RAJA KURNIA HIDAYAH ; KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pulogebang Kec.Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasatertanggal 03 April 2017, untuk selanjutnya disebutSCD AQAL.......ceeeeeceeeceeeeeeeeeettetttteettetetesseeee PENGGUGAT;MelawanKEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN KEHUMASAN PROVINSIDKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan MerdekaSelatan No. 89, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKIJakarta.Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2418/082.74tertanggal 19 Juni 2017, menugaskan kepada :Halaman 1 dari 6 Halaman.

Nanis) sejumlahsatu juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Februari 2011untuk keperluan biaya kehumasan sejumlah satu juta rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untukkeperluan biaya kehumasan dengan wartawan sejumlah limaratus ribu rupiah;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untukkeperluan biaya card Bp.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP), penggalian sumberpendanaan perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan,kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi,umum dan kehumasan;b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaankeuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatanadministrasi unum dan kehumasan;Menghimpun bahan dan menyusun laporan perusahaan;d.

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP), penggalian sumberpendanaan perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan,kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi,umum dan kehumasan;b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaankeuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatanadministrasi unum dan kehumasan;Halaman 214 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.

dikurangi atau ditambah nanti lapor kepada gubernur;Bahwa menurut pengalaman Saksi pada penyusunan anggaran pernah Saksimenilai tentang keberadaan anggaran yang terlalu kecil dan terlalu besartermasuk sektor Humas kalau kebesaran kemudian dikurangi dipanggil kabaghumasnya untuk ditanyakan penggunannya, termasuk juga anggaran lainmisalnya anggaran Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Perhubungan, DinasPertanian yang tidak wajar nanti ada tim evaluasi yang membantu gubernur;Bahwa ketika anggaran bidang kehumasan

APBN juga lebih tinggi sehinggaantara APBD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 lebih tinggi APBD tahun2019;Bahwa menurut Saksi postingan perbandingan antara humas dan pertanianadalah salah, sebab jangan melihat dari sisi ABPD saja, karena ada APBN,jadi kalau membandingkan dengan APBD yang ada di humas dan APBDanggaran itu lebih tinggi, karena ada APBD dan APBN, namun apabilaperbandingannya APBD dan APBD lebih tinggi humas;Bahwa untuk dinas pertanian terdapat 2 (dua) dana yakni APBD dan APBN,untuk di kehumasan

, perjalanan ke luar daerah,termasuk juga ATK dan honorhonor kontrak;Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkanbagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kuranglebin 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkatdaerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalaumengajukan baliho atau publikasi di koran

semata, ada juga untukbimtek kehumasan, perjalanan ke luar daerah, termasuk juga ATK danhonorhonor kontrak;33.Bahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkanbagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;34.Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kuranglebin 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkatdaerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalaumengajukan baliho atau publikasi di koran meminta

semata, ada juga untukbimtek kehumasan, perjalanan ke luar daerah, termasuk juga ATK danhonorhonor kontrak;Bahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkanbagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kuranglebin 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkatdaerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalaumengajukan baliho atau publikasi di koran meminta kepada

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi unumdan kehumasan ;c. Menghimpun bahan dan menyusun laporan perusahaan ;d. Melaksanakan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama ;dan ;e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadaDirektur Utama ;Bahwa pada PD.

Dharma Jaya Rp10.000.000.1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi biaya Kehumasan dan wartawanRp750.000 ;1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi pembayaran umbulumbul HUT DKIRp1.250.000 ;1 (satu) bundel SPOK Biro Direksi pembayaran DPAD untuk DirutRp2.399.000 ;1 (satu) bundel BK 03.0013/2011 Biro Direksi honor Rp17.343.794 ;1 (satu) bundel BK 07.0060/2011 Biro Direksi biaya manajemenRp12.000.000 ;1 (satu) bundel BK 08.0063/2011 Biro Direksi biaya manajemenRp12.000.000 ;1 (satu) bundel BK 01.0040/2011 Biro Direksi

Cakung Rp1.500.000 ;1 (satu) bundel BMM 75/7/2010 Biaya Pembinaan ManajemenRp4.000.000 ;1 (satu) bundel BMM 756/2010 Biaya Pengurusan Surat ljin IKHSFeedcoe Serang Rp1.000.000 ;1 (satu) bundel BMM /735/2010 Bantuan Pengobatan DirutRp820.500;1 (satu) bundel BMM 734/2010 Pembayaran bingkisan lebaran untukkaryawan Rp12.000.000 ;1 (satu) bundel BMM 733/2010 Biaya Kehumasan dengan wartawanRp. 1.800.000 ;1 (satu) bundel BMM 732/2010 Bantuan Transport dalam rangkakunjungan DPR RI ke Cakung Rp24.000.000

dengan wartawan sejumlah dua jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Januari 2011 untukkeperluan biaya kehumasan dengan wartawan progresif danwartawan staf ahli DPRD sejumlah tujuh ratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal Januari 2011 untukkeperluan entertaint Dirut main golf dengan relasi sejumlah tiga jutalima ratus ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 21 Januari 2011 untukkeperluan kas bon Dirut sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah

Nanis) sejumlah satu jutarupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Februari 2011 untukkeperluan biaya kehumasan sejumlah satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untukkeperluan biaya kehumasan dengan wartwan sejumlah lima ratus riburupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untukkeperluan biaya card Bp.

Jadwal Acara Harian Bupati Lampung Timur dari KabagProtokol dan Kehumasan Pemda Lampung Timur (T.3);4. Album Foto Nadran Laut dan HUT XXIll Desa MuaraGading Mas (T.4):5. VCD yang berisi rekaman Hearing DPRD Lampung Timurdan Pemda Lampung Timur (T.5);6. VCD yang berisi rekaman sambutan Ketut Erawan dalamacara Nadran Laut dan HUT XXIII Desa Muara Gading Mas(T.6):7.

Jadwal Acara Harian Bupati Lampung Timur dari KabagProtokol dan Kehumasan Pemda Lampung Timur (T.3);4. Album Foto Nadran Laut dan HUT XXIll Desa MuaraGading Mas (T.4):5. VCD yang berisi rekaman Hearing DPRD Lampung Timurdan Pemda Lampung Timur (T.5);6. VCD yang berisi rekaman sambutan Ketut Erawan dalamacara Nadran Laut dan HUT XXIII Desa Muara Gading Mas(T.6);7.

Persuratan masih berbasismanual.Regulasi keprotokolan dan tata persuratan MahkamahAgung sebagaimana diatur dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentangPerubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,Administrasi Kepegawaian Peradilan, AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan

danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan

Persuratan masih berbasismanual.Regulasi keprotokolan dan tata persuratan MahkamahAgung sebagaimana diatur dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentangPerubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,Administrasi Kepegawaian Peradilan, AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan

danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan

Ill gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012Nomor: 800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13tanggal 13 Maret 2013;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1923 tanggal 26 Mei 2011tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8Maret 2013;1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiHal. 24 dari 58 hal.

IIl gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor:800/12942/BKD/III/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13tanggal 13 Maret 2013;13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1923 tanggal 26 Mei 2011tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8Maret 2013;14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010tentang penugasan Ridwan Panjaitan, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal 8Maret 2013;15) 1 (satu) lembar

II gelombang VII Angkatan 13 dan 14 Tahun Anggaran2012 Nomor : 800/12942/BKD/MII/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasiBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1923 tanggal 26 Mei 2011tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan35pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal8 Maret 2013 ;14) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal8 Maret 2013 ;15) 1 (satu

II gelombang VII Angkatan 13dan 14 Tahun Anggaran 2012 Nomor : 800/12942/BKD/I/2012, tanggal 31 Mei 2012, legalisasi BadanKepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 19/PSH/BKD/I/13 tanggal 13 Maret 2013 ;13) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1923 tanggal 26 Mei 2011tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal8 Maret 2013 ;14)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 800/1032 tanggal 11 Mei 2010tentang penugasan RIDWAN PANJAITAN, S.Psi membantu kelancarantugastugas kehumasan dan keprotokolan pada bagian Humas PimpinanKeprotokolan dan Telkom Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara, legalisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat danpemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor: 82/L/2013 tanggal8 Maret 2013 ;15) 1 (satu) lembar

No. 1547 K/Pid.Sus/2015DPRD di Jakarta sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta limaratus ribu rupiah);41) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000, (Tujuh belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah);42) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000, (Tujuh belas

jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah);43) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000, (Tujuh belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah);44) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 17.850.000, (Tujuh belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah);45) Rapat rapat

koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000, (enam belas juta duaratus ribu rupiah);46) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatDPRD di Jakarta sebesar Rp. 16.200.000, (enam belas juta duaratus ribu rupiah);47) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (LuarKabupaten) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

,(tiga puluh juta rupiah);40) Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pembayaranBiaya perjalanan Dinas Konsultasi kehumasan pada SekertariatHal. 48 dari 118 hal. Put.

