Ditemukan 130 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — Ir. IMANNUAH,MT Bin KAREL TOENDAN
132114
  • Adapun bidang yang menjadi Miuitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perpajakan,Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanaman modal dan duniausaha, Pertambangan dan energi;Komisi III membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua UbayAssan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, EpokBahrudin, H. Mahdiansyah, H. Ahmad Baihaqi, Nordin, H.
    Adapunbidang yang menjadi Miuitra adalah; Perdagangan, Perindustrian, Pertanian,Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan pangan, Logistik,Koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badanusaha milik daerah, Penanaman modal dan dunia usaha, Pertambangan dan energi; Komisi IfI membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua Ubay Assan,dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, Epok Bahrudin, H.Mahdiansyah, H. Ahmad Baihaqi, Nordin, H.
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
6713
  • Adapun bidang yang menjadi Miuitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perpajakan,Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanaman modal dan duniausaha, Pertambangan dan energi;Kemudian Komisi HI membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan KetuaUbay Assan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi,Epok Bahrudin, H. Mahdiansyah, H.
    Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah,Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanamanmodal dan dunia usaha, Pertambangan dan energi; Komisi IIIT membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua UbayAssan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, EpokBahrudin, H. Mahdiansyah, H. Ahmad Baihaqi, Nordin, H.
    Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah, Perpajakan,Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanaman modal dan duniausaha, Pertambangan dan energi;Komisi III membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua UbayAssan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, EpokBahrudin, H. Mahdiansyah, H. Ahmad Baihaqi, Nordin, H.
Register : 21-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pbr
Tanggal 4 Mei 2017 — 1.Zulkifli Bin Anasrul 2.Zobit Aidil Putra Als. Obit
324
  • HENDRI dari BadanPelayanan Terpadu dan Penanaman modal kota Pekanbaru dan yangditemukan pada saat itu adalah mengenai luas tempat usaha untukmenetapkan retrebusi izin usaha.Bahwa saksi tidak mengetahui tentang cara permainan maupun hadiah yangdi sediakan di Arena Permainan SITIGEN.Bahwa Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota Pekanbaruhanya memperbolehkan Arena permainan anak menyediakan hadiah untukanakanak saja dan tidak diperbolehkan adanya hadiah yang bisa di tukarkandengan uang.Bahwa
Putus : 06-09-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 6 September 2012 —
4310
  • Jember.11.Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah beserta produk berupa bukuPendahuluan dan Laporan Akhir Kajian Potensi Peningkatan Retrebusi diKab. Jember .12.Kegiatan Pengembangan Kegiatan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokalbeserta produk berupa buku Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir KajianProgram Peningkatan Ekonomi Lokal.14913.Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan beserta Produk berupa BukuLaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Ekonomi Tahun2008.14.
    Jember.11.Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah beserta produk berupa bukuPendahuluan dan Laporan Akhir Kajian Potensi Peningkatan Retrebusi diKab. Jember .12.Kegiatan Pengembangan Kegiatan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokalbeserta produk berupa buku Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir KajianProgram Peningkatan Ekonomi Lokal.13.Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan beserta Produk berupa BukuLaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Bidang Ekonomi Tahun2008.14.
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI, SH
Terdakwa:
SUGITO
9182
  • Kumpulan Perda Retrebusi Kabupaten Kepulauan Meranti : No 12 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, No 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, No. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
  • Rekening Korang Giro tahun 2012 sampai dengan 2015.
  • Satu bundel permintaan block blangko retribusi.
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA CIKARANG Nomor 291/Pdt.G/2010/PA. Ckr.
Tanggal 12 Agustus 2010 — ELVA RUCITA Binti H. ANDI dan CANDRA SURBAKTI Bin P. SURBAKTI
10629
  • Bahwa, yang saksi ketahui terkait dengan Tergugat sebagai pedagang buah, yaituapabila dikirim buah jeruk dari Medan itu adalah milk Tergugat, dan banyaknyasampai dua truk puso; Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat beyualan di pasar induk mempunyaiempat buah lapak, selainnya saksi kurang tahu; Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat di Pasar Induk tersebut hanya bejualan buahjetuk saja; 222 202222 none nnn nen neeBahwa, sampai saat ini saksi masih di pasar sebagai petugas retribusi, yaitu saksimemungut retrebusi
Register : 18-08-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm
Tanggal 29 Desember 2017 — Penuntut Umum:
TEGUH ARIAWAN, SH
Terdakwa:
RINA LESTARI ARIMBI, SE
10124
  • tidak ada yang berubah pointnya,pasalnya bahkan titik komanya, dari situ tidak pernah mengevaluasibahkan system bagi hasil mengacu pada 60% : 40% justru adapembagian hasil 70% : 30%; Bahwa Terdakwa di tahun 2013 2014 tidak pernah menandatangani kontrak dan mengajukan izin; Bahwa Terdakwa merasa kerja di Pasar Ulin Raya ada kontrak,jadi selama tahun berjalan Terdakwa merasa kontrak itu ada tapi ternyatatidak ada; 2 222222 nn none ne Bahwa Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwayaitumenyetorkan hasil retrebusi
Register : 26-03-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 41/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 8 Agustus 2012 — dr. H. ABDULLAH ROFI’I, dkk melawan BUPATI LAMONGAN
125107
  • berdasarkansite plan ; e Bahwza...Bahwa berdasarkan site plan yang saya baca ada perubahanperubahan ;Bahwa sudah ada yang menempati kios baru, yang sudah lunas diberi kuncijumlahnya 562, yang masih registrasi 427, sudah realisasi 75, dan yanglainnya masih tahap wawancarfa ; Bahwa saksi tahu cara pembayarannya bisa melalui Bank BNI, BRI, Bank Jatimdengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan ; Bahwa belum ada Sertipikat Hak Guna Bangunan masih proses ; Bahwa saksi tidak tahu apa investor sudah membayar retrebusi
Register : 29-10-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 76/ PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — FAIZAL ROZI, S.Sos. ST. MSi
10541
  • Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000tanggal 1 November 2011.127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangandaerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah TA. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.128. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selaku SEdari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra JayaKonsultan (tidak bertanggal).129.
    Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000tanggal 1 November 2011.127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangandaerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA.2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.128. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selakupengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra JayaKonsultan.129.
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — Ir. BURLIAN SA. Bin (Alm) APANDI
16272
  • Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.128. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan.129.
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.Surat setoran Retrebusi
Register : 22-03-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 12-09-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 31 Mei 2022 — Penuntut Umum:
MHD FADLY ARBY,S.H.,M.Kn.
Terdakwa:
MUSLIADI Bin Alm M. SANI
12630
  • 1(satu) berkas foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retrebusi Daerah ( DBHPRD ) untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2017.
  • 1 ( satu ) berkas Peraturan Desa Kandang Halang Nomor 1 Tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. ( APBDes Awal ).
Register : 12-10-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ANDI RUSDIANA Bin DUDUN SUWANDI
14657
  • Laporan Pembentukan Penetapan Tim Verifikasi Dana Desa,dan Alokasi Dana Desa,Dana bagi Hasil Pajak Non PBB Dana Retrebusi Daerah Tingkat Kecamatan Bantar Gadung Kab.Sukabumi Tahun Anggaran 2018.
  • Petikan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 820/Kep.752-BKD/2016.
  • Program Kerja Kepala Seksi Sarana Prasarana Wilayah Tahun 2018.
  • Laporan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 di Desa Bantar Gebang.
  • Laporan Pembentukan Penetapan Tim Verifikasi Dana Desa,dan Alokasi Dana Desa,Dana bagi Hasil Pajak Non PBB Dana Retrebusi Daerah Tingkat Kecamatan Bantar Gadung Kab.Sukabumi Tahun Anggaran 2018.
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
16940
  • Pelalawan;
  • 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Sering No.4 tahun 2014 Tentang Retrebusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan surat Keterangan lainya Pemerintah Desa Sering;
  • 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat kuasa menjual tertanggal 06 November 2013.
  • Nomor 94 sampai dengan nomor 96 dikembalikan kepada Kantor Desa Sering melalui Sekretaris Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

    4.

