Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti dengan sampingan bisnis secara online, maka secara ex oficio Majelispatut menghukum Pemohon untuk memberikan

No. 644 /Pdt.G/2018 /PA.Wno.Tanggal 2 Agustus 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti dengan sampingan bisnis secara online, maka secara ex oficio Majelispatut menghukum Pemohon untuk memberikan

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UndangUndangNomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketayang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Banda Acehwajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketayang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saat dandisetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh Para Pihak, hakimsecara ex oficio

arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal11 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri BandaAceh wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatupenyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.Bahwa eksepsi mengenai komptensi absolut dapat diajukan di setiap saatdan disetiap tahap pemeriksaan, dan walauapun tidak diminta oleh ParaPihak, hakim secara ex oficio

bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a KompilasiHukum Islam tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohonsebagai sopir serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang baruberjalan selama 5 tahun 10 bulan, maka secara ex oficio

Put.No. 441/Pdt.G/2021/PA.WnoTanggal 21 Juli 2021tersebut, maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon atas mutah dannafkah selama masa iddah tersebut, maka dengan mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.6 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannyaadalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungankekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yangbernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekatsekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanyasemestinya menurut' ketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) KompilasiHukum Islam, secara ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangatdekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknyayang terjadi dalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehinggauntuk menjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melaluipenetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

Putusan No. 0013/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.Pembanding, tidak mau untuk disatukan lagi serumahtangga; oleh karena perceraianini atas kehendak Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembandingtidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152Kompilasi Hukum Islam, maka hakim karena jabatannya secara Ex Oficio dapatmewajibkan Pemohon/Terbanding membayar uang mutah dan nafkah selama masaiddah kepada Termohon/Pembanding.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding dankeadaan

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadi dalam masyarakat haltersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menjamin kepentingan anaktersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannyaadalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungankekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yangbernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu. sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinyamenurut ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang Undang No. 1Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio

Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2011/PA KdsMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak5yang dimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangatdekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuanpasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) KompilasiHukum Islam, secara ex oficio

di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang , bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan orehPengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra , hal ini sesuai Pasal119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secaraex oficio

Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TuadaAg/X/2002secara ex oficio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untukmencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding menambah amar putusan ini denganmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan agar menyampaikanSalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai kakek (ayah dari almarhum XXXX), oleh karenanya semestinya menurutketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 335 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara inidengan demikian keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi maka adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio mempertimbangkanakibat langsung dari cerai talak, maka berdasarkan pengakuan dan kesediaanPemohon yang disetujui oleh Termohon maka besarnya biaya nafkah iddahadalah sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini

perceraian menjadi alternatif terbaik bagi kedua belahpihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.Kdg tanggal 26 November2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah, berita acarapersidangan dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama, khususnya pertimbangan dalam masalah nafkah iddah dan mutah ;Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang secara ex oficio

Dirjen Badilag halaman 150, sebagaimana akandisebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undangNomor 7 tahun 1989, secara Ex oficio Paniteraberkewajiban untuk mengirimkan = salinan putusan kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikahditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dandicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu kemudianberdasarkan surat Edaran Mahkamah

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio