terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian, dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena Majelis Pengadilan telahmengedepankan asas kebenaran materiil dalam menilai fakta atasequalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP PPNsecara prorata

Putusan Nomor 2055/B/PK/Pjk/2018pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena koreksi tidak tersedia data perMasaPajak, maka dilakukan secara prorata dibagai 12 (dua belas) bulan danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan

Dan gajiHal 29 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI(4).(5).Direksi tidak mengenal hitungan prorata sesuai jumlah harimasuk kerja.

Maka, jelas tuntutanPenggugat atas THR juga berlebihan;Selanjutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan Gaji Direksi dihitungsecara prorata (Sesuai jumlah hari masuk kerja), karena baik AnggaranDasar Perseroan maupun UUPT, tidak mengenal system prorata dalamhal Gaji Direksi.

Dengan demikian, Petitum angka 5 yang meminta Gajibulan Mei 2018 secara prorata (Sesuaijumlah hari masuk kerja), yaitudari 25 April s/d 8 Mei 2018, tidak mempunyai dasar hukum samasekali ;Mengingat hubungan hukum (rechtbetrekking) dengan Penggugatsudah berakhir sejak tanggal 8 Mei 2018, maka demi hukum Penggugatsudah tidak berhak lagi atas Gaji bulan Mei yang baru akan jatuh tempotanggal 25 Mei 2018 tersebut dan sudah tidak ada kewajiban Tergugatuntuk memenuhinya, terlebih lagi sistem hitungan prorata

PenyesuaianFiskal Positif sebesar USD 49,500.63; yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, Karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yangdilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dansubstansi hukum yang benar di antara yaitu berupa perlakuanperpajakan secara final dan tidak final perhitungan secara prorata

Namun jika Tergugat tetap tidakmenyerahkan, maka setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapTergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka untukmencegah halhal yang terjadi dikemudian hari adalah adil dan wajar apabilaobyek sengketa tersebut tidak dibagi secara riil, maka pembagiannya dapatdilakukan dengan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan manadibagi secara prorata (merata) dengan pembagian setengah untuk Penggugatdan setengah untuk Tergugat;7Bahwa Penggugat

PromosiBarang Promosi dan hadiah 102.467.48262019939 Biaya PromosiBarang Promosi dan penghargaan 663.252.808Jumlah 7.820.213.712 bahwa menurut Terbanding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007adalah sebesar 1/12 x Rp7.820.213.712,00 = Rp651.684.476,00;bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap Masa Pajakadalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada Masa Pajak yang bersangkutan, namun Terbandingmembagi rata nilai koreksi (prorata

sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo yang diawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak dan invoiceoleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukanpemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum sertadiputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkanatas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena koreksi tidak tersedia dataperMasa Pajak, maka dilakukan secara prorata

Biaya PromosiHadiah Undian 4.809.027.40461020203 Biaya PromosiBarang Promosi dan hadiah 102.467.48262019939 Biaya PromosiBarang Promosi dan penghargaan 663.252.808Jumlah 7.820.213.712 bahwa koreksi Masa Pajak April 2007 adalah sebesar 1/12 x Rp7.820.213.712,00 = Rp651.684.476,00;1 bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayarpada setiap Masa Pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi padaMasa Pajak yang bersangkutan, namun Terbanding membagi rata nilai koreksi(prorata

sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo yang diawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak daninvoice oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karenakoreksi tidak tersedia data perMasa Pajak, maka dilakukansecara prorata

Acc.bahwa menurut Terbanding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Februari 2007 adalah sebesar 1/12 x Rp7.820.213.712,00 =Rp651.684.476,00;bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayarpada setiap Masa Pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada MasaPajak yang bersangkutan, namun Terbanding membagi rata nilai koreksi (prorata 12bulan);bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli

6102020362019939102.467.482663.252.8087.820.213.712Biaya PromosiBarang Promosi dan hadiahBiaya PromosiBarang Promosi dan penghargaan Jumlah bahwa menurut Terbanding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007adalah sebesar 1/12 x Rp7.820.213.712,00 = Rp651.684.476,00;bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap Masa Pajakadalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada Masa Pajak yang bersangkutan, namun Terbandingmembagi rata nilai koreksi (prorata

pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengedepankan asas kebenaran materiil dalam menilai fakta atasequalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP PPNsecara prorata

serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo yang diawali dengan uji bukti berupa FakturPajak dan invoice oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajakdan telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena koreksi tidaktersedia data perMasa Pajak, maka dilakukan secara prorata

dalam ayat (4) disebutkan Selama Perkawinan berlangsung perjanjiantersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untukmerubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, dari ketentuan tersebutdiatas dapat diketahui kalau dalam perkawinan tersebut ada harta bersama ataugono gini dan terhadap harta bersama tersebut menjadi tanggungan bagi perikatansuami atau isteri sepanjang tidak diperjanjikan adanya pemisahan harta antarasuami/isteri, dan berdasarkan azas Pari Pasu dan Prorata

sebagai salahsatu syarat yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan, berupa Neraca Pembukuan terkhir, dimana syarat tersebut sangaturgen, sebab apabila Permohonan Pernyataan Pailit nantinya dikabulkan, dapatdiketahui berapa sebenarnya pasiva berupa utang, dan pasiva berupa modal/ assetsehingga dapat pula diketahui ada atau tidaknya asset Pemohon Pernyataan pailit,untuk dieksekusi yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran utang bagiPara Kreditornya secara Pari Pasu dan Prorata

Hasil penjualan mana dibagi secara Prorata (Merata) denganbagian 50% untuk PENGGUGAT dan 50% untuk TERGUGAT23. Bahwa Gugatan diajukan dengan buktibukti yang otentik dan dapatdipertanggungjawabkan secara Hukum;24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukanoleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga beralasanhukum untuk dikabulkan;25.

Hasil penjualan mana dibagi secara Prorata(Merata) dengan bagian 50% untuk PENGGUGAT dan 50% untuk TERGUGAT.7. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untukmelakukan pengurusan balik nama terhadap harta bersama gono ginisebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 12 yang masih tercatat atasnama pihak ketiga aquo sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor2297/Pdt.G/2020/PA.JB8.

pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo yang diawali dengan uji bukti berupaFaktur Pajak dan invoice oleh para pihak di hadapan Majelis PengadilanPajak dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, dan diberikanpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena koreksi tidak tersedia data perMasa Pajak, maka dilakukansecara prorata

Hal.6 dari 20 hal.Put.No.28 PK/Pdt.Sus/2012MASA KERJA PERHITUNGAN UANG PISAHKurang dari 3 bulan 03 bin < 1 thn 0.25 x Upah1 thn < 3 thn 0.25 x Upah3 thn < 6 thn 0,5 x Upah6 thn < 9 thn 0,75 x Upah9 thn < 12 thn 1 x Upah12 thn < 15 thn 1,25 x Upah15 thn < 18 thn 1,5 x Upah18 thn < 21 thn 1,75 x Upah21 thn < 24 thn 2 x Upah25 thn keatas 2,0 X UpahDisamping Uang Pisah tersebut diatas, Pekerja juga akan mendapatkanUang Penggantian Hak (Jika ada) yang meliputi:e Bantuan biaya istirahat tahunan secara prorata

,e Pengganti hari istirahat tahunan secara prorata.5.

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena Majelis Pengadilan telahmengedepankan asas kebenaran materil dalam menilai fakta atasequalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP PPNsecara prorata

Bahwa selanjutnya apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap,Tergugat tetap menunda kewajiban untuk meyerahkan % (Seperdua) hartabersama yang menjadi bagian milik Penggugat, maka untuk mencegahterjadinya hal yang demikian adalah adil apabila harta bersama tersebuttidak dapat di bagi secara natura dan rill, maka pembagiannya dapatdilakukan melalui penjualan di muka umum (secara lelang), hasilHalaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 607/Pdt.G/2017/PA.Tba.penjualan mana dibagi secara prorata

Nawakara Perkasa Nusantara hanya memberikan uangkebijakan dan uang bipartit yang dihitung secara Prorata oleh Pihak PT.Nawakara Perkasa Nusantara kepada terdakwa Ruslin als Ras karenapembayaran kontrak dan gaji dipertanyakan oleh Terdakwa Ruslin als Rastersebut sudah tidak berlaku dikarenakan sudah dj PHK dan sesuai suratperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan kemudian pada hari rabu tanggal21 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wita, saksi korban bersama dengansaksi Muhammad Dayat mendatangi Terdakwa

NawakaraPerkasa Nusantara hanya memberikan uang kebijakan dan uang bipartityang dihitung secara Prorata oleh Pihak PT.

NawakaraPerkasa Nusantara akan memberikan uang kebijakan dan uang bipartit yangdihitung secara prorata namun pada saat berada di depan pintu masukPT.STM Terdakwa Ruslin als Ras langsung melakukan pengejaran danmelakukan penusukan terhadap saksi korban Frid Godlif Awola;Bahwa saksi bersama dengan saksi korban Frid Godlif Awola langsungdikejar oleh Terdakwa Ruslin als Ras dan sdr.