Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada pipi kirisaksi ;Bahwa Saksi bekerja bersama Carles Manurung sebagai Honorer Sat PolPP Kota Batam sejak Agustus 2013 yang tugas dan tanggung jawabsaksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum ;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung, Shahadat, Susantosebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh mengamen

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung,Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ;Bahwa berawal ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,FaisalDedi sebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum terdakwa keberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauansaksi Carles Manurung untuk tidak boleh mengamen dilampu merahSimpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis

Sekupang Batamyang melukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggung jawab saksiyaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum terdakwakeberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauan saksi Carles Manurunguntuk tidak boleh mengamen dilampu merah Simpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat secara suka rela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat

5.

Dalam Negara Hukum, Asas due process of law sebagaisalah satu Perwujudan Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses PeradilanPidana menjadi Asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagiLembaga Penegak Hukum. Perwujudan Penghargaan Hak Asasi tersebutterlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukumyang berlaku, termasuk dalam proses Peradilan pidana, khususnya bagiTersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan Haknya secaraseimbang.

Koreksi atau Pengujian keabsahanPenggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan apabilaWewenang dilaksanakan secara Sewenang wenang, digunakan dengan maksudatau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksiini dilakukan guna menjamin Perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Orangtermasuk dalam hal ini PEMOHON.

Dengan kata lain, pengujianterhadap Sah dan Tidak Sahnya Seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan olehAparat Penegak Hukum terhadap Seorang Warga Negara ;.

Adanyalabel Tersangka, mengakibatkan Aparat Penegak Hukum dapat merampas HakAsasi Manusia yang dilindungi oleh Undang undang Dasar 1945 ;. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80KUHAP adalah untuk Menegakkan Hukum, Keadilan, dan Kebenaran melaluiSarana Pengawasan Horizontal yang dilakukan oleh Hakim.

Oleh karena itu,Hakim tidak boleh menolak upaya Koreksi atas Kesalahan Penegak Hukum yangMelanggar Hak Asasi Manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnyaatau karena tidak diatur oleh peraturan Perundang undangan secara tegas. Keadaanini sesuai dengan peran Hakim dalam "Menemukan Hukum" (rechsvending) yang diberitempat seluas luasnya oleh peraturan Perundang undangan.

hukum dan sangat mungkin akanterjadi Error in persona maka seharusnya dilengkapi dengan sesuatu yangtertulis sifatnya misalnya surat penangkapan disitu tertulis : nama yang akanditangkap, pasal yang dikenakan, sehingga error In persona tadi sangatmungkin dihindari para penegak hukum ;Bahwa kalau konteks tertangkap tangan itu intinya ketika melakukaninvestigasi penyidikan dari aparat bisa lewat aduan, laporan bahkan investigasiyang dilakukan oleh Penyidik sendiri sehingga sangat mungkin kalautertangkap

tangan bisa langsung prosesnya berjalan ;Bahwa Kalau dipraperadilankan menurut ahli itu hak seseorang tapi ketikaberbicara landasan penangkapan saya yakin penyidik pasti punyapertimbangan melakukan itu karena dasar orang ditangkap ada di pasal 17KUHAP kemudian orang ditahan di pasal 21 KUHAP, ada bukti permulaanyang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar yang tadi ;Bahwa bicara tentang Penyidikan itu memang konteks pasal 109 KUHAP lebihkepada deskresing aparat penegak hukum jadi ketika bicara

hukum disisi lain aparat penegak hukum lebihke presumption of innocent sehingga berbicara presumption of gill harusnyamembuktikan itu sudah tugasnya Jaksa seseorang itu bersalah dimuka hukumjadi ketika dalam konteks penetapan tersangka tadi memang harus dibuktikanorangnya bersalah atau tidak sehingga kepastian hukumnya tercapai ;Bahwa delneming (penyertaan) harus lebih dari 1 (satu) terdakwa ;Hal.26 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel.Bahwa dalam konteks tadi dia menjadi dasar untuk

Sebenarnya ketika dikembalikan kepada proses penyidikan saya rasakalaupun dalam proses penegakan hukum maka sebenarnya bukan robot yanghanya menafsirkan peraturan perundangan tapi dia juga menjalankannyadengan hati, sehingga tidak bisa menggunakan kacamata kuda saja tapi tafsirtadi harus dimaknai bahwa kekuatan penegak itu untuk mencapai kebenaranmateriil yang merucut pada keadilan tadi ;Bahwa seperti misalnya delneming pelakunya lebih dari satu orang kemudianditetapbkan seseorang sudah bersalah

Jadi ketika bicaratentang bersamasama berarti dilakukan dengan kesabaran dan tujuan yangsama menjadi tidak adil ketika ada 4 orang yang melakukan dan satu orangdiputus bersalah yang tiganya dianggap tidak bersalah dan proses itu harusdidorong dan tetap harus jalan untuk membuktikan secara bersamasama tadikewajiban aparat penegak hukum;Hal.28 dari 37 hal Putusan No.32/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel.Bahwa konteks bersamasama pasti tidak satu orang jadi kalau bicara tidaksatu orang lompatan berpikirnya menjadi

,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat IX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, dan Jalan Diponegoro No.60,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November 2014dan tertanggal 3 Desember 2014; V. Provinsi Kalimantan Timur 42. H.

,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanpa tanggal, November 2014; Provinsi Sulawesi Tenggara: 61. H. ABDUL RASYID SYAWAL, Ketua DPWPPP Sulawesi Tenggara, beralamat di JalanBunga Matahari Nomor 33 H, Kota Kendaridan Dr. H. MZ.

Hadrawi Ilham, S.H., Angga BrataRosihan, S.H., dan Andi Syamsul Bahri,S.H., ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan dan Jalan Diponegoro No.60,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November2014; Xl. Provinsi Papua:63. BACHTIAR H.

,ketiganya warga negara Indonesia,pekerjaan advokat yang tergabung dalamTim Penegak Kebenaran Partai PersatuanPembangunan (PPP), beralamat di JalanTebet Barat KX Nomor 17, Tebet, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 20 November 2014; XXI. Provinsi Sulawesi Selatan: 81. H.M. AMIR USKARA, M.Kes, Ketua DPWPPP Provinsi Sulawesi Selatan dan H.MUH. ARAS, S.Pd.

,Angga Brata Rosihan, S.H., dan AndiSyamsul Bahri, S.H., ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat yangtergabung dalam Tim Penegak KebenaranPartai Persatuan Pembangunan (PPP),beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17,Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 20 November2014; DPW dan DPD tersebut selanjutnya disebut sebagaiPARA TERGUGAT INTERVENSI 3/PEMBANDING;V.

Bahwa alasan tersebut sangatlah berlebinan sebab terdakwa menilainyaadalah tindakan subjektifitas dan menjurus pada ketakutan yang sangatberlebihan kepada institusi penegak hukum (polri), yang seharusnya initidak terjadi dan jaksa menyadarinya bahwa jaksa penuntut umum jugaberasal dari institusi penegak hukum (Kejaksaan) yang juga memilikikewenangan untuk menahan seseorang/ beberapa orang yang diduga ataudisangka melakukan tindak pidana sehingga sangatlah berlebihan jikadikaitkan dengan institusi

maupun para penegak hukum lainnya tentangperbuatan yang disangkakan pada terdakwa menjadi pemicu bagi aparatpenegak hukum lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa apalagiterdakwa sama sekali tidak megakui perbuatan yang didakwakan olehpenuntut umum.4.

Bahwa terdakwa sangatlah kooperatif selaku terdakwa karena terdakwacukup memahami karena terdakwa juga penegak hukum sehingga alasanberbelitbelit itulah adalah alasan yang sangatlah mengadaada oleh jaksapenuntut umum serta dianggap tidak mengakui perbuatannya, bahwa jaksapenuntut umum sangatlah keliru jika itu dijadikan hal yang memberatkankarena itu adalah bagian dari pembelaan diri terdakwa yang memang tidakakan pernah diakuinya karena perbuatan yang disusun sedemikian rupa ituadalah cerita yang

