., Advokatpada Law Office & Labour Consultant "Dwi Hariyanti, S.H.,M.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Gunung AnyarTambak IV, Kav.

- Photocopy buku journal PT ONAMBA INDONESIA periode bulan Maret 2011 yang di dalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran finishing labour problem dan invite police sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan pada tanggal 18 Maret 2011 ( 12 (dua belas) lembar ).

- Asli rekening Koran Bank Internasional Indonesia atas nama PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan nomor rekening 2-232-000092 ( 4 (empat) lembar).

Nomor 07081/FIN dariOdih Djuanda untuk pembayaran finishing labour in Bandung sebesar Rp.152.000.000, (seratus lima puluh dua juta rupiah).c). 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requesition Reff.

(empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31Januari 2011 ( 12 (dua belas) lembar ).Photocopy buku journal PT ONAMBA INDONESIA periode bulan Pebruari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran meeting PHI Bandung sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 Pebruari 2011 ( 11(sebelas)lembar ).Photocopy buku journal PT ONAMBA INDONESIA periode bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran finishing labour

Nomor 07081/FIN darid).Odih Djuanda untuk pembayaran finishing labour in Bandung sebesar Rp.152.000.000, (seratus lima puluh dua juta rupiah).1 (satu) lembar asli Advance Payment Requesition Reff.

(empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31Januari 2011 ( 12 (dua belas) lembar ).Photocopy buku jurnal PT ONAMBA INDONESIA periode bulan Pebruari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran meeting PHI Bandung sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 28 Pebruari 2011 ( 11(sebelas)lembar ).Photocopy buku journal PT ONAMBA INDONESIA periode bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran finishing labour

Fotokopi Surat Ijin Orang Tua / Wali/Suami/Istri memuat nama Leginahdan Warsiyani tertanggal 01032020, yang formulirnya diterbitkan oleh PT.Dwicitra Tripatria (Labour Supplier & Recruiting Crew) berkantor diTangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T1;2.

Fotokopi Surat jin Orang Tua / Wali/Suami/Istri memuat namaTERGUGAT dan PENGGUGAT, yang formulirnya diterbitkan oleh PT.Dwicitra Tripatria (Labour Supplier & Recruiting Crew) berkantor diTangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan P2;Bahwa adanya keterangan di persidangan bahwa Tergugat tidak maurukun atau enggan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat bahkanPenggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak maudisatukan lagi meskipun

Jaya Sakti Mandiri Unggul sebagai perusahaan labour supllierdalam bidang keamanan (Security) di perusahaan Chandra Asri Chemical yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;Perusahaan PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul yang beralamat kantor pusat : GrahaPraba Samantha, Jalan Daan Mogot Km 12, Nomor 9, Cengkareng, Jakarta Barat1170, perusahaan Labour Supply untuk pekerjaan security pada perusahaan PT.Chandra Asri Chemical yang selanjutnya sebagai Tergugat II ;4.

., dan kawan, ParaAdvokat/Legal/ & Labour Consultant/Corporate & CommercialConsultant pada Law Office Banuara & Partners, beralamatdi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 301 B. Medan,Sumatera Utara (Main Office) dan di Ulu Watu Nomor 63 Jimbaran Bali (Representative Office), berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;Pemohon Kasasi:Lawan1. ALMARHUM RICHARD TAMBUNAN danALMARHUMAH RUMINA Br. HUTAHAYAN, dalam halini diwakili oleh ahli warisnya tersebut dibawah ini :1.1.

Baru setelah bulan Oktober2009 s/d sekarang sudah mencapai 50 unit (Pembelian melalui leasing Bank Sinar Mas).Sedangkan untuk sopir ada 50 sopir truk yang merupakan Labour Suplay dari KoperasiPT IKPP. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan transportasi ini adalah biaya BBM,uang makan, uang tambal ban, retribusi di jalan.

Sudirman Kav. 5455,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:ACHMAD IRIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan CengkehNo. 5 RT.006 RW.007, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada INDRA, SH, dan kawankawan, para Advokat dari TimAdvokasi Indonesia Labour Foundation, berkantor di KantorINDONESIA LABOUR FOUNDATION (ILF), Jalan Harsono RM,Jabir No. 24 Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 13 Oktober 2009,

Undangundang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO ConventionNo. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for TheElimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan BentukbentukPekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);4.

Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil danHalaman 7 dari 82 Putusan Nomor 1/Pid.B/20 15/PN.SrgMenengah Republik Indonesia melalui Dinas perindustrianPerdaganggaan dan Koperasi Kota Cilegon Nomor : 05/SK/PAD/II.4/Kep518/DISPERINDAGKOP/VII/2011 Tanggal 21Juli 2011 tentang Pengesahan perubahan anggaran dasarKoperasi Karyawan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon( KIEC) yang bergerak dibidang usaha :Jasa penyewaan kendaraan bermotor, mesinmesin proyekmaupun perlatan lainnya;Penyedia jasa tenaga kerja (Labour

Penyedia jasa tenaga kerja (Labour Sipply) ;c. Keagenan atau perwakilan ;d. Distributor dan Penyalur (Supliyer) dari perusahaan lain baikdalam maupun luar negeri ;e. Jasa Konsiruksi ;i Jasa Angkutan ;g. Penyertaan modal ;h. Usahausaha lain.Bahwa dalam pelaksanaannya Koperasi Karyawan PTKrakatau Industrial Estate Cilegon ( KIEC) mempunyaikepengurusan sebagai berikut :Periode tahun 2010 s/d tahun 20121.5.Ketua Koperasi sdr. Eka Wandoro Dahlan, SH2. Sekertaris sdr.

tindak pidanapenggelapan dalam jabatan secara berlanjut, yangdilakukan oleh terdakwa IDA TRIYANI, SE BINTINOVIRMAN;Bahwa jabatan saksi sebagai Manager KOSERAsejak tahun 2012 sampai sekarang yang mmpunyaitugas pokok yaitu : manager sebagai perpanjangantangan dari pengurus dalam melakukan pengelolaansecara umum dibidang usaha atau bisnis danmerncanakan, memantau serta melakukan programkerja yang ditetapkan oleh Pengurus;Bahwa KOSERA begerak dibidang usaha simpanpinjam, pertokoan, jasa kontruksi, Labour

Kesimpulan yang diambil oleh timpemeriksa yaitu :Perbulan Nopember 2010 bahwa likwoditas keuanganKosera dalam keadaan baik;Tidak ditemukan penyalahgunaan uang pada masademisiner pengurus lama periode tanggal 31 Juli 2013sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 akan tetapipengeluaran yang terjadi adalah pengeluaran untukoperasional koperasi dimana spesimen (tanda tangan)masih otoritas pengurus lama saksi M HASIM;Dana pesangon labour Suply sebesarRp1.806.035.535,00 (satu milyar delapan ratus enamjuta

tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh limarupiah) tidak ditemukan indikasi penyimpangan atasdana pesangon labour Suplay tetapi dana sebesar Rp1022.000.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta rupiah)dikelola / dipinjamkan kepada anggota Koperasi atasdasar kebijakan pengurus koperasi sementara sisanyasebesar Rp784.035.535,00 (tujuh ratus delapan puluhempat juta tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh limarupiah) ;Bahwa dana sebesar Rp1.022.000.000,00 (satumilyar dua puluh dua juta rupiah) digunakan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Pemerintah dalam halini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memandang perlu menerbitkanpedoman pelaksanaan.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentangPengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection InIndustry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai PengawasanKetenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91,

kebebasan menentukan apa dandengan siapa perjanjian itu diadakan.Bahwa pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undangundang HukumPerdata, dalam Pasal 1601 a KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatuperjanjian dapat disebut perjanjian kerja.Bahwa dalam hukum perburuhan di Indonesia, harus dibedakan antarahubungan kerja dengan hubungan industrial, baik yang termasuk di dalamsistem hukum Kontinental (Continental Law) maupun Common Lawmembedakan kedua bentuk hubungan ini.Bahwa hubungan kerja (Labour

Relationship) selalu didasarkan pada adanyaperjanjian kerja (Labour Contract), menggaris bawahi walaupun IndustrialRelation telah ada sejak akhir tahun 1920 an, ada 3 perdebatan yang terjadidalam masalah perburuhan berkaitan dengan industrial relation, salahsatunya adalah ketergantungan dan posisi tawar yang lemah dari PihakPenggugat pada peraturan pemerintah (government regulation in the formprotective labor legislation).Bahwa sebagai bagian dari Civil Code, dalam The Protection AgainstDismissal

Act and The Employment Promotion Act, disebutkan dalambatasan kontrak merupakan hal yang utama dalam labour relations.

., Para Advokat dari Law Office &Labour Consultan DWI HARIYANTI, SH. & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Karangrejo VIII No. 20, Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 November 2010;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan

berlaku;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalamhal ini Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,bahwa objek sengketa masih dipegang gadai oleh Tergugat , dan sebaliknyaTergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa objek sengketatelah dijual labour

MetindoErasakti melalui Labour Supply perusahaan penyedia jasa, beberapa kalidengan PT. Intan Sejati Putri, PT. Indo Karya Tri Utama dan PT. SinarMulia Utama. Hal ini di buktikan oleh pekerja dengan data suratpengalaman kerja Sdr. Eko Prasetyo, Sdr. Warsid, Sdr. Safrizal, YokiHaryatno, Priyanto, Jefri Arisman, lbnu Harsono dan Suhardi di masingmasing perusahaan tersebut, sedangkan pengusaha menghitung masakerja Sdr. Hadi, dkk 10 (sepuluh) orang sejak PT.

Metindo Erasakti melalui Labour Supply tersebut di atas,kemudian para pekerja tetap bekerja di PT. Metindo Erasakti denganmembuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan pekerja,kemudian pengusaha mengangkat pekerja menjadi karyawan tetapsebagaimana telah diuraikan pada keterangan pekerja dan pengusaha;Bahwa pekerja Sdr. Hadi dan Sdr. Dunung Bin Sipin tidak ada perbedaantentang tanggal masuk bekerja, pekerja mulai bekerja di PT.

Suhardi mulai bekerja melalui Labour Supply PT. IndoKarya Tri Utama sejak 6 September 2000 sampai dengan 1 Oktober 2012(12 tahun), kKemudian diangkat menjadi karyawan PKWT oleh PT. MetindoHalaman 5 dari 53 hal. Put. Nomor 175 K/Padt.SusPHI/2016Erasakti tanggal 1 Oktober 2012 s/d 3 Juni 2013 dan kemudian diangkatlagi menjadi karyawan tetap tanggal 1 juni 2013 di PT.

Metindo Erasakti melalui pihak ketiga/perusahaan penyedia jasa/Labour Supply sebagaimana di uraikansebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan, bahwa Pekerja/Buruh dari perusahaan Penyedia JasaPekerja buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untukmelaksanakan kegiatan pokok atau pekerjaan/kegiatan yangberhubungan langsung dengan proses produksi, pada kenyataannyadalam hal ini dilihat dari jabatan pekerja pengusaha

Persoalan perbedaan pelaksanaanatau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan antaraPara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terkait status Para TermohonKasasi pada saat bekerja pada Labour Supply (outsourcing), perbedaanpenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan antara ParaTermohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terkait status PKWT ParaTermohon Kasasi dan perbedaan penafsiaran masa kerja Para TermohonHalaman 41 dari 53 hal. Put.

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO ConventionNo. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (KonvensiILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri danPerdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); 5.

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO ConventionNo. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (KonvensiILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri danHalaman 17 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 126/G/2011/PTUNBDG1810.Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILOConvention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry AndCommerce (Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan KetenagakerjaanDalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4309); d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi NomorPER03/MEN/1978 Tahun 1978 PERSYARATAN PENUNJUKAN DANWEWENANG SERTA KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS; e.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 TentangPengesahaan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection InIndustry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai PengawasanKetenagakerjaan dalam Industri dan perdagangan); f. Negara anggota ILO yang memberlakukan Konvensi ini harusmelaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja; g. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan diseluruh Indonesia;h.

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILOConvention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry andCommerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan KetenagakerjaanDalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4309); e.

Malinau;

SALINANPENETAPANNomor 0373/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelisyang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Jenderal RepublikIndonesia Jeddah Arab Saudi telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Arif Saifudin bin Erfan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Labour,alamat di

INCO Tbk danKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Malili tentang Stevedoring andCargodoring Labour Services tanggal 1 September 2008;. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalammenentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban Pemohon Kasasi ataskerusakan kapal MV.

INCO Tbk danKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Malili tentang Stevedoring andCargodoring Labour Services tanggal 1 September 2008.. Bahwa oleh karena terbukti yang terjadi adalah perjanjian pemborongan, dantidak terbukti adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/PemohonBanding/Tergugat III dengan Turut Termohon Kasasi Ill/Turut TerbandingIIl/Tergugat IV maka jelas penerapan Pasal 1367 KUHPerdata adalah keliru.Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1210 K/Pdt/2014b.

INCOTbk dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Malili tentang Stevedoringand Cargodoring Labour Services tanggal 1 September 2008);8.

Menetapkan barang bukti berupa: