Adapun berkas yang diotorisasi oleh Terdakwa YUYANTTARYANA, Amd. dengan saksi Dedi Rustandi, S.sos kurang lebih sebanya304 (tiga ratus empat) buah berkas dengan plafon sebesar R3.018.000.000,00 (tiga milyar delapan belas juta Rupiah) sedangkan jumlakredit yang diotorisasi oleh Terdakwa YUYAN TARYANA, Amd. sendiSebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) buah berkas yang terdapapada :a. 93 berkas otorisasi permohonan kreditb. 219 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran

No. 1568 K/Pid.Sus/201260 10.Dari jumlah berkas surat perjanjian kredit (SPK) di atas, seluruhnyatelah dilakukan otorisasi berupa tanda tangan/paraf oleh TerdakwaYuyan Turyana, Amd selaku Direktur PD BPR Bungbulang bersamasama dengan saksi Dedi Rustandi, S.sos selaku Direktur Utama PDBPR Bungbulang, yang kemudian formulir rincian penerimaan yangtelah diotorisasi oleh Terdakwa bersama saksi Dedi Rustandi, S.sostersebut digunakan dalam proses persetujuan kredit di PD BPRBungbulang.

Adapun berkas yang diotorisasi oleh Terdakwa dengansaksi Dedi Rustandi, S.sos sebanyak 304 berkas dengan plafonsebesar Rp 3.018.000.000,00, sedangkan jumlah kredit yangdiotorisasi oleh Terdakwa sebanyak 261 berkas terdiri dari:a. 93 berkas otorisasi permohonan kredit,b. 216 berkas otorisasi rincian penerimaan, danc. 225 berkas otorisasi setoran potongan kredit.dengan rincian sebagai berikut : Hal. 61 dari 81 hal. Put. No. 1568 K/Pid.Sus/2012 62Hal. 63 dari 81 hal. Put.

Cipta Sarana yang dibuat dihadapan notaris ROSMINARRANGKUTI, SH;2 (dua) lembar asli Daftar Penerbitan Surat Perintah Membayar DanaBencana Alam tahun anggaran 2003 Kabupaten Tapanuli Selatan yangditerbitkan KPPN Padangsidimpuan ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 07 / 756 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2003 ;1 (satu

) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1111 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2003 ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1550 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16

Cipta Sarana yang dibuat dihadapan notaris ROSMINARRANGKUTI, SH;27 2 (dua) lembar asli Daftar Penerbitan Surat Perintah Membayar DanaBencana Alam tahun anggaran 2003 Kabupaten Tapanuli Selatan yangditerbitkan KPPN Padangsidimpuan ;28 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 07 / 756 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 September 2003 ;

29 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1111 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2003 ;30 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1550 /KM.343 / SKOR / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun2003 Menteri Keuangan Republik Indonesia

KOMARUDIN membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahanmendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 921/Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2009.338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Sekda Kabupaten SerangDrs. H.

AMAN SUKARSO, Msi bin BAHRI, bahwa pembuatan SuratKeputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ;Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan otorisasi tambahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H.

KOMARUDIN membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahanmendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalan danDrainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Sekda Kabupaten SerangDrs.H.

AMAN SUKARSO, Msi bin BAHRI, bahwa pembuatan SuratKeputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ; Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan otorisasi tambahan, BendaharaPengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAHmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas sebesarRp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan surat pengantarNomor : 990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni

AMAN SUKARSO, MSIbin BAHRI Sekretaris Daerah Kabupaten Serang juga membuat MemoSurat tertanggal 20 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, isinya mohon dibantupenanggulangan pembayaran jalan lingkungan Pasar Rau dengan numpangdulu pada KR Proyek Pemeliharaan Jalan, selanjutnya atas dasarMemo Surat yang ditandatangani Terdakwa kepala BPKD mengeluarkanSurat Keputusan Otorisasi Nomor : 925.423/II/BPKD/2005 tanggal 20Mei 2005 Tentang Persetujuan Pembayaran

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dandikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnyasaya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening girodebitur H. Hamdani H.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebut dandikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkan selanjutnyasaya limpahkan dana dari rekening kredit ke rekening girodebitur Amruddin A.

Paimin untukdilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumen tersebutHal. 182 dari 219 hal. Put. Nomor 1460 K/Pid.Sus/2015(17)dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapat dicairkankemudian saya limpahkan dana dari rekening kredit kerekening giro debitur Ivan Novaria, CV.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumentersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapatdicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekeningkredit ke rekening giro debitur H. Hamdani H.

Asnawi Abdullahuntuk dilakukan otorisasi (mengesahkan) dokumentersebut dan dikembalikan lagi ke saya untuk dapatdicairkan selanjutnya saya limpahkan dana dari rekeningkredit ke rekening giro debitur Amruddin A.

Bahwa sesuai dengan tata carapencairan uang yang bersumber dari Kas Daerah, sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pasal 51 ayat (1) dan (2)yang berbunyi : Untuk melaksanakan pengeluaran Kas Pengguna Anggaranmengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, SPPsebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah Surat Keputusan Otorisasi(SKO) diterbitkan, disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian PenggunaanAnggaran Belanja.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka tidak adatempat bagi persetujuan/disposisi Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Idalam proses pengeluaran Kas Daerah tersebut, kalaupun ada yaitu hanya sebataspada penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), namun sebagaimanafakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Peninjauan30Kembali/Terpidana I selaku Bupati Natuna, sejak tahun 2002 telah mendelegasikankewenangan penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untukpengeluaran rutin

Izhar Sani ;Selanjutnya faktafakta hukum dalam perkara a quo menunjukkan bahwa setiappencairan dana yang bersumber dari Kas Daerah Kabupaten Natuna didasarkanpada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangam oleh Wakil BupatiNatuna Drs.

Subandi, Suryanto, Hardinansyah dan saksi Suparmi serta alat buktiyang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I sebagaimanaterlampirdalam Nota Pembelaan yakni 3 (tiga) buah Surat Keputusan tentang PenunjukkanPejabat Yang Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Drs.

IzharSani (Wakil Bupati Kabupaten Natuna) yang ditunjuk selaku pejabat yangberwenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ; Demukian jugahalnya dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyatapencairan dana APBD Kabupaten Natuna dalam perkara a quo dilakukan denganmendasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditandatangani olehDrs. Izhar Sani (Wakil Bupati Kabupaten Natuna) di samping SPP, SPMU yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan.

SLAMET sebesarRp. 3.827.866, (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah), dengan menggunakan komputer yang berada diKantor Bank BJB Cabang Makasar dengan alamat jaringan (IP Adress)10.200.79.21, dengan manyalahgunakan User id milik pegawai lain yangdiperoleh secara langsung dari pemilik User baik untuk melakukan transaksimaupun untuk melakukan Otorisasi Transaksi, selanjutnya terdakwa 1.Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 62/PID/2018/PT BDGRONNY SULISTIO

SLAMET sebesarRp. 3.827.866, (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratusenam puluh enam rupiah), dengan menggunakan komputer yang berada diKantor Bank BJB Cabang Makasar dengan alamat jaringan (IP Adress)10.200.79.21, dengan manyalahgunakan User id milik pegawai lain yangdiperoleh secara langsung dari pemilik User baik untuk melakukan transaksimaupun untuk melakukan Otorisasi Transaksi, selanjutnya terdakwa 1.RONNY SULISTIO Bin SUHANA (Alm) Merekayasa keterangan transaksipemindahbukuan

Bahwa yang mempunyai otorisasi terhadap akses buku besar bank BJBbukanlah terdakwa karena secara tupoksi terdakwa Ronny Sulistio sebagaianalis mikro kredit tidak punya kewenangan untuk mengakses ke bukubesar bank BJB, seharusnya dalam perkara a quo ini pihakpihak yangharus ikut bertanggungjawab adalah para pihak yang punya otorisasi untukmengakses ke buku besar bank BJB;3.

buku besar Bank BJB bukanlah Terdakwa karena secaraTupoksi Terdakwa Ronny Sulistio sebagai analisis mikro kredit tidak punyakewenangan untuk mengakses ke Buku Besar Bank BJB dengan demikianpihakpihak yang harus ikut bertanggungjawab juga pihak yang punya otorisasiuntuk mengakses ke Buku Besar Bank BJB tersebut yakni pejabat Kantor BankBJB Cabang masingmasing tersebut, karena berdasarkan fakta hukum bahwauser id E 171 milik saksi Yusuf Suherman, user id B 104 milik saksi RinaMurtiharti dan user otorisasi

.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 60/PK/2005, tanggal 30 September 2005dengan nilai sebesar Rp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluhdua juta seratus ribu rupiah), yang sudah dilegalisir.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 91/PK/2005, tanggal 12 Desember 2005dengan nilai sebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan

juta rupiah),yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 843/BBKOtsusDask/2005, tanggal 17 Oktober 2005 dengan nilai sebesarRp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus riburupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak NumforNomor : 1134/BMOTSUSDASK/2005, tanggal 13 Desember 2005 dengan nilaisebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan juta

surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2006, Nomor : 79/PK/2006, tanggal 25 Agustus 2006 dengannilai sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2006, Nomor : 114/PK/2006, tanggal 11 Oktober 2006dengan nilai sebesar Rp 1.267.000.000, (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh jutarupiah);1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(

