Bahwa, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat mengatur tentang ,uqubat yang akan dijatuhkan kepada setiap orangyang melanggarnya dengan ,uqubat takzir cambuk paling banyak 10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murniatau penjara paling lama 10 (Sepuluh) bulan ;Hlm. 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.Aceh3.

Bahwa, ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut adalah merupakan,uqubatalternatif yang merupakan hak atau wewenang bagi penuntut umum untukmemilih salah satu dari ,uqubat itu untuk mohon diputus oleh Majelis Hakim ;4.

Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah tidak berwenang memilih untukmenjatuhkan salah satu dari ,uqubat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena tuntutanpenuntut umum adalah tunggal yaitu penjara 6 (enam) bulan, tidak adatuntutan cambuk atau denda ;5.

dengan jumlah hari yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut, sesuaidengan ketentuan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa!

12 hlm Putusan Nomor 01/JN/2016/MS.AcehMengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan denganperkara inl ;MENGADILI1.

Kewenangan Mahkamah Syariyah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum Nasional, yangdiatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh antara lain sebagai berikut : Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayatberlaku untuk :a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;b.

Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatanJarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapidi atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014;d.

(1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Dalam perkara ini,Terdakwa mengaku beragama Islam dan aktifitas Terdakwa melakukanjarimah khamar di Aceh telah diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf ajuncto Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang HukumJinayat. Dengan demikian maka unsur "Jarimah" telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum;.

Dansudah sesuai (memenuhi) dengan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014diatas maka tuntutan tersebut patut diterima untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dankeadilanmasyarakat;Halaman 10 dari 12Putusan Nomor 10/JN/2018/MSSKLMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Qanun AcehNomor 7 tahun 2013, Terdakwa ditahan maka masa penangkapan/ penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum JinayatSUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa ............ pada hari Minggu tanggal 18 April 2021sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos di JI. Keuchik AlliGp... Kec.

Bahwa Tersangka selaku penduduk Propinsi Aceh sangat mengetahulperbuatan Tersangka dengan saksi Ill ............ melanggar Qanun SyariatIslam.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1angka 24, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentangIkhtilat dan dakwaan Subsidiair melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1)jo.pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayattentang Khalwat;Menimbang,

;maka berdasarkan maksud pasal 28 ayat ( 1 ) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis berpendapat unsur yang didakwapada dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Jarimah Ikhtilat dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan

Unsur " Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Khalwatadalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan zina;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (23 ) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut di atas

seorang muslim dan penduduk asli Propinsi Acehtempat diberlakukannya Qanun tentang Jarimah yang seharusnya menjadipengarah dan memberi contoh kepada siapa saja yang datang ke wilayahhukum diberlakukannya Qanun tentang Jarimah sehingga menjunjungtinggi nilainilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Aceh; Perbuatan Tersangka yang tidak memberi contoh, apalagi perbuatan ikhtilatdilakukan Tersangka dengan ............ sebagai balas budi karena telahmemberi tempat pekerjaan sebagai modal hidup bagi

No. 01/JN/2018/MS.Acehdan pergi meninggalkan terdakwa, karena merasa keberatan atas perbuatanterdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Mapolres Aceh Barat;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal46 Qanun Provinsi Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Tuntutan :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannyaNomor Reg.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat bahwa hukuman yangdijatunkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan kehendak Qanun Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena kewenangan menjatuhkanhukuman ada pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara bukan padaTerdakwa untuk dihukum cambuk atau penjara, sehingga penjatuhanhukuman sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim sebagaimana ketentuanPasal 178 ayat (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat;4.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat, diancam uqubat tazir yang bentuk dan besarannya telahditentukan di dalam qanun secara tegas, dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4)Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, uqubat tazir dapatberbentuk cambuk, denda, penjara dan restitusi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas suratdakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta uqubat yang akandijatuhkan

No. 01/JN/2018/MS.AcehMenimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh berpendapatdengan mempertimbangkan kontra memori Pembanding/Jaksa Penuntut Umum,maka Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Aceh mengambil putusan sesuaiketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat danketentuan Pasal 178 ayat (4), (5) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Tentang Hukum Acara Jinayat, maka uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwaadalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 46 Qanun

tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankanuntuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permintaan banding Pembanding Terdakwa dan menyatakan tidakdapat menerima permintaan

Saher Bancin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir jenis Togel online, sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, makaMohon Majelis Hakim menjatunkan dengan amar putusan yang seringanringannya dan seadiladilnya bagi Terdakwa dengan alasanalasan sebagaiberikut:Halaman 11 dari 22 hal.

melakukan jarimah maisir sebagaimanadakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:1.

Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayaiJarimah Maisir;1.Unsur Setiap Orang; Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orangyang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakansubjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannyasebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

atausebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun bahwa setiap orangyang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakanHalaman 15 dari 22 hal.

AlMaidah(5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1angka (30) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Put.No. 07/JN/2019/MSAcehMenimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalampertimbangan hukumnya juga menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah

, sebab unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik

lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban:Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.

Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umumdalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsurunsuryang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuanPasal 47 Qanun Aceh a quo, itu artinya memahami suatu ketentuan secaraHal. 8 dari 12 hal.

Put.No. 07/JN/2019/MSAcehtidak memenuhi unsurunsur jarimah pelecehan seksual, sehingga harusdinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum MahkamahSyariyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun a

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernamamiswarbersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 49.500 (empat puluhsembilan ribu lrupiah);
3. Mentapakan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) Rak Kaca buah- buahan

Abu Lam UNO.7 TELP. (0664) 634071 MELANGGAR PASALvo oy p BANDAACEHS 14 5 117M ANT Aa amas LVQANUN KOTAB.ACEH NOS THN 2018Pro Justitia ss F TENTANG TRANTIBUMBUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA ganun CI See beanPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGAT qanun KOTAB. ACEH NO.S THN 2016SUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYABAHWA SEORANC SANS KAWASAN TANPA ROKOKNAMA . MARTINS AS ;NIK DIKENAKAN:a aliat , J PIDANA KURUNGAN: Co eteTEMPAT & TGL.

ELAN MES) RATA TEMBANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN :DALAM WILAYAH HUKUM KOTATeeth fet .SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL (o 4 YAP C6 J7 GANUN KOTA BACEHNO.6 THN 3018 TENTANG TRANTIBUM, ArTDengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUYANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Acehpaling lamadakarns walter (gay hat sicangterhitung mulai tanggal diterimanya QaNUN KOTA BACEH

NO THN.2017 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH bukti pelanggaran ini.7 QANUN KOTAB.ACEH NOS THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK geo iAKA TELAH DISITAUNTUK BARANG BUKT!

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAL NSA Qanun Kota B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM Wi nf ia = LLNS oe . TAMA 1), J eanun KOTA B.ACEH NO. 1 IN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPA) > id ~ QANUN KOTAB:ACEHNO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK AIHAL JOT 8 TaqDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN 88) us akg" PIDANA KURUNGAN SEBANYAK = beeen nen of (C8)!

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Miftahuddin bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaranMembuang sampah pada tempatnya pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 49.500 (empat Puluh sembilan belas ribu rupiah)
3. membebankan biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah)

Abu Lam U NO.7 TELP. (0651) 634071 MELANGGAR PASALPANDA ACEH, 6 9001/9) ys 2 409839 YE QANUNIROTAB ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia , TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA / QANUN TENTANGPENGELOMAAN:SAMPAH 1aPENYIDIK PEGAWAI NEGER! SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADAHARI INI Aamigranccat. 28 Buian Alo DILOKAS!

ATAT C DsSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASALQANUN KOTA B.AGEH NO.6 THN 2018 TENTANG FRANTIBUM 3. aTfu QANUN KOTA B.ACEHINO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI * SELANJUENYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :MENGHADIRI SIDANG DI TEMPAT PADA.; NAMA aulhayy: Reel!NIK 11070626069 2000 ! DIKENAKAN: ALAMAT CO ae! OF PIDIE EJP ioana kuRUNGAN sempare tot. tauir : YAKEMEOU, 2606 1992.

TERDAKWADengan inisaya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;'Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalanrwakty 3 (tiga) har sebelum tanggal sidang ~~terhitung mulai tanggal diterimanyabukti ! intHAR): AUS ToL. 28 BLN...

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN IN TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN.SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL .)......scccasssatuscnsensntyatinenstnasiniapstnneesen (fie ete Ae aaa eli tlic a QANUN KOTA B.ACEH NO6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM: ROMY VACK haa ag QANUN KOTAB.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH = on A E27 QANUN KOTABACEHNO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK. A. (HA!

., tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa eeMR sterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu MelanggarPasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaRen dengan ugubat cambuk di depan umumdengan uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambukan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan;4.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang hukum Jinayah;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan kebenaran daridakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yakni melanggar ketentuan Pasal 25 ayat(1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

dakwaan SUBSIDAIR sebagaimanadiatur dan diancam melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tersebut terkandung unsurunsur sebagai berikut :1.

telah terbukti bersalahmelakukan jarimah sebagaimana diatur pasal 23 ayat (1) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan uqubat ta'zir, maka kepadaTerdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf j Qanun Nomor 7 Tahun 2013tentang hukum acara jinayat Jo.

Pasal 222 ayat (1) UndangUndang Nomor 8tahun 1981 tentang KUHAP ;Mengingat segala ketentuan Hukum Syara, Pasal 49 QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang PeradilanSyariat Islam dan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;halaman 18 dari 20 halamanputusan Nomor .31/JN/2019/Ms.Bna.putus tanggal 9 April 2019MENGADILI.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar psal 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat);
2. Menghukum Terdakwa I(Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 (tiga

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahunHalaman 3 dari 20 hal. Putusan No.24/JN/2017/Ms.Bna.2014 tentang Hukum Jinayat; atau pada dakwaan ke 3 (tiga) lebih subsidair:Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal23 ayat (1) jo.

Pasal 5 Qanun Nomor 6 TahunHalaman 11 dari 20 hal.

Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk :Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh.

Jika ada orangyang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidakdapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan paraTerdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukanjarimah Ikhtilath di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jin .... No. 36Gampong ........

Menyatakan Terdakwa (Myn bin Ay) dan Terdakwa II (Sar bin Is binti Ed Thi)secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimanadalam surat dakwaan primair (melanggar pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Jinayat);2.

M.ADAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisir sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 darikedua pasal tersebut jika dipahami secara komulasi bahwa yang dimaksudunsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau setiap orang beragamaIslam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadaporang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimahyang dilakukan;Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan.

Ad (Terdakwa) Dengan demikian unsure tersebut telahdidukung paling kurang dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 180, Pasal181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, makatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orangdewasa (mukallaf) yang dapat dibebani pertanggung jawaban hukum,beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiaporang" disini adalah Terdakwa (M. Ans bin Alm. M.

Terdakwa, dikaitkan dengan pengakuan/keterangan Terdakwa dipersidangan, dikaitkan pula dengan barangbarang bukti yang juga telahdiakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dakwaan JaksaPenuntut Umum telah didukung paling kurang dua alat bukti yang sahsesuai Pasal 180, Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat, karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa (M.Ans bin Alm. M.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, yaitu unsur sengaja melakukan jarimah maisir juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut olehJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatanTerdakwa.

M.AD) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisirsebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;2. Menghukum Terdakwa (M. ANS BIN ALM. M. AD) dengan uqubatcambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu)kali cambuk;4.

Menyatakan sisa harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, diusulkan anggaran oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Qanun Aceh ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 sampai dengan dalam Qanun Aceh Tahun 2017 Tentang APBA-Murni adalah Rp.4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk perhitungan pajak PPn. 10% (sepuluh persen), yaitu sisa harga atas pekerjaan

Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III tidak mengusulkan, mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh, Rp. 4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah) telah termasuk perhitungan pajak PPn. 10% (sepuluh persen) kepada Tergugat II, untuk ditetapkan dan disahkannya Tergugat II dan III dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun 2014 s/d dalam Qanun Aceh tentang Qanun Aceh Tahun 2017 Tentang APBA-Murni Tahun Anggaran 2017, dan

tindakan II dan III tidak menetapkan dan mengesahkannya dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun 2014 s/d Tahun 2017 dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni Tahun Anggaran 2017 serta tindakan Tergugat I dan II tidak membayar lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum di atas kepada Perusahaan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;8.

Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 10% (sepuluh persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp.9.004.122.000.- (sembilan milyar empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam Qanun Aceh tentang APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat adalah Rp.9.004.122.000.- (sembilan milyar empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun Aceh tentang APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam Qanun Aceh tentang APBA-Murni dan/atau APBA Tahun Anggaran berikutnya

Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;3.

Membebankan Para Terdakwa masingmasing membayar biaya sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknyaadalah bahwa Para Terdakwa tidak tepat didakwa dengan Pasal 20 Qanun Nomor6 Tahun 2013, namun lebih tepat kepada Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2013,Penasihat Hukum memohon agar 1 (satu) unit HP Android Mek Oppodipertimbangkan untuk dipulangkan kepada pemiliknya dan hukuman yangdituntut

Setelah saksisaksi tersebut diperiksa, kemudianditanyakan kepada Terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan saksisaksi tersebut, serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satudengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 182 Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dengan demikianberdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentangHukum Acara Jinayat, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkandengan keterangan Para Terdakwa dan Barang bukti, Majelis Hakim telahmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Hal. 8 dari 15 hal.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana/jinayat maisir (perjudian), maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sertaPeraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI7.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Suhelmi bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Membuang sampah pada tempatnya pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 29.500 ( dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) puntung Rokok di rampas untuk dimusnahkan

4. membebankan

Abu Lam U NO.7 TELP. (0651) 634071 MELANGGAR PASALPuna: ways S MADISL 5 bf OANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUM*BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA / QANUN 7 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN : NAMA Sunecmi NIK W Leo lolooce DIKENAKAN: fALAMAT thuns, Gelumy ans, ~ Kuala Bale AGDYA PIDANA KURUNGAN J JTEMPAT & TGL.

LAHIR SEBANYAK ~~ BULANPENDIDIKAN PEKERJAAN UMUR (THN) BARANG BUKTI (BB) DENDAsD PNS 50JENIS PELANGGARANPERNYATAAN TERDAKWA iPADA HARI INI amis TANGGAL $ BULAN Ves TAHUN 2o5 JAM ($2aWIB DILOKAS = Halke exon Wespid Paya aT EM MENGHADIRISIDANG DI TEMPAT PADA :SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 4% + " QANUN KOTAB ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM4 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH" QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKATELAH DISITA UNTUK BARANG BuKTI

:: Llu Kins Yolo SELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam waktu 3 (tiga) harl sebeluny tanggal sidangterhitung mutai tanggal diterimanyabukti pelanggaran ini.

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum JinayatSUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa ............ pada hari Minggu tanggal 18 April 2021sekira pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah rumah kos di JI. Keuchik AlliGp... Kec.

Bahwa Tersangka selaku penduduk Propinsi Aceh sangat mengetahulperbuatan Tersangka dengan saksi Ill ............ melanggar Qanun SyariatIslam.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) jo.pasal 1angka 24, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentangIkhtilat dan dakwaan Subsidiair melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1)jo.pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayattentang Khalwat;Menimbang,

bahwa Penuntut Umum telah melakukan penuntutankepada Terdakwa dalam surat tuntutannya menuntut Terdakwa padadakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 (1) jo.

Maka unsur ini menurut pendapat Majelistelah memenuhi maksud pasal 25 ayat (1) qanun dimaksud;Menimbang, para terdakwa telah berusia dewasa dan dalam konteksHukum Islam disebut Mukallaf berarti mampu menerima beban taklif ( hukum),Kecakapan menerima beban hukum adalah kepantasan menerima Taklif baikkepantasan untuk dikenai hukum maupun kepantasan untuk menjalankanhukum ( baca Konsideran Qanun Aceh Nomoe 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayah halaman xvi ), maka berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebutMajelis

Unsur " Melakukan Jarimah Khalwat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Khalwatadalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan zina;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka (23 ) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut di atas

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Masdinur bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 29.500 (dua puluhsembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) Unit Blender Jus dikembalikan Kepada terdakwa

TELP. (0851) 634071 MELANGGAR PASALec AH AAP AAPM wars Mad 5 J) QANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUMBUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA / QANUN QANUNKOTA B.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH:PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGAT 0 cota B ACEH NOS THN 2016SUNPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA Si SEORANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKNAMA MASo YR AQT WANSNIK 2102010184 00! oe ees ;aie (AME ARO SEEP Canta.

AYAT C0 )TOF GANUN KOTA BAGEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUNKOTA B.ACEH NOt THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTAB.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKATELAH DISITAUNTUK BARANG BUKTI: BCBMOER f UATDengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh palling lamadalam wakte 3 (tige) har sebelum tanggal sidang

MENYATAKAN TERDAKWA YANG SETARTA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN INI, TELAH HEARN PELANGGARAN, .SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL ae ee QANUN KOTA B.ACEHNO.6 THN 2018 maha TRANTIBUM QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH =FE QANUN KOTAB:ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK HAL JOT 8 TAQMATDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN'S== aa CT imety ensue ems aetna PIDANA KURUNGAN SEBANYAK .. sesscoemrcn (uremia. cia sctanghomnninaet ;FSDENDASESUMIAHIRP......9900 kp SS OMAN BB

Putusan No. 06/JN/2019/MS.AcehMenimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah, karena unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan

Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan

seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.

Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umumdalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsurunsuryang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuanPasal 47 Qanun Aceh a quo, itu artinya memahami suatu ketentuan secaraparsial sehingga berakibat pada mengambil keputusan menjadi keliru dan tidaktepat;Hal. 8 dari 12

Putusan No. 06/JN/2019/MS.Acehmelakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum MahkamahSyariyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun a quo, adalah juga keliru, sehinggaberalasan hukum bagi Mahkamah Syariyah Aceh untuk membatalkan putusanMakamah Syariyah Lhoksukon Nomor 4/

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

1. 1 (satu) buah Jaket warna hitam abu-abu pink, dikembalikan kepada Terdakwa

   Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukanJarimah ikhtilath sebagaiman diatur dan diancam dengan Uqubat Tazir dalampasal 25 (1) jo. pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat atau jarimah khalwat sebagaiman diatur dan diancam denganUqubat Tazir dalam pasal 23 (1) jo. pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum JinayatMenimbang, bahwa dari faktafakta tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan

   dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsurunsur yangdikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014Tentang Hukum Jinayat yaitu ;1.

   Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang HukumJinayat adalah setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah diAceh.

   Pasal 182 ayat (2) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karena keterangan saksisaksiHalaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 5/JN/2021/MS.Bnatersebut merupakan segala hal yang saksi nyatakan di depan sidangmahkamah tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiridan ia alami sendiri, dengan demikian keterangan saksisaksi tersebut telahdapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor13 Tahun 2013 Tentang

   Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Il, TERDAKWA SATU dan Terdakwa II. TERDAKWADUA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dengansengaja melakukan Jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dan diancamdengan Uqubat Tazir dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;2.

1. Menyatakan Terdakwa Zulfarzi Alias Zul bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat hudud cambuk di depan umum terhadap