PIHAK KEDUA akan menyerahkan bukti hak milik atas tanah (SHM)kepada PIHAK PERTAMA bersamasama dengan pembeli agunanPIHAK PERTAMA tersebut, beserta surat keterangan yang akandigunakan untuk meroya sebagian agunan tersebut (roya parsial)setelah : PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran tunggakan kreditkepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. Rp.80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima olehPIHAK KEDUA.

yaitudengan cara memanipulasi/mengklopisasi data barang daganganyaitu hasil perhitungan antara fisik dengan OH (On Hand ataucatatan yang ada di komputer (SO stock of name) misalnyacontoh item aqua secara data computer 20 buah tapi secara fisikhanya dicatat di komputer 10 buah, sehingga secara aturanperusahan banyak sekali selisinnya tersebut dan menjadi bebankaryawan akan tetapi oleh Terdakwa tidak mau menanggungbeban tersebut maka dilakukan manipulasi atau klopisasi datahasil SO (stock of name parsial

perbuatannya yaitudengan memanipulasi/mengklopisasi data barang dagangan hasilperhitungan antara fisik dengan OH (On Hand atau catatan yang ada dikomputer (SO stock of name) misalnya contoh item aqua secara datakomputer 20 buah tapi secara fisik hanya dicatat di komputer 10 buah,sehingga secara aturan perusahan banyak sekali selisinnya tersebutdan menjadi beban karyawan akan tetapi oleh Terdakwa tidak maumenanggung beban tersebut maka dilakukan manipulasi atau klopisasidata hasil SO (stock of name parsial

barang dagangan hasil perhitungan antarafisik dengan OH (On Hand atau catatan yang ada di komputer (SO stock ofHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN BInname) misalnya contoh item aqua secara data computer 20 buah tapi secarafisik hanya dicatat di komputer 10 buah, sehingga secara aturan perusahanbanyak sekali selisinnya tersebut dan menjadi beban karyawan akan tetapioleh Terdakwa tidak mau menanggung beban tersebut maka dilakukanmanipulasi atau klopisasi data hasil SO (stock of name parsial

Dengan Permufakatan Jahat, Tanopa Hak dan Melawan Hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi J.

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanopa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Dengan kata lain, pandanganTergugat tentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukan pandanganterpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yangsaling kaitmengait satu sama lain. Selain itu, Tergugat juga mengesampingkan ketentuanPasal 26 UUHT berikut penjelasannya.

Ketentuan Pasal 6 UUHT adalahbagian dari eksekusi parate yang ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT.161718Dengan kata lain, pandangan Tergugat tentang lelang eksekusi merupakan pandanganyang parsial, bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalamUUHT sebagai suatu sistem yang saling kaitmengait satu sama lain. Selain itu, Tergugatjuga mengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikut penjelasannya.

PENGUKURAN TANAH TERPERKARA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPATSEBAGAIMANA DITUNJUK OLEH TERBANDING /PENGGUGATDILAKUKAN SECARA PARSIAL, TIDAK DILAKUKAN PADAKESELURUHAN LAHAN MILIK TERBANDING /PENGGUGAT DAN LAHANMILIK PEMBANDING /TERGUGAT SELUAS 4 HEKTAR DENGAN MULAIPADA TITIK NOL SEBAGAIMANA UKURAN AWAL SAAT PEMBELIAN.Terbanding /Penggugat dalam surat gugatan nya posita nomor 4 telahmendalilkan bahwa Penggugat mengetahui R.Br.Silitonga mempunyaisebidang tanah seluas 4 (empat) hektar dimana 1 (satu) hektar

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mencari kebenaranmateriil jika pengukuran saat pemeriksaan setempat dilakukan secara generalterhadap keseluruhan luas objek perkara dahulunya milik R.Br.Silitonga yaituseluas 4 (empat) hektar (karena fakta nya tanah yang sebelumnyadigantirugikan oleh R.Br.Silitonga kepada Binahar Situmorang seluas + 1hektar dan kepada Makmur Samosir seluas + 1 hektar saat ini juga telahberalih menjadi milik Penggugat /Terbanding) , dan tidak hanya melakukanpengukuran secara parsial

(pada saat pemeriksaan setempat) terhadap objekperkara sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat /Terbanding seluas 7meter x 200 meter yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding sebagaibagian dari tanah yang digantirugi oleh pihak Penggugat /Terbanding dariR.Br.Silitonga seluas 50 meter x 200 meter pada tahun 1981.Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara parsial tentu tidak akan dapatdicapai kebenara formil maupun materil dalam perkara aquo.3.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Halaman 11 Putusan No. 69/Pid.Sus/2015/PNLbp12Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri: Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November

Tentang Perkara Nomor: 79/G/22016/PTUNMDN yangdimohonkan banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara terutamaPutusan aquo,maka majelis banding menilai bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara Medan atas Putusan tersebut telah salah dalam penafsiran danpenerapan hukum yaitu pertimbangan hukum tidak didasari pertimbanganyang substantif/menyeluruh tetapi sekedar parsial dari aspek prosedural;Adapun kesalahan tersebut adalah

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harusdiartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;11Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi Syafrizal, S.Sos, saksi Hanfi

primairdan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganhukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Halaman 11Putusan No. 658/Pid.Sus/2014/PNLbp12Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harusdiartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksisaksi dan Terdakwa sendiri:e

dakwaan primairdan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbanganhukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan Permufakatanjahat;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu sebagai pemenang pengadaansteel material berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang TenderNomor : 006/SPPH/10266/WHS/2017 tertanggal 31 Mei 2017 dengan nilaipenawaran harga terendah dan kualitas teknis dan Administrasi denganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari setelahterbit PO secara parsial dan jenis kontrak yang dipergunakan yakni hargasatuan (unit Price) sebesar Rp. 904.000.000, (Sembilan ratus empat jutarupiah) dan setelah dilakukan negosiasi

Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu sebagai pemenang pengadaansteel material berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang TenderNomor : 006/SPPH/10266/WHS/2017 tertanggal 31 Mei 2017 dengannilai penawaran harga terendah dan kualitas teknis dan Administrasidengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) harisetelah terbit PO secara parsial dan jenis kontrak yang dipergunakanyakni harga satuan (unit Price) sebesar Rp. 904.000.000, (Sembilan ratusempat juta rupiah) dan setelah dilakukan negosiasi

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifat alternatif,sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagaitelah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangansaksi dan keterangan Terdakwa sendiri

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifat alternatif,sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagaitelah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangansaksi Muklis Tanjung, Triandi Pribadi dan Sahrial als Boncel (berkas

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifat alternatif,sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagaitelah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangansaksi Muklis Tanjung, Triandi Pribadi dan Sahrial als Boncel (berkas terpisah

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannyahal.18 alinea ke4 tentang bukti T4 berupa pernyataan YONGKEadalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan salahmenilai alat bukti T4 oleh karena majelis hakim mempertimbangkanisi pernyataan YONGKE secara parsial tidak utuh danmengesampingkan fakta yang terjadi bahwa YONGKI menyatakantanah sengketa adalah milik JUMARNI yang dipeoleh secara turuntemurun dari kakeknya bernama SALENG.7.

yangditentukan undangundang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan Pengadilan AgamaCikarang, dapatlah disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, akan tetapi tidaksependapat dengan pertimbangan hukum (moftiveering) yang mendasarinya, karenanyaPengadilan Tinggi Bandung akan mempertimbangkannya kembali;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang dalam pertimbangannyatidak membenarkan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris secara parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan olehPemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsungdengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapatdikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PK yangterutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Maka Pemohon PK berpendapat berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3)UU PPN dan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri KeuanganNo.244/PMK.03/2008 atas pendapat Majelis Hakim pengadilan pajakyang menyatakan bahwa Majelis berpendapatbahwa proses produksiuntuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yangtidak dapat dipisahkan secara parsial walaupun Pemohon Bandinguntuk menghasilkan produk akhirnya menggunakan jasa pengolahanpihak lain melalui perjanjian jasa titip olah; menunjukkan bahwa MajelisHakim

Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa :Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPOdan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkansecara parsial walaupun Termohon PK (semula Pemohon Bandinguntuk menghasilkan produk akhimya menggunakan jasa pengolahanpihak lain melalui perjanjian jasa titip olah;Nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangankhususnya Pasal 16 B ayat (8) UU PPN.

Mks.tersebut bersifat parsial. Hal ini dapat disimak dari salah satu pertimbanganhukum Majelis yang menafsirkan hukum kewarisan dalam pengertiansempit/konvensional dengan pembatasan pada tidak adanya pertaliankekeluargaan antara Penggugat dengan para Tergugat (vide putusan hal. 9).Dalam konteks itu, sudah sangat jelas jika putusan Majelis Hakim dalamperkara ini adalah sifatnya parsial dan prematur.

lengkapsebagaimana Putusan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2012/MS.BnaPara Tergugat yang dahulunya 15 orang sekarang hanya di tarik 03 (tiga)orang, Pengadilan terdahulu adalah Pengadilan Agama dan sekarangPengadilan Negri, selebinnya sama, persis dan identik;Bahwa sebagaimana termuat dalam buku KUH Perdata Yahya Harahap(mantan Hakim Agung) tahun 2005 halaman 450451, terurai denganterang, jelas dan lugas mengenai unsur nebis in idem, bahwa Judex Factitelah mengutip mempertimbangkan pasal secara parsial

dan mengabaikanpendapat ahli atau mengadobsi secara parsial tidak utuh atau menafsirkansecara seenak hati atau semau gue maka sudah selayaknya putusan danpertimbangan hukum tersebut harus di tolak dan di batalkan olehPengadilan Tinggi / Hakim tinggi;Bahwa alat bukti dan satu orang saksi yang di ajukan oleh Penggugat adalahPutusan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2012/MS.Bna dan satu orang saksiyang di ajukan dalam perkara ini Abdul Wahab, selain Para Tergugat ada pihaklain yang tidak di gugat oleh

Surat Kepala Kantor KPPBC Tipe Al Tangerang tersebutditetapkan dengan surat Nomor S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 11Juni 2009 tentang Tata Laksana pengeluaran barang dari Kawasan berikatTujuan Subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa Surat Edaran Kepala Kantor tersebut hanya diarahkanuntuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32335/PP/M.VI/19/2011, tanggal

Surat Kepala Kantor KPPBC Tipe Al Tangerang tersebutditetapkan dengan surat Nomor : S954/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal11 Juni 2009 tentang Tata Laksana pengeluaran barang dari Kawasanberikat Tujuan Subkontrak secara bertahap/parsial pada nomor 4 (empat)disebutkan bahwa Surat Edaran Kepala Kantor tersebut hanya diarahkanuntuk memberikan kepastian dan belum ditetapkan secara lanjut olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 32334/PP/M.VI/19/2011, tanggal

olehTergugat kepada pihak ketiga yaitu Bapak Azhar dengan harga Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa izin Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat gugatanPenggugat telah cacat formil kurang pihak dalam gugatan atau plurium litisconsortium, seharusnya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dijadikanHalaman 6 dari 8 Halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2017/PA.JBpihak dalam perkara ini sehingga perkara dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh, tidak secara parsial

Jkt.Pstenam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan dolarAmerika Serikat dan lima puluh satu sen), yang setelanh pemulihansecara parsial, menghasilkan bahwa Pemohon PKPU berhak untukmengklaim kepada Termohon PKPU sebesar USD 15,575,345.41 (limabelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh limadolar Amerika Serikat dan empat puluh satu sen) setelah diterimanyapembayaran dengan nilai tersebut kepada Pemohon PKPU II;3.

Sehubungan dengan subrogasi, atas bagian parsial utangkepada Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II selanjutnya telahmemberitahu Temohon PKPU melalui Surat Pemberitahuan tertanggal15 Oktober 2018 berupa informasi tentang subrogasi dan rincian utang;6.

Dengan telah dibayarkannya klaim pertanggungan kerugian olehPemohon PKPU I, maka berdasarkan Pasal 284 KUHD, Pemohon PKPU memiliki hak tagih kepada Termohon PKPU untuk pembayaran parsial sebesarUSD15,575,345.41 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratusempat puluh lima dolar Amerika Serikat dan empat puluh satu sen).Terkait Pemberitahuan Subrogasi oleh Pemohon PKPU II kepada TermohonPKPU;11.

Setelah melalui pemulinan secara parsial, NEXI memperoleh hak tagihsebesar USD15,575,345.41 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ributiga ratus empat puluh lima dolar Amerika Serikat dan empat puluh satu sen)Halaman 7 dari 57 hal Putusan Nomor 169/Padt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.

yang timbul dari adanya klaim asuransi untukpembayaran sebesar USD 15,668,048.51 (lima belas juta enam ratus enampuluh delapan ribu empat puluh delapan ribu dolar amerika serikat lima puluhsatu sen) dari Pemohon PKPU II kepada Pemohon PKPU untuk menanggungkerugian yang timbul dari kontrakkontrak Penjualan akibat wanprestasiterhadap kontrakkontrak Penjualan dengan objek pertanggungan berupa nilajual kendaraankendaran yang dibeli oleh Termohon PKPU dari PemohonPKPU Il, yang setelahn pemulihan secara parsial