Putusan60Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Maret 1971 No. 110/1970/PT.Perdata jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta 21 Agustus 1968No. 304/67.G dst....... (vide, Surat Putusan No. 340/Pdt.G/2005/PN.Cbnhalaman 2 tedampir) yang telah diputus dengan amar putusan gugatantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Bahwa putusanputusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan TinggiJakarta No. 110/1970/P.T.

Hendro, namun hal itu pun perlupengujian secara perdata melalui peradilan umum.Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Istimewa Dyjakarta, No.304/1967/G, tanggal 21 Agustus 1968, putusan Pengadilan TinggiDjakarta, No : 110/1970/Pt.Perdata, tanggal 3 Maret 1971 dan putusanMahkamah Agung No. 554/K.Sip/1973, tanggal 17 September 1973 tidakdapat dijadikan sebagai bukti mutlak kepemilikan atas tanah karenaputusan tersebut adalah mengenai perkara wanprestasi bukanmengenai perkara hakhak atas tanah;Bahwa

Dalam tingkatbanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh PengadilanTinggi Jakarta dengan putusan tanggal 26 Agustus 1967 No. 154/1967/PT.Perdata.

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 30 Juli1965 Nomor: 169/1965/PT.Perdata Jo. Putusan Mahkamah Agung RITanggal 13 Juli 1966 Nomor: 106 K/SIP/1966;Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.7/1971/G, tanggal 24 Februari1973 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa BaratNo.164/1975/Perd/PT.BDG tertanggal 14 Juli 1976 Jo. PutusanHalaman 5 dari 112 Putusan nomor 189/PDT/2021/PT BDGf)g)Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 1979, No.1146 K/SIP/1977Jo.

Putusan tersebuttelan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Djakarta tanggal 30 Juli 1965Nomor: 169/1965/PT.Perdata, dan lebih dikuatkan lagi oleh MahkamahAgung RI dengan putusan kasasi tanggal 13 Juli 1966 Nomor: 106K/SIP/1966;Halaman 8 dari 112 Putusan nomor 189/PDT/2021/PT BDGBahwa salah satu pertimbangan hukum yang paling penting atas putusanputusan tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum pada hal. 6(enam), yaitu:e Menimbang, bahwa oleh Tergugat a (Pr.

Pengadilan TinggiDjakarta tanggal 30 Juli 1965 Nomor: 169/1965/PT.Perdata yang diajukanoleh Pemohon Kasasi Alm. H. KODIR BIN EPE sedang diperiksa dan diadilioleh Mahkamah Agung RI, Alm. H. KODIR BIN EPE, IMAN BIN NAPIH,ASMAWI BIN KODIR als. ASMAWI MODIR (sekarang Tergugat 1),MUHCTAR BIN NAPIH als. MUCHTAR (sekarang Tergugat II) dan SANANBIN NAPIH als.

Tertanggal 26Februari 1973 yang memiliki memiliki kaidah hukum sebagai berikut :Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 Tertanggal 26 Februari1973 yang memiliki memiliki kaidah hukum sebagai berikut :PASAL 1338 BW MASIH TETAP BERLAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN,OLEH SEBAB ITU SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILANTINGGI PIHAKPIHAK HARUS MENTAATI APA YANG TELAH MEREKASETUJUI DAN YANG TELAH DIKUKUHKAN DALAM AKTE OTENTIKTERSEBUT,Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 2 November 1971Nomor 44/1971/PT.Perdata

Sebagaimana dikutip dalam SHM Nomor 6/Karet sebagai berikut:Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor443/1979.G tanggal 131982 dan Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor 443/1982/PT.Perdata tanggal 6121983. jo. Surat MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tgl. 2851994Nomor 14/VIII1994. Mengenai pencoretan nama Sariea danpencantuman kembali nama Haji Abdullah bin Haji Ismail, seluas 1.520m*. Bersama dengan M.5/Karet (Sisa). jo.

No. 47/1980 PT.Perdata Jo.

Yusuf Adiwinata Nomor 15 (dulu JalanWaringin 15) Jakarta sudah pernah diputus baik ditingkat PengadilanNegeri dengan Nomor Perkara : 87/73/G, Pengadilan Tinggi Nomor :134/1978/ PT.Perdata dan ditingkat kasasi dengan Perkara Nomor : 1521K/Sip/1980, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht vangewijsde), dimana Sunario sebagai Tergugat Ill dalam PutusanPengadilan Tinggi dan Kasasi dinyatakan memperoleh objek sengketasecara tidak sah, karena Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta sebagaidasar

( PK ) No : 680 PK/PDT/1987 tanggal15 September 1989 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 1946K/PDT/1984 tanggal 23 Juli 1986 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No :172/PDT/1980 PT.Perdata tanggal 2 Agustus 1983 jo putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat dan Selatan tanggal 29 September 1976 No: 205/1975.

Nurrudin Sjahadat tersebut;e Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali akan membayar biaya perkaratingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah); Bahwa pada tingkat pertama (Nomor 100/1973 G), tingkat banding(Nomor 44/1976/PT.Perdata), maupun tingkat Mahkamah Agung RI(Nomor 702/K/Sip/1977) Terlawan I (semula Penggugat) dikalahkan, selanjutnyaTerlawan (semula Penggugat) mengajukan peninjauan kembali (Nomor 233 PK/PDT/1981 dan ternyata permohonan itu ditolak (bukti PI1

Putusan Pengadilan TinggiSumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14Agustus 1975 (hal. 143), dalam amarnya majelis hakim memutuskanbahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasilperkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun.Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belumberumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasasehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahinya sampai anaktersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi

meniadakan hak parapihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.Bahwa selain dasardasar hukum yang telah diuraikan di atas,kewajiban pengadilan negeri untuk menolak suatu perkara perdatayang menjadi kewenangan arbitrase dapat dilinat dalam YurisprudensiMahkamah Agung, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 455 K/Sip/1982, tertanggal 20 Januari 1983, yang pada pokoknya telahmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 236/1980/PT.Perdata

Putusan Pengadilan Tinggi DKINo.395/1983/PT.Perdata tanggal 25 Juli 1983 jo. Putusan Kasasi MARI No.143 K/Pdt/1984, tanggal 23 Mei 1985 jo.

Putusan Nomor 176 PK/TUN/2017sengketa di Pengadilan sebagaimana tersebut dalam PutusanPengadilan Negeri Nomor 116/1982/PDT.G/PN.JKT.PST tanggal 6Desember 1982 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor395/1983/PT.Perdata tanggal 25 Juli 1983 juncto Putusan Kasasi MA RINomor 143 K/Padt/1984, tanggal 23 Mei 1985; juncto Putusan PK MA RINomor 362 PK/Pat/1985 tanggal 27 Oktober 1988;Bahwa selanjutnya terhadap kepemilikan tanah sebagaimana tersebutdalam ex Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kebon

JKT.Abdullah Bin Haji Ismail, Bin Saimoenseluas + 4.122M2 tanggal 22 Oktober 2002yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Pusat (Sesuai denganaslinya);Bukti T.IIl.Intv 18 : Pembayaran PBB dari Tahun 2002 s/dtahun 2008 atas nama wajib pajak AbdullahBin Ismail ( Sesuai dengan aslinya); Bukti T.II.Intv 19 : Keputusan nomor 443/1997.Gtanggal 1 Maret 1982 yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri JakartaPusat (Copy sesuailegalisr Panitera PN.JakartaBukti T.II.Intv 20 : Putusan nomor:443/1992/PT.Perdata

yang tidak diperbolehkan,Disebabkan karena tidak terdapatnya hubungan hukum antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, Il dan Ill, semakin membuattidak jelasnya GUGATAN ini, sebab selain harus ada hubunganhukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT maupunterhadap obyek perkara juga GUGATAN seharusnya diajukansecara terpisah dan sendirisendiri, karena kepentingannya yangsendirisendiri pula ;Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No415.K/Sip/1975,/Putusan Pengadilan Tinggi Palembang : No2/1974/PT.Perdata

Putusan Pengadilan Tinggi di Dyjakarta No.110/1970/PT.Perdata tanggal 3 Maret 1971 Jo. Putusan Mahkamah AgungNo. 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 yang telah berkekuatanhukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 22, bukti P 23,bukti P 24 dan bukti P 25 berupa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 64/G/2010/PTUNBDG tanggal 22 Maret 2011 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Desember 2011 Jo.

Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 69/1978 PT.Perdata tanggal 29 Mei 1980 antara Djenab binti Kiran dkk lawan Amat bin Kiran,selanjutnya disebut produk T.114 ;16.

K/Pdt/201211.12.13.14.15.16.Memerintahkan para Tergugat, para Turut Tergugat dan/atau siapapunjuga yang memegang atau menguasai agar menyerahkan Sertifikat HakMilik No.4/Tjililitan Rawadjati dan Sertifikat Hak Milik No.5/TjililitanRawadjati kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;Menyatakan bahwa putusan Peninjauan Kembali No.92 PK/PDT/1986 joputusan Mahkamah Agung RI No.2280 K/SIP/1979 jo putusanPengadilan Tinggi Jakarta No.1 011979/PT.Perdata

Atas putusan perkara Nomor 195/1973 PT.Perdata tersebut, TERGUGAT mengajukan Kasasi dengan register Nomor 463 K/Sip/1974 yangtelah diputus tanggaJ 26 April 1978 dengan amar putusannya membatalkan putusan Nomor 195/1973 PT,Perdata, Sehingga PN. MenundaKapal Tundabara (Adiguna) selaku TERGUGAT / PEMOHON BANDING/ PEMOHON KASASI memenangkan perkara ini dan telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap.ll. PERKARA NOMOR 23/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Sel.a.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07012004Nomor : 1699 K/PID/2003, telah di dapat faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :364/ 1963.Sip tanggal 30 Mei 1964 dalam halaman 15 dihubungkan denganPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 344/1964/PT.Perdata dan putusanMahkamah Agung Nomor : 250 K/Sip/1965, Nyimas Ningrum alias Siti Romlah(yang disebut terdakwa sebagai ibunya) sewaktu meninggal dunia tidakmeninggalkan keturunan

I, lpedaKabupaten Bandung Nomor : 430/WPJ.02/KI.33.14/79,tanggal 27 Pebruari 1979 ; (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Turunan Resmi Keputusan Perkara Perdata PengadilanNegeri Banmdung Nomor : 364/1963.SIP, tanggal 30 Mel1964 ; (fotokopi dari fotokopi) ;Putusan Pengadilan Tinggi Dyjakarta Nomor : 344/1964.PT.Perdata, tanggal 23 Februari 1965 ; (fotokopi darifotokopi) ;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250K/Sip/1965, tanggal 24 Juli 1965 ; (fotokopi dari fotokop)) ;Halaman 68 dari 94