dijatuhkan dan antara hal yang memberatkan dengan hal yangmeringankan ;Bahwa dengan pernyataan bersalah yang dilakukan Terdakwa denganhalhal yang memberatkan Terdakwa yakni telah menikmati hasil kejahatandengan pernyataan Terdakwa akan menyelesaikan uang pengambil 11 ekorsapi dari Syaifullan dengan jaminan 3 bidang tanah milik Terdakwa berikutsuratsuratnya sebagaimana terlampir dalan Nota Pembelaan yang disampaikanPenasehat Hukum yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Negeri Sumberagar tidak terjadi penghukuman

ganda, dengan menghukum Terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun maka sangatlah tidak bersesuaian antarapernyataan bersalah dengan pidana dijatuhkan ;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan agar tidakterjadi penghukuman ganda tersebut belum bersifat educative, prepentif,korektif, maupun represif ;Bahwa dengan pernyataan bersalahnya Terdakwa, dan Terdakwa telahmenikmati hasil kejahatannya yaitu sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluhjuta) belum memenuhi rasa keadilan bila

1 (satu) tahun belum bersifat prepentif yangdikawatirkan perbuatan tersebut akan ditiru oleh calon pelaku untuk dijadikansuatu modus di dalam penegakan hukum disamping itu Terdakwa akanmengulangi perbuatan mengingat hukuman yang diberikan sangat terlalu ringankarena tidak persesuai antara perobuatan yang dilakukan dengan pemidanaanyang dijatuhkan ;Bahwa di dalam asas Legalisatas Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana tersurat telah mengatur hukuman penjara atau denda yangsudah tentu di dalam penghukuman

untuk ditolak ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada posita dan petitum mengenaiputusan dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain,Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbgyaitu Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebin dahulu akanputusanputusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkanpada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atausuatu penghukuman

dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180HIR/191 Rbg serta SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan olen HakimHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Beksepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminansecara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telahmemiliki Kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman

unsur unsur daripasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal pasal 310 ayat (4 ) UU RI No22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terbukti secara sah danmeyakinkan . sehingga dengan terpenuhinya unsur unsur dari pasal tersebut,maka terdakwaharuslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana danharuslah dihukum sesuai dengan hukum yangMenimbang bahwa dalam penjatuhan hukumanharuslah dipertimbangkan terlebihdahulu apa yang menjadi tujuan penghukuman

tersebut;Menimbang bahwa tujuan penghukuman adalah bukan balas dendam akan tetapiuntuk pencegahan secara umum,dimana penghukuman tersebut ditujukan kepada khalayakramai agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa, dan tujuan pencegahansecara spesial yang ditujukan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang telahdilakukanya;Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa ternyata telah melakukanperdamaian dengan keluarga terdakwa dan bahkan keluarga terdakwa telah membuat suratpernyataan

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut mengabaikan rasa keadilan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkanbahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban danmengingat bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakantulang punggung bagi keluarganya sehingga putusan pidana penjara 6(enam) bulan sangat dirasa tidak adil ;Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkanbahwa penghukuman

badan bukanlah satusatunya cara yang terbaik untukmemberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, namun denganmemberikan penghukuman di luar dari Lembaga Pemasyarakatan padahakikatnya adalah penghukuman moril agar pelaku tindak pidana tidakmengulanginya lagi dan selalu waspada atau berhatihati dalamHal. 7 dari 10 hal.

pembenar yangdapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan perbuatan Terdakwatersebut ;Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2017/PN GinMenimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidanayang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman

tersebutmenurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkannanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Selain itu penghukuman initidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabatkemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agarTerdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harusdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan Memoribanding yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap JUMAHAR ALSSIWIL BIN SUHARTO. terlampau ringan.Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata mata merupakanpembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman

Penghukuman terlalu ringan dapatmenstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalammasyarakat. Disamping itu Penghukuman terlalu ringan dapat dianggapmasyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kitamenegakan hukum harus memperhatikan nilainilai keadilan termasuk keadilanyang hidup dan berkembang didalam masyarakat.Salah satu kaidah hukum menurut Drs. H.

Pid.B/2019/PN MksMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnyamengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 putusan Nomor 321/PID/2020/PT MKS1.Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 yaitu sebagaiRefresif (penghukuman

tangkal (Preventif), baik untuk terdakwa itu sendiri maupun untuk oranglain, karena dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara selama 4 (empat)bulan dengan masa percobaan percobaan 8 (delapan) bulan, terdakwadapat saja mengulani perbuatannya karena putusannya selalu ringan,demikian pula tidak menjadi daya tangkal bagi orang lain, bahkan mungkinakan menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengkuti perbuatan terdakwa, yang mana dapat dengan mudah emosi dan berbuat penganiayaanterhadap orang lain karena penghukuman

Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 (dua)yaitu. sebagai Represif (penghukuman) juga sebagai Preventif(pencegahan), oleh karena pemidanaan yang dijatuhnkan kepadaterdakwa harus bersifat Refresif dan Preventif.2, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmempunyai daya tangkal (preventif), baik untuk terdakwa itu sendirimaupun untuk orang lain.

oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umumpada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan jenishukuman pidana yang dijatunkan atas diri terdakwa karena terlampau ringanBahwa walaupun hakikatnya hukuman bukan sematamata merupakanpembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman

Penghukuman terlalu ringan dapat dianggapmasyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya di dalam kitamenegakkan hukum harus memperhatikan nilainilai kKeadilan termasuk keadilanyang hidup dan berkembang didalam masyarakat ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Nomor64/PID.B/PN.SINJAI tanggal 29 Oktober 2014 serta memori banding dari JaksaPenuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan HakimTingkat

Penggugat () sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama lahir di Surabaya, tanggal 17 Januari 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hera Mikayla Ashafa bin Shonny Raudhan Hasan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

4.

sesampainya di tempat latihan saksi korban disuruh untuk ganti bajulatihan oleh pelatih, selanjutnya saksi korban dihukum oleh para pelatihnyauntuk ausdower :pus up, sit up,larilari di tempat dan kip; e Bahwa setahu saksi yang dilakukan para terdakwa kemudian adalah Tino memukulpipi kanan dan kiri Nanang sebanyak masingmasing satu kali dan Niammemukul pipi Nanang dua kali sedang saksi memukul perut Nanang sebanyak 2kali sedang yang dilakukan terdakwa lainnya saksi tidak tahu; e Bahwa pada saat dilakukan penghukuman

Nanang sempat jatuh satu kali dankemudian muntah; e Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan penghukuman; e Bahwa maksud Nanang disuruh berganti baju latihan adalah untuk disuruh ikutlatihan karena Nanang belum resmi keluar sehingga masih dianggap sebagaianggota; Atas keterangan saksi pada intinya dibenarkan para terdakwa kecuali mengenaiuang latihan para terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dan terdakwa IV menyatakanbahwa tidak pernah merencanakan untuk menghukum Nanang karena

pemberian hukuman indisipliner ada para pelatihsendiri untuk saling mengingatkan dan saksi selaku ketua cabang selalumengingatkan agar setiap pengurus ranting melakukan sharing dengan para pelatihdisitu; Bahwa untuk perkara dari para terdakwa menurut saya kalau tindakan yangdilakukan para terdakwa terhadap korban merupakan pemberian sanksi indisiplinerdan hal tersebut merupakan wewenang mereka sebagai pelatih maka hal tersebutadalah sesuatu yang terjadi dalam sebuah sistem pelatihan; Bahwa untuk penghukuman

yang sifatnya meningkatkan mental tidak harusdilakukan secara bersamasama oleh keseluruhan pelatih, cukup satu atau duaorang saja; Bahwa penghukuman itu tidak boleh berlebihan misalnya memberi hukuman sit upatau push up, yang melakukan penghukuman harus bisa mengukur kalau yangbersangkutan tidak kuat maka penghukuman harus dihentikan, yang berlebihansemisal melakukan tendangan yang sepenuh tenaga sehingga menjadi fatal; Bahwa prosedur untuk keluar dari SH Terate adalah cukup berpamitan saja padapelatihnya

Dewi Hasanah tetap dikuasai oleh pihak TergugatTergugat dalam perkara tersebut;Bahwa oleh karena putusan yang memuat penghukuman (condemnatoir)saja yang dapat dieksekusi maka selanjutnya Ny.

PengadilanTinggi Jakarta tanggal 22 Nopember 1965 Nomor 273/1965 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1966 No.266/K/Sip/1966, yang mana putusanputusan tersebut telah pulamempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi sesuai dengansurat Pencabutan tertanggal 19 November 1966 nomor72/1964/Perd.PN.Grt, sebagaimana telah diakui oleh Kuasa HukumPemohon kasasi Dewi Hasanah dalam alasan untuk mengajukan kasasinyadi dalam perkara Nomor 48/Pts.Pdt.G/1982/PN.Grt (perkara untukmengajukan penghukuman

perkara gugatan DewiHasanah dalam perkara nomor 37/1966/Perd.PN.Grt baik di tingkatPengadilan Pertama maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sitajaminan tidak ditetapbkan sah dan berharga alias ditolak, atau dengan katalain Gugatan bantahan Dewi Hasanah hanya dikabulkan sebagian;Bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, dengan demikian ada petitumgugatan Dewi Hasanah yang tidak dikabulkan oleh PN Garut sampai tingkatMahkamah Agung, yaitu : permohonan untuk ditetapkan sita jaminan (petitum point 2) penghukuman

(Sesuai denganketerangan saksi Eri Masri dan lhin Solihin), juga sebagaimana telah diakuioleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi Dewi Hasanah dalam alasan untukmengajukan kasasinya di dalam perkara Nomor 48/Pts.Pdt.G/1982/PN.Grt(perkara untuk mengajukan penghukuman yang diajukan oleh DewiHasanah), sebagaimana telah dikutip dalam putusan Mahkamah AgungNomor 1818 K/Sip/1987 halaman 19, dimana disana disebutkan bahwawalaupun dalam butir 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 662 K/Sip/1980menyatakan bahwa kekuatan

;23.Disinilah kekeliruan pertimbangan hukum dari Judex factie PengadilanTinggi Bandung Nomor : 489/Pdt/2004/PT.BDG tertanggal 17 Maret 2005yang mengatakan bahwa : Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 37/1966/Perd.PN.Grt Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 662 K/Sip/1980 belum dapat dieksekusi,karena memang tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah adaeksekusi, karena dalam perkara tersebut penghukuman atau eksekusiditolak sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :15/1983/PT.Bdg Jo Putusan

atau adakah perbuatan terdakwa yangmenghapuskan perbuatan melawan hukum yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukanadanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa,maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslahdianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan penghukuman

kepada terdakwa disampingharus melihat ketentuan legal justice, yaitu bagaimana pidana tesebut secara moral tidakmenimbulkan gejolak serta ketentuan social Justice karena akibat perbuatan terdakwakeluarga korban kehilangan anggota kelurganya serta memperhatikan dampak socialsehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moraljustice), dan keadilan social (social Justice) ;Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah sematamata suatu pembalas, karenasistem penghukuman hukum

pidana Indonesia bukan sematamata bertujuan pembalasan,tetapi penghukuman harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan bertujuanantara lain untuk membuat efek jera dan memperbaiki pribadi terdakwa untuk di kemudianhari lebih berhatihati dalam mengemudikan kendaraan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa tersebut, makaterlebih dahulu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa :16Halhal yang memberatkan :e perbuatan terdakwa menyebabkan korban

putusana quo dilaksanakan;Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Tingkat Banding tidaksependapat dengan penetapan ganti rugi harga tanah dan bangunan obyeksengketa yang harus dibayarkan, karena Pengadilan Tingkat Pertamamemasukkan komponen harga tanah bila dijual yaitu sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan juga menghukumPembanding/Pelawan/Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepadaPenggugat, sehingga terdapat penghukuman

ganda terhadap satu obyekperkara yang mengakibatkan terjadinya tidak adil dan untuk menghindari haltersebut sudah sepatutnya bila salah satu penghukuman tersebut dibatalkan,dan oleh karenanya pengantian harga tanah dan bangunan ditiadakan;Halaman 9 dari 12 Nomor 9/PDT/2020/PT AMBMenimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengankerugian berupa uang sewa tanah dan bangunan obyek sengketa yangditetapbkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per tahun, namunpembayarannya sejak gugatan

ini didaftarkan hingga putusan a quodilaksanakan, sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPutusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Mei 2019 Nomor11/Pdt.G/2019/PN Sml yang dinyatakan dipertahankan dalam putusanPengadilan Negeri Saumlaki tanggal 31 Oktober 2019 Nomor11/Pdt.Plw/2019/PN Sml yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaikisekedar mengenai amar penghukuman tuntutan ganti kerugian materielsehingga amar selengkapnya

Bahwa disamping kerugian materiil dan immaterial tersebut di atas,11.Tergugat dan Tergugat II juga dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.100.000, (satuseratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat dan II tidak memenuhiputusan ini, mengingat gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatanmelanggar hukum (Onrechtmatige daad) ;Bahwa mengingat gugatan Penggugat dituntut untuk membayar gantirugi sejumlah uang sebagai bentuk penghukuman akibat perbuatanmelanggar

haruslah dihukum untukmenyerahkan tanah dan bangunan, sebagaimana bukti P1kepada Penggugat (garis bawah oleh Pengadilan Tinggi).Sedangkan dalam amar putusan perintah/penghukuman untukmenyerahkan tanah dan bangunan a quo tidak tercantum, padahalMajelis Hakim sudah mempertimbangkan urgensi penyerahantanah dan bangunan tersebut kepada Terbanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;Bahwa perintah/penghukuman untuk menyerahkan tanah danbangunan tersebut tidak dapat dikatakan lebih dari yang dituntutkarena

perintah/penghukuman masih sesuai dengan kejadianmateriel apalagi Terbanding semula Penggugat Konpens i/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya menuntut putusan yangseadiladiinva (ex aequo et bono), hal mana dibenarkan olehYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide putusanMahkamah Agung No.556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember1971);C..2 Pertimbangan tersebut di atas dikukuhkan dengan amarsebagai berikut :Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Tergugat Iuntuk menyerahkan tanah dan bangunan

kaedahhukumnya berbunyi Hakim dilarang mengabulkan halhal yangtidak diminta atau melebihi dari pada yang diminta;C..6 Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atastelah menciptakan suatu keadaan hukum baru yang tidak pernahdiminta oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya,dimana keadaan hukum baru yang termuat dalam amar yangmenghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untukmenyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepadaTermohon Peninjauan Kembali adalah bersifat condemnatoir(penghukuman

sebagimana YurisprudensiMahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan MahkamahAgung RI No.492 K/Sip/1970 yang kaedah hukumnya berbunyiputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukuppertimbangannya (Onvoeldoende Gemotiverd);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti dan judex juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyatamemutus perkara a quo;Bahwa penghukuman

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2016 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan tentang beban penghukuman biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2016 Nomor27/Pdt.G/2017/PN Tdn dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada halhal yang baru yang perludipertimbangkan baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkatpertama, kecuali mengenai beban penghukuman

193 Rbg;Mengingat peraturan hukum dari perundangundangan yang berlaku,Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 27/PDT/2017/PT.BBLkhususnya UndangUndang No. 48 Tahun 20049 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umumdan RBG;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding, semulaPenggugat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandantanggal 10 November 2016 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Tdn yangdimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amarputusan tentang beban penghukuman