foto copy (surat pengantar) surat permintaanpembayaran langsung (SPPLS) Nomor : 900/788/DisdikLU/01/2009tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuhbelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas namaSDN Kebon Dalam Abung Tinggi13.1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :900/2108/21LU/VI/2009 tanggal 05 Agustus 2009 jumlah yang dicairkanRp.78.212.400, (tujun puluh delapan juta dua ratus dua belas ribuempat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi

No. 257 K/Pid.Sus/2012ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi sedang/beratbangunan sekolah SDN Kebun Dalam Abung Tinggi kepada Reponadi(Kepala Sekolah SDN Kebon Dalam).14.1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesarRp.78.212.400, tanggal 05 Agustus 2009.15.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tahunanggaran 2009 nomor SPM: 900/788/DisdikLU/01/2009 tanggal 23 Juli2009 sebesar Rp. 78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus duabelas ribu empat ratus

copy (surat pengantar) surat permintaanpembayaran langsung (SPPLS) Nomor : 900/788/DisdikLU/01/2009tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuhbelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas namaSDN Kebon Dalam Abung Tinggi.13.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :900/2108/21 LU/VI/2009 tanggal O05 Agustus 2009 jumlah yangdicairkan Rp.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belasribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukumterdakwa ;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaagar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatasbahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika golongan dalam bentuk tanaman, makatidak mungkin dilakukan rehabiltasi

bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, makaterdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan danpecandu narkotika ke dalam lembaga rehabiltasi

selanjutnya saksi Susilo Utomo yangmengetahui saksi Hartono Herlambang sedang mencari orang untukmengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomomenghubungi saksi Haji Ramadi dan mempertemukan dengan saksiHartono Herlambang, dengan hasil pertemuan saksi HartonoHerlambang dan saksi Haji Ramadi sepakat menandatangani SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 16 Agustus 2012, dimana isi SuratPerjanjian Kerjasama yaitu : Pihak Kedua (saksi Haji Ramadi) mengambil alih PekerjaanPembangunan dan Rehabiltasi

Berdikari (saksi Abdul Nazer) sudah ditanda tanganisendiri oleh saksi Hartono Herlambang selanjutnya saksi HajiRamadi menanda tangani juga dan mengambil 1 (satu) rangkapsebagai surat pegangannya, selanjutnya saksi Haji Ramadi mulaimelaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabiltasi JembatanJetty Cangkol sejak tanggal 5 September 2012 dibantu oleh saksiSusilo Utomo sebagai pengawas kerja dilapangan.Bahwa selanjutnya setelah saksi Hartono Herlambang, yang melihatPekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi

setelah dicairkan saksiSusilo Utomo menyerahkan uang Rp. 107.400.000, tersebutkepada saksi Wa Eni (istri Haji Ramadi) selanjutnya saksiSusilo Utama bersama saksi Wa Eni menemui saksi HartonoHerlambang di Rumahnya Jalan Kampung Krian Timur Rt.001Rw.006, dimana saksi Wa Eni menyerahkan Rp. 30.000.000,(tigapuluh juta rupiah) dari Pencairan uang muka sebagaiKonpensasi sebagaimana isi Surat Perjanjian Kerjasama, sedangkanselisinnya dipergunakan Haji Ramadi untuk pelaksanaan pekerjaanPembangunan dan Rehabiltasi

selanjutnya saksi Susilo Utomo yang mengetahuisaksi Hartono Herlambang sedang mencari orang untukmengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomomenghubungi saksi Haji Ramadi dan mempertemukan dengansaksi Hartono Herlambang, dengan hasil pertemuan saksiHartono Herlambang dan saksi Haji Ramadi sepakatmenandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 16Agustus 2012, dimana isi Surat Perjanjian Kerjasama yaitu := Pihak Kedua (saksi Haji Ramadi) mengambil alin PekerjaanPembangunan dan Rehabiltasi

Halaman 36 dari 76Pembangunan dan Rehabiltasi Pembangunan Jembatan JettyCangkol.Tindakan saksi Hartono S Herlambang menikmati hasilpencairan uang muka yang bukan haknya sangatbertentangan dengan Pasal 6 huruf g ayat 13 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang' dan jJjasa, Yang berbunyi,...menghindari dan mencegah penyalahgunakanwewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untukkepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung

(satu) lembar fotocopi (surat pengantar) suratpermintaan pembayaran langsung (SPP LS) Nomor900/788/Disdik LU/01/2009 tanggal 08 september 2009sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuh belas juta tigaratus delapan belas riobu enam ratus rupiah) atas namaSDN kebon dalamAbung tinggi1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D)nomor : 900/2108/21 LU/VI/2009 tanggal 05 agustus 2009jumlah yang dicairkan Rp.78.212.400, (tujuh = puluhdelapan juta dua ratus dua belas riobu rupiah) untukkeperluan rehabiltasi

fotocopi (surat pengantar) suratpermintaan pembayaran langsung (SPP LS) Nomor900/788/Disdik LU/01/2009 tanggal 08 september 2009sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuh belas juta tigaratus delapan belas riobu enam ratus rupiah) atas namaSDN kebon dalam Abung tinggi1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D)nomor : 900/2108/21 LU/VI/2009 tanggal 05 agustus 2009jumlah yang dicairkan Rp.78.212.400, (tujuh = puluhdelapan juta dua ratus dua belas ribu empat ratusrupiah ) untuk keperluan rehabiltasi

Kepada Natalis Yati (SDN OlPanjang Utara) untuk keperluan pembayaran tahap IIIpekerjaan rehabiltasi gedung SDN/S (DAK) Tahun = 2009berdasarkan kontrak Nomor 067/SPPB/DAK SD/08/2009tanggal 1 Juli 2009 dengan syarat adalah laporankemajuan fisik 30%, SPJ penggunaan Tahap ke II. danPhoto photo pelaksanaan kegiatan.Termin keIV sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor. 1.01.01/1905/LS/2009 tertanggal 17 Desember 2009dengan nominal Rp. 31.150.160, (Tiga puluh satu jutaseratus lima puluh ribu seratus

Perintah Membayar (SPM)Nomor. 1.01.01/1576/LS/2009 tertanggal 12 Nopember 2009dengan nominal Rp. 93.450.480, (Sembilan puluh tiga jutaempat ratus lima puluh ribu empat' ratus delapan puluhrupiah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) # Nomor.318769/SP2D/11/2009 tertanggal 12 Nopember Tahun 2009 dengannominal Rp. 93.450.480, (Sembilan puluh tiga juta empatratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).Kepada Natalis Yati (SDN O01 Panjang Utara) untuk keperluanpembayaran tahap III pekerjaan rehabiltasi

(satu) bundel Sertifikat Bulanan tentang rehabilitasigedung SD (DAK) Tahun anggaran 2009 Bulan ke Tiga yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung DinasPendidikan, yang ditujukan untuk SDN 1 Panjang UtaraBandar Lampung(satu) bundel laporan pencairan 30 persen tahap IIAPBN / APBD Tahun ANggaran 2009, tentang pekerjaankegiatan rehabiltasi gedung SD (DAK) Tahun Anggaran2009.

Kepada Natalis Yati (SDN OlPanjang Utara) untuk keperluan pembayaran tahap IIIpekerjaan rehabiltasi gedung SDN/S (DAK) Tahun = 2009berdasarkan kontrak Nomor 067/SPPB/DAK SD/08/2009tanggal 1 Juli 2009 dengan syarat adalah laporankebagian fisik, SPJ penggunaan Tahap ke II. dan72Photo photo pelaksanaan kegiatan.Termin keIV sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor. 1.01.01/1905/LS/2009 tertanggal 17 Desember 2009dengan nominal Rp. 31.150.160, (Tiga puluh satu jutaseratus lima puluh ribu seratus

(satu) bundel laporan pencairan 30 persen tahap IIAPBN / APBD Tahun ANggaran 2009, tentang pekerjaankegiatan rehabiltasi gedung SD (DAK) Tahun Anggaran2009. Bulan kedua yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaBandar Lampung Dinas Pendidikan yang ditujukan pada SDN1 Panjang Utara Bandar Lampung.

ditangkap pada diri Terdakwa tidakditemukan barang bukti berupa shabu dan dari keterangan Terdakwa dipersidangan,Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka terhadap diri Terdakwa lebih tepat apabila terhadap diri terdakwadiperintahkan untuk menjalani tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa dilakukan tindakanrehabilitasi sosial, maka ditetapkan masa rehabiltasi

G A D I L I

1. Menyatakan Anak BAYU VANDI SETIYAWAN Bin WIWIN LISTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak BAYU VANDI SETIYAWAN Bin WIWIN LISTIYONO oleh karena itu dengan tindakan berupa Pembinaan Dalam Lembaga Di Balai Rehabiltasi

ERIADI bin (alm) ATA tanggal 07 September 2021 disarankan untukmendapatkan pengobatan guna menghilangkan ketergantungannyaterhadap Narkotika dengan cara di Rehabilitasi di lembaga rehabiltasi yangditunjuk oleh pemerintah dengan tidak mengabaikan pasal narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan sudah mengerti

terhadap Terdakwa Mohammad Idam Lumaksono danterdakwa Adji Soesatyo ;= Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap TerdakwaDhefi Suci Wulandari dan Terdakwa Dola Elfa Gusria saksihanya hadir saja di dalam wawancara Para Terdakwa tersebut,yang melakukan pemeriksaan rekan ahli ;= Bahwa dari pemeriksaan dan wawancara yang dilakukan oleh ahliterhadap Terdakwa Mohammad Idam Lumaksono dan TerdakwaAdji Soesatyo didapatkan hasil bahwa Para Terdakwa tersebutberada pada tingkat pecandu dan disarankan untuk rehabiltasi

Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman ;Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sanksi tindakansangat tepat untuk Terdakwa MOHAMMAD IDAM LUMAKSONO, ADJISOESATYO, DOLA ELFA GUSRIA dan DHEFI SUCI WULANDARI berupapengobatan dan/atau perawatan kepada korban penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabiltasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini mengacukepada alat bukti yang diajukan di persidangan, yakni keterangan ahli

untukmenambah stamina dan semangat kerja ;Bahwa menurut keterangan terdakwa menggunakan sabu setidaktidaknya seminggu 2 (dua) apabila tidak menggunakan badanterasa loyo dan tidak bersemangat ;Bahwa untuk menghilangkan pola pikir terdakwa tanpamenggunakan sabu tetap bisa semangat bekerja perlu dibantudibimbing dengan dilakukan rehabilitasi ;Bahwa adanya rasa malu karena sudah tua tapi masih berurusandengan hukum dan adanya kenginan sembuh dari ketergantunganmenggunakan sabu sehingga perlu dibantu dengan rehabiltasi

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RAJA RADITIA TRI MAHARDIKA ALIAS RAJA BIN UDHIMAN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjalani rehabiltasi medis dan atau rehabilitasi sosial selama 3 (

HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Kdi Menyatakan terdakwa IRFAN Alias IFAN Bin DARWIS terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan JPUpasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhnkan hukuman seringanringannya seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan JPU pada pasal 112ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menghukum terdakwa untuk menjalani rehabiltasi

sah,maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa setelan mencermati Nota PembelaanTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menghukumterdakwa untuk menjalani rehabiltasi

telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dariketerangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidakmemakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasisebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatanpenyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalamlembaga rehabiltasi

melewatilampu merah Tamandayu Pasuruan, sehingga keberatanPenasihat Hukum Terdakwa hanya untuk mengelabui MajelisHakim oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwaharus diabaikan.c Bahwa menurut Oditur Militer sudah tepat Terdakwadijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No.35 tahun2009 dan bukan pasal 54 Undangundang No.35 tahun 2009dikarenakan sudah jelas Pimpinan TNI mengatakandilingkungan Militer tidak dikenal dengan Rehabilitasi Medis danRehabilitas Sosial adapun mau dilakukan rehabiltasi

medis danrehabilitasi sosial terdakwa harus dipecat terlebih dahulu barudilakukan rehabiltasi medis dan rehabitasi sosial.d.

Bahwa menurut Oditur Militer sudah tepat Terdakwa dijeratPasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No.35 tahun 2009 danbukan pasal 54 Undangundang No.35 tahun 2009 dikarenakansudah jelas Pimpinan TNI mengatakan dilingkungan Militer tidakdikenal dengan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial adapunmau dilakukan rehabiltasi medis dan rehabilitasi sosial terdakwaharus dipecat terlebin dahulu baru dilakukan rehabiltasi medis danrehabitasi sosial.Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, tersebut diatas MajelisHakim

Direktur CV Mutiara Abadi/Penyedia Barang/Jasa, mengetahuijuga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selakuPemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujuiSLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II SelakuKuasa Pengguna Anggaran ;Dalam laporan mingguan tersebut terdakwa menerangkan bahwapekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan NegaraSemarang II yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi adalah sudahsesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut danaproyek Rehabiltasi

CV Mutiara Abadi/Penyedia Barang/Jasa, mengetahuijuga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selakuPemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujuiSLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II SelakuKuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa dalam laporan mingguan tersebut terdakwa menerangkan bahwapekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan NegaraSemarang II yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi adalah sudahsesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut danaproyek Rehabiltasi

Imron Rosadi yang memberikan rekomendasi kepada klien bernama ImronRosadi untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan social.Maka hal tersebut membuktikan adanya kecenderungan terdakwa telah menkonsumsinarkotika bagi diri sendir1;Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi untuk rehabiltasi medis maupunsocial, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa disamping terdakwa menjalani pidananyamaka terdakwa dapat mengikuti program rehabilitasi yang ada di dalam LembagaPemasyarakatan yang telah menjadi salah satu tujuan

telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dariketerangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidakmemakai narkoba maka terdakwa tidak perlu. dilakukan rehabilitasisebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatanpenyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalamlembaga rehabiltasi

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi TimAssesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali Nomor : R/REKOM123/VII/2020/TAT, tanggal 6 Juli 2020, terdakwa JESSICA FORRESTERterindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (shabu)serta tidak/oelum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupunterlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelapnarkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Balimerekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasimedis dan rehabiltasi sosial

oleh karena itu putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst tanggal11 Agustus 2020 tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalamtempat rehabilitasi, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat bandingtidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tempatrehabilitasi, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tempatrehabilitasi;Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani masa rehabilitasi tersebutdikurangkan dari masa rehabiltasi