Membebankan biaya kepada Negara;Apabila majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti danseksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal26 Februari 2019 Nomor 6/Pid.B/2019/PN Snj, memori banding dari Penuntut Umumserta kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai seorang Anggota Polri atau seorang penegak hukumseharusnya Terdakwa

hukum ada faktor yang memberatkan yang dapatdijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana yang setimpal sebabseyogianya para penegak hukum wajib menjadi contoh tauladan bagi aparat penegakhukum dan masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa adapun hal lain dan selebihnya, sebagaimana telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang

Indikasiteyadinya praktek suap menyuap pada proyek pembangunan jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidak akan kami laporkan kepada KomisiPembertantasan Korupsi (KPK) agar segara ditindaklanjuti guna penyelidikanlebih lanjut.Halaman 3 Putusan Nomor 2317/Pid.B/2020/PN.Sbymendesak kepada lembaga penegak hukum mulai dari pihak KepolisianDaerah Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untukmembongkar dan memeriksa pihakpihak yang terlibat praktek suap menyuapdalam persengkokolan yang dilakukan

Indikasiteyadinya praktek suap menyuap pada proyek pembangunan jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidak akan kami laporkan kepada KomisiPembertantasan Korupsi (KPK) agar segara ditindaklanjuti guna penyelidikanlebih lanjut.mendesak kepada lembaga penegak hukum mulai dari pihak KepolisianDaerah Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untukmembongkar dan memeriksa pihakpihak yang terlibat praktek suap menyuapdalam persengkokolan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabayabersamasama

Indikasiteyadinya praktek suap menyuap pada proyek pembangunan jalan aksesmenuju apartemen gunawangsa tidak akan kami laporkan kepada KomisiPembertantasan Korupsi (KPK) agar segara ditindaklanjuti guna penyelidikanHalaman 6 Putusan Nomor 2317/Pid.B/2020/PN.Sbylebih lanjut.mendesak kepada lembaga penegak hukum mulai dari pihak KepolisianDaerah Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untukmembongkar dan memeriksa pihakpihak yang terlibat praktek suap menyuapdalam persengkokolan yang dilakukan

Indikasi teryjadinya praktek suap menyuap pada proyekpembangunan jalan akses menuju apartemen gunawangsa tidak akankami laporkan kepada Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) agarsegara ditindaklanjuti guna penyelidikan lebih lanjut. mendesak kepada lembaga penegak hukum mulai dari pihakKepolisian Daerah Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan KorupsiHalaman 13 Putusan Nomor 2317/Pid.B/2020/PN.Sby(KPK) untuk membongkar dan memeriksa pihakpihak yang terlibatpraktek suap menyuap dalam persengkokolan yang

AHMAD KADIRNASUTION,SH, 3.HAMANGKU BUWONO,SH, 4.NURSRIANI,SH Advokat/Penasehat Hukum, diKantor Penegak Hukum yang beralamat di Jl.Tanggok Bongkar No. 16 Wilayah Mandala Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26Desember 2012. selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON/PEMBANDING;MELAWAN :TERBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,Tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATUSELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSUNITA,S.H, Advokat/Penasehat Hukum dariKantor YAYASAN INFORMASI INDONESIA

sebagaipihak Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena ituberdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947,jo Pasal 61Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai /ega/ standing untukmengajukan permohonan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013,Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya NURSRIANI, SH.Advokat dari kantor penegak

Advokat dari kantor penegak hukum RITAWAHYUNI, SH & REKAN adalah cacat hukum dan oleh karena itupermohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat di terima(Niet Onvankelijk verklaarad) ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat

Bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalahtidak sah menurut Hukum bukan karena merupakan forum untuk mengujisah atau tidaknya upaya paksa ataupun wewenang yang dilakukan olehPenegak Hukum karena subyek Termohon yang dimohonkan olehPemohon adalah bukan merupakan Penegak Hukum akan tetapi Termohon adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk menguruspemerintahan diwilayah Kabupaten Buton Selatan sebagai Bupati (Pj BupatiButon Selatan) ;Bahwa Permohonan Praperadilanyang

dimohonkan oleh Pemohon adalahjelasjelas sangat kabur dan tidak beralasan hukum karena praperadilanmerupakan forum Perwujudan Azas bahwa setiap penetapan Tersangka,penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukandengan perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah yang dilakukan olehAparat Penegak Hukum dan Praperadilan juga merupakan perwujudan haksetiap orang untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ataspenangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh AparatPenegak

Hukum.Jadi Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upayapaksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan jugasebagai lembaga pengawasan Horizontal diantara Penegak Hukum ;5.

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PemohonPraperadilan adalah tidak sah dan beralasan hukum (error in objecto) salahsasaran yang seharusnya Termohon yang dimohonkan oleh PemohonPraperadilan harusnya ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum = yangdiberikan wewenang upaya paksa oleh kekuasaan yang sah ;2.

Hukum.Jadi Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upayapaksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan jugasebagai lembaga pengawasan Horizontal diantara Penegak Hukum ;.

Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter, lebar 10 meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5390 atas nama NORLINA adalah harta warisan Almarhumah NORLINA binti UTUH MASDAR;
4. Menetapkan harta berupa:
4.1.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guest house) 3 (tiga) lantai dan sebidang tanah seluas 150 m2, terletak di Jalan Penegak RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
4.2.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guesshouse) 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas tanah seluas 300 m2, terletakdi Jalan Penegak RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu KelurahanDamai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur.b. Mobil Toyota Yaris 1.500 cc, manual transmisi, warna orangemetalik, tahun pembuatan 2017, No.Pol.

Norlina menikah dengan Tergugat dan pada saatmereka menikah, Norlina dan Tergugat membeli satu kavling tanahdisamping tanah mereka tersebut dan bangunan yang lama direnovasisehingga menjadi lantai dua dan dijadikan guess house.Bahwa bangunan tersebut terletak di jalan Penegak Kota Balikpapannamun ukurannya Saksi tidak tahu.Bahwa selain itu ada lagi mobil 2 unit, Avanza dan Yaris.

Ditemukan sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter,lebar 10 meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 KelurahanDamai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan BalikpapanSelatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (belum bersertipikat)dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Freddy S.Barat : Zulkifli.Timur : Gang/JalanSelatan: tanah milik Norlina.3.

Sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter, lebar 10meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 Kelurahan DamalBahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan SelatanKota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, belum bersertifikat, denganbatasbatas sebagai berikut:Utara > tanah/rumah pendudukBarat : tanah/rumah penduduk.Timur > gang/jalan.Selatan : tanah milik Almarhumah Norlina2.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guesshouse) 3 (tiga) lantai dan sebidang tanah seluas 150 m2, terletak diJalan Penegak RT O09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu KelurahanDamai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur.b.

Putusan Nomor 282 K/TUN/20131212Didalam praktik penegakan hukum yang tertutup, rentan sekaliterjadi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, karenapenegakan hukum itu dilakukan tidak secara transparan. Ketertutupan jugaoleh karenanya rentan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaranHak Asasi Manusia;Dalam konteks tindak pidana narkotika, umum diketahui bahwarekayasa kasus marak terjadi.

Tetapi, yangtidak dapat dibenarkan adalah, apabila niat tersebut muncul justru karenadipicu, didorong, atau dikondisikan secara aktif oleh aparat penegak hukum;UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UUNarkotika) sebenarnya telah menyebutkan metode penjebakan yang dapatdilakukan dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana narkotika,yaitu teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.Tetapi sayangnya UU Narkotika hanya menyebut begitu saja kewenanganpenyidik narkotika

Dan,sesungguhnya, keterbukaan informasi publik akan sangat bermanfaat bagiaparat penegak hukum itu sendiri.

Kegunaan itu adalah dalam hal, apabilaorang yang ditangkap mengklaim bahwa dia telah ditangkap secarasewenang wenang, aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik tindakpidana narkotika) dapat menunjukkan bahwa prosedur penyidikan tindaknarkotika atau pembelian terselubung atau penyerahan dibawah pengawasantelah dilakukan sesuai peraturan yang mana peraturan itu terbuka untuk dandapat diakses oleh publik.

Berangkat daripengalaman tersebutlah, Pemohon kemudian meminta informasi mengenaiketiga Peraturan Kepala BNN a quo, dengan tujuan dapat mengetahuistandarstandar atau ramburambu ketika aparat penegak hukum sepertiBNN atau pihak kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.Dengan dibukanya ketiga Peraturan Kepala BNN tersebut, diharapkan dapatmeminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia ketikaaparat penegak hukum melakukan penyidikan tindak pidana narkotika,pembelian

Pasal 77 KUHAP, sering terjaditidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukumyang nyatanyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang,sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukumyang nyata dari Negara.

Bhnperlakuan sewenangwenang oleh aparat penegak hukum.

Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalamBAB X bagian kesatu HUHAP dan BAB XII bagian kesatu KUHAP Jo.BAB VIII UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Korupsi (Selanjutnya disebut UUKPK), secarajelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasanhorizontal untuk menguji kKeabsahan penggunaan wewenang olehaparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum),sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabiladilaksanakan

Hukum harus hatihati dalam melakukan tindakanhukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepadaketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampumenahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenangwenang;2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungiwarga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyatatanpa didukung dengan buktibukti yang meyakinkan sebagaiakibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidakmengindahkan prinsip hakhak asasi manusia;3)

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukumberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yangmenjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjaminsegala warganegara bersamaan kedudukanya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum= danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya(b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayatihak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaaansikap para pelaksana penegak

Hakim; Totok Mujiyana Panitera Pengganti ; Adib Bahari, SH.ME Penyidik;Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negerei Sipil ( PPNS ) Penegak Perda pada Pemerintah DaerahKabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2017 No.: BAPC /003/ XII /2017;a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;b.

Terdakwa sejumlah Rp.1.000,00 ( seriburupiah);Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh kami,Dian Nur Pratiwi, S.H,.M.H, Li. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Mungkid Nomor 217/Pid.C/2017/PN Mkd tanggal 18 Desember2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim tersebut, dihadiri Totok Mujiyana sebagai Panitera Pengganti, AdibBahari, SH.ME selaku Penyidik pada Penyidik Pegawai Negerei Sipil ( PPNS )Penegak

Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dari Objek Sengketa, serta menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan apabila dipandang perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat Penegak Hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

SALINANPUTUSANNomor 1142/Pdt.G/2013/PA Bks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkarayang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta,tempat tinggal di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak G RT.005 RW. 005 Kelurahan Pengasinan Kecamatan RawalumbuKota Bekasi, selanjutnya

perkara Nomor 1142/Pdt.G/2013/PA Bks. telah mengajukan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal24 Juli 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.21.02/PW.01/937/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempatkediaman di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

ternyata benar, lalu diberitanda P.1.Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.21.02/PW.01/937/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai poscukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, lalu diberi tandaP2,Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaiberikut :1 Thohir , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Jalan Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

ekonomi, Tergugat kurang memperhatikankebutuhan seharihari keluarga dan Tergugat ringan tanganpernah memukul dan menendang Penggugat.e Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumahkurang lebih tahun lamanya.e Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agarkembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.e Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.2 Januarl, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Perumahan Rawalumbu Jalan Penegak

Penegak No. 11 RT. 06 KelurahanDamai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wita, terdakwabertemu dengan Sdr

Penegak No. 11 RT. O06 Kelurahan DamaiKecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, lalu Sdr.

Penegak No. 11 Rt. 06 Kel. Damai Kec. Balikpapan SelatanBahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan beratbrutto 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram yang mana terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan 501s, serta 1 (Satu) buah HPmerk STRAWBERRY warna Hitam dengan No.

Penegak No. 11 Rt. 06 Kel. Damai Kec. BalikpapanSelatan dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening dengan beratbrutto 3.53 (tiga koma lima puluh tiga) gram yang mana terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan 501s, serta 1 (Satu) buah HP merkSTRAWBERRY warna Hitam dengan No.

Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu) keputusan harusmembedakan profesi advokat dengan profesi lainnya yangberhubungan dengan tenaga kerja, sebab profesi advokat (ProfesiPara Penggugat) adalah profesi penegak hukum sama denganHalaman 11 dari 80 halaman.

Bahwa apabila Tergugat tetap mempertahankan putusannya, makaPara Penggugat juga memohon agar tidak terjadi diskriminasiterhadap advokat saja, akan tetapi tergugat melakukan hal yangsama dengan penegak hukum yang lain seperti, kepolisian,Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTkejaksaan dan hakim agar tidak bertentangan dengan pasal 28 Dayat (1) UUD 1945;9.

Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKT16.17.kewenangannya, dan pekerjaannya selaku Penegak Hukum,selama yang bersangkutan dipercaya oleh Kliennya untukmemberikan jasa di bidang hukum;c.

Surat Gugatannya, namun sebagaimana telah diuraikan berkalikali di muka, penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak akanmengakibatkan Advokat maupun Calon Advokat terhambat untukmelaksanakan profesinya/ pekerjaannya sebagai Penegak Hukum;Bahwa dalil D.7.

Dengan demikian,manakala seorang Advokat memilih untuk tidak mengikuti sertifikasikompetensi kerja bagi profesi Advokat dimaksud, maka yangbersangkutan tetap dapat menjalankan tugas, kewajiban,kewenangannya, dan pekerjaannya selaku Penegak Hukum;Halaman 36 dari 80 halaman.

., telah dibantah olehTerdakwa.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakahkesaksian dua orang polisi sebagai penegak hukum yang menangkapTerdakwa dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahanTerdakwa ?

Menimbang, bahwa saksi penangkap adalah selaku penegak hukum yangberhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnyadengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis sebagai penegak hukum.Sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dengan perkara inimaka seharusnya tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini. Halini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. No.1531K/PID.SUS/2010 tanggal 27 Juli 2010.Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Sedangkan Terdakwa membantahterhadap keterangan saksisaksi maupun alat bukti itu merupakan hakTerdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHAP yang pada pokoknyaTerdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atauHakim, dan Pasal 66 KUHAP yaitu Terdakwa tidak diberikan kewajibanpembuktian.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 yaitu bahwasaksi penangkap adalah selaku petugas penegak hukum, sebagai penegakhukum yang berhubungan langsung dengan perkara ini maka seharusnya

Mo.153 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010.Menurut hemat kami pertimbangan tersebut tidak berdasar karena yangmenentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangankesaksian, bukanlah dari saksi penangkap selaku penegak hukum yangberhubungan langsung dengan perkara ini, tetapi dari sudut obyektifitas subyekhukum yang memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengarsendiri tentang sesuatu peristiwa yang terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1ayat (27) KUHAP, sedangkan kesaksian saksi

Terdapat beberapa alasan mendasar pemberatan hukumanyang belum dipertimbangkan antara lain ;Bahwa Terdakwa selaku aparat penegak hukum menjadi jaringanperedaran Narkotika secara gelap yang dikendalikan oleh sdri. Sunreselaku pemilik/oengendali kejahatan, yang berada di dalam LembagaPemasyarakatan Klas II Kabupaten Sidrap ;Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa sdri.

Terdakwa melanggar tugas,kewajiban dan fungsinya selaku penegak hukum, seharusnya Terdakwamencegah kejahatan justru menjadi pelaku tindak pidana.

Terdakwa tidakmemfungsikan diri sebagai garda terdepan pemberantasan danpenanggulangan tindak pidana Narkotika ;Bahwa Terdakwa selaku penegak hukum sudah mengetahui kalau daerahKabupaten Sidrap salah satu daerah kabupaten yang menjadi tujuanpengiriman Narkotika tertinggi di Sulselbar, akan tetapi justru Terdakwatidak mengamankan wilayah daerah kabupaten dari serbuan Narkotika ;Bahwa Terdakwa telah menggunakan kedudukan atau jabatannya selakuaparat penegak hukum melakukan tindak pidana Narkotika agar

Menghukum Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III atau terhadapSiapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segeramenyerahkan tanah objek sengketa (satu) dan tanah objek sengketa II(dua) tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong danbaik serta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;10.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III baik secarabersamasama maupun sendirisendiri atau terhadap siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objeksengketa (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) tersebut di ataskepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perluminta bantuan aparat penegak hukum;Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 382 K/Pdt/2019.12.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill atau terhadapSiapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segeramenyerahkan tanah objek sengketa dan tanah objek sengketa Iltersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baikserta bilamana perlu minta bantuan aparat penegak hukum;8.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baik secarabersamasama maupun sendirisendiri atau terhadap siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objeksengketa dan tanah objek sengketa Il tersebut diatas kepadaPenggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu mintabantuan aparat penegak hukum;9. Menghukum Turut Tergugat , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III,yang juga disebut Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;10.