Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentangLembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM)Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumendalam memperjuangkan haknya termasuk menerimakeluhan atau pengaduan konsumen Pada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumenuntuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampumemperjuangkan haknya secara mandiri, baik secaraperorangan maupun kelompok.4.

Pasal 2 yang berbunyi:(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syaratsebagai berikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, danb. bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruhwilayah Indonesia. Pasal 3 yang berbunyi:Tugas LPKSM meliputi kegiatan:a.

Bahwa LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatanatas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSMtersebut berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, dalamAnggaran Dasar disebutkan dengan jelas dan tegas bahwatujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebuttelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan AnggaranDasarnya.

Bahwa tugas tersebut bukan berarti LPKSM dapat serta mertamenggugat dan menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan.

Penggugat (LPK Nasional Indonesia) tidak memenuhi syarat sebagaiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM)Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt/2016sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;a.

Bahwa mendasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang UndangPerlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu syaratagar lembaga swadaya masyarakat (LPKSM) dapat mengajukangugatan terhadap pelaku usaha adalah bahwa LPKSM tersebutberbentuk badan hukum atau yayasan, karenanya Tergugat ,bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agarmemerintahkan kepada Penggugat untuk dapat menunjukkan danatau. memperlinatkan surat atau dokumen apapun = yangmenunjukkan bahwa Penggugat telah berbadan hukum,

Peraturan Pemerintah Perlindungan Konsumen yang antara lainmengatur:Pasal 2 ayat (1):Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan;b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya;c.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara hukum tindakanPenggugat sebagai LPKSM yang melakukan kegiatan advokasi dalamrangka memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat I memenuhisyarat sebagai berikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt/2016b.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen;3).

yang memenuhi syaratsebagai berikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, danb. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayahIndonesia.Pasal 3 yang berbunyi:Tugas LPKSM meliputi kegiatan:a.

Gugatan legal standing yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur bahwa gugatan yangdiajukan LPKSM harus mengakomodir kepentingan umum konsumensecara menyeluruh atau individu.b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menangani perkara aquo seharusnya tidak menilai Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) sebagai advokat, tapi harus melihat LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbadanhukum Yayasan.

Hal tersebut karena tidak ada penjelasandan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan pada Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasuatu LPKSM untuk dapat mengajukan gugatan baik dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupunperaturan lainnya.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa LPKSM dapatmengajukan gugatan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diaturdalam Pasal 46 Ayat (1) dan gugatan tersebut diajukan kepada peradilanumum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2).Cc.

Disebutkan pemerintah mengakui keberadaan LPKSM yang memenuhisyarat sebagai berikut:a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/ Kota danb. Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasarnya.Halaman 46 dari 49 Putusan No.130/PDT/2020/PT SMR3.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatyang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga NonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen.2).

BAB IIl TUGAS LPKSM(1) Pasal 3 Tugas LPKSM meliputi kegiatan :d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduankonsumen;(2) Pasal 7 Dalam membantu. konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampumemperjuangkan haknya secara mandiri, baik secaraperorangan maupun kelompok.Adapun dalam bentuk Penyelesaian didalam PENGADILAN maka LPKSMharus menempuh terlebih dahulu melalui Mediasi (penyelesaian diluarPengadilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat disebutkan dalam BAB II PENDAFTARAN LPKSMPasal 2(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syaratsebagai berikut :a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; danb. bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.2).

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang PendaftaranLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BABIl TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN(TDLPK) Pasal 2(1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhisyarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarpendiriannya.(2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.Atas dasar aturan

(Terlampir)BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASANBahwa PENGGUGAT LPKSM berbentuk YAYASAN Sepertidisebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian danHal. 6 dari 27 Hal. Put. No 972/Pdt.G/2019/PA.BaPerdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor (1).Atas dasar aturan tersebut maka sesuai syarat BERBENTUKBADAN HUKUM ATAU YAYASAN maka dapat kita ketahui dari:a.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumen dalammemperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan ataupengaduan konsumenPada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknyasecara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.4.

Pasal 2 yang berbunyli:Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagaiberikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, danb. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya.(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayahIndonesia.

Pasal 7 yang berbunyi: Dalam membantu) konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknyasecara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.2. Bahwa sehingga dengan demikian Penggugat berdasarkan pemberian hakoleh Undangundang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihakyang mengalami kerugian nyata.

Dengan demikian YLPKK tidak memenuhisyarat sebagai LPKSM sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf cUUPK jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM.Bahwa sesuai posita Gugatan, YLPKK adalah lembaga yangberkedudukan di Banjarmasin dan telah terdaftar di PemerintahKota Banjarmasin No. 01/TDLPKPERINDAG/VIII/13.

DalamPenjelasan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM, disebutkan bahwa LPKSMyang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lainharus melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebutkepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan olehUUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dankerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat. UUPK juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentuyang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikiandikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).

Bahwa dalam pasal 44 Undangundang No, 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen menyebutkan Pemerintah mengakui lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)disebutkan, Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagaiberikut: Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran

Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:1 Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui danbergerak dibidang perlindungan konsumen;2 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumen;Hal. 39, Put.No.516/Pdt/2015/PT SMG403 Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PPNo.59/2001) meliputi kegiatan:e Menyebarkan

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:Ayat (1)Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:(a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak dibidang perlindungankonsumen sebagaimana tercantum dalam AnggaranDasarnya (AD/ART).Ayat (2)LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumendiseluruh wilayah Indonesia.Ayat (3)Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atauyayasan, yang dalam anggaran dasamya menyebutkan dengan tegasbahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan anggaran dasarya.d.

Jambi yang hadir hanya ada pihak ACC, perwakilan LPKSM (Lembaga PerlindungSianipar dan saksi Syasmaini Als Icha Binti Syamsarif, pihak terdakwa BUDIARTO yarLELA, saksi RUSDIANTO SW dan orang tua Terdakwa BUDIARTO serta perwakilan Slamet Riadi dan Retno Suarti Als Retno Binti Suardi, tetapi saat itu pinak Asuransi IKHSAN ABDILLAH HARAHAP dan saksi ARIF MAULANA selaku perwakilan dari Piwaktu dengan alasan menunggu pihak Asuransi PT.

terdakwa Rudianto dan terdakwa Chandra Lela) disatupihak dan pihak Perusahaan ACC (Astra ............. ) Jambi dan PT.Asuransi SIGMA sebagai pihak lainnya.e Bahwa dalam ruangan acara yang akan memediasi tersebut hadirmasingmasing Terdakwa Budiarto, Rusdianto dan Chandra Lela(terdakwa dalam perkara lain), HOPSAR (orang tua perempuanterdakwa) disatu pihak, iksan Abdillan Harahap dan Arif Maulanadari ACC Jambi, Supriyono dan Ratna Suarti dari Disperindagsebagai Mediator, Suharto dan Sasmaini dari LPKSM

Bahwa dalam ruangan acara yang akan memediasi tersebut hadirmasingmasing Terdakwa Budiarto, Rusdianto dan Chandra Lela(terdakwa dalam perkara lain), HOPSAR (orang tua perempuanterdakwa) disatu pihak, iksan Abdillan Harahap dan Arif Maulanadari ACC Jambi, Supriyono dan Ratna Suarti dari Disperindagsebagai Mediator, Suharto dan Sasmaini dari LPKSM(lembagaperlindungan kosumen swadaya masyarakat), sedang dari AsuransiPT.

disatupihak dan pihak Perusahaan ACC (Astra ............. ) Jambi dan PT.Asuransi SIGMA sebagai pihak lainnya.Hal 8 dari 12 halaman, Putusan No.189/Pid.B/2012/PN.Jbi.e Bahwa dalam ruangan acara yang akan memediasi tersebut hadirmasingmasing Terdakwa Budiarto, Rusdianto dan Chandra Lela(terdakwa dalam perkara lain), HOPSAR (orang tua perempuanterdakwa) disatu pihak, iksan Abdillan Harahap dan Arif Maulanadari ACC Jambi, Supriyono dan Ratna Suarti dari Disperindagsebagai Mediator, Suharto dan Sasmaini dari LPKSM

Pasal 2 yang berbunyi:Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagaiberikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, danb. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya.(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayahIndonesia. Pasal 3 yang berbunyi:Tugas LPKSM meliputi kegiatan:a.

:1) Adanya harta kekayaan yang terpisah;2) Mempunyai tujuan tertentu;3) Mempunyai kepentingan sendiri;4) Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur.Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM,diatur bahwa LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yangterdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatanmenangani perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalamanggaran dasarnya.YLPKK dalam gugatan a quo tidak menjelaskan AnggaranDasarnya apakah tujuan pendiriannya adalah untuk

Sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) PP LPKSM,disebutkan bahwa LPKSM yang membuka kantor perwakilanatau cabang di daerah lain harus melaporkan kantor perwakilanatau cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kotasetempat.

LPKSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yangmempunyai /egal standing mengajukan gugatan atas nama kepentingankelompok tertentu, organisasi ataubadan swasta yang bersangkutan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2015, him. 144),bukan atas nama individu/perorangan.

) namun apabila dihubungkandengan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK maka kapasitas YLPKK adalah sebagaisebuah LPKSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mempunyai /egalstanding mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu,Organisasi atau badan swasta yang bersangkutan (M.

Bahwa dalam penjelasan pada poin 2 Konsep Gugatan LPKSM dalam halPenggugat, berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LPKSM bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.LPKSM berada pada posisi sebagai Penggugat dalam memperjuangkanhakhak konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan Tergugat;Dalam hal ini, LPKSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kKepentingantertentu berdasarkan sistem pemberian

hak gugat kepada organisasi tertentuoleh undangundang, diantaranya : Pasal 46 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),memberi hak gugat kepada LPKSM yang bergerak di bidang perlindungankonsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentinganperlindungan konsumen, dimana dalam Pasal 44 ayat 3 huruf (d) tugaslembaga perlinduangan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatanmembantu) konsumen dalam memperjuangkan hakhaknya termasukmenerima keluhan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM(LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumen dalammemperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduankonsumenPada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok."4.

Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; danBergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalamAnggaran Dasarnya," Ayat (2) menyebutkan : "LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatmelakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia" Ayat (8) menyebutkan : "tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri"3.

adalah Tanda Daftar yang diberikan olehPemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen4.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) pasal 7 yang berbunyi : dalammembantu konsumen untuk mempeij uangkan haknya, LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampumemperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok.Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan

Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam AnggaranDasarnya (AD/ART);(2) LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruhwilayah Indonesia(3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebihlanjut dalam Keputusan Presiden;Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 PP No. 59 tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK SM) menentukan :"Dalam membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, LPKSM

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = judex factieberbunyimenyatakan memperhatikan UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, bahwa perlu diketahui bahwa kami LPKSM tidak tundak kepada UUAdvokat karena kami bukan Advokat melainkan beracara dengan cara /egalstanding, dan juga judex factie menyebutkan BUKU II MARI, artinya judexfactie telah meremehkan perintah Ketua MARI tentang BUKU II tersebutyang masih berlaku, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) dapat melakukan gugatan

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;2) Undang undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 2ayat (1) PPRI No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat bahwa LPKSM harus :a. Berbadan Hukum atau Yayasan;b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya;C.

Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harusdipenuhi syaratsyarat terdaftar pada pemerintah Kabupaten/kotadan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasar LPKSM;6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Pasal 7berbunyi :Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya,LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agarmampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara peroranganmaupun kelompok.7.

Bahwa Penggugat adalah LPKSM YPKSENOPATI yang berkedudukandi Tangerang, berbadan hukum Yayasan berdasarkan Akta Notaris EuisHartati, S.H. No. 1 Tanggal 04 Agustus 2015, Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia No.

Bahwa dalil alasan Pembanding semula Pelawan angka 3 (tiga) halaman 2(dua) Memori Banding telah dengan jelas dan tegas Pembanding semulaPelawan menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) dapat melakukan gugatan untuk kepentingan umum.Bahwa hubungan hukum antara Haji Sopandi Sumantra dengan PT BPRDuta Pakuan Mandiri adalah hubungan hukum yang timbul dari perjanjiankredit usaha, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan konsumenumum.Hal ini menunjukan dan membuktikan

O04 RW. 02, Desa Dukuhmulyo,Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 telahmemberikan kuasa kepada: SUSANTO, SH dan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada: TRISETYAWAN, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM), beralamat di Jalan Pelangi Dalam No. 17, Kel.

tanah HM No. 1231 / DesaDukuhmulyo tersebut dapat dibatalkan;Bahwa oleh karena tanah Hak milik No. 1231 seluas + 488 m2terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati,tercatat atas nama : WARSONO suami SUYATI menjadi ObyekSengketa dalam perkara No. 78/Pdt.G/2012/PN.Pt, makaberdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997, Penggugatdengan Surat No. 6182/IIISR/LPKSM

sebagai berikut:Bukti PBukti PBukti PBukti PBukti PBukti P156Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3318092502720001Atas nama Warsono (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ProvinsiJawa Tengah Nomor: 1185/7 33.18/N/2013, tanggal 1292013, Perihal : Permohonan Klarifikasi PenerbitanPengalihan Hak (fotokopi sesuai dengan aslinya);Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.78/Pdt.G/2012/PN.Pt, terdaftar pada tanggal 11Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi);Surat No: 6182/III/SR/LPKSM

/XII/201, tertanggal 6Desember 2012, Perihal: Permohonan Pemblokiranyang ditujukan kepada Kepala Badan PertanahanNasional Kabupaten Pati (fotokopi sesuai denganNSTanda Terima Surat Permohonan Pemblokiran No.6182/III.SR/LPKSM/XII/2012 oleh Kantor PertanahanKabupaten Pati yang ditandatangani oleh Hadi.

SMG.Bukti TBukti TBukti T Bukti TBukti TBukti T5678910Surat dari LPKSM Solo Raya yang ditujukan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor:6182/III.SR/LPKSM/X1I/2012, tanggal 6 Desember2012, perihal Permohonan Pemblokiran (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat dari LPKSM Solo Raya yang ditujukan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nomor:8767/NV.SR/LPKSM/VIII/2013,tanggal 19 Agustus2013, perihal Permohonan Klarifikasi PenerbitanPengalihan Hak (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku

., BAGYO, SH. dan SUNARNO,SH, kesemuanya Advokatdan Ketua yang berkantor di Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Solo Raya disebut LPKSM Solo Raya terhadap perbuatan paratergugat karena Penggugat keberatan dengan adanya harga limit yangditentukan oleh Tergugat pada pelaksanaan Lelang hari Selasa, tanggal : 12Agustus 2014 yang didasarkan atas gugatan melawan hukum demi terciptanyasuatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan perlindungan konsumenadalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikanperlindungan kepada konsumen (UU Perlindungan Konsumen No. 8 th 1999 ayat1);Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penggugat LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Solo Raya disebut LPKSM SoloRaya sebagai kuasa memiliki /egitima persona standi in judicio, majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang yang kepentingannyaterganggu atau dalam rangka mempertahankan kepentingannya dapat secarapribadi atau memberi

Masyarakat/hak gugat organisasi untukmelakukan gugatan dalam rangka class action dan legal standing;Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa konsumen, pasal 44Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenyebutkan : 1 Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat;Menimbang bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan: (1) Pemerintah mengakui LPKSM

Indah Apriliana Sugihartaati, SH menjadi cacat dan tidak sah menuruthukum;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat Solo Raya disebut LPKSM Solo Raya tidak berhasilmemenuhi syaratsyarat agar LPKSM dapat melakukan gugatan, maka kuasapenggugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Solo Rayadisebut LPKSM Solo Raya dinyatakan tidak memiliki /egitima persona standi inJudicio atau legal

standing sebagai kuasa penggugat;Menimbang bahwa oleh karena kuasa penggugat Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat Solo Raya disebut LPKSM Solo Rayadinyatakan tidak memiliki /egitima persona standi in judicio/legal standing, makagugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena kuasa penggugat dinyatakan tidak memilikilegitima persona standi in judicio/legal standing, maka Majelis Hakimberpendapat tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan eksepsi

konsumen secaramenyeluruh sesuai dengan amanah Undangundang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 tahun 1999.10.Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkanperlindungan konsumen.11.Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasukmenerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehatkepada konsumen yang memerlukan.12.Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya.13.Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan/atau jasa.14.Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatinan LPKSM

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yangdikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besardan/atau korban yang tidak sedikit;Menimbang, bahwa dalam Undangundang No.8 Tahun 1999 Pasal 46angka 1 huruf c jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menentukanbahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yangdapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha harus

Untuk mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai LPKSM, harusdipenuhi syaratsyarat terdaftar pada Pemerintan Kabupaten/kota danbergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar LPKSM;Menimbang, bahwa agar suatu badan dapat dikategorikan berstatussebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :1. Adanya harta kekayaan (hak hak) dengan tujuan tertentu yang terpisahdengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.

dapat berupaganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya ataupengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy)atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif, atau penghentiankegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uang paksa (dwangsom);.Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM

RajaYamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi,Provinsi Jambi harus berbentuk badan hukum dan syarat ketiga yaitu LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa oleh karena Lembaga Perlindungan KonsumenNusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan WHukum Perkumpulanberkedudukan di Kantor Pusat Jin.

TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :H.M SOLEH, Adalah Anggota LPKSM YPKSENOPATI dengan No.Keanggotaan:09.09.13.0000269, Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Lakilaki, Umur58Tahun, Ber alamat di Kampung Sukabakti RT. 001/002,Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, KabupatenTangerang, dalam hal ini diwakili

Bahwa PENGGUGAT (H.M SOLEH) adalah Pemilik asal Sertifikat Hakmilik Nomor: 53 atas nama H.M SOLEHsebagai bukti hak atas sebidangtanah darat yang terletak di KelurahanSukaBaktiRT. 001/002,Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas Tanah : 450m2, Surat Ukur Nomor:8608,yang untuk selanjutnya disebut SertifikatHak Milik Nomor: 53atas nama H.M SOLEH, Gugatan ini diajukandengan Prosedur Hak Gugat Lembaga PerlindunganKonsumenSwadaya Masyarakat/OrganisasiNonPemerintah (LPKSM/ORNOP)Legal Standing NGO

(LPKSM/ORNOP)Legal StandingNGO/Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BerbadanHukum Yayasan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selaku pihak yangberhak mengajukan gugatan perdata a quo terhadap Tergugat danTergugat Il,karena Penggugat ( YPK Senopati ) sebagai NGO memiliki kepentingan hukumdan legal standing dengan alasan bahwa HM.Sholeh selaku Pemberi Kuasaadalah anggota dari YPK Senopati ;Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya:mengemukakan bahwa dalam perkara

YPK Senopati dengan No.Keanggotaan09.09.13.0000269 , dan karenanya gugatan ini diajukan dengan Prosedur HakGugat Lembaga PerlindunganKonsumen SwadayaMasyarakat/OrganisasiNonPemerintah (LPKSM/ORNOP)Legal StandingNGO/Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BerbadanHukum Yayasan sesuai dengan Buku Il ,PEDOMAN PELAKSANAAN TUGASdan ADMINISTRAS!

PELAKSANAAN TUGASdan ADMINISTRASI PENGADILAN, antara lain tentang pihak yang dapatbertindak sebagai kuasa/wakil, dari penggugat/tergugat dari huruf a sampaihuruf f , dan pada huruf e yang berhak mendapat kuasa insidentil disebutkancontoh yaitu, LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI ,maka MajelisHakim berpendapat bahwa YPK Senopati sebagai lembaga , tidak mempunyaikewenangan untuk menjadi kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan; BahwaYPK Senopati mendalilkan bahwa H.M Sholeh adalah anggota LPKSM

LPKSM hanya menuntuthakhak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalamipenderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat.

Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, mediator, PKPA berikutdengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji Kompetensi ;23. Melakukan usahausaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan denganmaksud dan tujuan perseroan serta peraturanperaturan yang berlaku ;Bahwa konsumen Muchlasin sekarang sebagai Penggugat II, pada tanggal 14 Juni2012, Penggugat II menerima pinjaman dari PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Bahwa dalam Pasal 44 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen menyebutkan Pemerintah mengakui lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)disebutkan, Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :e Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;e Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum

ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen menyebutkan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usahadapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syaratyaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnyamenyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalahuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan anggaran dasarnya ;Bahwa dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa LPKSM

)disebutkan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSMdapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkanhaknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal ini LPKNI sebagai Penggugat berhak untukmengajukan gugatan melalui Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kebumen untukkepentingan perlindungan konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumen dalammemperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduankonsumen Pada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secaramandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.Halaman 4 dari 85 Putusan No 12/Pat.G/2019/PN Bpp9

32 dari 85 Putusan No 12/Pat.G/2019/PN Bppperlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakankegiatan sesuai dengan Anggaran dasarnya.Bahwa oleh karenanya untuk dapat menggugat LPKSM tersebut harusdapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rum ahTangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum, senyatanyapada awal persidangan gugatan a Quo PENGGUGAT dalam suratgugatannya tidak melampirkan pengesahan dari Menteri Hukum danHAM RI dan juga tidak melampirkan surat pengumuman Berita

, KementerianPerdagangan, tugas LPKSM salah satunya adalah membantukonsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerimakeluhan atau pengaduan konsumen.

Pria yang juga menjabat sebagaianggota BPSK Propinsi DK1 Jakarta ini juga menyampaikan bahwatugas tersebut bukan berarti LPKSM dapat serta merta menggugat danmenjadi kuasa hukum untuk beracara dipersidangan.

Lebih lanjut Amanmenyatakan bahwa selama ini banyak LPKSM yang bekerja di luarramburambu peraturan yang ada, atas permasalahan tersebut makapihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaankepada LPKSM adalah Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.> Dalam kesempatan yang lain Ganef Judawati, Direktur PemberdayaanKonsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan KonsumenKementerian Perdagangan menegaskan bahwa pada prinsipnya LPKSMmempunyal

Penggugat (LPK NASIONAL INDONESIA) tidak memenuhi syarat sebagaiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf C Undangundang No8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Pasal 46 ayat (1) huruf c Undangundang Perlindungan Konsumen menyebutkanbahwa salah satu syarat agar lembaga swadaya masyarakat (LPKSM) dapatmengajukan gugatan terhadap pelaku usaha adalah bahwa LPKSM itersebutberbentuk badan hukum atau yayasan ;In Casu berdasarkan suratsurat

YAYASAN sehingga karena LPK NASIONAL hdoresia tidakmemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karenatidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf cUndangundang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehinggaberdasarkan alasan ini maka seharusnya Pengadilan Negeri Karanganyarmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Penggugat (LPK NASIONAL INDONESIA) tidak memenuhi syarat sebagaiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM

;Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas maka Lembaga PerindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memenuhi syarat dan dapat diakuieksistensinya apabila berbentuk badan hukum atau yayasan dan harus pulaterdaftar di pemerintah KabupatenKota ;In Casu berdasarkan suratsurat yang diperlihatkan di persidangan temyata suratperndaftaran milk Penggugat (LPK Nasional Indonesia) adalah Surat Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen di Kota Malang, sedangkan Surat tanda daftardi Kabupaten Karanganyar tidak

Dengan demikian gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidakmemenuhi syarat sebagai LPKSM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 34/Pdt G/2014/PN KrayPeraturan Pemerintah No 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat ;3.

formal permohonan banding;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai /egal standing dariPembanding;Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.MdnMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PPLPKSM) yang menyatakan bahwa dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor59 Tahun 2001 Tentang LPKSM, serta peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini;MENGADILI1.Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, (nietontvankelijke verklaard);Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Mdn2.Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan membantu konsumen dalammemperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan ataupengaduan konsumen. Pada pasal 7 menyebutkan dalam membantu konsumen untukmemperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasiatau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkanhaknya secara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok.ll. Definisidefinisi1.

Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memenuhi syarat sebagaiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf c UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :a.

Bahwa LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatanatas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSMtersebut berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, dalamAnggaran Dasar disebutkan dengan jelas dan tegas bahwatujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebuttelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan AnggaranDasarnya.

YLPK Kalimantan selaku kuasa Bambang Ilham Juhrie tidakmemenuhi syarat sebagai Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat ( LPKSM) sebagaimana diamanatkan olehPasal 46 ayat (1) huruf c UndangUndang No.8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen ;1.2. Bahwa Penggugat (YLPK Kalimantan) sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) selakuPenerima Kuasa Hukum/mewakili Penggugat ;1.3.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berlakunya UndangundangNomor 8 Tahun 1999, Pemerintah mengakui keberadaan LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhisyarat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen diIndonesia, melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan danmekanisme didalam pengadilan.