Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2013 ;4.2.Surat Nomor : 143/MPD/SP/III/2013 perihal Pendirian KantorCabang PPTKIS yang ditujukan kepada Kepala BPPT ProvinsiJawa Barat tertanggal 19 Maret 2013 ;4.3.Surat Pernyataan Nomor: 0145/MPD/Sp/III/2013 tertanggal 19Maret 2013 ;4.4. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Kantor CabangBekasiJawa Barat, tertanggal 19 Maret 2013 ;4.5. Surat Tugas dan Fungsi Kantor Cabang ;5.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.O9 /MEN / V / 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor CabangPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.Khususnya dalam BAB II Tata Cara Pembentukan, Pasal 3 ayat disebutkan bahwa Pembentukan kantor cabang PPTKIS harusmendapat izin dari dinas provinsi. Sementara itu surat izin yangdimaksud untuk Penggugat belum keluar ;.

Bahwa akibat yang diderita Para Penggugat Rekonpensi adalahrusaknya reputasi PPTKIS PT Maju Putra Dewangga dan pribadiPara Penggugat Rekonpensi di mata stake holder, aparat penegakhukum dan di kalangan PPTKIS maupun masyarakat luas ;8. Bahwa akibat tidak bisa mengirim TKI, Para Penggugat Rekonpensimenderita kerugian materiil sebesar Rp. 750 juta ( tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ;9.

Menyatakan Terdakwa SAMHUDI Bin MUHAMMAD DARMU4JI bersalahmelakukan tindak pidana mencoba sebagai orang perseorangan bukanperusahaan yang memiliki PPTKIS menempatkan Warga negaraIndonesia untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UURI No. 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri.2.

Sutopo (keduanyaanggota Polda Jateng) menerima informasi terdakwa yang melakukanpengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sehingga kemudian parapetugas tersebut melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwadi Dukuh Kutorejo Rt 1 Rw 1 Desa/Kecamatan Gringsing tersebut diatas danmenemukan ada 3 ( tiga ) orang CTKI masing yaitu saksi Agus Susanto, saksiAchmad Sholeh dan saksi Tri Susilowati, Kemudian saksi Priyadi dan saksi JokoSutopo menanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin sebagaia PPTKIS

dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar NegeriPutusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Btg Halaman 6 dari 26 Halamandengan negara tujuan Malaysia dengan tidak memiliki ijin pengerahan dan ijinsebagai sebagai PPTKIS (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesiaswasta ) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dilakukan oleh terdakwadengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

harus tercatat di DinasTenaga Kerja dan bekerja sama dengan Perusahaan tempat informasitenaga kerja tersebut berasal; Bahwa yang hars dilatin sebelum berangkat ke luar negeri adalah TKIInformal yaitu pembantu Rumah Tangga; Bahwa persahaan PI Mardel Anugerah Internasional yangmemberangkatkan Agus Susanto dan Ahmad Sholeh adalah perusahaanyang legal dan berbadan hukum sah; Bahwa prosedur pemberangkatan Agus Susanto dan Ahmad Sholeh tidakmenyalahi aturan hukum karena diberangkatkan oleh Perusahaan PPTKIS

(Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang sah dan legal serta ijin nya masihberlaku; Bahwa setiap pemberangkatan dan penempatan TKI melalui PPTKIS(Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang sah pasti tercatat dalam database di Dinas Tenaga Kerja Propinsi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjalanipemeriksaan persidangan ini; Bahwa tidak benar terdakwa melakukan penempatan TKI

SABRINA PRAMITHAselaku PPTKIS yang berhak memberangkatkan dan menempatkanCTKI itu di Negara kanada.Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepalacabang PT. SABRINA PRAMITHA di Kab.

Cilacap ;Bahwa terkait dengan PPTKIS cabang PT.

Dwi Puji Lestariselaku Kepala Cabang di Kabupaten Cilacap maupun kepada saya Dirut PT.Sabrina Pramitha selaku PPTKIS yang berhak memberangkatkan danmenempatkan CTKI itu ke Negara Kanada ;Bahwa PT. Sabrina Pramitha berdiri pada tahun 2005 yang saksi beli atas namaperusahaan dari pak Farid ;Bahwa terkait dengan PPTKIS PT.

