Foto copy surat Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan No.440/314/KEPEG tanggal 1 Pebruari 2012 tentang tim pengendalianasuransi kesehatan rumah sakit ( TPAKRS ) pada RSUD 45 Kuningan.11. Foto Copy Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan No. 445/353/KEPEGtanggal 16 maret 2012 tentang Tim pengelola Jaminan KesehatanMasyarakat miskin ( Jamkesmas), Jaminan persalinan thalasemia tahun2012 pada RSUD 45 Kuningan.12.

Rekapitulasi klaim jamkesmas dari tahun 2011 sampai dengan Juli2012.15.6 (Enam) lembar slip setoran pembayaran dari sdri YULIANIMULYAWATI, SE ke rekening RSUD 45 nomor rek : 013301000542308,dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 500.000.000,.16.1 (satu) Lembar surat keterangan nomor : 900/223/kepeg tentangpengembalian uang jamkesmas ke rekening RSUD 45 Kuningannomor rek : 013301000542308, dengan jumlah total setoran sebesarRp. 500.000.000, 17. 1 (lembar) surat setoran pajak bulan januari dan pebruari

SENA selakuanggota Koordinator Pengaju Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin(JAMKESMAS), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dan Jaminan PelayananPengobatan Thalasemia RSUD 45 Kabupaten Kuningan berdasarkan SuratKeputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan Nomor:445/353/Kepeg tanggal 16 Maret 2012 dan selaku Bendahara Penerima RSUD 45Kabupaten Kuningan berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor954/KPTS.02Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010, pada suatu waktu yang sudahtidak dapat ditentukan

H.KUSWARA, S.Sos, MARS sekira bulan Nopember 2012;Saksi mengetahui bahwa yang menggunakan uang Jamkesmas itu adalahYuliani, karena menurut laporan ternyata ia akan bertanggungjawab dengan48mengembalikan seluruhnya sesuai dengan Surat Perjanjian akan dilunasipada tanggal 6 Pebruari 2012;Saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas semua penggunaan DanaJamkesmas secara administratif sesuai SK : 4451/353/Kepeg tanggal 16 Maret2012 adalah Direktur RSUD 45 Kuningan yaitu sdr. Dr.

YULIANI MULYAWATI sudah mengakuinya telahmenggunakan dana tersebut;Saksi sudah membuat surat Kajian kepada Badan kepegawaian DaerahKabupaten Kuningan (BKD) dengan Surat Nomor : 912/520/Kepeg tanggal 1656April 2013 tentang Usulan pengangkatan dan Alih tugas pejabat Strukturalkarena sdri YULIANI MULYAWATI saat ditemukannnya permasalahan tersebutsedang menjabat sebagai pegawai Struktural sehingga yang berwenangmemberikan sanksi adalah BKD Kab Kuningan.e Saksi juga mengintruksikan langsung kepada sdri

Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor 820 / 429 / KEPEG /2011, tanggal 02 Januari 2011.1 (satu) Lembar fotokopi SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUNdengan Nomor : SK.813.2 / 059 / AMT / 2010, tanggal 24 Oktober 2011.1 (satu) Lembar fotokopi Nota Dinas Penugasan Honor an.SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG /2011, tanggal 02 Januari 2011.1 (satu) Lembar fotokopi SKEP CPNS an.

(Tenaga Harian Lepas) pada Sekretariat DPRDKabupaten Asmat terhitung mulai tanggal, pada tanggal 02 Januari2011.1 (satu) Lembar salinan Nota Dinas Nomor : 820/599 / KEPEG, untukmelaksanakan tugas sebagai Stef Keuangan (Tenaga Harian Lepas)Hal. 65 dari 124 hal.

Asmat sebagai tenaga AdministrasiSubbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG / 2011, tanggal02 Januari 2011.1 (satu) Lembar fotokopi SKEP CPNS an. SARAFIAH SYAM denganNomor : SK.813.3 / 045 / AMT / 2010, tanggal 01 Oktober 2011.1 (satu) Lembar fotokopi SKEP PNS an.

Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor:820/429/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;1 (satu) lembar fotokopi SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUNdengan Nomor: SK.813.2/059/AMT/2010, tanggal 24 Oktober 2011 ;1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Penugasan Honor an.SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagaitenaga Administrasi Subbag Keuangan dengan Nomor:820/433/KEPEG/2011, tanggal 02 Januari 2011 ;Hal. 90 dari 124 hal. Put.

Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Tata Usaha dengan Nomor 820 / 429 / KEPEG /2011, tanggal 02 Januari 2011;1 (satu) Lembar fotokopi SKEP CPNS an. PETRUS SAMBERUBUNdengan Nomor : SK.813.2 / 059 / AMT / 2010, tanggal 24 Oktober2011;1 (satu) Lembar fotokopi Nota Dinas Penugasan Honor an.SARAFIAH SYAM,ST di SKPD SEKWAN Kab. Asmat sebagai tenagaAdministrasi Subbag Keuangan dengan Nomor 820 / 433 / KEPEG /2011, tanggal 02 Januari 2011;1 (satu) Lembar fotokopi SKEP CPNS an.

menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat telah tidak datang dan tidakmenyuruh orang untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang walaupunmenurut Relaas/Surat Panggilan Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA JB. yang dibacakandipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya berdamai denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat telah mengajukan SuratPemberian Izin Perceraian Nomor 289/Kepeg

Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telahdicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkanSurat Pemberian Izin Perceraian Nomor 289/Kepeg

Bahwa pada tanggal 01 April 2005 berdasarkan surat Keputusan walikotaMataram Nomor Kep. 250.823/336/Kepeg/IV/2005 tanggal 12 April 2005penggugat mendapat kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk, 1 ( Ill/b )menjadi penata ( Ill/c ), sebagai staff di Dinas PU Kota Mataram,kemudian atas prestasi penggugat pada tanggal 29 Agustus 2005berdasarkan keputusan Walikota Mataram Nomor Kep.285/824/554/Kepeg/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 penngugat diangkat menjadiKepala Seksi ( Kasi ) Tata Guna Air dan Irigasi

Mtr.walikota mataram nomor 824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2008penggugat di percaya menjadi Kepala seksi Darinase pada Dinas PU KotaMataram;. Bahwa Pada tanggal 01 April 2008 berdasarkan surat keputusan walikotaMataram Nomor 823/017/BKD/2009 tanggal 28 Maret 2009 penggugatmendapatkan kenaikan pangkat dari ( Ill/c ) menjadi Penata Tk.I ( IlII/d )dan dipercaya sebagai kasi Drainase Dinas PU Kota Mataram;.

Bukti P7 : Keputusan Walikota Mataram NomorKep.250/823/336/Kepeg/IV/2005 Tentang KenaikanHalaman 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 86/G/2019/PTUN. Mtr.8. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P1011.Bukti P1112.13.14.15.16.17.Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 April 2005(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Keputusan Walikota Mataram NomorKep.285/824/554/Kepeg/VIII/2005 tanggal 18Agustus!

2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Keputusan Walikota Mataram NomorKep.824/664/Kepeg/2008 tanggal 28 Oktober 2005(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Keputusan Walikota Mataram NomorKep.823/017/ BKD/2009 tanggal 28 Oktober 2005(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Keputusan Walikota MataramNomor: Kep.800/821.2/372/BKD/2012tanggal 28 Maret 2012 (fotokopi sesuai denganaslinya);: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara BaratNo.823.4/380/BKDDIKLAT/2013 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur NusaTenggara

telahditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula =menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaaspanggilan tanggal 18 April 2011 dan O8 Juni 2011 Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut ;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKabupaten Kayong Utara, telah melengkapi surat gugatannyadengan Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan Bupati KayongUtara sebagaimana Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor:800/111/KEPEG

berhasil;Menimbang.,...Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Kabupaten Kayong Utara, telah melengkapi suratgugatannya dengan Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkanBupati Kayong Utara sebagaimana Keputusan Bupati Kayong UtaraNomor: 800/111/KEPEG

Tanjungjaya Kab.Tasikmalaya.1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor : 62201120609801501811 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITasikmalaya Nomor : 813.2 / 241 / SK / Kepeg, Tgl. 27 Oktober 1990,tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :KESATU :Primair :momennnnn Bahwa Terdakwa HOTIM Bin (Alm) LILI SAHLI se/aku Pejabat (Pjs)Kepala Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya sejaktanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017 yang diangkatberdasarkan SK Bupati Tasikmalaya No. 141.1/Kep.349DPMDPAKB/2017Tanggal 4 Agustus 2017 dan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkatberdasarkan SK Bupati Tasikmalaya Nomor : 813.2/241/SK/Kepeg

Tasikmalaya.1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor : 62201120609801501811 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlTasikmalaya Nomor : 813.2 / 241 / SK / Kepeg, Tgl. 27 Oktober 1990,tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr.

Tasikmalaya.1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor : 62201120609801501811 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITasikmalaya Nomor : 813.2 / 241 / SK / Kepeg, Tgl. 27 Oktober 1990,tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr.

Tanjungjaya Kab.Tasikmalaya.3. 1 (satu) buah ATM Bank BJB nomor : 62201120609801501814. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IITasikmalaya Nomor : 813.2 / 241 / SK / Kepeg, Tgl. 27 Oktober 1990,tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. HOTIM.Dikembalikan kepada Terdakwa5.

Bahwa, mengingat Penggugat bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar ( Pegawai NegeriSipil pada Instansi/ Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, maka PermohonanCerai Gugat Penggugat ini dilengkapi dengan Surat Izin Perceraian dari Kepala DesaPangkalan Buton Kecamatan Sukadana ( desa tempat tinggal Penggugat ) No.472.2/557/ PEM, dan Surat Izin Bercerai dari Bupati Kepala Daerah KabupatenKayong Utara No. 800/KEPEG TAHUN 2011.

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor:414/Pdt.G/2011/PA.Ktp. tanggal 7 Desember 2011, tanggal 19 Desember 2011 dan tanggal19 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio SiaranPemerintah Daerah ( RSPD ) Kabupaten Ketapang;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Keputusan Bupati Kayong Utara, Nomor:800/296/KEPEG

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmendapatkan Izin dari Bupati Kabupaten Kayong Utara, untuk mengajukan gugatanperceraian ini ke Pengadilan Agama sebagaimana Keputusan Bupati Kayong Utara,Nomor: 800/296/KEPEG

Menetapkan barang bukti berupa: Surat Keputusan Direksi nomor : 29 / Kepeg / II / 2010, tanggal 19 Februari 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Pegawai Tetap. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGAS PEGAWAI DILINGKUNGAN PT.

Bank Pembangunan Daerah PapuaPusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG /1/ 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentangAlih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papuaterdakwa Abdul Azhar Ollong, pada September 2018 sampai tanggal 25 Agustus2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai 2019bertempat di PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor :03 / KEPEG /1/ 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGASPEGAWAI DILINGKUNGAN PT.

Bank PembangunanDaerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG /1/ 2017 tanggal 4Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. BankPembangunan Daerah Papua,Halaman 88 Putusan Nomor5/Pid. SusTPK/2021.

Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor :03 / KEPEG/1/ 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGASHalaman 133 Putusan Nomor5/Pid. SusTPK/2021./PN.Jap..PEGAWAI DILINGKUNGAN PT.

Menetapkan barang bukti berupa:v Surat Keputusan Direksi nomor : 29 / Kepeg / Il / 2010, tanggal 19Februari 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAIDI LINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUATerdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Pegawai Tetap.v Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor :03 / KEPEG/1/ 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGASPEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAHHalaman 137 Putusan Nomor5/Pid. SusTPK/2021.

JabatanKepala PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangYogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor161/KEPEG/VV2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Alin TugasPegawai dan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKBPD/VIV/2016tanggal 16 Juni 2016 Tentang Alih Tugas Pegawai dan Surat KuasaKhusus Nomor 37/SKBPD/VIV2016 tanggal 19 Juli 2016 Jo SuratKuasa Khusus Nomor 65/SKBPD/VIli/2017 tanggal 1 Agustus 2017 ,dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang

. (3 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A.INNGR. AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Klungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEGtanggal 30 Oktober 2006. otocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir. 1 MADEINGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Klungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 4 mengangkat Ir. A. A. NGR.AGUNG, Dipl., HE., M.Sc Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKlungkung dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/733/KEPEG tanggal 30Oktober 2006. Fotocopy Surat Perintah Nomor 800/668/KEPEG yang menetapkan Ir.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/275/KEPEG tanggal20 Oktober 2006 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati KlungkungNomor 821.2/275/KEPEG tanggal 20 Oktober 2006 pada kolom 2 mengangkat Ir.I MADE NGURAH Sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda KabupatenKlungkung Fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821.2/252/KEPEG tanggal 1Agustus 2007 beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor821.2/252/KEPEG tanggal 1 Agustus 2007 pada kolom 4 mengangkat

Bahwa Suami Pemohon adalah pengsiunan PNS sesuai SuratKeputusan nomor: 822.2/KGB.90/Kepeg tanggal 15 Januari 2009 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.8. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07022015 sesual surat Kematian Nomor :474.4/01/III/KS/2015 tertanggal 11032015 di keluarkan oleh Kepala Desa Bunikasih KecamatanWarungkondang Kabupaten Cianjur;9.

Fotokopy Surat Keputusan nomor 822.2/KGB.90/Kepeg tertanggal 15Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Pemerintah ProvinsiPenetapan Nomor : 0165/Padt.P/2015/PA.Cjr Halaman 4 dari 12B.C.3Jawabarat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (buktiP.5);6.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mendapatkan izinuntuk melakukan perceraian yakni dengan Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TabalongKalimantan Selatan tentang Pemberian izin Perceraian nomor : B118/DIK/KEPEG/800/ 12/2011 tanggal 2 Desember 2011;. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Tabalong selama 5 tahunlamanya.

Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :B118/DIK/KEPEG/800/12/2011 tertanggal 02 Desember 2011tentang memberi izin kepada Fitriani Sari,S.Pd untuk melakukanperceraian dengan suaminya Fahrudin, surat bukti tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menghadirkandua orang saksi/saksi keluarga masingmasing bernama :1.

Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Pemohon (almarhum) PutuGede Agus Diantara, sebagai CPNS pada Dinas Pekerjaan Umum danLingkunagn Hidup Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang berdasarkanSurat Keputusan dari Bupati Jembrana Nomor : 813.2/KEPEG/2006,tertangal 01042006, sebagai peserta TASPEN bagi seorang CPNSCalon Pegawai Negeri Sipil;.

Foto copy Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 813.2/399/KEPEG/2006, tertanggal 1 April 2006, selanjutnya diberi tanda P7;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Dwi Diastika,selanjutnya diberi tanda P8;Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101012005090325, tertanggal 13Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P9;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata P1 s/d P3 dan P5 s/d P9 isinya telah sesuai denganaslinya, sedangkan untuk P4 isinya sesuai dengan

tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIT Lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.2204/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT Lingkup PemerintahProvinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/61.a/KEPEG tanggal 23Januari 2006 atas nama Drs.

tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.2204/KEPEG tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IILingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Januari 2006;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/61.a/KEPEG tanggal23 Januari 2006 atas nama Drs.

Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena ituPenggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.10.Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sudahmendapatkan izin dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bandung pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Nomor:800/Kepeg.36/BKPPD/2018tertanggal 27 Agustus 2018.Bahwa segala uraian yang telah Penggugat

Surat jjin untuk melakukan perceraian Nomor : 800/Kepeg.36/BKPPD/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan an. RektorKepala Biro SDM, Hukum dan Tata Kelola Universitas PadjadjaranBandung, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukanalat bukti saksi yaitu :1.

., M.Si Notaris di Jayapura dan Surat Keputusan DireksiNomor : 421/KEPEG/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Alih TugasPegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua bertindak dalamjabatannya untuk dan atas nama Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan DaerahPapua di Jayapura yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 57 Jayapura99111, dengan ini memberi Kuasa Khusus Nomor : 06/178/WRN/2019 tanggal27 Mei 2019 kepada : PT.

Hal. 211.Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sangguplagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.12.Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmenerima izin cerai dari SEKDA Kabupaten BandungNo:800/Kepeg.55/BKPPD/2018 pada tanggal 26 Desember 2018.13.

Hal. 3Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganyadengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, sebelum memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkaraPenggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkanSurat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor800/Kepeg.55/BKPPD/2018, tertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkanoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung hal ini sebagaimana ketentuanPasal 3 ayat

PDS13/ JPR/Ft. 1/06/2014 tanggal 16 Juni2014, yang pada pokok selengkapnya berbunyi sebagai berikut:DAKWAAN:PERTAMA.Bahwa terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kab Sarmiatau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Sarmi Nomor: 821.3/54/KEPEG/2008 Tanggal 01 Desember 20083bersama terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIAS KAIBA,ST selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan terdakwa F.X.SUSANTO

No. 4/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPasal 2 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kab Sarmiatau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Sarmi Nomor : 821.3/54/KEPEG/2008 Tanggal 01 Desember 2008bersama terdakwa YUNUS KAMUNYEN,

Tentang Keputusan Pengangkatan OBETMEHARA sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatanOBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan SetdaKabupaten Sarmi.DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD 03/DPA/2011,tanggal 28 Maret 2011.Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepada MPH.Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator.Halaman

Tentang Keputusan Pengangkatan OBETMEHARA sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/ 54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan OBETMEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi.DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD 03/DPA/2011,tanggal 28 Maret 2011.Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/ 2011tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepada MPH.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/231 Kepeg atas nama Pemohontelah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asili lalu diberitanda bukti (P.4);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;Pertimbangan HukumMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang,

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan SekretariatDaerah Nomor: 800/kepeg.02/BKPSDM/2019 tertanggal 18 April 2019,yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.10.

jelasmenunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang beradadiwilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Kota Cimahiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmendapatkan izin bercerai berdasarkan Keputusan Sekretariat DaerahNomor: 800/kepeg