Ditemukan 2824764 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — ZEBEDIAL VS KOPERASI PEGAWAI RS. PELNI PETAMBURAN
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZEBEDIAL VS KOPERASI PEGAWAI RS. PELNI PETAMBURAN
Upload : 30-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 K/PDT.SUS/2010 LAODE ASRI; KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) SANGGOLEO
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
LAODE ASRI; KOPERASI PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL) SANGGOLEO
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 472/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 22 September 2016 — J.P.P.A.DJATIE HADINOTO >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA ( YKPP )
83 — 54
83 — 54
J.P.P.A.DJATIE HADINOTO >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA ( YKPP )
PUTUSANNo. 472/PDT/2016/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA(YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINAFOUNDATION, yang beralamat di Jl. Sinabung TerusanJakarta Selatan, untuk = selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING / TERBANDING semulaTERGUGAT;: LAWAN:1.
KPTS010/R0000/9784 tanggal 2 Juni1997, pada point 4 pertimbangan menyebutkan bahwapengelolaan tanah YKPP di Kalideres tidak produktif karena tidakadanya peminat dari Pegawai/Pensiunan Pertamina, makadipandang perlu, untuk menjual tanah YKPP seluas 146.845 M2(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh limaMeter PCrSeQ) . wn = 22 ono nen nnn nnn nee noe non nee nee ene ee2.
Surat Kuasa dari Tergugat kepada PENGGUGAT tanggal 10September 2001 untuk mengambil Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan tanggal 22 Oktober1992 milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina(YKPP), yang berada di Kantor Direktorat Reserse PoldaMetro Jaya.Bahwa untuk lebih mempercepat pengurusan dan pengembaliansertipikat tanah yang telah disita Polda Metro Jaya tersebut,kemudian PENGGUGAT mengadakan kerjasama dengan KantorLaw Firm Roesmanhadi & Associates.Bahwa untuk pengurusan dan
Sutartoyang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan AsetYayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP).Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa dalamketiga surat tersebut, Drs.
;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dankesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan DireksiYayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina ( YKPP). No.
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 K/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO
1182 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
1182 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis ... [Selengkapnya]
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, unsur Setiap orang adalah diperuntukkan baikbagi swasta maupun Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai wewenang,lagipula dalam perkara a quo jumlah kerugian Negara sangat besar, yaituRp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh jutaenam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);Bahwa disamping itu, Putusan Judex Facti / Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan hukum dan Putusan PengadilanTipikor
Register : 29-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 27-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 24 Juli 2014 — PT.GOLDHILL >< YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNAN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) SEKARANG YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS.
42 — 22
42 — 22
PT.GOLDHILL >< YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNAN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) SEKARANG YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS.
YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNPEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASANKESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dahuluberalamat di Jalan Cikini Raya No. 113115 Jakarta Pusat, sekarangtidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;2. NY.
Putus : 10-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRI) vs TOTOK PUDJIYANTO
51 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRI) vs TOTOK PUDJIYANTO
PUTUSANNomor 341 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRD,Para Pengurusnya:1 Drs. HR. Muzahid, M.HI., sebagai Ketua;Trianto, M.Pd., sebagai Wakil Ketua;Drs. H. Subai, M.Pd.I., sebagai Sekretaris;Ami Fahiba, sebagai Bendahara;Drs. Marfai, sebagai Pengawas;Nn nr FP W WNDrs. H. Nurhasan, M.HI, sebagai Ket.
Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2013.melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah badan hukum koperasi yang didirikan dengan NomorBadan Hukum 5795/BH/H/85 tanggal 5 Oktober 1985, dan selanjutnya denganKeputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RepublikIndonesia Nomor 511/BH/PAD/KWK.13/III/97 tanggal 21 Maret 1997diadakanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai RepublikIndonesia "AlIkhlas
" Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya NomorBadan Hukum 5795/BH/II/85 (bukti P1);Bahwa sebagai badan hukum, Penggugat memiliki aset/kekayaan di antaranyaberupa 2 bidang tanah, yaitu:Tanah di Desa / Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,Propinsi Jawa Timur, seluas 50.340 m, tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 105, Surat ukur Nomor 196/17.11/2003, tanggal 19022003atas nama Penggugat/Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "AlIkhlas"Kantor Departemen Agama
, tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 106, Surat Ukur Nomor 197/17.11/2003, tanggal 1902 2003atas nama Penggugat/Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "AlIkhlas"Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya (bukti P3);Dengan demikian total lahan milik Penggugat adalah seluas 53.348 m?
atau 53 Ha;3Bahwa pada awalnya Penggugat berencana untuk membangun perumahankhususnya tipe kecil dan menengah di atas lahan tersebut khususnya bagianggota koperasi pegawai Departemen Agama, namun tidak menutupkemungkinan bagi pihak luar untuk dapat membelinya juga;Bahwa untuk merealisasikan keinginan tersebut, Penggugat kemudian mencaripartner yang dianggap cocok untuk dapat melaksanakan proyek pembangunanperumahan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan;Bahwa Penggugat kemudian bertemu
Putus : 25-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — USTRAINDO ; YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI)
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
USTRAINDO ; YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI)
., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Walter Monginsidi Nomor 88A,Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawanYAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUNPERTANIAN (YARUMTANI), berkedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3 Gedung D Lantai 9 Ragunan, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaWarakah Anhar, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, padakantor ASP Law Firm, beralamat di Menara
Serta Mengelola Pembangunan Perumahan Di Atas TanahTersebut Untuk Pegawai Departemen Pertanian.6.
Dalam Surat Menteri Pertanian Nomor PL. 420/56/Mentan/II/1985/Rhstanggal 12 Februari 1985 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertaniansecara jelas menentukan bahwa guna melaksanakan pengalihan tanah PTPXl yang akan digunakan untuk perumahan pegawai Departemen Pertanian,Penerimaan aset berupa tanah dari PTP XI dilakukan oleh YayasanKesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian dan selanjutnya yayasan akanmengelola pembangunan perumahan di atas tanah tersebut untuk keperluanpegawai Departemen Pertanian;7.
Tjitrohupojoe Resli Wahonoe Arief Budimane SyamsudinDalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikankerjasama pembangunan perumahan dan kavling bagi pegawai DepartemenPertanian dengan berlandaskan pada Akta Nomor 21 dan 25 tanggal 9Maret 1987 serta Akta Nomor 69 tanggal 20 Februari 1992;20.
Namun sampaisekarang Tergugat baru bisa melaksanakan prestasinya berupapembangunan berupa rumah type 36/80, sementara untuk pembangunanrumah type 21/60 baru ditempati oleh Pegawai Departemen Pertaniansebanyak 150 Unit, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 536Unit 150 Unit = 386 Unit, sedangkan terhadap penyediaan 210 Kavlingmasingmasing 1000 M?
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/PDT.SUS/2009 KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK; LUSIA SITUNGKIR
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK; LUSIA SITUNGKIR
PUTUSANNo. 768 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR)TANJUNG PRIUK berkedudukan di Jalan CempakaNo. 14, Kelurahan Rawa Badak, Tanjung PriokJakarta Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Abdul Qohhar, SH., 2. Setio Budi., 3.Suherman., 4.
Kaperasi Pegawai Maritim Tanjung Priuk agar membayarkan kepadaahli waris Sdr. P. Nainggolan, Uang Pesangon, Uang Penghargaanmasa Kerja dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan ketentuanPasal 166 UU No. 13 Tahun 2003;2. Ahli waris Pekerja Sdr. P. Nainggolan agar dapat menerima haknyasebagaimana point! diatas;3. Para Pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Anjuran ini ;4.
Uang Penggantian Hak15 % x Rp. 22.000.000, Rp. 3.300.000, +TOTAL Rp. 25.300.000,(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)Bahwa guna menjamin hakhak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini,karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa seluruhinventaris milik Koperasi Pegawai Maritim KOPEGMAR) Tanjung Priukyang beralamat di JI. Cempaka No. 14 Tanjung Priok.
DALAM PROVISI1.2.Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;Meletakkan sita jaminan atas kantor Koperasi Pegawai MaritimKOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahui milik Tergugat yangbertempat di JI. Cempaka No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara.ll.
Rp. 3.300.000, +TOTAL Rp. 25.300.000,(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung kantorKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahuiadalah milik Tergugat, yang bertempat di JI.
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.- Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Putus : 21-01-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) VS MADâÂÂTOI
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) tersebut;
Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) VS MADTOI
PUTUSANNomor 602 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR), yang diwakili olehNofal Hayin, selaku Pembina Koperasi Pegawai Maritim(KOPEGMAR) Tanjung Priok, berkedudukan di Jalan CempakaNomor 14, Tanjung Priok, Jakarta 14230, dalam hal ini memberikuasa kepada M.
tahun;Bahwa oleh karena tidak diaturnya secara jelas mengenai definisi atau pengertianusia pensiun dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mencari definisi ataupengertian yang dimaksud usia pensiun menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu dinyatakan dijelaskandalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan PensiunJanda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992
/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsosteksebagai rujukan untuk mencari definisi dan pengertian usia pensiun, kedua dasarhukum tersebut diperuntukan bukan hanya untuk pegawai negeri atau untukpembayaran jaminan hari tua saja sebagaimana pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapimenjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian usia pensiun menurut peraturanperundangundangan Republik Indonesia.
dan PensiunJanda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek;.
Bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai danPensiun Janda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek seyogyanya menjadi dasar penetapan usia pensiun, bukanlahsebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKIJakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan UndangUndangNomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/DudaPegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostekdiperuntukan kepada Pegawai
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/PDT.SUS/2008 .; KOPERASI PEGAWAI PT. IGLAS (Persero)
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; KOPERASI PEGAWAI PT. IGLAS (Persero)
Oleh sebab itu, KesepakatanKerja Waktu Tertentu tersebut meniadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor: PERO2/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ;Bahwa, pada tanggal 22 September 2004 PARA PENGGUGAT tersebutdiangkat menjadi Pegawai Tetap gol Il A dengan SK No. 04/P/KPIG/IX/2004 tentanghal. 2 dari 17 hal. Put. No.295 K/Pdt.Sus/2008:Pengangkatan Pegawai (Bukti P5).
Pengangkatan tersebut terdapat banyakkejanggalan, diantaranya terurai sebagai berikut:Kejanggalan pertama:adalah mengenai status PARA PENGGUGAT yang dirubah dari PegawaiHonorer menjadi Pegawai Tetap sejak 1 September 2004 berdasarkan SK No.04/P/KPIG/IX/2004 tentang Pengangkatan Pegawai.
No.295 K/Pdt.Sus/2008:menjadi Pegawai Tetap yaitu tanggal 22 September 2004 sesuai dengan SK No.04/P/KPIG/IX/2004 tentang Pengangkatan Pegawai;b. Apabila ada perbedaan antara Pengurus KPIG dengan Pekerja terutama mengenaipenghitungan masa kerja Karyawan yang tidak dapat diselesaikan dengan caraBipartit, maka akan dilakukan Perundingan Tripartit ke Disnaker;c. Gaji Karyawan dibayarkan oleh Pihak Pengurus KPIG sampai dengan bulan Mei2006 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2006.
IGLAS (Persero)) danBapak Chusnun (Koordinator Pengawas Koperasi Pegawai PT. IGLAS (Persero))serta Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang padasaat itu diwakili oleh lbu Hj. Aniek Rahayu, S.H., M.Hum.
Para Pemohon Kasasi yang semulaadalah pegawai tetap dirubah statusnya menjadi Pegawai Temporer dengan sistemKerja Borongan pertanggal 1 Maret 2006. Dengan demikian menunjukkan bahwasejak awal Termohon Kasasi hanya bertujuan merubah status para Pemohon Kasasidan bukan untuk mengakhiri hubungan kerja.Terhadap hal ini Termohon Kasasidalam persidangan tidak pernah membantah atau bahkan menyangkal kebenaranhal. 14 dari 17 hal. Put.
Register : 18-12-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt Tanggal 17 Juni 2020 — Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara
141 — 29
141 — 29
Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara
Putus : 31-07-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SUDIRMAN
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut;
KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SUDIRMAN
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, berkedudukan di Jalan KH. Anmad Dahlan Nomor 3, KotaPalu, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ketua Irfan Dg Mapatto,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., dankawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjend.
PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukanKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu selaku badanhukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu (gugatan terlampir).
hal ini juga berkaitan eratdengan syarat formil suatu gugatan walaupun Tergugat tidak mengajukaneksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawab karena subyekgugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnya dengan atau tanpaeksepsi haruslah dipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukankepada seseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukansiapa yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanankomponen dalam putusan kepada Penggugat ,apakah Ketua, PengurusKoperasi Pegawai
PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah adalahKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebabdalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiansebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwaKewenangan Pengurus Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luarpengadilan
Nomor 678 K/Pdt.SusPHI/2017Koperasi selaku badan hukum, hal tersebut berkesesuaian dengan AktaPendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIXtanggal 1 Agustus 1984 Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 2 huruf (a)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Telkom Anuta Pura Paludisebutkan bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;Bahwa dalam akta pendirian dan akta perubahan tersebut juga menyebutkanbahwa pengurus terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang
Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)
1049 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
1049 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Terdakwa Delly Indirayati binti Kasiyamun (alm) dituntut karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal yang ... [Selengkapnya]
Putus : 26-09-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 K/Pdt/ 2007 Tanggal 26 September 2007 — ANDI SUARDI VS KOPEGTEL PALAPA (KOPERASI PEGAWAI TELKOM PALAPA),
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI SUARDI VS KOPEGTEL PALAPA (KOPERASI PEGAWAI TELKOM PALAPA),
Putus : 12-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 K/PDT/2012 Tanggal 12 Nopember 2014 — MIRISNU VIDDIANA vs DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI, dk
46 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
MIRISNU VIDDIANA vs DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI, dk
DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI,berkedudukan di Sekretariat Serikat Pegawai Bank Mandiri(SPBM) di Plaza Mandiri Lantai 12, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 3638 Jakarta Selatan, diwakili oleh Rudyanto(Ketua Dewan Pengawas Serikat Pekerja PT Bank Mandiri(Persero) Tbk.
CAHYONO SYAM SASONGKO, bertempat tinggal diSekretariat Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) PlazaMandiri Lantai 12, Jalan Jebderal Gatot Subroto Kav. 3638Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 23 Hal. Put.
Nomor 2689 K/Pdt/2012 Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Pree Features inwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atasdalildalil:. .Kedudukan Hukum Penggugat1.Bahwa Serikat Pegawai Bank Mandiri yang selanjutnya disingkat SPBMadalah serikat pekerja yang
independen, demokratis dan mandiri,beranggotakan para pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yangdidirikan pada 10 November 2000 dan telah dicatatkan di Dinas TenagaKerja Nomor 45/V/2001, tertanggal 22 Mei 2001 (bukti P1);Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum, berdasarkan hasilMusyawarah Nasional 11 SPBM yang selanjutnya disingkat Munas 11SPBM di Bandung pada tahun 2004 Penggugat dipilih, diangkat dandisahkan menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SerikatPegawai Bank Mandiri, selanjutnya
Bahwa pada 31 Oktober 2007 Tergugat II melalui suratnya yangmengatasnamakan Ketua Umum DPP SPBM dengan Nomor DPPSPBM/001/X/2007 memberitahukan kepada Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tentang PerubahanSusunan Kepengurusan Serikat Pegawai Bank Mandiri hasil Munaslub(bukti P11);58.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990 4285 — 997
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Spil (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor3250) ;MEMUTUSKANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSpil yaitu
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan
PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan
Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. BANK Pembangunan Daerah NTB
21 — 22
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. BANK Pembangunan Daerah NTB
21 — 22
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum Yayasan Kesejahtreraan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah NTB sesuai dengan Akta Pendirian pertama kali dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ABDURRAHIM, SH.
., No. 1 tanggal 05 Juli 2006, DIBUBARKAN:
- Menyatakan keseluruhan asset/kekayaan Yayasan Kesejahtreraan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah NTB beralih kepada Koperasi Konsumen Mutiara Amanah Syariah;
- Menyatakan hukum untuk menunjuk UMMY HANIK sebagai PEMBERES untuk mengalihkan harta kekayaan/segala aset pada Yayasan Kesejaahteraan Pegawai PT.
Pemohon:
Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. BANK Pembangunan Daerah NTB
Register : 27-01-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Kot Tanggal 31 Maret 2021 — - KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERA
Melawan
- ARMIASA ROVALI, DKK
486 — 444
486 — 444
- KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERAMelawan- ARMIASA ROVALI, DKK
AKTA PERDAMAIANNomor 3/Pdt.G/2021/PN KotPada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, dalam persidangan PengadilanNegeri Kota Agung yang terobuka untuk umum, dan yang memeriksa, sertamengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:KOPERASI PEGAWAI NEGERI BAKTI HUSADA SEJAHTERA,berkedudukan di Jalan Mustofa Kamal Nomor 6,Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yangdiwakili oleh Devi Arminanto, S.K.M., M.M. selakuKetua I, Y.
hanya mengikatserta mengakhiri sengketa diantara Para Pihak tersebut;Selanjutnya, Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka tersebut dengan jalan perdamaian melaluimediasi dengan Mediator Trisno Jnohannes Simanullang, S.H., Mediator HakimPengadilan Negeri Kota Agung, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakanpersetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18Maret 2021, yang diketahui, dan mendapat persetujuan dari Badan PengawasKoperasi Pegawai
dirinya secara tertulis makaPara Tergugat bersedia diberhentikan secara hormat dari keanggotaankoperasi oleh pengurus koperasi;Pasal6Bahwa terhitung satu tahun sejak Para Tergugat mengundurkan diri darikeanggotaan koperasi, maka Para Tergugat dapat mendaftarkan diri Kembalimenjadi anggota koperasi, dengan cara mengajukan permohonan dan usulantertulis yang ditujukan kepada pengurus koperasi, dengan melengkapipersyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Koperasi Pegawai
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009 Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK