Bahwa oleh karena Camat Medang Kampai dan Lurah Guntung tidakdigugat dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan penggugat adalahkurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijk veerklaark);Menimbang, bahwa untuk memperjelas pembuktian dari sebahagian substansi eksepsipihak tergugat tersebut tentunya memiliki korelasi (connexiteit) yang linier dan tersistimatisdengan fakta riil yang mengemuka dan nyata terhadap segala prosesual yang terkait dengan22pembuktian keberadaan

terkait akan pertimbangan diatas bila dihubungkan dengan substansiformalitas gugatan penggugat baik yang bertalian dengan penentuan para pihak berperkaramaupun sistimatika serta kejelasan dari fundamentum petendi dan petitum gugatan, selanjutnyaMajelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;23Menimbang, bahwa benar dalam ketentuan hukum acara perdata adanya prinsip siapayang digugat ditentukan oleh penggugat namun prinsip yang demikian tidak boleh pulamenafikkan atau meniadakan sebuah korelasi

prinsipil untuk menentukan formalitas dan keabsahan dalildalilgugatan penggugat;Menimbang, bahwa tentunya dari dasar pertimbangan yang demikian bila dihubungkandengan uraian gugatan penggugat semula maka sesungguhnya dalam fundamentum petendi danpetitum gugatan penggugat telah tergambar dengan jelas rangkaian hubungan hukum yangterkait dengan permasalahan yang muncul dalam perkara a quo baik hubungan hukum yangberhubungan dengan penguasaan tanah objek perkara maupun rangkaian prosesual yangmemiliki korelasi

serta menjadi kendalaeksekusi kelak bila harus berakhir pada kemenangan salah satu pihak berperkara;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang berlangsung atas perkara a quo termasukpersidangan setempat maka sudah cukup jelas keberadaan tanah sebagai objek sengketa baikmengenai letak, luas, batasbatas serta segala keadaan yang ada dan melekat diatasnya.Sehingga kenyataan ini dihubungkan dengan kesempurnaan subjek gugatan dalam kapasitaspihak tergugat pada hakekatnya dipandang telah tepat dan memiliki korelasi

Oleh karenanya bila ada penyangkalan terhadap akta dibawah tangan makayang harus membuktikannya adalah orang (pihak) mengikatkan diri dalam akta tersebut;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas maka dalam konstruksi pembuktiankeperdataan alat bukti lain yang cukup menentukan adalah alat bukti saksi walaupun alat buktidimaksud tidak sesempurna alat bukti surat yang memiliki korelasi essensi dengan tujuanpencarian kebenaran formil dalam proses peradilan perdata;30Menimbang, bahwa demikian urgennya

memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon dan para Termohon untukberfikir lagi dan agar kiranya perkara ini dapat diselesaikan secara damai (musyawarahkeluarga) dan bukan melalui lembaga peradilan; Menimbang, bahwa kepada Kuasa para Pemohon Majelis Hakim telah pulamemberikan saran dan masukan agar masalah ini kiranya dapat diselesaikan secaradamai saja (musyawarah keluarga), demikian juga terhadap perkara ini setelah MajelisHakim meneliti dan mencermatinya dengan seksama terlihat betapa korelasi

KUHP sebagai pasal dakwaan yang menurut KamiPemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwaTerdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana maksuddari Pasal 372 KUHPidana (Tuntutan Pidana Penuntut Umum,halaman ke13 bagian VII), dari dua pasal dakwaan Kami PenuntutUmum sebelumnya, yakni Pasal 378 KUHPidana sebagai dakwaanKedua;e Bahwa anasiranasir dari dakwaan Kesatu Pemohon Kasasi denganmaksud dari Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP adalah telahterpenuhi dan atau telah memiliki korelasi

Hal manapenting didalilkan, karena dari 16 (enam belas) barang buktiberupa Surat dan Dokumen dimaksud itu telah patut dipandangmemiliki korelasi yuridis dengan Alat Bukti lainnya dalampembuktian dan pencarian kebenaran materil serta sifat melawanhukum, apakah sifat melawan hukum formil (formil wederrechtelijk)atau sifat melawan hukum materil (materiil wederrechtelijk),sebagaimana dimaksud dalam kwalifikasi dan klasifikasi alat buktisurat (Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP) sebagai salah satu dasarJudex

Bahwa Judex Facti juga tidak cermat dalam menjatuhkanputusannya atas Terdakwa tanpa terlebih dahulu memeriksa,mencermati dan menelaah korelasi yuridis dari keseluruhan buktibukti surat yang Pemohon Kasasi majukan dalam persidangan ini(Vide Halaman ke10 Surat Tuntutan).Bahwa keseluruhan tagihan PT. Ol MORI kepada CV.

Bahwa selanjutnya, kekeliruan Judex Facti dalam menerapkanaturan hukum atas perkara telah pula terlinat ketika Judex Factitidak mencermati bukti surat sebagaimana Keberatan KelimaPemohon Kasasi di atas yang memiliki korelasi yuridis denganbarang bukti berupa suratsurat yang Pemohon Kasasi ajukandalam persidangan dan dalam Putusan dinyatakan tetap terlampirdalam berkas perkara a quo sebagai berikut :1.

Bahwa tidak ada korelasi dan kaitan serta konsekwensi yuridis apapunterkait keberadaan Hak Cipta Seni motif Kertas yang menjadi objek dariperkara ini dengan keberadaan berdirinya CV Ledoksari yang didirikansalahsatunya oleh Termohon Kasasi (berdasarkan Akte Notaris Nomor11 tahun 1971, Notaris R.

Bahwa Bahwa tidak ada korelasi dan kaitan serta konsekwensi yuridisapappun antara keberadaan putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat dibawah register perkara Nomor 81/HKIMEREK/2011/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo.kasasi Perkara Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 dengan penggunaan MerekCampus milik Termohon Kasasi oleh salah satu ahli waris dari almarhumorang tua Pemohon Kasasi;Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana juga diakui oleh Termohon Kasasidalam eksepsi pada gugatan konvensi (vide putusan Judex Facti halaman910

Tidak ada korelasi dan kaitan serta konsekwensi yuridis apapunterkait keberadaan Hak CiptaSeni motif Kertas yang menjadi objekdari perkara ini dengan keberadaan berdirinya CV Ledoksari;1.2. Hasil produksi termohon kasasi yang diklaim diproduksi tahun1982 tetap muncul lebih muda dari mikrofilm yang dialinwujudkan danhasilnya dijual oleh Pemohon Kasasi tahun 1980 di wilayah Jakartadan Jawa Barat;2.

Penasehat hukumTerdakwa dimana Penasehat hukum Terdakwasependapat dengan unsur ke satu barang siapanamun untuk unsur kedua MelanggarKesusilaanPenasehat hukum Terdakwa tidakHal 3 dari 60 hal Putusan Nomor: 28K/PM.Ill19/AD/I/2020sependapat dengan alasan sebagai berikut:a.Oditur Militer tidak membuktikan apa yangdimaksud dengan "menghendaki dan*menginsyafi di dalam kandungan arti dalampengertian "Dengan sengaja atau"kesengajaan, karena kedua pengertiantersebut harus diuraikan satu persatu sesuaildengan korelasi

tarif most favoured nation (MEN)e menetapkan besarnya pembebebanan preferensial hasil perjanjian regionale mengklasifikasi barang.bahwa sebagai pelaksanaan dari Undangundang tentang kepabeanan, maka keputusanMenteri Keuangan tentang tarif dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kejelasanmengenai klasifikasi jenis barang dan pembebanannya.bahwa keputusan Menteri Keuangan BTKI 2012, memberikan kepastian dan kejelasantentang klasifikasi dan pembebanan yang berlaku sejak 1 Januari 2012.bahwa Tabel Korelasi

Pos/Subpos Uraian Barang Descriftion of Bea Masuk /Heading/Sub Goods Import DutyHeading 2011 2012 2013d 2 3 4 J 6 701.02 Binatang jenis Live bovinelembu, hidup. animals.4 0102.10.00.00 Bibit Pure bred 0,00% 0,00% 0,00%breedinganimal0102.90 Lainlain; Other;5S 0102.90.10.00 Sapi Oxen 0,00% 0,00% 0,00%6 0102.90.20.00 Kerbau Buffaloes 0,00% 0,00% 0,00%7 0102.90.90.00 Lainlain Other 5,00% 5,00% 5,00% bahwa berdasarkan tabel korelasi BTKI 2012 ke BTBMI 2007 sebagai berikut : No.

