, dan untuk itu Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian daripihak Otorita PT.

saja lagi ;Bahwa berhubung tanah yang diambil untuk pembangunan jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), berada persis dibagian tengah areal tanah milik Penggugattersebut, mengakibatkan kedudukan tanah milik Penggugat yang tersisa menjadi terbagidua (terbelah dua). Tanah yang tersisa tersebut dipisahkan oleh ruas jalan Otorita PT.Inalum (Access Road), dengan posisi : Sebahagiannya berada disebelah Utara badanjalan Otorita PT.

Inalum (Access Road) dan sebahagian lagi berada disebelah Selatanbadan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) ;Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2986 K/PDT/2011Bahwa dengan demikian sisa tanah milik Penggugat yang terletak dibagianSelatan badan jalan Otorita PT. Inalum (Access Road) tersebut, atau yang sekarangmenjadi tempat berdirinya bangunan rumah milik Penggugat berikut pekarangannya,berada dalam batasbatas dan ukuran sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Otorita PT.

Bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum di dalam gugatan ini, justruadalah sisa tanah milik Penggugat di bagian Utara badan jalan Otorita PT. Inalum(Access Road) yang memiliki luas + 195,20 M? tersebut.

No. 2986 K/PDT/20112222Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Otorita/Inalum = 4 meter,Sebelah Barat berbatas dengan tanah Erdiman IR = 4 meter,Luas + 16 M?.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 / Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 11 2011, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11-08-2011, luas 277,8 Ha, atas nama Otorita Asahan berkedudukan di Jakarta ; --------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 / Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 11 2011, Surat Ukur Nomor 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11-08-2011, luas 277,8 Ha, atas nama Otorita Asahan berkedudukan di Jakarta ; -------------------------------------------------------4.

OTORITA ASAHAN : 27220 n= vn nnn rene nnn nnn nn nec nnenneBeralamat Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 8 No. 67, Kelurahan Karet Semanggi,Setia Budi Jakarta Selatan ; Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :1. UMRI FATHA GINTING, S.H.,M.Kn. ; 2. YASMID, S.H, ; 3. RINTO PURWANA HARAHAP, S.H.,M.H., ; 4. HORASLAN SINAGA, S.H ; 5. M. NURDIN M, S.H., ; 6.

didaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 April 2016 Nomor58/G/2016/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikan secaraformal pada tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;, COB IENe SENG TA ym nance ccc cereAdapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalahSertipikat Hak Pengelolaan No. 5/Desa Kuala Tanjung, terbit tanggal 04 112011, Surat Ukur No. 07/Kuala Tanjung/2011 tanggal 11082011, luas 277,8Ha atas nama Otorita

memberikankewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapatmemeriksa dan mengadilinya, dimana :Halaman 5 dari 189 Halaman Putusan 58/G/2016/PTUNMDNe Bersifat konkrit karena Objek Sengketa tidak abstrak dan berwujud berupaSurat Tanda Bukti Hak atas Tanah dengan Hak Pengelolaan yangditentukan oleh Tergugat atas Tanah seluas 277,8 Ha ke atas nama OtoritaAsahan berkedudukan di Jakarta ;=""e Bersifat Individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum,akan tetapi tertentu kepada Otorita

PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 15 Desember 1976 Atas namaMat Wali (Foto Copy sesuai dengan Asli) ; : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas namaAhmad R, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 (Foto Copysesuai dengan Asli) ; : Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 Atas namaAhmad R (Foto Copy sesuai dengan Asli) 5 : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas namaSindah, Indrapura Tanggal 1976 (Foto Copy

sesuai denganDesi) eco necsrecneeene re eenemeeeorereneereeseoceeeneeemeoeneeemaee: Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 10 Desember 1976 Atas namaSindah (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas nama MohdZein, Indrapura Tanggal 11 Desember 1976 (Foto Copy sesuaidengan Asli) ; no nnn nnn nnn nn nnn nen: Kwitansi Tanda Terima Pembayaran dari Otorita PengembanganProyek Asahan, Indrapura Tanggal 11 Desember

BimBaja, Lubuk Baja Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (untuk selanjutnyacukup disebut dengan Ruko Sulaiman Blok A/09), demikianberdasarkan pada:(i) Faktur Uang Wajid Tahunan = Otorita (UWTO) No.XX/F/Asum/BHP/XII/84 tanggal 10 Desember 1984;(ii) Faktur Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) No.XXX/F/BU/KEU/VIII/1992 tanggal 06 Agustus 1992;(iii) Faktur Uang Wajid Tahunan = Otorita (UWTO) No.XXX/F/DirumKeu/4/1990 tanggal 04 April 1990;(iv) Gambar Penetapan Lokasi (PL) No. 930302 tanggal 03 Mei1993;(v) Fatwa

XXX/SKEP/KA/IMB/X/1992 tanggal 02 Oktober 1992; dan(ix) Satu buah surat dari Otorita Batam, hal: Lokasi Pertokoan nomor:B/XXX/DITREN/X/1990 tanggal 05 Oktober 1990; dan(x) Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak No.

XX/FUMPL/V/2002 tanggal 01Mei 2002, yang telah di cap lunas Bank Mandiri Kantor CabangBatam pada tanggal 01 Mei 2002;(ii) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.XXXXI/F/PLIVI/2002 tanggal 03 Juni 2002 untuk masa 5 (lima)tahun, terhitung dari tanggal 13 Mei 2002 hingga tanggal 12 Mei2007, yang telah di cap Ilunas Bank Mandiri Kantor CabangBatam pada tanggal 11 Juni 2002;(iii) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.XXXX/F/PL/Keu/V/2003 tanggal 26 Mei 2003, mengenaipelunasan

Uang Wajib Tahunan Otorita untuk masa 25 (duapuluh lima) tahun, terhitung dari tanggal 13 Mei 1007 hinggaHal. 6 dari 15 Hal.

XXXXXXXXX, tanggal 13Mei 2002:(v) Surat Perjanjian Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas bagianbagian tertentu. daripada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. XXX/SPJ/KAAT/L/V1/2003 tanggal 26 Juni 2003:(vi) Surat Keputusan Otorita Pengembangan Dasrah Industri PulauBatam No.

Surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO);4.2.3. Gambar Penetapan Lokasi (PL);4.2.4. Surat Perjanjian;4.2.5.

Menyediakan dana untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;Halaman 4 dari hal 27 Putusan Nomor 182/PDT/2019/PT PBR7.3.

Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelah Faktur Pelunasan Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) dikeluarkan oleh Otorita Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelan Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL)diterbitkan oleh Otorita Batam (BP Batam); Pembayaran angsuran keempat sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta

Menyediakan dana untuk pembayaran uang wajib tahunan otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.c. Membayar faktur biaya 2,5 % Administrasi Peralihan.d.

Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor 2067/F/PL/VIII/2007;3. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas Pengalokasian HakPengelolaan Lahan (HPL) Nomor 133/JB/PL/VIII/2007;4. Gambar Penetapan Lokasi (PL Nomor 27050388;5. Surat Perjanjian Nomor 08/SPJ/KDAT/L/III/2008;6.

1998 (Rekap248) dan surat19nomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.

Batam akan melaksanakan pembangunanjalan kolektor kawasan pariwisata Teluk Mata Ikan Nongsa Batam danuntuk pelaksanaannya pihak Otorita Batam telah rnelakukan kerja samadengan PT.

1998 (Rekap248) dan suratnomor : 38/5801.1/1998 tanggal 21 Oktober 1998 (Rekap46) yangditerima oleh Kepala Biro Umum Otorita Batam yakni Dr.

terserah Panitia Pembebasan Tanah Khusus daerahIndustri Otorita Batam, yang menentukan ; (hal 91 alinea 2) ;Menimbang, bahwa kemudian Otorita Batam membentuk suatuTeam untuk melakukan Cross Chek terhadap rekap 248, 46 dan81 pada saat pembayaran ketiga tanpa melibatkan penyusunawal yaitu Terdakwa, sehingga kemudian dinyatakan ditemukankejanggalankejanggalan yang kemudian dijadikan dasar dakwaanini, menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat diterima sebagaialat bukti yang sah dengan alasan data awal

Pemohon:
Satya Maritiawan
Termohon:
Pemerintahan RI Cq Kementrian Perhubungan DIRJEN Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Pangkalbalam

NUTRANSMARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dari Turut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).

Sedangkan Penggugat / PT.SETYADAYA BILCON tidak pernah mendapat alokasi lahan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selaku PemegangHak Pengelolaan di Pulau Batam;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap peralihan hak atas tanah diPulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari Turut Tergugat / BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam(dahulu Badan Otorita Batam) selaku Pemegang Hak Pengelolaan

/L2.Mengambil langkahlangkah yang konkrit untuk memulaipelaksanaan pembangunan phisik di lapangan serta menyampaikan rencana danjadwal pembangunan kepada Otorita Batam Cq. Direktorat Pengelolaan Lahan diGedung BIDA Lt. Il Batam Centre."

Nutrans Maritime Service tidak melaksanakanpembangunan atas tanah tersebut sehingga pada tanggal 14 Februari 2008Otorita Batam melalui surat atas nama Ketua Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam No. B/25/KOPS/L/II/2008 tentang Pembatalan AlokasiLahan.a Terhitung sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut, yangbersangkutan sudak tidak memiliki hak lagi atas Tanah, dan Tanah tersebutkembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Pengelolaan,dalam hal ini Otorita Batam."

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Nomor : 09/KPTS/KA/L/IV/2005, tertanggal 27 April 2005, yangHalaman 51 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm52diterbitkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Bukti TTI2) ;3. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor : 1155/FBAP/PL/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001, yang dibuat oleh Ka. Sub.Dit. Hak Atas Tanah di Batam (Bukti TTI3) ;4.

Hasil penelitianatas pemenuhan kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut:a) Bahwa Badan Otorita Batam dibentuk dengan KeputusanPresiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulauBatam, sehingga kriteria pertama yaitu dibentuk berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dapat terpenuhi;b) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S847/MK.011/1987 tanggal 7 Agustus 1987 diketahui bahwapembiayaan Otorita Batam berasal dari APBN yangdipergunakan untuk belanja pegawai dan dari

penerimaanOtorita Batam sendiri yang dipergunakan untuk membiayaikegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di wilayahkerja Otorita Batam.

Dengan demikian, pembiayaan OtoritaBatam tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga bersumberdari penerimaan Otorita Batam yang dikelola sendiri, sehinggakriteria kedua, yaitu dibiayai dengan dana yang bersumber dariAPBN atau APBD tidak terpenuhi karena pembiayaan OtoritaBatam dari APBN hanya dipergunakan sebatas untuk belanjarutin pegawai saja, sedangkan untuk belaja rutin lainnya danbelanja pembangunan dibiayai oleh penerimaan Otorita Batamyang dikelola sendiri;c) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran

sewa dapat diketahuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membayar sewa tanah kepada Otorita Batam dan bukankepada kas Negara (tidak menggunakan formulir Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) sebagai setoran Penerimaan NegaraBukan Pajak/PNBP), dan penerimaan tersebut tidak disetor olehBadan Otorita Batam ke kas negara melainkan dikelola sendiri.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan dariOtorita Batam tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintahHalaman 17 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2015pusat atau daerah mengingat dana tersebut dikelola sendiri olehBadan Otorita Batam, sehingga kriteria ketiga yaitu penerimaanlembaga tersebut dimasukkan dalam anqqaran PemerintahPusat atau Daerah tidak terpenuhi;d) Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) nomor: S290/D.4.112004 tanggal 7Jun 2004 diketahui bahwa pembukuan Otorita Batam diperiksaoleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara dan Pemerintahyaitu BPKP, sehingga kriteria keempat

4. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Nomor: B/15/DEOPS/ LA.04/2008 yatng dikeluarkan oleh Deputi Operasi Otorita Batam tanggal 14 Januari 2008 dam telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.5. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO Nomor Faktur: A. 00015010804 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan UWTO Nomor: C.0045020804 tanggal 27 Pebruari 2008 yang dikeluarkan

oleh Direktur Pengelolaan Lahan Ot orita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;7. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT.

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yang telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 0I0/KPTS/ KD- L4/IV/2008 tangga 23 April 2008, Nama PT.

KABIL CITRA NUSA tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas bagian- bagian tertentu dari tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, terletak di wilayah Pengembangan Pantai Timur Sub. Wilayah Pengembangan Kabil, Jalan Hang Kesturi Kabil dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.10. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Dollar nomor : 109-00-1169598- 8 an.

Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp.967.500.000,- ( Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).79. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor : JN/201102/1026 tertanggal 24 Februari 2011 Pembayaran kepada Otorita sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).80. 1 (satu) lembar asli Jurnal nomor .

Lahan Otorita Batam dan telah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam;7. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Penetapan Lokasi PT.

Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yangtelah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: OI0/KPTS/ KD L4/IV/2008 tangga 23 April 2008, Nama PT.

Daerah Industri Pulau Batamtertanggal 23 April 2008 yang telah dilegalisir oleh DirekturPengelolaan Lahan Otorita Batam.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 010/KPTS/KD L4/IV/2008 tangga 23 April 2008, Nama PT.

Daerah Industri Pulau Batam tertanggal 23 April 2008 yangtelah dilegalisir oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam.a. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: OI0/KPTS/ KD L4/IV/2008 tangga 23 April 2008, Nama PT.

Nusamatra Adhiindahmenjadi PT.Tri Sukses Jembartama;1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) surat dari ketua Otorita Batamnomor: 1901/BUP04/IX/1988, tanggal 09 September 1988 sehubungan yangtidak berkeberatannya Otorita Batam untuk perubahan nama perseroan dariPT. Nusamatra Adhiindah menjadi PT. Tri Sukses Jembartama dan pihakOtorita Batam meminta kepada PT.

Tri SuksesJembartama nomor : 01/TJ/JKT/VII/88, tanggal 28 Juli 1988,sehubunggan permohonan penggantian nama perusahaan dari PT.Nusamatra Adhiindah menjadi PT.Tri Sukses Jembartama;1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) surat dari ketua Otorita Batamnomor : 1901/BUP04/IX/1988, tanggal 09 September 1988 sehubunganyang tidak berkeberatannya Otorita Batam untuk perubahan namaperseroan dari PT. Nusamatra Adhiindah menjadi PT. Tri SuksesJembartama dan pihak Otorita Batam meminta kepada PT.

);1 (satu) lembar fotokopi (telah dilegalisir) kwitansi Otorita Batam nomor :002/KUOB/T/XI/91, tanggal 19 Nopember 1991, sebagai tanda terimauang dari PT.

No. 26/PID.B/2013/PTRoleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam, UWTO yang telahdibayarkan oleh PT. Tri Sukses Jembartama kepada Otorita Batam yaitusebesar USD 1.104.776,13 (satu juta seratus empat ribu tujuh ratus tujuhpuluh enam koma tiga belas dollar amerika) (USD 247.500 + USD285.758,71 + USD 571.517,42 = USD 1.104.776,13).

Tri Sukses Jembartama, tanggal 28 Mei 1999 yangditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam,UWTO yang telah dibayarkan oleh PT. Tri Sukses Jembartamakepada Otorita Batam yaitu sebesar USD 1.104.776,13 (satu jutaseratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma tiga belas dollaramerika) (USD 247.500 + USD 285.758,71 + USD 571.517,42 = USD1.104.776,13).

Surat dari Badan Otorita Batam Nomor : B/662/DeopsLA/XV/2007 perihalPemberitahuan tanggal 6 Desember 2007;b. Surat jin Prinsip Nomor : 42/IP/KA/L/V2008 perihal lin Prinsip tanggal4 Februari 2008 dari Ketua Otorita Batam;c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 1074/KPTS/KDAT/L/VV2008 tentang Pengalokasian DanPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25 Juni2008;d.

Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) NomorC.0013040802 tanggal 4 April 2008 (Lunas 30 Tahun);f. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 29.28030297.B1 tanggal2 Februari 2009 yang merupakan revisi dari Gambar Penetapan LokasiNomor : 28030297 tanggal 4 Maret 2008;3.

Sejak Penggugatmemperoleh pengalokasian lahan dari Badan Otorita Batam, Penggugattelah meminta Tergugat untuk pindah dan mengosongkan tanah/lahanPenggugat, namun Tergugat tidak mau pindah dan mengosongkan tanahPenggugat dari barangbarang milik Tergugat;5.

Akta pejabat ini hanyalah suatualat bukti .Bahwa Termohon Kasasi telah mendiami tanah tersebut yang terletak diJalan Sumbawa No. 34, Bengkong Dalam, Kota Batam sebelum TermohonKasasi memperoleh suratsurat dari Otorita Batam (terbukti dari tahundikeluarkannya surat yang diterbitkan Otorita Batam) dan pengurusan izinke Otorita Batam merupakan bentuk akalakalan Termohon Kasasi sajauntuk menguasai dan memiliki hak yang sudah terlebin dahulu dikuasaisecara terus menerus oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan

Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objeksengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Badan Otorita Batam(BOB) dengan gambar situasi/penetapan lokasi Nomor 29.280.30297.Bl tanggalHal. 8 dari 10 Hal. Put.

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Tahun 2002 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam(BARELANG) mengalokasikan tanah sengketa seluas 1.545 M?

Tahun 2008 Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam menambah perluasan tanah kepada penggugat seluas + 1.200M?

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/urium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPBATAM) sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini. 1.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1359/KPTSDEOPS/L/12/2009, tanggal 31Desember 2009 tentang Pengalokasian dan Penggunaan atas BagianBagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam yang pada intinya dalam Surat Keputusantersebut menyatakan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam telah mengalokasikan tanah kepada : Gereja Masehi Advent HariKetujuh Jemaat Bukit Moria dengan Luas 2.779,609 m2, PeruntukanGereja

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena tidakmenarik pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(OTORITA BATAM) yang saat ini bernama Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM) sebagaipihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini;2.

Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan Polisi Kurang lebih15 hari, pihak PT.EKA MAS MANDIRI mengundang Penggugatuntuk mencari penyelesaian lahan tersebut dan pada tanggal 28November 2004 diadakan pertemuan di lantai 7 Kantor OtoritaBatam (ruangan Deputi ) namun hanya dihadiri olen Penggugatsaja tanpa dihadiri oleh PT.EKA MAS MANDIRI, sehinggapenyampaian dari Deputi Otorita Batam bahwa berhubungPT.EKA MAS MANDIRI tidak hadir, Otorita Batam memanggil pihakPerusahan untuk mempertanyakan hal yang

Otorita Batam kepada PT.EKA MASMANDIRI, maka PT.EKA MAS MANDIRI akan memberikankompensasi atas kerugian Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.

, SPJ Nomor438/SPJ/KDAT/VI/2000 tanggal 26 Juli 2000, SKEPNomor : 505/KPTS/KAAT/VI/2000 tanggal 28 Juli 2000,Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.482/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000, Faktur LunasTagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No. 483/F/PL/V/2000,Gambar Penetapan Lokasi Nomor 20030205 tanggal 19 Mei2000 seluas 10.580. m?

Annyu Belinang telah membayarkan UWTO untukmasa 30 Tahun sesuai dengan Faktur Lunas Tagihan UangWajib Tahunan Otorita No. 1979/F/PL/VV2004 tanggal 18 Juni2004 dan Biaya Pengukuran sehingga Tergugat telahmelakukan pengukuran atas lahan yang dimaksudsebagaimana dimaksud dengan Form Hasil Ukur No.199/AT.2/Wil. WVV2004 tanggal 11062004, serta telahHalaman 53Putusan No.26/G/2016/PTUNTPmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam ;Oleh Karena PT.

DermagaAlam Mas kepada Otorita Batam tanggal 18 Juni2001... eee ee ee eee ee eee eee ss. (Bukti P13) ;14. Fotocopy Surat Perjanjian antara warga Tuan Tanah denganPT. Alam Mas tanggal 8 Maret 2002........

Menetapkan AIDA MUCHTAR adalah wali sah dari Gadiza Rizkya Tsadima yang merupakan anak kandungnya yang belum dewasa untuk keperluan melengkapi syarat-syarat notaris guna pengurusan penjualan harta warisan yang berupa tanah yang terletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no. 22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Deputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan surat perjanjian pengalokasian, penggunaan

dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam no. 238/SPJ/KD-AT/L/VI/2003 atas nama AIDA MUCHTAR ;

pada tanggal 7 Juli 2006;Bahwa suami Pemohon bernama MONTESKY telah meninggaldunia pada tanggal 7 November 2011 di natuna ( kepri ) ,sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 000/017/BTStanggal 16 Nopember 2011 , yang dikeluarkan oleh LurahBatu Selicin Kecamatan Lubuk Baja ;Bahwa Pemohon memunyai sebidang tanah yang terletak diTiban kelurahan Batam Lestari Kecamatan Sekupang KotaBatam berdasarkan Gambar penetapan Lokasi no. 22010554tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh DeputiOperasi Otorita

Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 000/015/SKAW/2011, diberi tanda P9 ;Foto copy Surat Perjanjian Pengalokasian , Penggunaan danPengurusan tanah bagianbagian tertentu dari pada tanah HakPengelolaan otorita pengembangan daerah Industri pulau Batamnomor: 238/SPJ/KDAT/L/V1/2003, diberi tanda P.10 ;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah bermateraicukup, maka suratsurat bukti tersebut bisa digunakan sebagai alatbukti yang

ketiga dari 4 (empat) bersaudaradalam perkawinan tersebut ;Bahwa ayah saksi yang bernama Montesky telah meninggaldunia pada tanggal 7 Nopember 2011 ;Bahwa saat ayah saksi meninggal dunia selain meninggalkan 1(satu) orang istri yaitu. ibu) saksi (Pemohon) juga hartapeninggalan yang salah satunya berupa sebidang tanah yangterletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan SekupangKota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no.22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan olehDeputi Operasi Otorita

Menetapkan AIDA MUCHTAR adalah wali sah dari Gadiza RizkyaTsadima yang merupakan anak kandungnya yang belum dewasauntuk keperluan melengkapi syaratsyarat notaris gunapengurusan penjualan harta warisan yang berupa tanah yangterletak di Tiban Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang11Kota Batam berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi no.22010554 tanggal 16 Agustus 2002 yang dikeluarkan olehDeputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dengan Surat perjanjian pengalokasian, penggunaan

danpengurusan tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanahhak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri PulauBatam no. 238/SP/KDAT/L/VI/2003 atas nama AIDA MUCHTAR ;.

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (selanjutnya Otorita Batam) selaku pihak yang berwenangdan pemegang Hak Pengelolaan daerah industri di pulau Batam, yang dibutuhkan untukdapat dimulainya serta terlaksananya pekerjaan dimaksud.

Otorita Batam adalah instansiyang berwenang memberi hak atas tanah atas lahan proyek dan segala perizinan lainnyadi distrik Kabil tersebut kepada Tergugat sehingga legalitas lahan yang diperlukanHal. 3 dari 25 hal. Put.

Karena sikap Tergugat tersebutmaka pekerjaan yang harus dimulai oleh Penggugat juga tertunda;11 Bahwa Otorita Batam barulah pada tanggal 9 September 2009 mengeluarkan izinakses jalan masuk ke lokasi proyek dimana ditentukan bahwa akses jalan masukbukanlah akses yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana direncanakannya semula,melainkan melalui akses jalan yang lain. (Bukti P10). Dalam izin yang diurus olehPenggugat ini, Otorita Batam juga menentukan lokasi quarry tanah.

Bahwa pada rapat tanggal 29 September 2009 di kantor Tergugat, Penggugatmenjelaskan telah terjadi hambatan dan kendala untuk melakukan pekerjaan fisik karenaOtorita Batam mensyaratkan agar Tergugat melengkapi dokumen dokumen yangdibutuhkan antara lain:a Surat Keputusan (SKEP) Pengalokasian dan Penggunaan Lahandari Otorita Batam;b Bukti pelunasan Uang Wayjib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaOtorita Batam;c Advice Planning dari Otorita Batam;d Fatwa Planologi Otorita Batam beserta detail gambar rencana

(UPL/UKL) dari Otorita Batam serta Analisis mengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup(untuk luas lahan di atas 5 Hektar).

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

untuk jangka waktu 5 Tahun dari 30 Tahun, namun Penggugatkemudian tidak melaksanakan kewajibannya atas sisa pembayaran 25 TahunUang Wajib Tahunan Otorita.3.

Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal14 Mei 1999, diberi tanda bukti P5;6. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal21 Januari 2004, diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Oengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 10September 2013, diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 20September 2013, diberi tanda bukti P8;9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13 Oktober1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.94 Tahun 1999 tersebut, Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telahdirubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, danberdasarkan Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999tersebut, Penggugat memiliki usaha di bidang :Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.2.1.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatilunur kepada Perum OtoritaJatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, maka kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atas seluruhasset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana Berita AtjaraSerah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.

SrigatiSantosa selaku direktur Utama Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur sehinggaterhitung sejak tanggal tersebut, maka hal ini berarti baik secara De Factomaupun De Jure, tanah Bendung Bekasi tersebut telah beralih kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatannya, dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur.Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.19.20.21.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994tentang Penetapan

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam ;.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah suratijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarsetelah faktur pelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO)dikeluarkan dari Otorita Batam ;5.

Tergugat juga telah membayar ganti rugi dan jasa kepada Sdr.Karjono karyawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yangmelakukan ganti rugi) sebesar Rp. 15.000.000,4.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batambahwa lokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT.Damai Mandiri Perkasa menjamin lokasi tersebut benarbenarsyah secara hukum maupun tidak adanya tuntutan yang tertuliskepada Otorita Batam bahwa lokasi telah dikuasai oleh pihakpihakyang lain.. Tergugat tambahkan bahwa lokasi yang diberikan sejak mulaiOtorita Batam mengalokasikan tanah kepada PT.

Foto Copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:2067/F/PL/VIV2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengantanda bukti P 5 ; 6. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening OtoritaBatam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 1012Agustus 2007, sebagai pembayaran uang wajib tahunan Otorita(UWTO) sesuai dengan tanda bukti P 6 ; 7.