    RAPP; Bahwa dari tahun 2014 sampai dengan sekarang saksi menjabatsebagai Bendahara Desa Sering belum pernah ada uang retrebusipengurusan Surat tanah ( SKGR ) yang masuk ke Kas Desa karenakebanyakan warga Sering yang melakukan pengurusan adalah orang tidakmampu sehingga dalam hal pengurusan surat tidak dapat dikenakan biaya,adapun peraturan yang mengatur prihal retrebusi biaya pembuatan Surattanah ( SKGR ) ada di buat di desa namun bukan khusus untuk pembuatansurat tanah saja namun mencakup keseluruhan
    retrebusi yang dapat dikenakan di Desa Sering namun saksi tidak tahu detail Perdes tersebutkarena tidak pernah memegang dan peraturan tersebut berada di KepalaDesa sampai dengan saat ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.11.
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL, SE
8845
  • Kumpulan Perda Retrebusi Kabupaten Kepulauan Meranti : No 12 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, No 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, No. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
  • Rekening Korang Giro tahun 2012 sampai dengan 2015.
  • Satu bundel permintaan block blangko retribusi.
Register : 13-07-2020 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 524/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Nopember 2021 — Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
2.Camat Kecamatan Kebayoran Lama,
3.Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Dan Retrebusi Daerah UPPRD Kecamatan Kebayoran Lama,
4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
6671
  • Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
    2.Camat Kecamatan Kebayoran Lama,
    3.Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Dan Retrebusi Daerah UPPRD Kecamatan Kebayoran Lama,
    4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Register : 22-03-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 19/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 27 Juni 2013 — Hi. MA. YULIANTO, SH., MH Bin M. UMAR. RB
8414
  • Dan setelahbulan Oktober 2010 keluar PP nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrebusi yangmengatur besarnya insentif paling tinggi 3 %., lalu pada bulan Nopember 2010saksi diperintah langsung oleh Sdr.
Register : 29-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 September 2015 — Ir. FREE VYNOU,MT Bin KARNO A DANDAN
5656
  • Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah;Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN PikPerdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usahakecil dan menengah, Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badan usahamilik daerah, Penanaman modal dan dunia usaha, Pertambangan danenergi;Komisi Ill membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan KetuaUbay Assan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy,Habibi, Epok Bahrudin
    Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah,Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanamanmodal dan dunia usaha, Pertambangan dan energi; Komisi Ill membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua UbayAssan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, EpokBahrudin, H. Mahdiansyah, H. Ahmad Baihagi, Nordin, H.
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
5915
  • Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah;Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usahakecil dan menengah, Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badan usahamilik daerah, Penanaman modal dan dunia usaha, Pertambangan danenergi;Komisi Ill membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan KetuaUbay Assan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy,Habibi, Epok Bahrudin, H. Mahdiansyah, H.
    Adapun bidang yang menjadi Miitra adalah; Perdagangan,Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,Ketahanan pangan, Logistik, Koperasi, Usaha kecil dan menengah,Perpajakan, Retrebusi, Perbankan, Badan usaha milik daerah, Penanamanmodal dan dunia usaha, Pertambangan dan energi; Komisi Ill membidangi pembangunan dan infrastruktur dengan Ketua UbayAssan, dan anggota: Kunanto, Rommy Adam HBM, Tommy, Habibi, EpokBahrudin, H. Mahdiansyah, H. Ahmad Baihaqi, Nordin, H.
Register : 21-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA TANJUNG Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Tjg
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9311
  • Karena hak atas lapakhanya lah hak pakai yang diberikan oleh UPTDTanjung untuk berjualandan tidak dibenarkan untuk diperjual belikan;> Bahwa bukti surat bertanda TK/PR11 (copy dari copy), berupa :Tanda Terima Setoran Retrebusi Lapak;Bukti tersebut justru menunjukan bahwa atas lapak jualan merupakanmilik pemerindah daerah yang dikelola oleh UPTDTanjung.
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — LENUSDIN, ST Bin NUSRAN
177100
  • Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp. 5.323.000 tanggal 1 November 2011.127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 juli 2011.128. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan selaku pengawas atau SE dari Ir. Burlian SA. kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal).129.
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3068 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.296.126.000.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 3.037.344.174.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4636 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.573.128.326.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4638 / LS / SP2D /BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp. 574.031.500.Surat setoran Retrebusi