Putusan Nomor 0090/Pat.G/2016/PA.BtkTermohon sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang antara Pemohondan Termohon sudah pisah tempat tinggal, olen karenanya keterangan saksitersebut telah memiliki korelasi dengan dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, walaupunketerangan saksi tersebut bersifat de auditu, namun pengesampinganketerangan de auditu tidak harus diterapbkan secara general, sebab dalamkonteks permasalahan hukum tertentu keterangan de

Oleh karena itu, penerapan secara kaku (strict i unflexible)terhadap keterangan de auditu dalam perkara perceraian, secara kasuistik,sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal308 RBg, selain itu. dari isi materi yang disampaikan oleh saksimenunjukkan korelasi fakta tentang perpisahan antara Pemohon danTermohon sejak 4 bulan yang lalu, yang didahului dengan adanyapertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga materi hasilpemeriksaan di persidangan masih dapat

diperoleh perusahaan atas Keputusan Komite KebijakanSektor Keuangan Nomor KEP.02/K.KKSK/12/2002 tentang kebijakanpenyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan dimanadisebutkan insentif untuk debitur kooperatif diberikan melalui sunsetpolicy yang berarti fasilitas ini diberikan dengan aturan khusus, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanyang berlakuBahwa dasar putusan Majelis Hakim dengan pendapat bahwa pemberiankeringanan pajak tidak memiliki korelasi

Putusan Nomor 388/B/PK/PJK/2012persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,dan alinea 4 "bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, pemberiankeringan pajak tidak memiliki korelasi hukum dengan ketentuan Pasal 19ayat (2) a gou yang kewajiban hukum yang harus dipenuhi (bagisiapapun juga tanpa terkecuali) oleh Penggugat.Bahwa dalam menetapkan kebijakan Komite Kebijakan Sektor Keuangantidak berdiri sendiri tetapi ini saling berkaitan dan diketahui oleh Presiden,Wakil Presiden,

tersebut, Terdakwamengatakan didapatkan dari Bandar di Banjarmasin;Bahwa bersamaan dengan pada saat dilakukanpenggeledakan itu, Saksi juga mengamankan Saudara SYAHRUJI Alias UJIBin SYAHRUDIN dan Saudara AHMAD SUKIRNO Alias BOKIR Bin KADAR ;Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuanmenjual diduga Narkotika jenis shabu tersebut dijual kKembali kepada pemesanadalah untuk mendapatkan keuntungan;Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini (barangbukti diperlinatkan kepada Saksi di persidangan);Bahwa korelasi

Banjarmasin;halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN KlkBahwa bersamaan dengan pada saat dilakukanpenggeledakan itu, Saksi juga mengamankan Saudara SYAHRUJI Alias UJIBin SYAHRUDIN dan Saudara AHMAD SUKIRNO Alias BOKIR Bin KADAR ;Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuanmenjual diduga Narkotika jenis shabu tersebut dijual kKembali kepada pemesanadalah untuk mendapatkan keuntungan;Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini (barangbukti diperlinatkan kepada Saksi di persidangan);Bahwa korelasi

diletakandi pinggir jalan di semaksemak di Jalan Dahlia dan barang dibuat dalam kotakrokok LA 12 dan setelah Terdakwa cari dan menemukan kotak rokok tersebutlalu Terdakwa buka dan dilihat dan benar isinya berupa 1 (Satu) kantong shabudan 3 (tiga) butir inex/extasi, Kemudian barang tersebut Terdakwa keluarkandan Terdakwa bungkus dengan uang lima puluh ribuan dan Terdakwamasukan kedalam amplop putih, sedangkan kotak rokok tersebut kemudianTerdakwa buang dan Terdakwa langsung kembali ke Kuala Kapuas;Bahwa korelasi

diri Terdakwa telah ditemukan 1 (Satu) paket kecil yangdiduga shabu dengan berat brutto + 4,08 (empat koma nol delapan) gram, 3(tiga) butir INEX / EXTASI, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (Satu) handphonemerk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu)lembar celana panjang merk levis warna hitam, Uang tunai Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 1.450.000, (Satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah), 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario DA 6450 BJ; Bahwa korelasi

terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket kecilshabu dengan berat brutto + 4,08 (empat koma nol delapan) gram, 3 (tiga) butirINEX / EXTASI, 1 (Satu) buah plastik klip kecil, 1 (Satu) handphone merk XIAOMIwarna hitam, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (Satu) lembar celana panjangmerk levis warna hitam, Uang tunai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Uangtunai Rp. 1.450.000, (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Vario DA 6450 BJ;Menimbang, bahwa korelasi

Hakim Tingkat Pertama tetap menilai danmempertimbangkan bahwa dengan bukti surat tersebut Tjanggogtelah mendaftarkan tanah obyek sengketa dan dengan alat Bukti P2 saja tidak didukung dengan alat bukti lain, Hakim TingkatPertama mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa milikTjanggong yang harus diwarisi oleh para penggugat, untuk jelasnyapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama a quo untuk jelasnyakini dikutip : Menimbang, bahwa terhadap Bukti P2 dan T1, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat korelasi

ANDI DAHRI ; Menimbang, bahwa korelasi hukum yang muncul dari kedua buktiyakni Bukti P2 dan Bukti T1 yaitu masing menerangkan tanahyang sama dan berstatus tanah Negara yang sama pulasebagaimana data yuridis dalam Bukti T1 artinya bahwa baikTjanggong dan Ronrong menguasai tanah negara yang samanamun demikian Tjanggong telah mendaftarkan terlebih dahulu kekantor kadaster/pertanahan 1962, pertanyaan yuridis yang munculadalah kenapa justeru pihak tanah tersebut telah bersertipikat atasnama orang tua

Dengan demikian, dapat diketahui bahwaTanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia hanyamerupakan kutipan dari Buku letter C yang berisi data luas danketetapan pajak dari berbagai bidang tanah atas nama masingmasing wajib pajak di suatu Desa.Dengan demikian Pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat pertama yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 dan bukti T1,Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat korelasi hukum yangHal. 27 dari 33 hal, Put.No.199/PDT/2016

/PT.MKSmuncul di persidangan pada bukti P2 terdapat fakta bahwaOrang tua Para Penggugat telah mendaftarkan tanahnya kepadainstansi kadaster lebih dulu tahun 1962, sedangkan terhadapbukti Tl1 muncul persangkaan oleh undangundang bahwa Tanahyang menjadi obyek bukti T1 adalah tanah Negara yang semulaatas nama SAU kemudian~ dijual oleh ahli warisnya(DG.RONGRONG) kepada ahmad Ernis Rappang kemudian dijuallagi kepada Junus Lamba lalu beralih lagi kepada H.ANDI DAHRI.Menimbang, bahwa korelasi hukum yang

kekeliruan lebih lanjut telahdilakukan oleh majelis Hakim tingkat Pertama yaitu) dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa bukti P2 adalahtanda daftar sementara yang dilakukan pada tahun 1962 merupakanbukti bahwa Tjanggong telah dengan itikad baik melakukankewajibannya sebagai warga Negara untuk mendaftarkan tanah yangtelah dikuasainya pada Tahun 1962, hal ini juga didukung dengan alatbukti P3 yang menyatakan bahwa Tjanggong adalah wajib pajakyang terdaftar pada Fiscal Kadaster sehingga terdapat korelasi

dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah menyatakanmencabut permohonannya dan pencabutan perkara tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan berdasarkan alasan yang benar, makapencabutan perkara tersebut oleh Pemohon harus dikabulkan, dengandemikian pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan selesai dengandicabut;Menimbang, bahwa perkara ini ada korelasi

saksi mengetahuiPenggugat dan Tergugat bertengkar dari pengakuan Penggugat, selain itukedua saksi juga mengetahui ada bekas memar di pinggang Penggugat danmenurut Penggugat Tergugat telah menendang pinggang Penggugat(testimonium de auditu);Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan yang bersifattestimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai suatu keterangan dalampembuktian kecuali dalam keadaan tertentu (eksepsional), akan tetapi dalamperkara ini de auditu sebagaimana fakta di atas memiliki korelasi

danhubungan dengan keterangan saksi Tergugat telah mengantar danmenyerahkan Penggugat kepada orang tuanya serta sejak bulan November2015 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tuanyadan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempattinggal, berdasarkan Pasal 307 R.Bg keterangan orang yang terpisahpisahdan berdiri sendirisendiri namun pada haekatnya memiliki korelasi danketerkaitan satu dengan lainnya.

tindakan penyerobotan,sehingga tidak memungkinkan para Tergugat memiliki ukuran dan atau luas,namun dalam faktanya para Tergugat telah menguasai tanah milikPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi dari para Tergugattersebut, maka diketahui yang menjadi substansi dari eksepsi tersebut lebihditujukan kepada prinsip formalitas surat gugatan mengenai ukuran dan luaspenguasaan para Tergugat terhadap objek perkara serta hubungan hukum yangterkandung didalamnya sebagai sebuah korelasi

persona standi in judicio, maknanya siapa pun yangmerasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhakbertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Yurisprudensi dan teori hukumacara perdata tentang asas /egitima persona standi in judicio, diberi hak kepadaPenggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pinakdalam perkara, namun prinsip yang demikian tidak boleh pula menafikkan ataumeniadakan sebuah korelasi

;Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi menengenaigugatan kurang pihak, tentunya secara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atautitik singgung yang linier dan tersistematis dengan sebagian faktafakta yangmengemuka dan nyata dalam persidangan pembuktian pokok perkara, namunfaktafakta tersebut tidaklah serta merta secara substansif memasuki penilaian danpembuktian dalam sengketa pokok perkara karena hal ini semata memberikanpemahaman yang objektif terhadap penilaian hubungan hukum dan

JASNI sebagai pemiliknyadengan ukuran tanah 20 M X 40 M, menunjukkan secara yuridis formal dan meterilmemiliki korelasi dengan gugatan Penggugat, sehingga Sdr. JASNI secara hukummemiliki hak dan kewajiban untuk membuktikan dasar keberadaan ataupenguasaannya di atas objek perkara serta hubungannya dengan objek perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat danuraian pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui masih ada orang atau pihaklain yaitu Sdr.

Menimbang, bahwa bukti bukti surat bukti P1 sampai dengan P18tersebut telan bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesualdengan aslinya, kecuali surat bukti P3 dan P4 yang merupakan surat asli dansurat bukti P5 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehinggaterhadap surat bukti P1 sampai dengan P18 kecuali P5 dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalamperkara ini, sedangkan surat bukti P5 hanya akan dipertimbangkan sepanjangmemiliki korelasi

kepercayaan masingmasing juga harus dicatatkan kepadaInstansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan AktaPerkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan bertanda P3 berupa Surat Keterangan Kawin dari Kepala DesaSungai Batang yang menerangkan Lay Hon Kiau dan Tjhin Tjin Khongmerupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha padatanggal 19 Mei 1967 di Sungai Batang, namun belum tercatat di catatan sipilsetempat, memiliki Korelasi

Bahwa TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara hukum tidak adakapasitas dan korelasi mendirikan bangunan atas obyek waqaf yang halini baik sepengetahuan, se jin atai tidak oleh TERGUGAT I danTERGUGAT II, oleh karenanya dengan mendirikan bangunan diatastanah obyek waqaf adalah sebagai perbuatan melawan hukum danmenyimpang terlebih adalah melanggar dari waqif yang telahmenyatakan ikrar Waqaf.8.

Berkaitan dengan adanyaHalaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN SmnPermohonan Eksekusi Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn tidak secaraterang, jelas dan konkrit korelasi yang terbentuk dalam Peristiwa Hukumtersebut diuraikan dalam Perlawanan tersebut.Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak mendasarkan padaalasan hukum yang kuat, dan justru kesalahan sehingga timbulPermohonan Eksekusi karena perbuatan Hukum Pelawan, makamerujuk pada Pasal 225 RBg Perlawanan yang diajukan tanpa

Berkaitan dengan adanyaPermohonan Eksekusi Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn tidak secaraterang, jelas dan konkrit korelasi yang terbentuk dalam Peristiwa Hukumtersebut diuraikan dalam Perlawanan tersebut. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak mendasarkan padaalasan hukum yang kuat, dan justru kesalahan sehingga timbulPermohonan Eksekusi karena perbuatan Hukum Pelawan, makamerujuk pada Pasal 225 RBg Perlawanan yang diajukan tanpa dasaryang kuat tidak mengehentikan Eksekusi.

Judex Facti Pengadilan Tinggi danPengadilan Negeri tidak melanggar asas, lagi pula pertimbangan putusan JudexFacti telah tepat dan benar karena substansi gugatan memang tidak jelas, tidaksecara rinci dijelaskan korelasi antara Tergugat satu dengan lainnya, sekalipungugatannya adalah perbuatan melawan hukum tanpa diuraikan secara jelas,namun langsung tuntutan ganti rugi.

Gugatan semacam itu jelas termasukgugatan obscur libel;Bahwa alasanalasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Judex FactiPengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannyasebagai pertimbangan sendiri ;Bahwa memang substansi gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalilgugatan Penggugat tidak menjelaskan korelasi antara Tergugat satu denganTergugat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

justru menegaskan dirinya telahmelakukan kesalahan fatal sehingga menjadi beralasan hukum untukdiberhentikan.Dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat bahwa objek sengketamelanggar Peraturan Perundangundangan.Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar majelis HakimPTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatana quo menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima.I1.2 Objek Sengketa Tidak Bertentangan denga AAUPBTergugat tidak melihat korelasi

antara keluarnya objek sengketa denganpelanggaran prinsipprinsip Asasasas Umum Pemerintahan.Bahwa ketika Penggugat tidak menjelaskan korelasi asas kepastianhokum dengan terbitnya objek sengketa, maka Pengugat sekali lagimengajak kita melihat bagaimana mekanisme untuk menyelesaikanpersoalan yang dihadapi Penggugat, sehingga penggunaan asas kepastian hukum dalam perkara a quo keliru (missleading) dan tidakberdasar(baseless).

Penggugat hanya menjelaskan pengertian tentangapa yang disebut asas kepastian hukum .Dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat bahwa objek sengketamelanggar asas kepastian umum .Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar majelis HakimPTUN Tanjungpinang yang memeriksa, Mengadili dan memutus gugatanHalaman 16 dari 42 halaman Putusan No. 1/G/2018/PTUN.TPIa quo menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima.Bahwa Tergugat juga tidak melihat korelasi antar

Tergugat tidak perlu. memberitahukan apakesalahan Penggugat sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa,karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah Forum untuk menilai salahsatu benarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.Dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat bahwa objek sengketamelanggar asas tertib penyelenggara Negara .Bahwa Tergugat juga tidak melihat korelasi antara pelanggaran asasproporsionalisme dengan terbitnya objek sengketa, Karena Penggugattelan salah memahami mekanisme ditetapkannya

objek sengketa.Penggugat hanya menjelaskan pengertian yang disebut asasakuntabilitas .Oleh karena itu, Tergugat demi hokum memohon agar majelis HakimPTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatana quo menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima.Bahwa Tergugat juga tidak dapat melihat korelasi antara pelanggaranAAUPB, karena Penggugat tidak memahami makna asas akuntabilitas.

terbaca Darmaji menjadi Ngarbikarena ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak pemohon sedangkan dalamAkta Kelahiran Ayah pemohon sendiri (P3) dan dalam Kutipan Akta Nikah jugatercantum NGARBI (P4 )namanya adalah NGARBI;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa keinginanpemohon mengganti namanya tidak disertai alasan yang sah dimana buktibuktiyang ditunjukan dalam persidangan yang mulia yaitu Fotokopi Akta Kelahirandan foto copy Kutipan Akta Nikah nama pemohon adalah NGARBI, DIMANATIDAK ADA KORELASI

management service) yang dibayarkan menjadi tidak jelas korelasidan subtansinya;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa Banpu Public Company Limited (Thailand) secara tidak langsung merupakan indukperusahaan Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak sepenuhnya memilikiindependensi dan Banpu Public Company Limited (Thailand) dapat menentukan perjanjiandengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;bahwa mengingat biaya yang dibayarkan kepada Banpu Public Limited (Thailand) tidakdapat diketahui korelasi