No. 2454 K/PID.SUS/20113(tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 0464/BBK/Otsus/2006, tanggal 19 Juni 2006 dengan nilai sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 0990/BBKOtsusDask/2006, tanggal 4 September 2006 dengan nilaisebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi

seratus ribu rupiah), yang sudah dilegalisir.;1 (satu) lembar foto copy surat permintaan penerbitan surat keputusan otorisasi(SKO) Tahun anggaran 2005, Nomor : 91/PK/2005, tanggal 12 Desember 2005dengan nilai sebesar Rp 348.000.000, (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah),yang sudah dilegalisir;3 (tiga) lembar foto copy surat keputusan otorisasi (SKO) Bupati Biak Numfor,Nomor : 843/BBKOtsusDask/2005, tanggal 17 Oktober 2005 dengan nilai sebesarRp 1.492.100.000, (satu milyar empat ratus sembilan

Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman tiaptriwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq.Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan PenetapanPengadilan yang menjadi dasar permintaannya.Bahwa sesuai ketentuan hukum pada angka 2 di atas, pembayaran gantikerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut olehMenteri Keuangan in casu Turut Tergugat, dilakukan di luar prosesperadilan.

Sekretaris Jendral Departemen Kehakimantiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaanpenerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada MenteriKeuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengantembusan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasarpermintaannya.Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud MenteriKeuangan cq.

Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan danPerhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikankepada yang berhak.Pasal 3(1)(2)Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut padaPasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonanpembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:a. Surat Keputusan Otorisasi;b.

Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan pengadilan;Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonanpembayaran tersebut pada ayat (1) kepada KantorPerbendaharaan Negara pembayar disertai Surat PermintaanPembayaran (SPP) menurut ketentuan berlaku.Pasal 4(1)Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan,permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat PermintaanPembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, KantorPerbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat PerintahMembayar

No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa ada otorisasi baik checker dan approval yang didampingioleh Direksi H.

tanpa alat bukti penerima senilai Rp. 50.000.000, padatanggal 27 Juli 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danmemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan carapenarikan cash atas dasar memo dari saksi Rahmat kepada Direksi,Manager Operasional dan disposisi persetujuan oleh Bapak Fajritanoa bukti penerimaan pihak ketiga senilai Rp. 40.000.000, padatanggal 4 September 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danapproval didampingi dua Direksi dengan cara

Suhartati(selaku Auditor) tidak relevan kesemuanya didukung slip otorisasi danapproval oleh saksi Sutamdar selaku Manager Operasional, Terdakwaselaku Direktur Utama dan Saksi Drs. Fajri Ali walaupun tidaksemuanya didukung bukti penerimaan pihak ketiga.Halaman 38 dari 81 halaman Put.

No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa saksi Sutamdar melakukan otorisasi selaku checker danapproval didampingi dua direksi serta cek dari Bank Mandiri darirekening BPRS, dan terdapat bukti penerimaan pihak ketiga berupakwitansi kepada Said Hasballah senilai Ro.500.000.000.

Sudarmadja pada tanggal 19 Juli2005 dan tanggal 20 Juli 2005.Bahwa Manager Operasional melakukan otorisasi dan sertamemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan alatbukti berupa memo saksi Rahmat kepada Direktur Utama HandyHalaman 55 dari 81 halaman Put.

CPC melakukan verifikasi data dan file di AGAPE, otorisasi permintaanpinjaman (AGAPE)) 27722222 22 2n nn nn nn nn nn n=p. BM Menandatangani surat perjanjian kredit dan surat pengikatanJaMINaN ASNGaAN GEDIUM=nnnnensonnennannenennennananne semenq. OO (Operation Officer) cek kesesuaian informasi SPK,SPJ dan KTPasli, lakukan otorisasi pencairan pinjaman (Equation) ;r. CS memastikan dana telah cair ke rekening tabungan dan buatkansmart card untuk diserahkan ke debitur;s.

Ketapang membahas agardapatnya dilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan,maka untuk memenuhi syarat administrasi dibuatlah surat Nomor 900/36/SekwanC/2004, tanggal 5 Februari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapanguntuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO),setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SGKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18Februari 2004, dengan nilai nominal Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tigaratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi

Ketapang bulan April 2004 ;48.SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;49.SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;50.SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;51.APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD 2004 ;52.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. : 438 tahun 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang ;53.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. : 26 tahun 2001 tentangPengesahan Ketua DPRD Kab.

Ketapang bulan April 2004 ;48.SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;49.SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;50.SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;51.APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD 2004 ;52.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438. tahun 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kab. Ketapang ;53.Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 26 tahun 2001 tentangPengesahan Ketua DPRD Kab.

HAMDY H.A RANI, SHselaku unsur Pimpinan DPRD yang membahas agar dapainyadilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan,maka untuk memenuhi syarat administrasi dibuatlah surat Nomor900/36/SekwanC/2004, tanggal 5 Februari 2004 ditujukankepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonanpenerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO), setelah terbitnya SuratKuasa Otorisasi (SKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18Februari 2004, dengan nilai nominal Rp. 1.300.000.000,00 (satuHal. 35 dari 48 hal. Put.

Syahruddin Kadir, M.Sc/PemohonPeninjauan Kembali selaku otorisasi dan selebihnya sebesar Rp.860.000.000,yang pernah dipinjam sementara oleh Direktur Pasca Sarjana dalam rangkapembiayaan beberapa kegiatan yang sangat mendesak yang dananya belumturun sudah dikembalikan kepada Mahasiswa melalui konpensasi SPP danpengembalian tersebut terjadi jauh sebelum perkara a quo disidik oleh pihakKejaksaan (mohon dicermati keterangan saksi Mas Bakar, M. Djafar Saidi, M.Sukri Akub dan Ansyari Ilyas, Prof.

Syahruddin Kadir, M.Sc selaku otorisasi atas rekening titipanMahasiswa, oleh karena hal tersebut hanyalah penunjukan diluar konteksjabatan asisten demikian juga Dana Penelitian pada rekening titipan adalahmilik pribadi Mahasiswa yang dasar hukum kesepakatan tanggal 5 Oktober1995 (vide Pasal 1320 BW) sedangkan pengangkatan selaku AsistenDirektur tidak memberikan mandat untuk mengelola dana penelitian.Tugas dan fungsi DR.

Syahruddin Kadir, M.Sc/Pemohon PeninjauanKembali selaku otorisasi rekening titipan yang ditunjuk oleh DirekturPasca Sarjana selaku subyek kesepakatan, jelas tidak dapat dihubungkandengan fungsi jabatan Asisten Direktur, oleh karena penunjukannyamengacu. pada ketentuan Hukum Perdata, sehingga jelaspertanggungjawabannya juga mengacu pada ketentuan Hukum Perdata.Oleh karena jabatan Asisten Direktur berbeda dengan kedudukanTerdakwa selaku otorisasi rekening titipan, sehingga jelas tidak terdapatkoneksitas

antara Asisten Direktur dengan otorisasi rekening titipan, makaberkaitan Pengelolaan Dana Penelitian pada rekening titipan tidak mungkinDR.

Syahruddin Kadir, M.Sc/ Pemohon PeninjauanKembali selaku penerima mandat dan Mahasiswa, tetapi Direktur PascaSarjana dalam kedudukannya selaku subyek yang dapat dinilai sebagaipenerima mandat untuk mengamankan Dana Penelitian sesuai kehendakMahasiswa.Terdakwa yang ditunjuk oleh Direktur selaku otorisasi rekeningtitipan yang dibuka, menurut hukum tidak berkedudukan sebagai penerimamandat, akan tetapi kedudukannya hanya bersifat Administratif yaitumenandatangani slip penarikan apabila ada permintaan

Luwu sekaligussebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No.46 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No.71 Tahun 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima jutarupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD KabupatenLuwu periode 19992004;Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

SABILA, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan PemdaLuwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM)No.0031 tanggal 26 Mei 2004 senilai Ro 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yangtermuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebihdahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI Bin A.

TAHIR GANI,Sekretaris Daerah Kab.Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran,sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004 tanggal 25Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004, dankemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah), uangsenilai Rp 1.050.000.000,(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untukdibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 19992004);Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan Rp 1.060.710.000, (satu milyar enam puluhjuta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)Hal. 29 dari 40 hal.

No. 319 K/Pid.Sus/2011tujun ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2004 yangditandatangani oleh Penyetor Yunalis S Sisong;e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 71Tahun 2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang otorisasi Anggaran BelanjaDaerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya

gadai emas pada BankSyariah Mandiri KC Kisaran : Nasabah datang dengan membawa SBGE dan uang bertemudengan penaksir kemudian penaksir melakukan perhitungan Ujroh(bunga) yang diharuskan dibayarkan nasabah plus pokok, setelahdihitung oleh penaksir nasabah diminta menyetorkan ke rekening dansetelah uang pelunasan masuk kerekening nasabah, selanjutnyapetugas penaksir melakukan input ke dalam sistem pelunasanpembiayaan nasabah yang kemudian petugas penaksir membawaSBGE ke bagian BOSM untuk dimintakan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Kemudian barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

penaksirmelakukan input kedalam sistem jumlah nominal pembiayaan yangdisetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan, selanjutnyaPetugas Penaksir membawa barang jaminan emas beserta SBGEuntuk diserahkan kepada Branch Operisional Service Manager(BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomah selanjutnyaHalaman 11 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN KisBOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftar yang terdapatdi SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil olen Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2006 terdakwaselaku Pemimpin Kegiatan juga mengajukan suratNo. 401/PK/B.1/2006 perihal pengajuan SKOBagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebongsebesar Rp.950.000.000, , dimana dalam surattersebut diajukan permohonan penerbitan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) Kegiatan PengadaanTanah Kas Desa pada Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong untuk bulan Nopember 2006,berdasarkan surat tersebut uang sebesarRp.950.000.000, diperuntukkan Belanja ModalTanah Pertanian.Atas pengajuan

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan jugamengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No.

/PK/2006 perihal pengajuan SKO bagian PemerintahanSetda Kabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, danatas pengajuan SKOtersebut pada tanggal 06 Desember2006 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.921/1313/ANGG/2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2006 untuk Kegiatan BelanjaModal Tanah Untuk Pertanian sebesar Rp.950.000.000,Bahwa dengan keluarnya SK Bupati Lebong No.23921/1313/ANGG/2006 tanggal 06 Desember 2006 padatanggal 13 Desember 2006 saksi Jhon Ansorimengajukan Surat Pengantar Surat

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga39mengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No

(tiga) lembar fotocopi legalisir DaftarPengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal13 Desember 2006;3 ( tiga ) lembar Fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 799 / ANGG / 2006tentang Otarisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 Tertanggal 15 September 2006;3 (tiga) lembar fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 1313/ ANGG/ 200624252627282955Tentang Otorisasi Anggaran belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tertanggal 6 Desember 2006;Uang tunai sebesar Rp. 27.900.000

Visiland Dnarma Sarana.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pid /202018) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet GiroValuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalamjumlah rupiah Rp30.030.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga puluh jutarupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani olehSdr.

Visiland Dnarma Sarana.18) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet GiroValuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalamjumlah rupiah Rp30.030.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga puluh jutarupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani olehSdr. Bayu Susanto;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara 314/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst atas nama Yohanes;6.

Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menupembelianBahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkanoleh bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikanmelalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi,kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh bank yangbersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalautransaksi disetujui bank penerbit kartu maka sales slip akan keluar sehinggaakan ada tagihan

Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu.4. Bank Penerbit kartu akan member jawaban transaksi disetujui atau tidak5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant6.

Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 16.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; V7Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 18.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26

Mei 2006; 19.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0398/SKO.0104.02. 13/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 20.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 21.

Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Hal. 31 dari 69 hal. Put.

Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 16.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 17.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 18.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006

tertanggal26 Mei 2006 ; 19.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0398/SKO.0104.02. 13/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 20.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 21.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 22.Berita Acara Serah

Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaLangsung Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar kuitansi

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 14 dari 42 hal. Put.

No. 176 PK/Pid.Sus/2010e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;e Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;e Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegangkas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsungpemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2003 ;Dipergunakan dalam

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;e 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT.Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;e 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan tahun 2002 ;e Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahBerita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahSakit Martapura, Terminal Induk Martapura

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 ;Hal. 31 dari 42 hal. Put.

Surat Keputusan Otorisasi, Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002, tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur PropinsiNAD;3. DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov. Nanggroe AcehDarussalam (NAD) ;4. Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;5.

dijalani Terdakwa dikurangkansegenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas dirinya ;Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar olehTerdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor KU.954/252/2002,tanggal 27 September 2002 tentang Penetapan PenunjukanBendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek ; Surat Keputusan Otorisasi

Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Propinsi NAD; DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002, untuk Proyek PeningkatanHal. 14 dari 22 hal.Put.

BAKAR ADAM bin ADAM, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Gubernur Prov NAD Nomor KU.954/252/2002, tanggal27 September 2002 tentang Penetapan Penunjukan BendaharawanProyek dan Pemimpin Proyek ;Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 502/P/2002

, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Provinsi NAD;DIPDA Provinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov.