telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali sertamengadaada;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal dariadanya hubungan hukum hutang piutang, antara Rudy Surianto,almarhum suami Penggugat, dimana pada kenyataannya Penggugat adalahDebitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat yaitu:Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 680/SPPKUKM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (BUKTI TI1), Faslitas Kredityang

dari RUDY SURIANTO (ic.Debitur atau suamiPenggugat);Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2017/PN PbrieBahwa Tergugat menolak dengan tegas bahwa dalam SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPKUKM/XII/2013tertanggal 11 Desember 2013, Debitur dipasang Asuransi Jiwa denganBanker's Clau Bank Bukopin,akan tetapi sebelum SPPK ini dikembalikan,almarhum RUDY SURIANTO suami Penggugat secara lisan, keberatanuntuk dipasang Asuransi Jiwa Kredit dengan pertimbangan Fasilitas Kredityang

tersebut dalam Surat Gugatan terlampir;Bahwa dalam proses persidangan pihak Penggugat dan Para Tergugattelah sepakat akan mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatannyasebagaimana tersebut dalam perkara Nomor : 149/Pdt.G.S/2019/PN Jbg.tersebut dengan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor : 149/Pdt.G.S/2019/PN Jbg.1.2.Pasal 1Bahwa Para Tergugat telah membayar sebesar Rp.15.000.000, (Limabelas juta rupiah) kepada Penggugat dari total sisa Pokok kewajiban kredityang

RUDuJI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa yang saksi ketahui menyangkut perkara ini mengenai Penggugatmembeli 1 (Satu) unit mobil merk Ford Ranger dengan nomor polisi KH8707 secara kredit kepada Tergugat; Bahwa saksi tidak tahu harga harga mobil tersebut dan jumlah kredityang disepakati Penggugat dan Tergugat;Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pat.G/2015/PN Plk Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah uang muka, angsuran danjumlah yang telah Penggugat bayar

RIXGENSON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang saksi ketahui menyangkut perkara ini mengenai Penggugatmembeli 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger dengan nomor polisi KH8707 secara kredit kepada Tergugat; Bahwa saksi tidak tahu harga harga mobil tersebut dan jumlah kredityang disepakati Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah uang muka, angsuran danjumlah yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat; Bahwa sepengetahuan saksi kredit mobil tersebut

bulan Maret2015;Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pat.G/2015/PN Plk Bahwa Sepengetahuan saksi, kredit pembiayaan konsumen kepadaTergugat atas nama Penggugat bukan atas nama suami Penggugat;JANIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang saksi ketahui menyangkut perkara ini mengenai Penggugatmembeli 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger dengan nomor polisi KH8707 secara kredit kepada Tergugat; Bahwa saksi tidak tahu harga harga mobil tersebut dan jumlah kredityang

Djamil) dan dituangkan dalam bentuk tanda terima berupa sehelaikertas biasa dan dana pelunasan tersebut terdakwa serahkan berikut dengantanda terimanya kepada Kasir dan adm kredit untuk ditempatkan pada kredityang menunggak dan sebagian dari dana realisasi tersebut ada terdakwagunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat diingat lagioleh terdakwa berapa besarannya.

INDRAWATI sebesar Rp.20.000.000, yang mana terhadap kredittelah lunas namu dana pelunasan kreditnya digunakan untuk menutupi kredityang menunggak.e ISRA diresceduling sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.7.000.000,digunakan untuk menutup tunggakan kredit yang terjadi pada tanggalpencairan kredit tersebut dan tunggakan kredit tersebut merupakantunggakan dari debitur lainnya yang merupakan pegawai RSUP M.

Djamil Padang.e YARTINA sebesar Rp.27.000.000, , dana pelunasan kredit debiturtidak disetorkan untuk pelunasan namun digunakan untuk menutupi kredityang menunggak. DASTORIAL diresceduling sebesar Rp.30.000.000, dariRp.10.000.000, digunakan untuk menutup tunggakan kredit yang terjadipada tanggal pencairan kredit tersebut dan tunggakan kredit tersebutmerupakan tunggakan dari debitur lainnya yang merupakan pegawai RSUPM.

yangkesemuanya menentukan bahwa dalam perjanjian harus dibuat secaratertulis dan jelas;Bahwa walaupun faktanya demikian namun Penggugat dengan itikad baiktetap melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya hingga 5 kali angsuransebagaimana kewajiban dan selalu pula menanyakan salinan perjanjiandengan harapan Tergugat akan secara kooperatif memberikan penjelasanserta memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat, namun hinggaangsuran kelima yaitu bulan Juli 2012 ternyata salinan kontrak/perjnjian kredityang

Nomor 2938 K/Pdt/2016Terbanding/Termohon Kasasi juga tidak pernah memberikan keteranganmaupun peringatan apapun baik secara langsung maupun melalui suratkepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, terkait angsuran kredityang saat ini macet:3) Posita gugatan angka 14 bahwa rangkaian perbuatan Tergugat yang telahdiuraikan tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian pada diri Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Tiap perbuatan yangmelanggar

(dua ratus delapanbelas juta rupiah), dengan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandimulai dari tanggal 7 Agustus 2006 sampai dengan 7 PebruariMenimbang bahwa sesuai bukti T.3 perjanjian perubahan terhadap perjanjiankredit No. 189/PPPK/338/1006 tertanggal 18 oktober 2006 dimana suami Penggugat danTergugat telah saling sepakat untuk merubah angsuran dan merubah jangka waktu kredityang awalnya dimulai dari tanggal 27 Nopember 2005 s/d 27 oktober 2008 kemudiandiubah sehingga berakhir

manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlianyang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.Menimbang bahwa perbuatan Tergugat akan melaksanakan upaya lelang terhadapobyek agunan yang dimiliki Penggugat dengan cara melakukan permohonan lelang keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang hal demikian disebabkan karena Penggugattidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang sesuai dengan perjanjian kredityang

Bahwa jangka waktu / jatun tempo pelunasan pada Perjanjian Kredityang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30Januari 2019 tersebut, di sepakati untuk jangka waktu pinjaman selama 60(Enam Puluh) bulan sampai dengan 06 Februari 2024;6.

hari atau 4% (Empat Persen) perbulan dari jumlah angsuran yang harus dibayar dimana pinjaman tersebutdengan jaminan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1262 atasnama Hariyonoto yang terletak di Desa Yosowilangun Kidul KecamatanYosowilangun Kabupaten Lumajang (vide Bukti Surat P1) dan terhadap uangpinjaman tersebut Tergugat telah mulai melakukan prestasinya sejak tanggak 1Maret 2019 hingga 27 Februari 2019 (vide bukti surat P3);Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka perjanjian kredityang

Bahwa saksi SUHA mendapatkan sepeda motor tersebut hasil kredityang belum lunas dan sepeda moior tersebut dilengkapi surat yang syahberupa STNK sedangkan BPKB nya sedang di lising Mega CentralFinance (MCF) Cabang Cianjur dengan uang muka sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) yang diangsur selama 11 (sebelas )kalidengan besar angsuran Rp. 1.287.000, (satu juta dua ratus delapanpuluh tujuh ribu rupiah) perbulan yang sudah diangsur baru 4 (empat)kali angsuran serta sepeda motor tersebut disimpan

Kp.Cijeblog 3/5 Peuteuycondong Cibeber Cianjur; Bahwa sepeda motor yang hilang dicuri tersebut diatas milik saksi dansaksi kurang tahu sepeda motor tersebut disimpan tetapi menurutketerangan saksi SELVI bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebutdisimpan atau diparkir didepan rumahnyatersebut; Bahwa saksi SUHA mendapatkan sepeda motor tersebut hasil kredityang belum lunas dan sepeda motor tersebut dilengkapi surat yang syahberupa STNK sedangkan BPKB nya sedang di lising Mega CentralFinance (MCF) Cabang

Bahwa Pihak Pertama telah melakukan pengkinian data pelaporanSLIK sesuai permintaan Pihak Kedua dan atas kejadian sebagaimanatelah diuraikan di atas, Pihak Pertama pun mempertimbangkankedudukan Pihak Kedua sebagai nasabah setia (loyal) pada PihakHalaman 3 dari 8 Putusan No. 163/Pdt.G/2021/PN Jkt SelPertama dan untuk membantu permasalahan KPR yang dialami PihakKedua, Pihak Pertama telah berupaya untuk melakukan proses kredityang dimohonkan Pihak Kedua, namun dikarenakan satu dan lain halproses kredit

Bahwa pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredityang telah diterimanya kepada pihak Kedua sebesar Rp70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah hutang pokok darikewaijban/hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang telahdipotong;b. Bahwa pihak pertama diberikan waktu paling lama 12 (dua belas)bulan untuk bersama dengan pihak kedua mencari pembeli Rumahyang menjadi jaminan tersebut sesua harga yang diberikan oleh pihakpertama;c.

suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnyaadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika terjadi kKesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda MotorYamaha Jupiter Z Nopol BK2676QY antara saksi Haryono denganTerdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredityang

atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun serangkaian katakata bohong menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupunmenghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda MotorYamaha Jupiter Z Nopol BK2676O.Y antara saksi Haryono denganTerdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredityang

., tanggal 21 Nopember 2017, dan mengadili sendiri; Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bujang Atiqillah; Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban yang harusditanggungnya kepada Tergugat berkaitan adanya perjanjian kredityang telah dilakukan Tergugat dan Penggugat tersebut; Menyatakan agar Tergugat dan Penggugat memperbaharui ikatan/perjanjian kredit dengan memperpanjang waktu pelunasannya sesuaidengan kemampuan dari pihak Penggugat;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik Pelawan untuk bersamasama dengan Terlawan Il, dengan sengaja berupaya menghalanghalangi Terlawan dalam memperoleh pelunasan atas fasilitas kredityang telah diberikannya dan telah dinikmati oleh Terlawan II denganmengajukan Gugatan Perlawanan dalam perkara a quo.Halaman 8 , Putusan Nomor 583/PDT/2019/PT SMGBerdasarkan fakta hukum tersebut, Terlawan mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarberkenan menerima Eksepsi Terlawan

Bahwa jelasdan nyata Gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara aquo,diajukan demi untuk merampas hak Terlawan selaku pemegangHak Tanggungan yang telah memperoleh haknya secara sahberdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitandengan Tanah ("UUHT").bahkan fakta yang ada menunjukkan bahwa perjanjian sewamenyewa tersebut sengaja dibuat karena Terlawan Il telah tidakmelaksanakan kewajiban pembayaran hutang atas fasilitas kredityang telah diberikan

, apabila tidak mengetahui mengenai akibat hukumyang akan terbit apabila Terlawan II tidak melaksanakan kewajibanpembayaran hutang kepada Terlawan sebagaimana Perjanjian KreditNomor 15 tanggal 26 November 2010, dibuat di hadapan HERLINA,SH., Notaris di Sukoharjo, berikut perubahanperubahannya sampaidengan yang terakhir.Bahwa adanya permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh Terlawan terhadap bidang tanah dan bangunan obyek perkara aquo adalahupaya Terlawan untuk memperolah pelunasan atas fasilitas kredityang

Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil angka 6 padahalaman 2, dalil angka 6 pada halaman 3 dan dalil angka 7 GugatanPerlawanan Pelawan karena sesungguhnya TerlawanIlahmerupakan pihak yang dirugikan dalam perkara ini mengingatTerlawan selaku Kreditur beritikad baik yang telah memberikandana fasilitas kredit kepada Terlawan dan pemegang HakTanggungan yang sah dan diakui hukum, nyatanyata telah dihalanghalangi haknya untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas kredityang telah diberikannya karena adanya

keadaan...dst yang dijawab TIDAK oleh Nasabah padahalberdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dandikonfirmasikan, Nasabah diketahui memiliki riwayat rawat inap untuk penyakitSoft Tissue Tumor Suspect Lipoxia, Hipertensi, dan Jantung Koroner padabulan Februari 2017 serta pada bulan April 2017 untuk Penyakit JantungKoroner 3 Vessel Disease.1531.32.33.34.Bahwa TERGUGAT menerima pengajuan asuransi beserta dengan dokumenpendukung lainnya, serta bukti pembayaran Premi berdasarkan PPAJ Kredityang

(empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah salahalamat, karena uang tersebut merupakan pembayaran atas angsuran kredityang tertunggak dari Almarhum MARKOSIT, maka tidak ada alasan hukumbagi Penggugat untuk menuntut Tergugat II untuk mengembalikan uangtersebut kepada Penggugat, karena pembayaran terhadap angsuran kredityang tertunggak atas nama Almarhum MARKOSIT menurut hukum merupakankewajiban dari Para Ahli Warisnya termasuk Penggugat, sehingga menurut20hukum gugatan Penggugat

(empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) adalah salahalamat, karena uang tersebut merupakan pembayaran atas angsuran kredityang tertunggak dari Almarhum MARKOSIT, maka tidak ada alasan hukum33bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat II untuk mengembalikan uangtersebut kepada Penggugat, karena pembayaran terhadap angsuran kredityang tertunggak atas nama Almarhum MARKOSIT menurut hukum merupakankewajiban dari Para Ahli Warisnya termasuk Penggugat, sehingga menuruthukum gugatan Penggugat

, sebab dengan adanya Perjanjian Kredit,Pemohon Keberatan telah melakukan segala kewajibannya, memberikaninformasi kepada Termohon Keberatan dengan baik, jelas dan mudahdipahami, memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga TermohonKeberatan telah mengetahui hak dan kewajibannya, hal ini terbukti padaawalnya Termohon Keberatan melaksanakan kewajibannya sesuaidengan isi Perjanjian Kredit, dengan demikian tidak ada satupun menuruthukum yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Batal Perjanjian Kredityang

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara keliru dalam putusannya halaman 19 titik(1) keliru memahami Pasal 18 ayat (2) dan (8) UU No.8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sehingga harus dibatalkan, sebab Perjanjian Kredityang dibuat Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalahmerupakan kesepakatan yang dibuat secara bersamasama, bukan dibuatsecara sepihak, sebab dalam membuat perjanjian tersebut diberikankebebasan kepada masingmasing pihak untuk menerima atau tidak, danperjanjian tersebut dibuat

pertimbangan hukum BPSK Kabupaten Batu Bara halaman23, karena dalam proses persetujuan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit,maka ada tahapantahapan, jadi tidak benar kepada Termohon Keberatanhanya disodorkan Perjanjian Kredit, dan pertimbangan tersebut jelasjelas tidakberdasar sesuai hukum, sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis15.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 24 titik 2, sebab dalam:PERJANJIAN KREDITYANG

telah melakukan segala kewajibannya, memberikanHalaman 22 dari 45 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kisinformasi kepada Termohon Keberatan dengan baik, jelas dan mudahdipahami, memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga TermohonKeberatan telah mengetahui hak dan kewajibannya, hal ini terbukti padaawalnya Termohon Keberatan melaksanakan kewajibannya sesuaidengan isi Perjanjian Kredit, dengan demikian tidak ada satupun menuruthukum yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Batal Perjanjian Kredityang

selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2telah dengan sukarela serta secara mufakat telah sepakat mengadakan perdamaiandalam menyelesaikan sengketa ini dengan kesepakatan sebagai berikut ; PASAL 1Bahwa benar Pihak Kedua telah memberikan fasilitas pinjaman kredit sesuai denganAkta Perjanjian Kredit Nomor 1459 tertanggal 28 Januari 2019 dengan hutang pokoksebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama ; PASAL 2Bahwa benar jangka waktu / jatun tempo pelunasan pada Akta Perjanjian Kredityang

kekerasan terhadap pemohon;Bahwa, Termohon sudah tidak ada kecocokan kepada Pemohon;Bahwa, Termohon tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik yangmana apabila ada permasalahan kecil selalu di besarbesarkan bahkanTermohon tidak segan untuk mengeluarkan perkataan yang tidakmenyenangkan dan melukai perasaan Pemohon;Bahwa, Termohon sering mengeluh masalah materi kepada Pemohonwalaupun Pemohon telah berusaha untuk mencukupi semua kebutuhanTermohon mulai dari Kebutuhan anak, kebutuhan termohon hingga kredityang

mengemukan halhal sebagai berikut : Bahwa pemohon sejak kecil hingga menikah bernama SITI ZAITUN; Bahwa pemohon telah mendapatkan sebidang tanah dari hasil jualbeli yang kemudian disertifikatkan menjadi DJAITUN SUHADI; Bahwa maksud dari nama yang ada dalam sertifikat tersebut adalahSIT ZAITUN istri SUHADI; Bahwa Pemohon kemudian mendapatkan kartu tanda penduduk dantertulis nama SITI ZAITUN; Bahwa pemohon bermaksud akan menertibkan nama pemohonmenjadi SIT ZAITUN, hal ini berkaitan juga dengan pengajuan kredityang

., di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuangdalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Mei 2019, dimana para pihak yangtersebut diatas bersepakat melaksanakan perdamaian sebagai berikut:Pasal 1Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredityang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah);Pasal 2Bahwa pembayaran/pelunasan utang/ kredit Tergugat sebagaimana dimaksudpada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yangtelah

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadiJaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredityang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen denganmelalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang(KPKNL) Pematang Siantar, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada di atasnya;Halaman 2 dari 44 Perkara Perdata Nomor 106/Pdt.GSus/2016/PN

dan TERMOHON (untuk selanjutnya disebutPARA PIHAK) telah menandatangani Perjanjian Kredit NomorCRO.PMS/0157/KMK/2012 (untuk selanjutnya disebut PERJANJIANKREDIT) dan turut disetujui dengan cara turut menandatanganiPERJANJIAN KREDIT Rohani Damanik, selaku Istri TERMOHON;Bahwa sebelum penandatanganan PERJANJIAN KREDIT, PEMOHONterlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit No.BBC.PTS/SPPK/0373/2012 tanggal 16 Oktober 2012 (untukselanjutnya disebut SPPK) yang antara lain berisi jumlah kredityang

Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No.99/Arbitrase/BPSKBB/IV2016 tanggal 17 Oktober 2016 halaman 20sampai dengan halaman 21 tentang adanya klausula baku dalamPERJANJIAN KREDIT haruslah ditolak, dengan penjelasan sebagaiberikut:e Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam PERJANJIAN KREDITyang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula bakutersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 undangundangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjutMajelis aquo tidak

tentang pengabulanseluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak,berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkanputusanputusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis HakimBPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi perbankan yangdapat mengakibatkan bank bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitaskredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akanmeminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredityang

berpendapat terhadap seluruh pertimbanganhukum Majelis aquo sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yangtepat dan dikhawatirkan putusanputusan seperti ini yang akan selaludikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi presedenburuk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di PropinsiSumatera Utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kreditkepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akanmeminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredityang