PN.Jkt.Pst.6.8.6.9.e. Tidak menggunakan nama dan/atau logo penerbitan, laman ataulembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara ataubadan publik.5. Mengisi dan menyerahkan form dalam bentuk softcopy atauhardcopy.6.

perkaraNomor 271/Pid.B/2020/PN Srh atas nama Terdakwa Suwardi alias Apengtersebut di atas;Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Ibnu Syahputra Sutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN SrhBahwa Saksi bekerja di perusahaan PTPN Ill Gunung Pamela sebagaiAsisten Personalia Kebun yang bertugas di bidang kepersonaliaan,kehumasan

Ibnu Syahputra Sutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PTPN Ill Gunung Pamela sebagaiAsisten Personalia Kebun yang bertugas di bidang kepersonaliaan,kehumasan, umum dan teknik;Bahwa Saksi sudah bekerja di PTPN III Gunung Pamela sejak tahun 2010;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan SaksiSuwardi Alias Apeng melakukan perbuatan pemaksaan untukmenyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Seno Adji;Bahwa Saksi Seno Adji pernah menelfon

uang yang digunakan terdakwa untukdiserahkan kepada saksi dengan jumlah total Rp.6.700.000,(enam juta tujuhratus ribu rupiah) ;Bahwa menurut saksi uang yang saksi pinjam sebesar Rp.6.700.000, (enamjuta tujuh ratus ribu rupiah) telah saya kembalikan kepada terdakwa;Bahwa cara pengembaliannya yaitu adanya kesepakatan antara saksi danterdakwa pinjaman tersebut akan dilunasi dengan pemotongan biaya perjalanandinas saksi dalam rangka pendidikan dan pelatihan nasional peningkatan &pendalam kepasitas kehumasan

Ak) ;e Bahwa saksi mengetahui Perjalanan dinas saksi dalam rangkapendidikan dan pelatihan nasional peningkatan & pendalam kepasitaskehumasan di Hotel sentral Jakarta tanggal 8 */,; 09 Agustus 2012 telahdipertanggung jawabkan melalui mekanisme Ganti Uang (GU) olehBendahara Pengeluaran terdakwa Cut Rinaldi Syahputra, SE.Ak ;e Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi terima dari pelaksanaanperjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan nasionalpeningkatan & pendalam kepasitas kehumasan di Hotel

Husaini MM ke Jakarta dalamrangka pendidikan dan pelatihan nasional peningkatan & pendalamkepasitas kehumasan di Hotel sentral Jakarta tersebut dan tandapenerimaan uang sebesar Rp.3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) pembayaran kontribusi an. Drs.

Husaini MM ke Jakartadalam rangka pendidikan dan pelatihan nasional peningkatan &pendalam kepasitas kehumasan di Hotel sentral Jakarta ;Bahwa saksi tidak mengetahui atas mekanisme / prosedur pengajuanuang persediaan (UP) melalui pinjaman pada SKPD Sekretariatkabuten ABDYA T.A. 2012, keperluan biaya petugas membaca ayatsuci alquran dan pembaca doa acara perpisahan Bupati/wakil BupatiABDYA dibebankan pada bagian umum = sebesar Rp.200.000, (duaratus ribu rupiah) dan biaya iklan mingguan citra aceh dan

tertulis, PihakPenggugat telan mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :1Andi Naja FP.Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat danTergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan dengan DPP SBSI, di federasiSaksi sebagai pengurus yaitu ketua federasi media informatika dangrafika, pengurus SBSI, federasi bertanggungjawab langsung kepadakonfederasi, saya sekarang di kehumasan

Mengelola keuangan Cabang;Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia ( SDM),Ketatausahan dan Kerumahtanggaan, Hukum dan Kehumasan sertasystem Informasi dan system Manajemen, Pengamanan dan ketertibanumum;Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan internal maupun eksternal;Melaksanakan budaya Good Corporate Gevermance (GCG);Melaksanakan Coaching, Counselling dan Mentoring terhadap parabawahannya;.

Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia (SDM),Ketatausahan dan Kerumahtanggaan, Hukum dan Kehumasan sertasystem Informasi dan system Manajemen, Pengamanan danketertiban umum;j. Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan internal maupuneksternal;k. Melaksanakan budaya Good Corporate Gevermance (GCG);. Melaksanakan Coaching, Counselling dan Mentoring terhadap parabawahannya;m.Mewakili Direksi PT.

BARINGBING dibawah sumpah memberikanketerangan yanag pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksiberikan yang termuat dalam BAP tersebut benar semua.e Bahwa saksi saat pemeriksaan disidang tanggal 2 Mei 2011 adalah menjabat KepalaDevisi Imigrasi dimana jabatan sebelumnya adalah Kabag Humas, Litigasi dan TataUsaha pada Kementerian Hukum dan Ham RI.e Bahwa Tugas pokok saksi dalam jabatan tersebut adalah mengkoordinasikan tugastugas kehumasan

, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada DinasKoperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Terdakwamempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:Pasal 5 ayat (3) :a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTDPasar;b. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasianhasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;Halaman 24 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYc. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan

ayat (3) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsiantara lain sebagai berikut:i. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan UPTDPasar;j. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasianhasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;k. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan

Humas keg pendukung pelaksanaan kehumasan TA 2013, beserta lampiran;e Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No: 41/SPMLS1.20.03/2013 tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 4.190.000, (empat juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) untuk pembayaran lunas belanja perjalanan dinas luar daerah kep. Bag.Hukum keg.

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan,kepegawaian, pendidikan dan pelatinan, kKeuangan, hukum, kehumasan,kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumahtangga; dan;n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 14/2015, kewenanganpemberian Izin Prinsip oleh BKPM RI (Tergugat) terdiri atas :a.