Cilacap .Walaupun persyaratan secara administratif PPTKIS PT. SABRINA PRAMITHAuntuk melakukan perekrutan dan penempatan CTKI di Provinsi Jawa Tengahuntuk dipekerjakan di Negara anada sebagaitenaga formal sudah ada namun pihak kami / management PT. SABRINAPRAMITHA belum melakukan perekrutan di Provinsi jawa tengah dikarenakanpihak management PPTKIS PT.

SABRINAPRAMITHA tidak pernah diberitahu.Bahwa selama ini saksi selaku pimpinan PPTKIS PT. SABRINAPRAMITHA belum menerima lapaoran dari Kepala cabang PPTKISPT. SABRINA PRAMITHA di kab. Cilacap saksi DWI PUJILESTARI tersebut belum pernah melakukan perekrutan danpendaftaran terhadap CTKI yang nantinya akan di berangkatkan danditempatkan sebagai karyawan perusahaan di Negara Kanada, namunbelakangan ini saksi menerima laporan dari saksi DWI PUJILESTARI selaku Kepala cabang PPTKIS PT.

Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dariMenaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, joborder dengan agency budget employment service Singapore tanggal 13Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2PP/XI/2007;Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelummemberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukanpenampungan selama + 3 bulan di PT.

Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dariMenaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, joborder dengan agency budget employment service Singapore tanggal 13Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2PP/X1/2007;Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010 Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelummemberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukanpenampungan selama + 3 bulan di PT.

Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dariMenaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, joborder dengan agency budget employment service Singapore tanggal 13Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2PP/X1/2007; Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelummemberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukanpenampungan selama + 3 bulan di PT.

Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dariMenaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, joborder dengan agency budget employment service Singapore tanggal 13Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2PP/X1/2007;Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelummemberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukanpenampungan selama + 3 bulan di PT.

Megah Buana Citra Masindo sebagai PPTKIS yang telah memiliki ijin dariMenaker & Trans No. Kep. 669/MEN/2006 tanggal 30 November 2006, jobHal. 12 dari 19 hal. Put. No. 708 K/Pid.Sus/2010order dengan agency budget employment service Singapore tanggal 13Januari 2006 dan Surat ijin pengarahan No. B.668/BNP2TKI/D2PP/X1/2007; Sesuai dengan ketentuan PT. Megah Buana Citra Masindo sebelummemberangkatkan Puji Rahayu bekerja di Singapore telah melakukanpenampungan selama + 3 bulan di PT.

sekurangkurangnya SLTP;Bahwa Setiap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dilaporkan keDinas Ketenagakerjaan;Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidaklapor ke Dinas Ketenagakerjaan;Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeribertindak atas nama perorangan;Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pengiriman tenaga kerja ke luarnegeri atas nama perorangan harus melalui PT atau Badan;Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penempatan CTKI secaraperorangan bukan PPTKIS

atau mangangkut atau memberangkatkan WNI untuk bekerjapada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dariyang bersangkutan;Bahwa elemenelemen dari penjelasan unsur paqsal ini bersifatalternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur pasal ini sudahterbukti, maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti;Menurut Pasal 10 UU RI No.39 Tahun 2004 bahwa pelaksanapenempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh Pemerintah dan PelaksanaPenempatan dan Perlindungan TKI Swasta (PPTKIS

);Bahwa PPTKIS dalam melakukann perekrutan harus memiliki :1.

Surat Pengantar Rekrut dari Balai Pelayanan Penempatan danPerlindungan TKI (BP3TKI) dilampiri :e Surat perjanjian Kerjasama antara PPTKIS denganPengguna Tenaga Kerja;e Draft Perjanjian Kerja antara Pengguna dengan TKI;e Draft perjanjian Penempatan antara PPTKIS denganCalon TKI;e Permintaan Tenaga Kerja dari Pengguna (Job orderdil.)

;Apabila ketentua tersebut dihubungkan dengan perkara ini diketahuibahwa Terdakwa DJOKO SANTOSO sebagai orang perseorangan dan bukanmerupakan Pemerintah ataupun Pelaksana Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah merekrut serta akanmemberangkatkan saksi SARIYATI, SITI ROCHANI dan KAMSINI sebagaiCTKI ke Malaysia dan Terdakwa sudah tahu kalau Pemerintah sedang menutupsementara pengiriman CTKI informal ke Malaysia, hal ini Terdakwa lakukan taklain hanya untuk menolong para

tersebut adalah sebagai CalonTenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan dikirim ke Malaysia dandipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, dikarenakan tidak sesuaidengan prosedur atau Illegal karena tanpa dibekali ketrampilan, cekkesehatan, asuransi dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, ada juga yangHalaman 5 dari 49 Putusan Perkara nomor : 135/Pid.B/2015/PN.SDAbuta huruf, ada yang biometrik (paspor lama tidak ada) dan ada yangUNFIT sehingga tidak bisa diproses di PT FIOKEN KENCANA MANDIRIsebagai pihak PPTKIS

Pengurusan SIP ( Surat Izin Pengerahan ) ;Perekrutan dan seleksi ;Pendidikan dan Pelatihan kerja ;Pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;Pengurusan dokumen ;Uji kompetensi ;Pembekalan akhir pemberangkatan ( PAP ) ;ane ea fF PpPemberangkatan ;Bahwa Pelaksanaan penempatan TKI Swasta ( PPTKIS ) hanya dapatmembebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biayasebagai berikut:a. Pengurusan dokumen jati diri ;b. Pemeriksaan kesehatan dan psikolog ;c.

; Bahwa orang perseorangan tidak diperbolehkan memberangkatkan warganegeara indonesia untuk bekerja, walaupun orang yang akandiberangkatkan tersebut sudah mempunyai permit, untuk bekerja kembali keluar negeri ; Bahwa PPTKIS tidak diperbolehkan memberangkatkan warga negeraindonesia untuk bekerja di luar negeri tanoa melalui proses / mekanismesusuai peraturan yang berlaku ;.

Isye Indrawatimengatakan kepada saya kalau akan diberangkat ke luar negeri ;Bahwa saksi tidak tahu pasti saudara Isye Indrawati mempunyaiperusahaan yang bergerak dibidang jasa penempatan tenaga kerja ke luarnegeri, hanya pernah mengatakan kepada saya kalau ada kerja samadengan salah satu PPTKIS di daerah Sidoarjo dalam memberangkat TKI keluar negeri ;Bahwa selama saya mengenal sdr.

ALBERT adalah saya sebagai stafnya diKupang, Nusa Tenggara Timur dengan tugas untuk melakukan interview danbio data CTKI terhadap lima buah PPTKIS yang mempunyai kerja samadengan Agency milik sdr. ALBERT, dimana kelima PPTKIS yang diberi tugaskepada saya yaitu PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, PT. GIP, PT. PUTRAJABUNG PERKASA, PT.

PPTKIS wajib memiliki Surat in Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dari pemerintah;Him. 61 dari Him. 181, Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN Kpg. PPTKIS' wajib memiliki Job Order/Demand Letter yang memuatinformasi tentang kebutuhan TKI baik dari jumlah, jenis kelamin, sektorpekerjaan dan halhal lain;PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkanoleh BNP2TKI;.

Pembuatan Paspor Calon TKI di Kantor Imigrasi setempat;PPTKIS mengikutkansertakan calon TKI dalam Asuransi TKI;. PPTKIS mengajukan Permohonan Pengantar Pemberangkatan calonTKI untuk mengikuti pendidikan dan pelatinan keterampilan di BalaiLatihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) ke BP3TKI dengan melampirkan asilidokumen dan softcopy untuk dilakukan verifikasi;. BP3TKI melakukan validasi KTP, verifikasi dokumen calon TKI danwawancara calon TKI;.

Bahwa orang tesebut sudah direkrut dan dibawa oleh petugas rekrutyang memiliki surat tugas dari PPTKIS tersebut;Him. 65 dari Him. 181, Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN Kpgb. Bahwa orang tersebut telah diantar oleh petugas rekrut PPTKIS cabangterdaftar pada dinas Nakertrans daerah asal;c.

PPTKIS wajib memiliki Surat jin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dari pemerintah;b. PPTKIS wajib memiliki Job Order/Demand Letter yang memuatinformasi tentang kebutuhan TKI baik dari jumlah, jenis kelamin, sektorpekerjaan dan halhal lain;c. PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkanoleh BNP2TKI;d. CTKI yang telah direkrut diregistrasi secara online melalui SISKOTKLNdi Dinas yang menagani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untukmendapatkan ID;e.

PPTKIS mengikutkansertakan calon TKI dalam Asuransi TK;g. PPTKIS mengajukan Permohonan Pengantar Pemberangkatan calonTKI untuk mengikuti pendidikan dan pelatihnan keterampilan di BalaiLatihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) ke BP3TKI dengan melampirkan aslidokumen dan softcopy untuk dilakukan verifikasi;h. BP3TKI melakukan validasi KTP, verifikasi dokumen calon TKI danwawancara calon TKI;Him. 99 dari Him. 181, Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN Kpgi.

Rek. 0058614118 atasnama EFRIADI;Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan, membawa, menampung,mengurus dokumen paspor, calling visa dan menempatkan korban DANIABinti OLEH bekerja di Malaysia tidak ada ijin berupa SIPPTKI yangdikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak secaraperorangan tidak memiliki PPTKIS, tidak melakukan pendidikan danpelatinan terhadap korban DANIA binti OLEH;Bahwa Terdakwa mengetahui majikan dari korban DANIA Binti OLEH adalahMAGESWARAN a/ VEERASAMY yang beralamat

Rek. 0058614118 atasnama EFRIADI; Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan, membawa, menampung,mengurus dokumen paspor, calling visa dan menempatkan korban DANIABinti OLEH bekerja di Malaysia tidak ada ijin berupa SIPPTKI yangdikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak secaraperorangan tidak memiliki PPTKIS, tidak melakukan pendidikan danpelatihan terhadap korban DANIA binti OLEH; Bahwa Terdakwa mengetahui majikan dari korban DANIA Binti OLEH adalahMAGESWARAN a/l VEERASAMY yang beralamat

No. 432 K/Pid/Sus/2009oleh Menteri Tenaga Kerja, dan Terdakwa bertindak secara perorangan tidakmemiliki PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Sementara), tidak melakukanpendidikan dan pelatinan terhadap korban DANIA Binti OLEH, apalagiperbuatan Terdakwa telah merugikan pihak keluarga korban DANIA BintiOLEH yang mana korban DANIA Binti OLEH tidak diasuransikandikarenakan diberangkatkan oleh Terdakwa secara ilegal dan juga telahmerugikan Pemerinrah RI yang sedang giatgiatnya memberantaspemberangkatan Tenaga

Yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa bekerja di kantor cabang PPTKIS PT. Bajri Putra MandiriKab. Maros Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang pengiriman TenagaKerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri, sejak tahun 2006 dengan jabatan petugaslapangan (PL) atau merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarNegeri, kemudian terdakwa melakukan perekrutan calon TKI di Kab.

dilakukan dengan cara terdakwa znendatangani rumahcalon TKI kemudian terdakwa memberitahu ada pekerjaan menjadi TKI diNegara ARAB SAUDI dengan gaji sebesar 800 real atau sekitar Rp.1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000, (duajuta rupiah) dan apabila yang bersangkutan menyetujuinya kemudian terdakwamendata dan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memberikanblangko surat persetujuan orang tua/suami, setelah itu calon TKI tersebutterdakwa daftarkan ke kantor cabang PPTKIS

, bertempat di Terminal Penumpang Pelni Pelabuhan TanjungPriok Jakarta Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan calonTKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidakmemenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UURI No.39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa bekerja di kantor cabang PPTKIS

dilakukan dengan caraterdakwa mendatangani rumah calon TKI kemudian terdakwa memberitahu adapekerjaan menjadi TKI di Negara ARAB SAUDI dengan gaji sebesar 800 real atausekitar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai denganRp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan apabila yang bersangkutan menyetujuinyakemudian terdakwa mendata dan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) danmemberikan blangko surat persetujuan orang tua/suami, setelah itu calon TKItersebut terdakwa daftarkan ke kantor cabang PPTKIS

Herotama Indonusa yakni; Direksi berhak mewakiliPerseroan didalam dan diluar Pengadilan.16.Bahwa PENGGUGAT memiliki 5 (lima) cabang Perusahan PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS) yang diantaranya:1)2)3)4)))Cabang PT.

Melainkan dapatdiberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS' yang akanmengajukan permemohonan izin baru SIP3MI/ SIPPTKI atauMemperpanjang Izin baru SIP3MI/ SIPPTKI;Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepadaPENGGUGAT.

(Fotokopi darifotokopi);Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja DantransmigrasiProvinsi Sumatra Barat, Nomor 561/27/C.I/PPTKIS/2014,Tentang Surat Izin Pembentukan Kantor Cabang PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT.Herotama Indonusa di Provinsi Sumatra Barat, Tanggal 28April 2014. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan Nomor 78/HIDIR/IV/2020, Tanggal 22 April2020, menerangkan bahwa masih memiliki 100 CPMI yanggagal berangkat bekerja ke negara tujuan penempatan.

(Print out);Daftar PPTKIS atas nama Perusahaan PT Putra JabungPersada. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan TenagaKerja Dan Perluasan Nomor3/4961/PK.02.00/II/2020, HalPenempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi PencabutanSIP3MI, tanggal 25 Februari 2020.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b UU No. 18Tahun 2019 juncto Permenaker No. 10 Tahun 2019 adalah berlaku untukP3MI yang baru bukan untuk P3MI (dahulu PPTKIS) yang sudah ada;2. Pemberlakuan Permenaker No. 10 Tahun 2019 terhadap P3MI yangditerbitkan atas dasar ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 adalah bertentangandengan asas non retroaktif.3.

Melainkan dapat diberlakukan kepadaPerusahaan PPTKIS yang akan mengajukan permemohonan izinbaru SIP3MI atau Memperpanjang Izin baru SIP3MI;d. Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepadaPENGGUGAT. Karena secara umum suatu Peraturan PerundangHalaman 16 dari 62 halaman.

(Fotokopi darifotokopi);Memorandum Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeritanggal 31 Oktober 2017, perihal Laporan Rapat Kerja TeknisPelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(Rakernis PPTKIS).

Pansomal Tirtanadi merasakankegelisahan karena ada perubahan yang sangat mendasar yaitu kehilanganfungsi rekruitmen dan fungsi pelatinan, karena sekarang sudah di lepas daritugas dan tanggung jawab dari PPTKIS, ini yang pertama.

Dari sisi lembaga juga memisahkanantara pelatinan kerja dengan penempatan tenaga kerja, karena di pola yanglama PPTKIS biasanya campur dengan pelatihan. Jadi UU yang baru untukpelatinan di Pemerintah sehingga PPTKIS atau P3MI itu hanya boleh merekrutbagi mereka yang boleh memenuhi persyaratan dan memilikikompetensi/ketrampilan yang dibutuhkan.

Dari sisi regulasi yangada, PPTKIS wajiod untuk menyesuaikan dengan UU No.18 Tahun 2017 yangpersyaratannya diatur dalam Pasal 54, salah satunya adalah modal yang disetor5 miyar, dan deposito menjadi 1,5 milyar. Ini sifatnya wajib dan berlaku bagiselurin PPTKIS atau P3MI yang akan menempatkan PMI, karena harusmendapatka ijin dari Menteri Sesuai UU No.18 Tahun 2017 Pasal 1 angka 9;Bahwa menurut Pasal 54 persyaratannya adalah 1.

Gracia Media Utama dengan tugasmengurus operasional perusahaan darimulai pemasaran kegiatan danpersonalia dalam bidang asuransikhususnya TKI dalam hal ini selakupialang serta bertanggung jawabterhadap operasional perusahaan; Bahwa TKI atas nama WINFAIDAH secarakolektif pernah membuat kartupeserta asuransi yang diajukan olehpihak PPTKIS PT.

Petugas PPTKIS atau calon TKI sendirimenyampaikan permohonan menjadi pesertaasuransi dengan melampirkan data/daftarnama calon peserta asuransi yang ditulislengkap;. Jenis Pekerjaan ;. Nomor Passport;. Negara Penempatan;. Nama dan alamat majikan di Negarapenempatan;. Penerima manfaat (ahli waris).

Gracia MediaUtama menerbitkan KPA dan diserahkankepada PPTKIS / calon TKI yang mengurusdisertai kwitansi bukti pembayaran; Bahwa TKI An WINFAIDAH ~ telahmemenuhi semua persyaratan tersebutdan telah memiliki KPA No: 1203 74807 09 63880 untuk kesingapura untukke singapura bukan untuk keMalaysia; Bahwa paspor yang digunakan haruspaspor TKI yaitu) sebanyak 24 halamanyang biasanya pada belakang pasporada stempel PPTKIS yangbersangkutan; Bahwa pengiriman TKI sebagaipembantu.

Bahwa sebagaimana diterangkan Ahli dipersidanganbahwa pengiriman TKI untuk pekerjaan PembantuRumah Tangga ke Malaysia oleh Pemerintah Indonesiasejak tahun 2007 sudah dilarang tetapi PPTKIS /PJTKI PT.

PER20/MEN/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang mana hal tersebuttidak diketahui oleh terdakwa sebagai syarat yang wajib harusdipenuhi untuk pengiriman TKI ke Luar Negeri, apalagi sejaktahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melarang PPTKIS/PJTKIuntuk mengirimkan TKI ke Malaysia untuk pekerjaan PembantuRumah Tangga tetapi terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. HasratInsan Nurani bersama pengurus PT.

Nurain Pane;Dikembalikan kepada Nurain Sitorus Pane; 1 (Satu) lembar surat Izin Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS PT.Sentosa Karya Aditama Simalungun;Dikembalikan kepada Lammauli Malau Gurning; 1 (Satu) lembar surat dari BP3TKI tanggal 11 Mei 2019; 2 (dua) lembar surat dari BP3TKI tanggal 10 Juni 2019;Terlampir dalam berkas perkara;4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1(sSatu) dokumen paspor atas nama Nurain Pane;dikembalikan kepada Saksi Nurain Sitorus Pane; 1 (Satu) lembar surat Izin Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS PT.Sentosa Karya Aditama Simalungun;dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (Satu) lembar surat dari BP3TKI tanggal 11 Mei 2019;Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor :434 /Pid.Sus/2020/PTMDN 2 (dua) lembar surat dari BP3TKI tanggal 10 Juni 2019;tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

MUTIARA PUTRA UTAMA, yangmerupakan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)namun tidak terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Manggarai Timur, Sedangkan PT.

Dinas jugaberkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hakdan kewajiban calon tenaga kerja;Bahwa tenaga kerja yang berangkat tanpa melaluirekomendasiendasi dari Dinas sosial dan tenaga kerja setempatmaka perbuatan tersebut bisa dikatakan perbuatan yang Illegal atautidak sah;Bahwa koordinator, dan pelaksana lapangan (PL) dari salah satuLPTKIS atau PPTKIS yang tidak terdaftar pada dinas social tenagakerja Kemudian melakukan perekrutan seorang calon tenaga kerjamaka perbuatan tersebut illegal

CAPUNG BARA PERSADA tidak terdaftar sebagaiLPTKIS ataupun PPTKIS pada dinas social tenaga kerja dantransmigrasi Manggarai;Bahwa semua kegiatan LPTKIS PT. CAPUNG BARA PERSADAdan PT.

MUTIARA PUTRAUTAMA, yang merupakan Perusahaan Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan LembagaPenempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);Bahwa benar PT. CAPUNG BARA PERSADA tidak terdaftar padaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenManggarai Timur, sedangkan PT.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy surat pendirian Kepala Kantor Cabang PPTKIS;PT. Sere Multi Pertiwi di Kupang ; 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 128 / ST / SMP / NTT / IX/ 2015tanggal 17 September 2015 ; 1 (satu) lembar surat ijin pendirian Kepala Kantor Cabang PPTKIS PT.Putra Pertiwi Jaya Lestari ; Format Surat Ijin Keluarga yang masih kosong ;Pts. No .08/Pid.Sus/2017/PT.Kpg.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar foto kopi surat pendirian Kepala Kantor Cabang PPTKIS;PT. Sere Multi Pertiwi di Kupang; 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 128 / ST / SMP / NTT / IX / 2015tanggal 17 September 2015; 1 (satu) lembar surat ijin pendirian Kepala Kantor Cabang PPTKIS PT.Putra Pertiwi Jaya Lestari; Format Surat Ijin Keluarga yang masih kosong; 3 (tiga) lembar kartu keluarga yang telah dihapus namanama yangtertera pada kartu keluarga; 1 (satu) lembar KTPN an.

olehCalon TKISurat Nikah dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama diurus oleh Calon TKISurat Izin dari Suami, istri dan orang tua adalah dikeluarkan oleh yang berangsurandiurus oleh Calon TkISertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja yang telah ditunjukoleh Departemen / Dinas Tenaga Kerja diurus oleh PPTKISSurat Keterangan Sehat dilkeluarkan dari Rumah Sakit / Tempat yang telah ditunjuk olehDepartemen tenaga kerja diurus oleh PPTKISPaspor dikeluarkan oleh kantor imigrasi di urus oleh PPTKIS

/ Calon TKIVisa Kerja dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia diurus oleh PPTKISPerjanjian Penempatan TKI dikeluarkan oleh PPTKIS di urus oleh PPTKISPerjanjian kerja dikeluarkan oleh majikan di Negara Malaysia melalui konsul Jenderal RIdi Johor Bahru Malaysia di urus oleh PPTKISKTKLN di keluarkan oleh BNP2TKI, BP3TKI,P4TKI, didaerah Embar Kasi / Debarkasi.Bahwa Perusahaan PPTKIS dapat membuka kantor cabang ;bahwa persyaratan Perekrutan Calon TKI sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undangundang No. 39 tahun

kecuali bagi calonTKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu ) tahun ;b. sehat jasmani dan rohani ;c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan ; dand. berpendidikan sekurangkurangnya lulus Sekolah Lanjutan TingkatPertama ( SLTP ) atau yang sederajat ;bahwa perusahaan yang dapat merekrut dan memberangkat calon TKI haruslah menjadiPPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ) serta Kantor CabangPPTKIS :bahwa PPTKIS

Pelaksana Penempatan TKI SwastaPembuatan PasporMinat dan bakat calon TKI ditentukanKeterangan kesehatan dibuatSertifikasi dilengkapiKeterangan kesehatan dibuatMenentukan partner kerja / majikan yang membutuhkan di MalaysiaMengajukan visa kerja di Konsul MalaysiaMengirim data calon TKI kemajikan berupa :Photocopy PasporPermit kerja di urus oleh majikan / Out Soureng setelah keluar maka Calon TKI siapdiajukan oleh PPTKIS ke BP3TKI /P4TKI untuk mendapatkan Rekomendasi BebasFiscal Luar Negeri dan mendapatkan

CTKI Margareta Bili Dkk ; 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014; 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT.

CTKI Margareta BiliDkk ;1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuningkombinasi merah muda bulan Mei 2014;1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dariDISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei2014 kepada PPTKIS PT.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :1.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTK)dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :1.

CTKI Margareta Bili Dkk;1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuningkombinasi merah muda bulan Mei 2014;1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dariDISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014kepada PPTKIS PT.

Samsuri selaku saksi ahli menerangkantindakan yang dilakukan kedua Terdakwa dengan memberangkatkan TKIatas nama saksi Suci Andariny Megawati binti Jatnika ke Negara Abu Dhabiuntuk bekerja sebagai sopir tanpa memiliki PPTKIS resmi merupakantindakan melanggar peraturan Perundangundangan tentang mekanismetentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja

SitiJulaeha binti Musimin (alm) tidak mempunyai PPTKIS resmi dan pada saatdiberangkatkan hanya dilengkapi dengan paspor, copy colling visa dan tiketmerupakan tindakan melanggar peraturan PerundangUndangan tentangPenempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ;. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidakmempertimbangkan keterangan ahli (Drs. Samsuri) yang menerangkanbahwa pada tanggal 14 Maret 2009 Terdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2.Hal. 10 dari 13 hal. Put.

Siti Julaeha binti Musimin (alm) tidak mempunyai PPTKIS resmidan pada saat diberangkatkan hanya dilengkapi dengan paspor, copy collingvisa dan tiket merupakan tindakan melanggar peraturan PerundangUndangan tentang perempatan dan perlindungan TKI di Luar Negerisebagaimana diatur dalam pasal 4 jadi melanggar ketentuan pidananyapasal 102 huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan jugaTerdakwa 1. Ali Akbar dan Terdakwa 2.

No.950K/Pid.Sus/2010.Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnyasetelah sampai di Sei Berembam Terdakwa MAWARDI binPARANI bertemu dan menanyakan kepada Saudara JADAM(DPO) mana orangnya yang mau berangkat, yangkemudian Saudara JADAM menunjuk saksi Muhammad Amridan kawan kawan, selanjutnya Terdakwa MAWARDI binPARANI yang tidak memiliki Ijin sebagai PelaksanaPenempatan TKI Swasta (PPTKIS) namun pernah membawa TKIke Malaysia dengan mempergunakan = 1 (satu) unitkendaraan Daihatsu Taruna Warna

No.950K/Pid.Sus/2010.yang mau berangkat, yang kemudian Saudara JADAMmenunjuk = saksi MUHAMMAD AMRI dan kawan kawan,selanjutnya Terdakwa MAWARDI bin PARANI yang tidak = memiliki Ijin sebagaiPelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) namun pernah membawa TKI keMalaysia dengan mempergunakan 1 (satu) unit kendaraanDaihatsu) Taruna Warna Silver Nopol KB 945 NR milikTerdakwa MAWARDI bin PARANI bersama dengan dan saksiLISDA binti TURYADI berangkat menuju Entikong denganmembawa ke4 calon TKI lainnya yang akan

No.950K/Pid.Sus/2010.temu dan menanyakan kepada Saudara JADAM (DPO) manaOrangnya yang mau berangkat, yang kemudian SaudaraJADAM menunjuk saksi MUHAMMAD AMRI beserta ketiga calonTKI lainnya, selanjutnya Ter dakwa MAWARDI bin PARANIyang tidak memiliki Ijin sebagai Pelaksana PenempatanTKI Swasta (PPTKIS) namun pernah membawa TKI keMalaysia dengan mempergunakan 1 (satu) unit kendaraanDaihatsu) Taruna Warna Silver Nopol KB 945 NR milikTerdakwa MAWARDI bin PARANI berangkat bersama dengansaksi LISDA binti

terkatungkatung tanpa kejelasan mengenai pekerjaan yangtelah dijanjikan hingga akhirnya para saksi korban tersebut pulang kembali keIndonesia. 5 == n= 2 on nn nnn nnn nn enn nnn nnn ne en ne ee nn cenSemua saksi korban tersebut baru mengetahui bahwa visa yang diurus olehterdakwa untuk berangkat ke Jepang adalah visa Turis dan bukan kerja ;Bahwa ternyata terdakwa dalam memberangkatkan para saksi koroban keJepang untuk dipekerjakan tidak memiliki surat ijin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS

terkatungkatung tanoa kejelasan mengenai pekerjaan yangtelah dijanjikan hingga akhirnya para saksi korban tersebut pulang kembali keIndonesia 5 202222 n= non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn nee nnn neeSemua saksi korban tersebut baru mengetahui bahwa visa yang diurus olehterdakwa untuk berangkat ke Jepang adalah visa Turis dan bukan kerja ;Bahwa ternyata terdakwa dalam memberangkatkan para saksi korban keJepang untuk dipekerjakan tidak memiliki surat ijin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS

tanoa kejelasan mengenai pekerjaan yangtelah dijanjikan hingga akhirnya para saksi korban tersebut pulang kembali keIndonesia 5 n= == 22 nnn nnn nnn ran nnn nn nn nnn en ne nnn cn neon cee nee Semua saksi korban tersebut baru mengetahui bahwa visa yang diurus olehterdakwa untuk berangkat ke Jepang adalah visa Turis dan bukan kerja ; Bahwa ternyata terdakwa dalam memberangkatkan para saksi korban keJepang untuk dipekerjakan tidak memiliki surat ijin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS