• No. 45 K/Pid.Sus/2014a Pemotongan pada saat pencairan Tahap Ibulan Agustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp.40.000,00Rp.23.240.000,00b Pemotongan pada saat pencairan Tahap II bulan September 2008, yaitu636 RTS x Rp. 40.000,00 Rp.25.440.000.00Jumlah pemotongan ataupungutan Rp.48.680.000,00Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan denganPetunjuk Teknis (JUKNIS) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yangdikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, karena berdasarkanJUKNIS tersebut

  , penyaluran dana BLT kepada masyarakat sebesar jumlah yangditentukan yaitu Tahap I Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap IIRp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan,namun kenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00(empat puluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa BandungrejoKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikandi atas juga bertentangan

  (tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa adanya pemotongan, namunkenyataannya Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 40.000,00 (empatpuluh ribu rupiah) dari setiap tahap pencairan BLT di Desa Bandungrejo KecamatanNgasem Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 ;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana yang telah diuraikandi atas juga bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan

  No. 45 K/Pid.Sus/201420rupiah) yang telah diberikan pada saat pencairan Tahap I dengan alasan biaya HUTKemerdekaan tidak mencukupi ;Bahwa dari jumlah 640 RTS, karena ada beberapa warga yang tidak mau uang BLTnya dilakukan pemotongan atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasilpemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlahRp.48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut :a Pemotongan pada saat pencairan

  atau pungutan, maka uang yang terkumpul dari hasilpemotongan atau pungutan dana BLT yang dilakukan oleh Terdakwa berjumlahRp. 48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut :a Pemotongan pada saat pencairan Tahap IbulanAgustus 2008, yaitu 581 RTS x Rp. 40.000,00Rp. 23.240.000,00b Pemotongan pada saat pencairan Tahap IIbulan September 2008, yaitu 636 RTS x Rp.40.000,00 Rp. 25.440.000.00Jumlah Pemotongan atau pungutan Rp.48.680.000,00Bahwa

• BagBahwa benar biaya upah kerja dilakukan pemotongan sebanyak 30%dikarenakan adanya permintaan dari terdakwa Ir.

  Sepengetahuan saksi permintaan pemotongan BiayaUpah Kerja dari terdakwa Ir.

  Pemotongan upah kerja tersebut dilakukan oleh BendaharaPengeluaran Pembantu (Sdr.

  oleh Bendahara PengeluaranPembantu sebanyak 30% kecuali UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Cibinongdipotong 29%.Menimbang, bahwa pemotongan upah kerja tersebut adalah atas perintahTerdakwa, dan tentang pemotongan ini sudah diberitahukan pula kepada paraKepala UPT sejak awal Januari tahun 2014;Menimbang, bahwa uang hasil pemotongan upah kerja tersebut oleh saksilwan Setiawan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selalu disehakan kepadaTerdakwa setelah dilakukan pemotongan 7 % untuk dana operasional BendaharaPengeluaran

  Bahwa pemotongan itu adalah inisiatifTerdakwa, dan Terdakwa telah pula menyampaikan rencana pemotongan itu kepadapara UPT sejak awal Januari 2014;Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada saksi lwanSetiawan untuk melaksanakan pemotongan tersebut pada saat setiap menyerahkanpembayaran upah kerja melalui para UPT, dan saksi wan Settiawan telah begitu sajaHalaman 137 dari 149Putusan No, 121/Pi.SUsTPK/2015/PN.

• Bahwa Saksi ketahui ada informasi pemotongan 10% pertama kali padapencairan tahap pertama bulan Juni 2013, Bahwa Tidak ada kami lakukan koordinasi atau rapat untuk menentukanrencana pemotongan 10% dari 100% dana Jamkesmas/ Jampersal Kab.Langkat T.A. 2013. Bahwa benar saksi mengetahui informasi pemotongan 10% tersebut denganrincian sebesar 6% untuk bagian keuangan Dinas Kesehatan dan 4% untuk timpengelola Jamkesmas/ Jampersal setelah ditelpon oleh terdakwa SUNARTO,SE.

  MM, Bahwa saksi mengetahui pemotongan 4% tahap pertama dan pemotongan 4%tahap kedua, saksi dan juga SAFRIANI turut memberikan saran dalammenentukan jumlah pembagian masingmasing, jadi ada saksi catat dalamkertas buram (saksi tidak mengetahui lagi dimana kertas tersebut). Bahwa yangmemerintahkan SAFRIANI untuk melakukan pemotongan sebesar 10%terhadap dana Jampersal yang diklaim oleh masingmasing bidan tersebutadalah dr. GUNAWAN selaku Kadis Kesehatan Kab. Langkat.

  Langkat sejak Tahun2011 s/d 2013 tidak ada dibuat Peraturan Bupati Langkat yang mengaturtentang pemotongan 25% atau pemotongan 10% dana Jamkesmas danJampersal, sehingga jika ada pemotongan dan Jamkesmas dan Jampersalbertentangan dengan Juknis Jamkesmas dan Jampersal atau peraturan lainnya.

  Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kronologis perbuatan pemotongan tersebut,karena yang saya ketahui peristiwa pemotongan itu setelah dilakukanpenangkapan oleh Kepolisian. Bahwa Terdakwa menjelaskan ia tidak mengetahui tentang Tim PengelolaJamkesmas/Jampersal Kab. Langkat TA 2013 ada membuat dokumen Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan dalam rapat tersebut bahwa potongan10 % tetap dilakukan, karena tentang pemotongan 10 % itu, saya sama sekalitidak mengetahuinya.

  Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pembagian pemotongan 10 %tersebut Bahwa Menurut Terdakwa. dr.

• Nomor 1021 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatadalah Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak awal hubungankerja;Menyatakan Tergugat telah salah dan keliru melakukan pemotongan gaji(deductions) secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas;Menyatakan pemutusan hubungan

  Pemotongan gaji (deductions) secara sepihak oleh Tergugatterhadap Penggugat , sejak September 2015 sampai denganSeptember 2016 (selama 9 bulan) keseluruhan dengan rinciansebagai berikut:Pemotongan gaji (deductions) 2015: September Rp750.000,00;Pemotongan gaji (deductions) 2016: Februari Rp649.409,00; Maret Rp649.409,00;Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1021 K/Pdt.SusPHI/20206.2.

  April Rp649.409,00: Mei Rp277.764,00: Juni Rp277.763,00; Juli Rp277.764,00: Agustus Rp277.764,00; September Rp277.764,00 +Rp3.337.046,00:Total pemotongan gaji (deductions) bulan September 2015 sampaidengan bulan September 2016: Rp4.087.046,00 (empat juta delapanpuluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah); Pemotongan gaji (deductions) secara sepihak oleh Tergugatterhadap Penggugat II, Februari sampai dengan September 2016(selama 8 bulan) keseluruhan dengan rincian sebagai berikut;Pemotongan gaji (deductions

  Pemotongan gaji (deductions) secara sepihak oleh Termohon kasasisemula Tergugat terhadap Para Pemohon Kasasi semula Penggugat, sejak September 2015 sampai dengan September 2016 (selama 9bulan) keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:Pemotongan gaji (deductions) 2015:Halaman 7 dari 12 hal. Put.

  Nomor 1021 K/Pdt.SusPHI/20207.2 September Rp.750.000,00;Pemotongan gaji (deductions) 2016: Februari Rp649.409,00;Maret Rp649.409,00;April Rp649.409, 00;Mei Rp277.764,00;Juni Rp277.763,00;Juli Rp277.764,00;Agustus Rp277.764,00;September Rp277.764,00 +Rp3.337.046,00:Total pemotongan gaji (deductions) bulan September 2015 sampaidengan bulan September 2016 Rp4.087.046,00 (empat juta delapanpuluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah);Pemotongan gaji (deductions) secara sepihak olen Termohon Kasasisemula

• ;e Bahwa dana 30 % dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kegiatannon budgeter seperti festifal bedug, memberikan bantuan kepadamasyarakat yang mengajukan proposal kegiatan.e Bahwa pemotongan dilaksanakan langsung oleh bendahara atas perintahpimpinan ( terdakwa selaku Camat).Bahwa terdakwa pernah menginstruksikan pemotongan 30 % di dalamrapat, yakni dengan cara mengikuti pola lama dan nanti akan dievaluasipada akhir tahun ;Bahwa dengan adanya pemotongan 30 % maka hasil kegiatan tidak dapatmaksimal

  melalui bendahara ;Dengan adanya pemotongan 30 % tersebut kegiatan tetap berjalan, namunmenjadi tidak maksimal ;Bahwa saksi keberatan atas pemotongan tersebut, namun tidak pernahmenyampaikan keberatan secara langsung ;Bahwa saksi tidak mengetahui isi nota persetujuan dari terdakwa ;Bahwa saksi tidak pernah melihat perintah langsung dari Camat kepadabendahara tentang perintah pemotongan 30 % ;1.

  ada dan antara lain sistem yang sudah ada dan antara lainsistem yang sudah ada tersebut adalah adanya pemotongan 30% dari nilaikegiatan dimana saksi menjabat sebagai PPTKnya yang sudah barumengetahui mengenai adanya kepastian pemotongan tersebut dari bendaharadan temanteman saksi di Kecamatan Kramat Jati ;1.

  adalah ~ saksi Yuli sebagaibendahara ;e Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP poin ke 13tentang jumlah pemotongan sebagai berikut :.

  Terdakwa tidak pernah menggunakan uang hasil pemotongan untukkepentingan pribadi, namun sepenuhnya dipergunakan untukmelakukan Kantor yang non budgeter ;4. Terdakwa tidak pernah aktif mengelola atas uang hasil pemotongan,karena yang mengelola adalah bendahara Yuliastuti ;5.

• Bahwa pemotongan upah setiap bulannya yang dilakukan oleh Tergugatsama sekali tidak merugikan bagi Tergugat karena, pemotongan upahtersebut berlaku bagi seluruh pekerja PT SAT tanpa terkecuali.

  P6a Foto copy Surat Penghentian Pemotongan Nota Barang Hilang(NBH) No. 152/PUKGSPMIVSAT/B/XI/2011 tanggal 21 Nopember2011.P6b Foto copy Tanda Terima Surat Penghentian Pemotongan NotaBarang Hilang (NBH) No. 152/PUKGSPMIVSAT/B/XV/2011.7.

  P7a Foto Copy Surat Penghentian Pemotongan Nota Barang Hilang(NBH) ke Il (dua) Nomor 159 / PUKGSPMIVSAT/B/X1V201 1tanggal 19 Desember 2011.P7b Foto copy Tanda terima Surat Penghentian Pemotongan NotaBarang Hilang (NBH) ke Il (dua) Nomor 159 / PUKGSPMIVSAT/B/X1I/2011.8.

  P9a Foto copy Surat Penghentian Pemotongan Nota Barang Hilang(NBH) ke V (lima) Nomor 206/PUKGSPMIVSAT/B/IX/2012 tanggal21 September 2011.P96 Foto copy Tanda Terima Surat Penghentian Pemotongan NotaBarang Hilang (NBH) ke V (lima) Nomor 206/PUKGSPMIVSAT/B/IX/2012.10.

  Sumber Alfaria Trijaya, selanjutnya pemotongan upah atas NBH & Hutangdilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku di PT.

• id=100009465611774

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Darmawansyah Alias Ancha Mayor Alias Tta Anca Bin Suardi Saleh;

• 2(dua)lembar ScreenshotPostingan Akun FacebookANCHA MAYOR di Grup Suara Masyarakat Sinjai(SMS) Yang bertuliskan info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas KesehatanKabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diberikan untuk Dr.

  Bahwa postingan dari akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor tersebut adalahtentang pemotongan dana kapitasi.

  /PN SnjBahwa menurut Terdakwa yang melakukan Pungli adalah yang melakukanpemotongan dana Kapitasi yakni Bendahara Puskesmas, sedangkan Gratifikasiyang Terdakwa maksud adalah yang menerima hasil pemotongan dana kapitasiyakni ANDI SURYANTO ASAPA alias dr.Dedet yang pada saat itu menjabatsebagai Kepala Dinas Kesehatan;Bahwa yang melakukan pemotongan dana Kapitasi yakni Bendahara diPuskesmas Bulupoddo;Bahwa menurut Terdakwa, Pemotongan itu adalah mengambil atau mengurangisebagian hak orang pada saat

  Anita sempatmempertanyakan terkait dana Kapitasi yang diterimanya;Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait denganadanya pemotongan dana Kapitasi;Bahwa pemotongan dana kapitasi tersebut terjadi di Puskesmas dan setahuTerdakwa anggaran dana kapitasi semuanya tetap sepengatahuan DinasKesehatan karena dana Kapitasi masuk ke rekening Dinas Kesehatan.

  Dedet belum menerima cinderamata darihasil pemotongan dana kapitasi, maka perbuatan Terdakwa menulis teks info LATUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan KabupatenSinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengatahuan pemiliknya yang di berikan untukDr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & init PUNGLI, kita akan ketemu diAPH........++.

  Dedet;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakimberpendapat itikad atau niat baik untuk mengawal kepentingan umum saja tidakcukup, meskipun terkait dengan pemotongan dana kapitasi yang dinilai pungli dalampostingan Terdakwa terbukti, namun faktanya dana hasil pemotongan tersebutbelum diterima oleh dr Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet.

• Pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan gunapembayaran kewajiban hingga lunasb. Pemotongan Tunjangan Hari Tua, Pesangon, Jamsostek/Taspen/Asabri dan pembayaran lainnya yang akan diperolehuntuk pelunasan kewajiban apabila status anggota sebagaikaryawan terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga3. Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji PDAM Tirtanadi Medan yangmenjamin :a. Kelancaran pemotongan gaji anggota untuk pembayaranangsuran secara otomatis setiap bulan hingga lunasb.

  Pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan gunapembayaran kewajiban hingga lunas.b. Pemotongan Tunjangan Hari Tua, Pesangon,Jamsostek/Taspen/ Asabri dan pembayaran lainnya yangakan diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila statusanggota sebagai karyawan terputus hubungan kerjanyaoleh sebab apapun juga.5. Surat dari Bendahara Gaji PDAM Medan yang menjamin:a. Kelancaran pemotongan gaji anggota untuk pembayaranangsuran secara otomatis setiap bulan hingga lunas.b.

  Pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan gunapembayaran kewajiban hingga lunas.b. Pemotongan Tunjangan Hari Tua, Pesangon, Jamsostek/Taspen/ Asabri dan pembayaran lainnya yang akandiperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila statusanggota sebagai karyawan terputus hubungan kerjanyaoleh sebab apapun juga.3. Surat dari Bendahara Gaji PDAM Medan yang menjamin:a. Kelancaran pemotongan gaji anggota untuk pembayaranangsuran secara otomatis setiap bulan hingga lunas.b.

  Menjamin kelancaran pemotongan gaji anggota setiap bulansebesar iuran hingga lunasb. Menjamin kelancaran pemotongan hak hak anggota (THT,Pesangong, Jamsostek/Taspen) untuk pelunasan ke Bank SyariahMandiri terlebin dahulu jika anggota koperasi terputus hubungankerjanyac.

• Maluku Tengah;Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu adalah terdakwa FADLI PELLU,MUHAMAD PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDIOLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi sendiri, JULKIDFLI ANGGODAdan EKO SUGENG WAILUSSY;Bahwa benar terdakwa FADLI PELLU melakukan pemotongan terhadap saksidengan menggunakan sebuah parang lebih dari empat kali pemotongan,MUHAMAD PELLU melakukan pemotongan terhadap saksi dengan menggunkanparang, CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyak kurang lebih

  Leihitu Kab.Maluku Tengah; Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu adalah terdakwa FADLI PELLU,MUHAMAD PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDIOLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi MUHAMAD ANGGODA ,JULKIDFLI ANGGODA dan EKO SUGENG WAILUSSY; Bahwa benar terdakwa FADLI PELLU melakukan pemotongan terhadap saksiMUHAMAD ANGGODA dengan menggunakan sebuah parang lebih dari empatkali pemotongan, MUHAMAD PELLU melakukan pemotongan terhadap saksiMUHAMAD ANGGODA dengan menggunkan parang

  Leihitu Kab.Maluku Tengah;Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Amb Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pemotongan terhadap saksi MUHAMADANGGODA, yang saksi lihat hanya pemotongan terhadap JULKIFLI ANGGODAdan EKO SUGENG WAILUSSY; Bahwa benar awalnya saksi sedang berorasi di depan polsek leihitu, selanjutnyasaksi dan masa yang berorasi mendengar suara yang mengatakan bahwa adaorang sedang membongkar keramat lalu saksi pulang ke rumahnya untukmengambil parang dan pergi menuju kleramat

  Leihitu Kab.Maluku Tengah; Bahwa benar pelaku dalam peristiwa itu. adalah terdakwa sendiri, sSaksiMUHAMAD PELLU, saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDIOLLONG dan yang menjadi korban yakni saksi MUHAMAD ANGGODA; Bahwa benar terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi denganmenggunakan sebuah parang lebih dari empat kali pemotongan, MUHAMADPELLU melakukan pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA denganmenggunkan parang, CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyakkurang lebih dua kali

  Maluku Tengah telahterjadi peristiwa pemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA Alias MATyang dilakukan oleh terdakwa FADLI PELLU Alias PE, saksi MUHAMAD PELLU,saudara COHYONO PELLU Alias KOYA, dan saudara YUDI OLLONG;Bahwa terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi dengan menggunakansebuah parang lebih dari empat kali pemotongan, MUHAMAD PELLU melakukanpemotongan terhadap saksi MUHAMAD ANGGODA dengan menggunkan parang,CAHYONO PELLU melakukan pemotongan sebanyak kurang lebih dua kali danYUDI OLONG

• ayam yang letaknya di sebelah toko,kemudian membuka pintu tempat pemotongan ayam.Bahwa setelah pintu tempat pemotongan ayam terbuka kemudian Anak 4dan ANAK 2 ikut masuk ke tempat pemotongan ayam, sedangkan 3 (tiga)orang Anak lainnya yaitu ANAK 3, ANAK 5 dan ANAK 6 menunggudisamping toko.Bahwa setelah Anak 1, ANAK 4 dan ANAK 6 berada didalam tempatpemotongan ayam kemudian mencongkel pintu toko menggunakan dreisecara bergantian, setelah pintu toko dapat dibuka kemudian ANAK 3,Halaman 4 dari 25 Putusan

  TOKHIDIN adalah Pak SUTIBI; Bahwa saksi mendatangi Kios sembako milik TOKHIDIN danikutmengecek barangbarang yang telah hilang serta mencari tahu darimana pelaku bisa masuk ke Kios; Bahwa saksi mendapati atap asbes samping Kios sembako tersebut /tepatnya di pemotongan ayam samping kios telah jebol, kemudian pintupemotongan ayam juga telah terbuka, kemudian pintu yangmenghubungkan antara kios dengan pemotongan ayam juga telah jebolkemudian saksi mendapati kios tersebut dalam keadaan berantakan danbanyak

  ayam yangletaknya bersebelahan dengan Kios, selanjutnya Anak membuka pintutempat pemotongan ayam, setelah pintu dibuka lalu ANAK 4 dan ANAK2 ikut masuk kedalam tempat pemotongan sedangkan 3 (tiga) oranglainnya yaitu ANAK 3, dan ANAK 6 masih menunggu di samping kios,selanjutnya Anak bertiga yaitu Anak sendiri ANAK 4 dan ANAK 2membuka pintu kios dengan cara mencongkel dengan menggunakandrei secara bergantian, setelah pintu kios berhasil dibuka kemudianAnak ber 6 (enam) masuk kedalam kios bersamasama

  Bahwa kemudian Anak 1membuka pintu tempat pemotongan ayam, setelah pintu dibuka lalu Anak 4 danAnak ANAK 2 ikut masuk kedalam tempat pemotongan sedangkan 3 (tiga)orang lainnya yaitu ANAK 3, ANAK 5 dan ANAK 6 masih menunggu di sampingkios.

  Bahwa kemudian Anak 1membuka pintu tempat pemotongan ayam, setelah pintu dibuka lalu Anak danAnak ANAK 2 ikut masuk kedalam tempat pemotongan sedangkan 3 (tiga)Orang lainnya yaitu ANAK 3, ANAK 5 dan ANAK 6 masih menunggu di sampingkios.

• Andi Marola,SKM S.Kep.M.Kes (halaman 28 garisdatar 2);Bahwa bukan hanya itu, pemotongan tersebut pun tidak serta mertaPemohon kasasi lanjutkan begitu saja dengan menggunakan kekuasaannyaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru walaupun itu bisa sajadilakukan. Namun pemotongan itu dilakukan setelah adanya kesepakatandari seluruh Kepala Puskesmas Penerima Dana Jamkesda tersebut.

  Judex Facti tingkat banding mempertimbangkanketerangan saksi yang lebin dominan menerangkan tentang tidak adanyakeberatan terhadap pemotongan dana 5% tersebut.

  Idris, SKM (putusan halaman 16 garis datar 10)menerangkan dengan adanya pemotongan tersebut, saksi dan staftidak ada yang keberatane. Keterangan Saksi Muhrah, SKM binti Tami (putusan halaman 18 garisdatar 13) menerangkansetahu saksi tidak ada pegawai yang keberatandengan pemotongan dana Jamkesda tersebut f. Keterangan saksi Isriani Latif, M.Kes binti H.

  Andi Marola,SKM S.Kep.M.Kes (halaman 28 garisdatar 2) ;Bahwa pemotongan dana 5% pun dilakukan setelah tidak adanya keberatandikuatkan oleh keterangan saksisaksi yang termuat dalam Putusan Nomor :108/PID.SUS.TPK/2013/PN.Mks sebagai berikut :a. Keterangan saksi Muhammad Alidin, S.Kep (putusan halaman 11 garisdatar ) menerangkan dengan adanya pemotongan tersebut, saksi danstaf tidak ada yang keberatan ;b.

  pada Dinas Kesehatan untukmembiayai kegiatankegiatan yang tidak dianggarkan ; Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak mempunyai niatjahat untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri : Sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Terdakwa harus mengatasimasalahmasalah di daerah terpencil yang tidak didanai oleh APBD Pemotongan dilakukan atas kesepakatan/persetujuan bersama ; Hasil pemotongan digunakan untuk memperlancar pelayanankesehatan masyarakat juga ; Hasil pemotongan, relatif kecil ;

• Menetapkan barang bukti berupa: -5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;-1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;-1 (satu) buah kotak sepatu;-2 (dua) buah korek api gas;-1 (satu) buah dompet bermotif batik;-1 (satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna kuning;-1 (satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna putih;-1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;-1 (satu

  Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putin yang didugaNarkotika Jenis Shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putih yang didugaNarkotika Jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak sepatu;(dua) buah korek api gas;(satu) buah dompet bermotif batik;(satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna kuning;(satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna putih;(satu) buah kotak rokok sampoerna;1 (satu) lembar celana pendek jeans

  narkotika jenis shabushabu tidak memilikiizin dari pihak yang berwenangMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putin yang didugaNarkotika Jenis Shabu;1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putih yang didugaNarkotika Jenis Shabu;1 (satu) buah kotak sepatu;2 (dua) buah korek api gas;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.LLG.1 (satu) buah dompet bermotif batik;1 (satu) buah skop dari pemotongan

  pipet plastik bewarna kuning;(satu)(satu)(satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna putih;(satu) buah kotak rokok sampoerna;(satu)satu) lembar celana pendek jeans warna biru.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keteranganterdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2006sekitar jam 17.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dusun 1, Desa LubukTua, Kec.

  Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;atMenetapkan barang bukti berupa:5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putin yang didugaNarkotika Jenis Shabu; 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristalkristal putih yang didugaNarkotika Jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak sepatu; 2(dua) buah korek api gas;1 (satu) buah dompet bermotif batik;1 (satu) buah skop dari pemotongan pipet plastik bewarna kuning; 4 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;satu) buah skop dari pemotongan

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Zainudin bin Selamat) dengan Pemohon II (Aminah binti Abu Bakar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1973 di Kampung Pemotongan, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
  3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

  karenapernikahan mereka dulu tidak diberikan akta nikah oleh Kantor UrusanAgama setempat dan untuk mengurus akta kelahiran bagi anak mareka;Die cans cxanenanss , memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknyasebagai berikut:= Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidakada hubungan keluarga dengan mereka; Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II benarsebagai suami istri nikah sah, saksi ikut hadir menyaksikan aqad nikahmereka dahulu pada tahun 1973 di Kampung Pemotongan

  keterangan maupunbukti lain yang akan disampaikan, dan dalam kesimpulannya menyatakan mohonagar perkaranya diputuskan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penen ini, maka hakim menunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenen ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohonadalah mohon agar Mahkamah Syariyah Blangkejeren menetapkan sahpernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05Mei 1973 di Kampung Pemotongan

  Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (........000. ) denganPemohon II (..........006 ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1973 diKampung Pemotongan, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 266.000, (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M bertepatandengan tanggal 05 Syban 1437 H oleh kami Drs. Ahmad Yani selaku KetuaMajelis, Dra.

• Syahrudin (Ketua Kelompok Petani Tambak Udang Udin)dilakukan pemotongan sebesar Rp27.000.000,00 dari jumlahbantuan sebesar Rp40.000.000,00;Jaelani bin Iksan (Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUB Nani)dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlahbantuan sebesar Rp40.000.000,00;Khariri (Ketua Kelompok Kegiatan Usaha Budi Daya Jamur Tirambinar Sayunan) dilakukan pemotongan sebesar Rp6.350.000,00dari jumlah bantuan sebesar Rp14.500.000,00;Misdi (Kelompok UKM Misdi) dilakukan pemotongan sebesarRp2.000.000,00

  No. 436 K/PID.SUS/2016Asep Ramdani (Ketua UKM VIVI) dilakukan pemotongan sebesarRp10.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp20.000.000,00;Donang Wicaksono (UKM Sugji) dilakukan pemotongan sebesarRp45.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,00;Sanija (Ketua UKM ANI) dilakukan pemotongan sebesarRp25.000.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp30.000.000,00;Abidin (Warung Wong Cilik) dilakukan pemotongan sebesarRp8.500.000,00 dari jumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;Narsono bin H.

  Katila (Ketua Majelis Talim NyimasBaduran) dilakukan pemotongan sebesar Rp1.000.000,00 darijumlah bantuan sebesar Rp10.000.000,00;Sukarli (Ketua Panitia Renovasi Mushola Nurul Iman)dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dari jumlahbantuan sebesar Rp45.000.000,00;Hal. 27 dari 84 hal. Put.

  Syahrudin (Ketua Kelompok Petani Tambak Udang Udin)dilakukan pemotongan sebesar Rp27.000.000,00 dari jumlahbantuan sebesar Rp40.000.000,00;Jaelani bin Iksan (Ketua Kelompok Usaha Bersama/KUBNani) dilakukan pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 darijumlah bantuan sebesar Rp40.000.000,00;Khariri (Ketua Kelompok Kegiatan Usaha Budi Daya JamurTiram binar Sayunan) dilakukan pemotongan sebesarRp6.350.000,00 dari jumlah bantuan sebesarRp14.500.000,00;Misdi (Kelompok UKM Misdi) dilakukan pemotongan sebesarRp2.000.000,00

  pemotongan sebesar Rp25.000.000,00 dari jumlahbantuan sebesar Rp50.000.000,00;2.

• Bahwa selain melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu untukmeneliti keabsahan bukti pemotongan dan pemungutan yang dikreditkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) juga melakukan penelitian ataskebenaran materiil bukti pemotongan dan pemungutan tersebut dengancara melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung antara lainkontrak/SPK/PO/BON, Faktur Pajak, dan Rekening koran;e.

  Bahwa atas kredit pajak sebesar Rp 3.388.525.469,00 tetap dilakukankoreksi karena :1) sebesar Rp 1.273.177.202,00 dinyatakan Tidak Ada oleh KPP terkait;dan2) sebesar Rp.2.115.348.267,00 merupakan Bukti Pemindahbukuan (daripemecahan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas namaJoint Operation/J.O.) yang dikreditkan tidak sesuai dengan jenis dantahun sengketa.g.

  dan pemungutan yang dilakukanterhadap Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding).c) Konfirmasi atas pemotongan dan pemungutan yang dilakukanterhadap Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) merupakan bentuk kehatianhatian dari Negara terhadappenerimaan yang menjadi haknya.

  Sehingga, kebenaran darikredit pajak pemotongan dan pemungutan harus dibuktikan terlebihdahulu sebelum menjadi faktor pengurang dari pajak terutangtersebut.d) Dalam angka 2.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 19/PJ.41.2/1993 diberikan penegasan bahwa :Apabila dari hasil konfirmasi diketahui bahwa bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tersebut tidakbenar, maka terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan verifikasikantor dan telah dikeluarkan surat ketetapan pajak

  Akan tetapi, ketika hasil konfirmasi atas kredit pajak pemotongandan pemungutan menyatakan bahwa bukti pemotongan atauHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1153/B/PK/PJK/2014pemungutan tidak benar, maka kredit pajak pemotongan danpemungutan tersebut akan ditagih kembali melalui mekanismepenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT).

• Terkait Pemotongan Upah yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaanselama 6 (enam) bulan mulai Bulan September 2017 sampai denganPebruari 2018.. Terkait pemotongan upah tersebut jelas bukan dikarenakan pribadi dankelalaian selaku COS tetapi adanya perbuatan pidana Penggelapan yangdilakukan oleh Sdr.

  Hal yang mana diterapkan didalam PT SAT atas ganti rugiakibat dari NBH;Pemotongan upah yang dilakukan oleh PT SAT selain sesuai denganPeraturan Perusahaan PT SAT, juga telah sesuai sebagaimanadituangkan dalam Pasal 57 ayat (1) PP No. 78/2015. Untuk lebih jelasnyakami kutip ketentuan dari Pasal 57 ayat (1) PP No 78/2015, sebagaiberikut :Pasal 57(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk :a. Denda;b. Ganti rugi; dan/atauc.

  ., Halaman 10Bahwa atas pemotongan Upah oleh PT SAT sebagai akibat dari gantirugi yang dilakukan oleh Pekerja, PT SAT masih mempertimbangkankesejahteraan para pekerja, yaitu selain dengan diberikannya kebijakanBTK dan Insentif, upah pekerja dipotong hanya sebesar maksimal 30 %(tiga puluh perseratus) dari upah yang diterima setiap bulannya, dimanaketentuan ini masih dibawah batas maksimum pemotongan upahsebagaimana yang tertuang dalam ketentuan PP No. 78/2015 yaitu 50 %(limapuluh perseratus).

  langsungberdasarkan jumlah obyektif selisin barang;Bahwa pemotongan upah setiap bulannya yang dilakukan oleh Tergugatsama sekali tidak merugikan bagi Tergugat karena, pemotongan upahtersebut berlaku bagi seluruh pekerja PT SAT tanpa terkecuali.Pemotongan tersebut berlaku apabila pekerja selain melakukanpelanggaran, pekerja tersebut tidak bertanggung jawab atas pekerjaandan barang yang dipercayakan kepadanya;.

  Bahwa dalam pemotongan upah dikarenakan NBH ini, Perusahaanmemberikan kebijakan BIK dan insentif kepada Penggugat sebagaikomponen pengurang NBH & Hutang Penggugat;n. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah atas NBH & HutangPenggugat sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku di PP No.78/2015 dan Peraturan Perusahaan PT SAT.

• MUSA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
• Mentapkan barang bukti berupa :
  • Bundelan Faktur dari Bulan Agustus 2015 s/d April 2016 yang terdiri dari :
    1. Faktur toko (Copy);
    2. Nota CN (Pemotongan

       Bonus);

    3. Credit Nota Barang yang dipotong Bonus;
  • Daftar penerimaan pembayaran toko dan rincian pemotongan bonus;
  • Data tambahan bulan Oktober s/d Desember 2015;
  • Faktur Nota Retur bulan Desember 2015 s/d April 2016;
  • Buletin Bonus dari bulan Juli 2015 s/d April 2016;
  • Monitor kas receh bulan Agustus s/d April 2016;
  • Data CN Bulan bulan Agustus s/d April 2016;
  • Laporan Mutasi Harian (Rekening Koran)

    dari Agustus 2015 S/d April 2016;

  • Surat pernyataan Toko SOHOI MAKMUR yang menyatakan tidak pernah menerima potongan dari Faktur Nomor 68714 sebesar 1.820.871,-(Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah dan hanya menerima potongan sebesar Rp. 642.000,-( Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);
  • Surat Pernyataan dari Toko USAHA LARIS yang menytakan tagihan dibayar sesuai dengan faktur asli tanpa ada pemotongan (Bonus);
  • Surat pernyataan

    ASNAWIYAH; Adapun prosedur sebenarnya yang harus dilakukan dalamPenginputan dan pembuatan CN (Credit Nota) / pemotongan uang(Bonus) yaitu antara lain : Harus sepengetahuan OM (Operasional manager) danmenggunakan referensi CN dari OM (Operasional manager); Pemotongan CN (Credit Nota) / pemotongan uang (Bonus) harusdilengkapi dengan bukti potong CN dari toko menggunakan form TTNasional; Pemotongan promosi yang tidak tersetting di faktur toko makawajib melampirkan surat ACC Kawil & Kacab serta Copy

    Melakukanpengecekan seluruh faktur pemotongan per hari per salesmandan per periode bulannya (Agts 2015 Feb 2016.

    ASNAWIYAH, Sdr.KRISTIAN SIRAIT, untuk menerimaHTPK dan menginput pembayaran yang ada pemotongan / CN dari saleslalu Saya menginput pemotongan / CN kedalam sistem Linkpood kedalamdaftar pembayaran;Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Mbo Terdakwa tidak pernah mengecek / memeriksa setiap potongan yangada di HTPK (Faktur Pelunasan) dan menyesuaikannya dengan buletinbonus / pemotongan yang merupakan kewajiban Terdakwa; Adapun sebab Terdakwa tidak mengecek menyesuaikan pemotongan /CN dan

    ; Adapun yang bertugas menginput pemotongan / CN pada sistem,adalah Sdri.

    Nota CN (Pemotongan Bonus);c.

• yang menguraikanBahwa sebelum adanya rapat tentang pemotongan dana Jamkesdayang diikuti oleh kepalakepala Puskesmas dan Terdakwa, pemotongantersebut sudah berlangsung sebelumnya sehingga sifat rapat tersebuthanya untuk melanjutkan pemotongan yang telahberlangsung ;Bahwa dari pertimbangan tersebut menjadi fakta hukum tentang adanyarapat yang membahas tentang pemotongan dana Jamkesda 5% tersebut,sehingga tidak benar jika dikatakan Terdakwa yang menginisiasipemotongan tersebut, akan tetapi merupakan

  Andi Marola,SKM S.Kep.M.Kes (halaman 28garis datarBahwa bukan hanya itu, telah menjadi fakta hukum bahwapemotongan dana jamkesda telah berlangsung sebelum Terdakwamenjadi Kepala Dinas Kesehatan Barru sehingga fakta ini membuktikanbukan Terdakwa yang menginisiasi pemotongan tersebut. Terdakwabukanlah pihak yang menciptakan kondisi baru dari tidak adanyapemotongan menjadi ada pemotongan.

  Pemotongan tersebut pun tidakserta merta Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan kekuasaannyaselaku kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru walaupun itu bisa sajadilakukan. Namun pemotongan itu dilakukan setelah adanya kesepakatandari seluruh Kepala Puskesmas penerima dana Jamkesda tersebut. Apayang dilakukan Terdakwa hendaklah dianggap sebagai sikap Terdakwayang ingin memastikan kembali apakah ada pihak yang keberatandengan pemotongan tersebut.

  Abd Latif (putusanhalaman 24 garis datar 9) menerangkan setahu saksi tidak adapegawai yang keberatan dengan pemotongan dana Jamkesdatersebut ;g.

  5% tersebutsebab pemotongan dimaksud dilandasi pada kesepakatan.

• PT Pos Indonesia(Persero) yakni Melakukan Pemotongan Gaji Milik PENGGUGATHal. 9 dari 89 hal. Put.

  Pemotongan Gaji Karyawan Kantor Pusat Perum Pos dan Girotersebut Bukan untuk Kepentingan Karyawan Kantor PusatPerum Pos dan Giro ;2. Pemotongan Gaji Karyawan Kantor Pusat Perum Pos dan Girotersebut Bukan untuk Kepentingan Negara ;3. Pemotongan Gaji Karyawan Kantor Pusat Perum Pos dan Girotersebut untuk Kepentingan di Luar Kedinasan Karyawan KantorPusat Perum Pos dan Giro ;4. Pemotongan Gaji Karyawan Kantor Pusat Perum Pos dan Girotersebut untuk Kepentingan Politik ;5.

  No. 381 K/Pdt/20111) PEMOTONGAN GAuJI tersebut Tanpa Alas Hak Apapun;2) PEMOTONGAN GAul tersebut Tanpa Landasan Hukum Apapun;3) PEMOTONGAN GAul tersebut Tanpa Perintah Siapapun;4) PENGGUGAT bukan Anggota GOLKAR KOTAMADYA BANDUNG,5) PENGGUGAT bukan Anggota KORPRI KOTAMADYA BANDUNG,3.

  Pemotongan gaji milikPENGGUGAT cq. Pegawai Negeri Sipil cq.

• SUMARNI:e Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikansudah benar ; 220222 none nnne Bahwa pada tahun 2010 ada pemotongan 30% ;e Bahwa laporannya tidak sesuai dengan kenyataannya ;e Bahwa ada pertemuan di kantor sebelumnya ;e Bahwa saksi pernah mendapat hadiah dari pimpinan sekali waktu akhiranggaran. e Bahwa semua anggaran dipotong ;e Bahwa pemotongan tersebut untuk operasionale Bahwa pemotongan dari setiap unit tapi dalam laporan tidak dimasukkanpemotongan ; 222229

  e Bahwa semua pemotongan tersebut dari awal ;e Bahwa pada tahun 2010 ada pemotongan tersebut dan sebelumnya adakoordinasi waktu rapat ;e Bahwa yang mengemukakan ada pemotongan adalah Kepala UPTD SKB ;e Bahwa dana untuk kegiatan P2PNFI tahun 2010 sebesar Rp. 483.380.000,dipotong sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 154.014.000,, dari danahasilpemotongan tersebut sebagian diberikan kepada kepala UPTD SKB (terdakwa)sebesar Rp. 51.380.000, dana tersebut digunakan untuk biaya operasional,sisanya sebesar Rp.

  tersebut untuk operasionalBahwa ada pemotongan dari setiap unit tapi dalam laporan tidak dimasukkanpemotongan ; Bahwa semua pemotongan tersebut dari awal ;Bahwa pada waktu tahun 2010 ada pemotongan tersebut dan ada koordinasiwaktu rapat ; Bahwa yang mengemukakan ada pemotongan adalah Kepala UPTD SKB ;Bahwa pemotongan tersebut untuk pajak, pembelian laptop dan lainlain ;Bahwa setiap akad kerjasama saksi diberikan fotokopinya sebagian sedangkankalau laporannya waktu akhir anggaran saksi diberi oleh

  tersebut untuk operasional kantor dan kita menerimamemang sudah dipotong oleh Pimpinan dan Bendahara ;Bahwa ada pemotongan dari setiap unit tapi dalam laporan tidak dimasukkanpemotongan ;Bahwa semua pemotongan tersebut dari awal ;Bahwa pada tahun 2010 ada pemotongan tersebut dan ada koordinasi waktuBahwa semuanya dipotong ;Bahwa saksi tidak tahu uangnyakemana ;Bahwa saksi tidak tahu kekayaan terdakwa bertambah ;Bahwa waktu rapat ada notulennya ;Bahwa saksi tidak menandatangani MOU, yang menandatangani

  Indra Arika dan bendahara adalah Ibu Sumanrni ;Bahwa pemotongan sebesar 15% tersebut untuk operasional kantor ;Bahwa pencairannya melalui rekening UPTD SKB Cisurupan yang ada di BankBRI Cabang Garut ;Bahwa dana tersebut digunakan dengan benar sesuai denganproposal ;Bahwa semua anggaran dipotong ; Bahwa pada tahun 2008 dipotong sebesar 30% ;Bahwa pemotongan tersebut untuk operasional kantor dan kita menerimamemang sudah dipotong oleh Pimpinan dan Bendahara ;Bahwa ada pemotongan dari setiap unit tapi