Direktur Adm dan keu keperluan biaya kehumasan denganwartawan majalah bisnis senilai satu juta lima ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 16 September 2010 dari PD. DharmaJaya untuk Direktur Utama keperluan koordinasi Kapolsek Cakung senilai satujuta rupiah ; 22> 22+ 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nen nee nnn nn ene1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 17 September 2010 dari PD. DharmaJaya untuk Direktur Utama keperluan pinjaman/kasbon ops.

Direktur Adm dan Keu, keperluan kehumasan wartawan bisnissenilai empat ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 15 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayakeperluan pembayaran BP senilai satu juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 19 Oktober 2010 dari PD. Dharma Jayauntuk direktur Utama keperluan entertaint dengan relasi senilai satu juta limaFALUS TIBU TUPIEI 5 ~ nnn nnn nnn nroinnne nnermmerammrenmmmrs1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 15 Oktober 2010 dari PD.

dengan wartawan sejumlah dua juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 13 Januari 2011 untuk keperluanbiaya kehumasan dengan wartawan progresif dan wartawan staf ahli DPRDsejumlah tujuh ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal Januari 2011 untuk keperluanentertaint Dirut main golf dengan relasi sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiahHal 110 dari 208 hal.

Nanis) sejumlah satu juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 28 Februari 2011 untuk keperluanbiaya kehumasan sejumlah satu juta rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untuk keperluanbiaya kehumasan dengan wartwan sejumlah lima ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 03 Maret 2011 untuk keperluanbiaya card Bp.

DharmaJaya untuk keperluan biaya kehumasan dengan wartawan senilai lima ratusribu rupialh ;

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A tentang Koreksi Positif atas BiayaPenanganan Bank Gagal sebesar Rp4.932.300.672,00; dan alasan butirB tentang Koreksi Positif atas Biaya Klaim Penjaminan sebesarRp8.673.939.285,00; serta alasan butir C tentang Koreksi Positif atasBiaya Publikasi dan Kehumasan sebesar Rp 22.700.449.281,00; yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

.1387 K/Pid/2015Staf Ahli Bupati Bantaeng melebihi ketentuan perundangundangan,kemudian di Rumah Makan Aroma Laut milik Pemda, mengangkat anaknyaselaku Direktur, Kemudian Direktur PDAM Kabupaten Bantaeng diangkattanpa ada proper tes di DPR Kabupaten Bantaeng, langsung di SK kanmenjadi Direktur PDAM, kemudian Pegawai Tata Usaha SMP Negeri Bantaeng diangkat menjadi Lurah dan Anggota TNI diangkat menjadiKepala Pasar, kemudian mengangkat adiknya yang bukan Pegawai NegeriSipil menjadi staf Knusus Bidang Kehumasan

kemudian mengangkat Staf AhliBupati Bantaeng melebihi ketentuan perundangundangan, kemudian diRumah Makan Aroma Laut milik Pemda, mengangkat anaknya selakuDirektur, kKemudian Direktur PDAM Kabupaten Bantaeng diangkat tanpa adaproper tes di DPR Kabupaten Bantaeng langsung di SK kan menjadiDirektur PDAM, kemudian Pegawai Tata Usaha SMP Negeri Bantaengdiangkat menjadi Lurah dan anggota TNI diangkat menjadi Kepala Pasar,kemudian mengangkat adiknya yang bukan Pegawai Negeri Sipil menjadistaf Knusus Bidang Kehumasan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A tentang Koreksi Positif atas BiayaPenanganan Bank Gagal sebesar Rp5.557.492.679,00,00; dan alasanbutir B tentang Koreksi Positif a atas Biaya Klaim Penjaminan sebesarRp45.563.567.290,00; serta alasan butir C tentang Koreksi atas BiayaPublikasi dan Kehumasan sebesar Rp 6.760.582.433,00; yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

KeuanganRepublik Indonesia;HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, Jabatan Kepala Subbagian AdvokasiIIIB, Bagian Advokasi Ill, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Republik Indonesia;ANDREAS JUNA PINEM, Jabatan Kepala Subbagian Pengelolaan Datadan Penanganan Sengketa Informasi, Bagian Manajemen PengelolaanData dan Layanan Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;INWAN HADIANSYAH, Jabatan Kepala Subbagian Administrasi KerjaSama dan Kehumasan

BadanPendidikan dan Pelatinan Keuangan, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;MOHAMMAD RIFQI, Jabatan Kepala Subbagian Hukum dan KerjaSama, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan, BadanPendidikan dan Pelatinan Keuangan, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;ADIMAS ARYO N.K.P., Jabatan Pelaksana pada Subbagian AdvokasiIIIB, Bagian Advokasi Ill, Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Republik Indonesia;TOMI SUBIAKTO, Jabatan Pelaksana pada Subbagian AdministrasiKerja Sama dan Kehumasan

Surat Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKIJakarta yang ditujukan kepada Bapak Abdul Hakim tanggal 16 Juni 2015sebagai jawaban atas Surat Sekjend. KIARA No.23/GS/KIARA/V/2015tanggal 13 Mei 2015 perihal Permohonan Informasi Publik dan surat No.28/GS/KIARA/V/2015 tanggal 3 Juni 2015 (vide Bukti P6) antara lainmenyatakan : Data mengenai Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau Gkepada PT.

Penggugat VII/Terbanding adalah menjadi tidak relevan lagi dan tidak beralasan secarahukum setelah dihubungkan dengan faktafakta sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat MajelisHakim Banding, secara nalar yang sehat Para Penggugat / Para Terbandingpatut dianggap pertama kali mengetahui Reklamasi Pulau G (ic. perbuatanfaktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) jauhsebelum KIARA berkirim surat kepada Kepala Dinas Komunikasi Informasidan Kehumasan

No. 1412 K/Pid/2011Dengan sengaja di mana dalam pertimbangannya, Judex Factimenyebutkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan,Terdakwa selaku Supervisor Personalia and General Affairs mempunyaitugas dan kewenangan kehumasan yang antara lain berkaitan denganmenjalin hubungan masyarakat serta hubungan dengan instansiinstansiPemerintah di Karawang, di mana pada saat diperintahkan oleh Direksiperusahaan untuk menindaklanjuti permohonan sumbangan asbes dari YonLinud 305 Karawang sejumlah

Bahwa penyerahan asbes sejumlah 500 (limaratus) lembar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sejumlah 250(dua ratus lima puluh) lembar ke Yon Linud 305 Karawang, 200 (dua ratus)lembar ke KODIM 0604/Karawang dan 50 (lima puluh) lembar ke KantorLingkungan Hidup Karawang sebagaimana tersebut adalah berkaitandengan fungsi kehumasan yang menjadi Kewenangan Terdakwa;Padahal pada faktanya, berdasarkan keterangan dari saksisaksi dan barangbukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut

Penggugat diangkat menjadi Kasubsi PenilaianPerkembangan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor: 136/SK/BK/JB/1993, tanggal 1551993 diKantor Deppen Kota Jakarta Timur;Bahwa tahun 1999, Penggugat diangkat sebagai Kepala Sub SeksiCeramah dan Diskusi sesuai dengan Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indoneia Nomor: 29/SK/BK/JB/1999, tanggal 25 Mei 1999 diKantor Deppen Kodya Jakarta Timur;Bahwa tahun 2010 Penggugat diangkat sebagai Kepala Seksi Kemitraandan Kerjasama Kehumasan

Penggugat akhirnya dinyatakan lulus dan Tahun2017 dilantik sebagai Pejabat Eselon IV sesuai dengan KeputusanGubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017;Bahwa pada masa Penggugat menjabat sebagai (dahulu) seksi kehumasan(sekarang) seksi komunikasi dan informasi publik, telah berhasil mendapatnilai prestasi kerja baik yaitu:a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja tahun 2015 atas nama Penggugat,senilai 92,00 (Sangat baik);b.

Bukti P10 :Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta atas nama Leonardo, tanggal 1 Desember2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 2366 Tahun 2014 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalamdan dari Jabatan Pengawas (Eselon IV) Pegawai NegeriSipil Dinas Komunikasi Informatika dan KehumasanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, atas namaLeonardo, S.H., nomor urut 39, tanggal 31 Desember 2014,(fotokopi

Jabatan Divisi Pengelola Perwakilan Kehumasan BPKPProvinsi Lampung, menyatakan : DPA dan SPJ jika sudah menjadi dokumen tidak dapat dipublikasikandengan alasan dokumen diperuntukan konsumsi inspektorat.

Padang Panjang, Jalan Sutan SyahrirNo.178 Padang Panjang atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPadang Panjang di mana Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenangmemeriksa dan mengadli perkaranya, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negarayang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa untuk menjalankan tugastugas kehumasan

No. 2476 K/Pid.Sus/2010kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang kepada masyarakat danjuga sebagai sumber bahan informasi dari media pers yang akandiajukan kepada Pimpinan, maka bidang kehumasan Kota PadangPanjang melakukan ikatan berlangganan dengan beberapa masmedia, dengan kriteria media harian, media mingguan dan medianasional.Bahwa, ikatan berlangganan dengan beberapa media pers tersebutdilakukan dengan cara membuat surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)antara Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang