Ditemukan 824276 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 56/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
Tjong Lee
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau Gubernur Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
113 — 0
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PDT-LH/2024/PT PBR
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Edi Basri Diwakili Oleh : MUHAMMAD SALIS, SH.MH
Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Arara Abadi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
69 — 45
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK
334 — 201
  • (Bukti P1,BuktiP2 dan Bukti P3);Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal inisebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Menata Nusa Raya;Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan angggarandasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan danmelakukan pada saat ini melakukan
    Contoh SK Penunjukkan Areal HutanPenataan BatasPenataan batas dilakukan terhadap (P.44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 3) :a. batasluarkawasanhutan;b. batasfungsikawasanhutan;danc. batas kawasan konservasi perairan.Kegiatan dalam pelaksanaan tata batas terdiri dari (P.44 Tahun 2012pasal 14 ayat 7):a. pengukuranbatas;b. pembuatan rintis batas;c. pembuatan lorong/parit batas;d. pembuatan tanda batas; dane. pemasangan tanda batas;Batas sementara yang telah diukur dan dipancang wajib diumumkankepada masyarakat
    2 misalnya mengadakan kegiatansosialisasi/edukasi berupa seminar kepada masyarakat terkait denganPelestarian Fungsi Hutan.?Bukan langsung melakukan penghukuman dengan cara mengancammelalui somasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Itulahsebenarnya yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga tidakmenimbulkan penafsiran apa motive sebenarnya PENGGUGAT melakukangugatan tersebut, apa ingin menakutnakuti masyarakat yang berada diKawasan Hutan.?
    Pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan pidana;Bahwa hal tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dan juga masyarakat bisamelakukan pengawasan terhadap perambahan hutan yang dilakukantanpa izin pemerintah;Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yaitu organisasi kehutananyang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yangsalah satu syaratnya adalah organisasi tersebut harus berbentuk
    Jika masyarakat tersebutsudah mengelola sejak 20 (dua puluh) tahun sebelum SK pertamatahun 1978 maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;Bahwa segala izin atas kegiatan pada kawasan hutan harus atas izinMenteri Kehutanan;Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akanmenanggapi pada kesimpulan masingmasing;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannyatelah mengajukan bukti surat berupa:1.Fotokopi Akte Nomor: 199 tanggal 26 Oktober 2015 tentang PendirianKelompok Tani Usaha
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 06-11-2023 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk
Tanggal 30 Mei 2024 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Endri Indra alias Yucu
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
33 — 24
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 37/PDT/2024/PT PBR
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT. MODI MAKMUR PERKASA (PT. MMP) Diwakili Oleh : ABDUL AZIZ SH MH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : YAYASAN DEVENDRA Diwakili Oleh : DANIEL PRATAMA, S.H.M.H.,
Terbanding/Tergugat II : PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT.PHR)
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
72 — 78
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 20-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 36/PDT/LH/2023/PT PLG
Tanggal 16 Mei 2023 — Pembanding/Penggugat : LSM Forum Peduli Lingkungan Pali
Terbanding/Tergugat : PT. PERTAMINA EP
79 — 7
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 50/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
1.ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP
2.Soni,S.H.,C.Md.,C.MPdI.,C.CA
3.BATARA MULIA,S.H
4.ALLUXMANUL HAKIM,S.H
5.ANGGUN SEPTIANI,S.H
Tergugat:
1.PT.Dempo Sumber Energi
2.Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosisten Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia
3.Balai Besar Taman Nasional (TNKS)
Turut Tergugat:
1.DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
2.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3.PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) c/q PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
4.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
5.Karapatan Adat Nagari (KAN) Palangai
107 — 18
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 19-10-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
TJONG LEE ALIAS ALEK KOSASI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RIAU GUBERNUR CQ KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DJP RIAU
98 — 72
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN JEMBER Nomor 117/Pdt.G/LH/2023/PN Jmr
Tanggal 2 April 2024 — Penggugat:
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, SH.,MH
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2.PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER cq BUPATI JEMBER
3.PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER cq KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER
4.4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
5.SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL
34 — 30
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 13-02-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 8/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk
Tanggal 13 Juli 2023 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup
2.Soni,S.H.,C.Md.,C.MPdI.,C.CA
3.Batara Mulia, S.H
4.Bambang Indaryanto
5.Eno Ridarto
Tergugat:
Ah Wat
Turut Tergugat:
5.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6.Gubernur Provinsi Riau Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
53 — 35
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 02-09-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2022/PN Tlk
Tanggal 7 Desember 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
1.AKIANG
2.ACOI
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
88 — 23
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 16/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Inecda Plantation
2.Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil Indonesia Direktur RSPO Indonesia
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
140 — 58
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 12/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
206 — 72
  • Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Masyarakat dan atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan.;2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan , menyatakan masyarakat berkewajiban untukikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan;Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata No 12/Pdt.GLH/2020/PN Rgt3.
    Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Menata Nusa Raya ;6.
    Bahwa Selain itu tanah yang diduga oleh Penggugat sebagai KawasanHutan di dalamnya terdapat lahan Masyarakat yang semestinya ikutdigugat oleh Penggugat. Namun buktinya tidak diikutkan sebagaitergugat atau pihak;8.
    Dimana tujuandidirikan organisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat.
    , akan tetapi dalam hal mengajukantindakan hukum sebagaimana dalam perkara aquo maka haruslahmemenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa selain itu, demi kepastian hukum, sesungguhnya MahkamahAgung Republik Indonesia juga telah memberi syarat lain dalampengajuan hak gugat organisasi (Legal Standing) sebagaimanaYurisprudensi No. 89 K/TUN/1996 menambahkan persyaratan yaituadanya kepedulian nyata di masyarakat secara berkesinambungan danharus
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 15/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
Badarali Madjid
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
34 — 25
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.G/LH/2019/PN SRL
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat:
SOPYANABUSRO
Tergugat:
1.PT. PILI AND TRI TUNAS
2.Kementrian Pekerjaan Umu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai wilayah Sungai Sumatera VI
3.Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun
91 — 38
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 101/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT Tambak Seraya Pratama
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
103 — 54
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 52/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT SUBUR MANDIRI LESTARI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
121 — 0
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 04-01-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 2/Pdt.G/LH/2024/PN Srl
Tanggal 14 Mei 2024 — Penggugat:
Perkumpulan Rakyat Peduli Hutan dan Sumber Daya Alam di Wakil kan Oleh Harkis (Ketua)
Tergugat:
1.PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO Ltd
2.PT.DEVI MANDIRI
3.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS (SKK MIGAS )
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.GUBERNUR JAMBI
3.BUPATI SAROLANGUN
10 — 5
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 550/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
3.Bupati Kabupaten Simalungun
4.Bupati Kabupaten Samosir
5.Bupati Kabupaten Toba Samosir
41 — 9
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G-LH/2019/PN Rgt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Tasma Puja
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Riau , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 73
  • Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan " Masyarakat dan atau perorangan berperanserta dalam pengawasan kehutanan ";2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentan Kehutanan, menyatakan " Masyarakat berkewajiban untuk ikut sertamemelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan ";3.
    Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu) sebuahorganisasi sosial kKemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya,yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarianHalaman 4 dari 43 halaman Perkara No : 8/Pdt GLH/2019/PN.Rgt.LO,11.fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Firmar Abadi.
    dengan demikian luasanKawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadirusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasanglobal global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasisosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengantujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat
    Bahwa disamping itu tanah yang diduga oleh Penggugat sebagai KawasanHutan di dalamnya terdapat lahan Masyarakat yang semestinya ikut digugatoleh Penggugat. Namun buktinya tidak diikutkan sebagai Tergugat;6.
    Ini berarti baru 8 (delapan) bulan berdirinyasehingga belum memenuhi syarat minimal yaitu paling singkat 2 (dua) tahun;Bahwa apalagi yang Penggugat dalilkan pada point 4 dan 5 halaman 2 gugatansaling bertentangan dimana tujuan didirikan organisasi untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup secara swadaya masyarakat.