bahwa "...bahwa buktisurat P.1 dan P.2 dibuat tidak sesuai keadaan yang sebenarnya..." adalahpertimbangan hukum yang salah dan sesat sebab Majelis Hakim tidakpernah mempertimbangkan secara detail mengenai "keadaan yangsebenarnya" itu seperti apa dan disertai dengan alasanalasannya,pertimbangan hukum semacam itu adalah pertimbangan hukum yang tidakbenar dan tidak profesional sehingga pemohon kasasi/Penggugat sangatmeragukan independensi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo yangtelah melakukan sabotase

Kalaulampu nyala kita harus melakukan sabotase terhadap aliran listrik kita lempar pakaibom molotov. Ketika padam kita diamdiam saja nunggu kelompok lain membuatkerusuhan.

dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana terorismeyang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan anggota kelompoklainnya ; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Juli 2019 melaluigroup Whats App Iman Hijrah Jihad dimana group tersebut membahasmengenai paham radikalisme dan Daulah Islamiyah yang membuat grouptersebut AWALUDIN yang juga merupakan anggota Anshor Daulah Bekasi didalam group tersebut ada terdakwa ; Bahwa terdakwa pernah membahas mengenai perencanaan amaliahtentang sabotase

Kalau lampu nyala kita harus melakukan sabotase terhadapaliran listrik kita lempar pakai bom molotov. Ketika padam kita diamdiam sajanunggu kelompok lain membuat kerusuhan.

Bahwa melihat perilaku Tergugat rekonpensi tersebut yang sengaja melakukan sabotase ,maka tidak diragukan lagi suatu saat setelah perkara aquo berkekuatan hukum pasti, Tergugatrekonpensi akan menghindari putusan tersebut dengan cara mengasingkan harta kekayaannya ;12.

mengakibatkan kerugian pada perseroan sehinggatindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkanPasal 1365 KUHPerdata dan oleh karenanya wajib untuk membayar dendaatas kerugian yang diderita olen perseroan sebagaimana diatur dalamKode Etik Perseroan;TINDAKAN PELANGGARAN KETIGA Tergugat TELAH MENGAMBILASET MILIK PERSEROAN YAITU 1 (SATU) UNIT MOBIL MITSUBISHIPAJERO SPORT SECARA PAKSA DAN TANPA IZIN TERTULIS DARIDIREKTUR UTAMA ATAU KOMISARIS PERSEROAN SERTA SECARASENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN SABOTASE

Selain itu, tindakan perampasan aset milik perseroan di dalam lingkunganperseroan termasuk kategori melakukan sabotase terhadap perseroandimana tindakan sabotase tersebut juga telah melanggar ketentuan dalamKode Etik Perseroan pada bagian B TINDAKAN LAIN UNTUK DIAMBILDAN DITERAPKAN DALAM KASUS PELANGGARAN ATURANPERUSAHAAN YANG DISEBUTKANA DI ATAS ("PELANGGARANLAIN), yaitu sebagai berikut:Bagian BPELANGGARAN LAIN huruf d:d) Jika pihak yang melanggar mencoba melakukan sabotase apa pun(dengan sengaja

Tindakan Tergugat yang telah mengambil aset milik perseroan tersebut36.37.tanpa izin tertulis dan Direktur Utama atau Komisaris Perseroan danmelakukan sabotase terhadap perseroan merupakan pelanggaranterhadap Kode Etik Perseroan yang mengakibatkan kerugian padaperseroan sehingga tindakan tersebut merupakan Perbuatan MelawanHukum berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan oleh karenanya wajibuntuk membayar denda atas kerugian yang diderita oleh perseroansebagaimana diatur dalam Kode Etik Perseroan;PERBUATAN

Selanjutnya, denda sebesar USD 100000 (seratus ribu DollarAmerika Serikat) atau setara dengan Rp1.453.800.000,00 (satu miliarempat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus ribu Rupiah) dalamRupiah akan dibayarkan oleh pihak atau seseorang yang bertanggungjawab atas pelanggaran bagian B huruf d Kode Etik Perseroan jikapihak yang melanggar mencoba melakukan sabotase terhadapperseroan;46.

dalam sengketaPerdata di Pengadilan melawan Tergugatselaku Direktur Perseroan;41.Pada tanggal 8 Januari 2019, Penggugat Il mengirim email kepada paraBuyer di ltaly, USA, Perancis, Australia dll, yang intinya menyatakanbahwa:a.b.perseroan sedang melakukan Perkara Hukum melawan Tergugat diPengadilan;Tergugat sudah tidak lagi berwenang untuk melakukan apapun atasnama perusahaan, baik menandatangani dokumen, mengambilkeputusan maupun kebijakan secara tertulis/lisan ;Menyatakan bahwa Tergugat melakukan sabotase

Bahwa pada tahun 1977 tanah yang sementara di oleh Penggugatini berusaha di sabotase oleh Tergugat sebagai hak milik.6. Bahwa pada tahun 1977 melalui duduk bersama dengan AparatPemerintahan setempat yakni, Bapak Camat Malaka Barat, Bapak TitusMoruk, Bapak. Desa Lasaen, Bapak Yosef Kun Taolin dan para Tua Adatsetempat dalam hal ini (Hemu Mau) maka tanah ini diakui dan diputuskansebagai milik Bapak Johanes Seran Sombay, SH.7.

No. 210 K/Pdt.Sus/2012Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidakprosedural yang mengakibatkan kerugian perusahaan ;Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barangbarang milikperusahaan dan wajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidakakan melaksanakan tindakan slow down ;Bahwa saya selama melakukan mogok kerja, apabila mengakibatkankerugian perusahaan maka saya akan bertanggungiawab atas kerugiantersebut ;Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia

Selain dari kebiasaan menolak kerja lembur, tindakantindakan penggugatdan tim berupa sabotase proses produksi tergugat sehingga mengakibatkanbanyak reject part dari customer dan berakibat partpart tersebut dianggapsebagai sisa (scrap) yang berakibat pula pada claim customer akibat rejectpart dan claim selisih stock berulangulang sebagai contoh:e PT Astra Daihatsu Motor (ADM) pernah mengclaim kerugian Rp Halaman 24 dari 62 halaman, Putusan Nomor: 137Pdt.SusPHI /2016/PN.Bdg11.12.13.1.106.008.215, (

melakukanterus aksinya walaupun sudah diberikan peringatan secara lisan dan tulisanoleh tergugat sampai akhirnya dengan berat hati tergugat harus memberikansanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para penggugat.Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan harusnya ikut serta dalam Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Nomor: 137Padt.SusPHI /2016/PN.Bdg14.15.memajukan perusahaan demi kelangsungan usaha dan kesejahteraanbersama karena di perusahaan tempat kita mencari nafkah, jangan justrudimusuhi dan di sabotase

alasanalasan yang kurang masuk akal seperti : ada"undangan pernikahan", "solidaritas", "ogah ah", dan alasanalasan lain yangkurang penting dan logis, sehingga mengakibatkan terganggunya prosesproduksi dan delivery ke customer berakibat Tergugat beberapa kalimendapatkan claim dari customer;Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan harusnya ikut serta dalammemajukan perusahaan demi kelangsungan usaha dan kesejahteraanbersama karena di perusahaan tempat kita mencari nafkah, jangan justrudimusuhi dan di sabotase

Aneh rasanya,Tergugat kembali memarahi dan mencaci maki Penggugat denganperkataan cari garagara (sabotase). Padahal sebelumnya telahPenggugat beritahu bahwa barangbarang yang dipesan pembeli tersebutbanyak yang tidak ada. Dua minggu setelah kejadian, ada pembelimemesan barang, yang menyiapkan pesanan tersebut adalah Penggugat,ada barang yang tidak ada harus dibeli pada toko lain, Penggugat beri tahuTergugat, dia memberikan jawaban, Nanti saja.

Pemesanan mesin utama di luar Bitung (Sulawesi Utara)sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan; Bahwa terdakwa dalam mengajukan perjanjian Adendumtidak sesuai dengan ketentuan di dalam Surat PerjanjianPemborongan No.641.2/01/DISHUB/YAWA/2008 tanggal 06September 2008 yakni pasal 10 tentang Keadaan memaksa(Force Majeure) yaitu) bahwa Perpanjangan waktu dapatdilakukan dalam keadaan luar biasa yang memaksa seperti:Gempa Bumi, Bencana Alam, Kebakaran, Pemberontakan,Sabotase, dan lain lain diluar

Nomor 28 K/Padt.SusPHI/201612,16.17.18.LG:Pelanggaran Yang Berat Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja"Pekerja yang melakukan pelanggaran seperti di bawah ini dianggapmelakukan pelanggaran berat dan dapat segera dikenakan sanksi PHKAngka 16 "melakukan gerakan anti kerja seperti sabotase";Bahwa kesalahan Para pengurus serikat merupakan culpa in ommitendosebagaimana dimaksud Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu secara pasif tidakmelakukan suatu tindakan atau membiarkan suatu keadaan terjadi.

dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal iniPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 43 angka 16Peraturan Perusahaan PT SEC Indonesia (Vide bukti T5) terhadap peristiwahukum dalam perkara a quo yaitu mogok kerja yang dilakukan oleh ParaPenggugat pada tanggal 5 Februari 2015 karena ketentuan Pasal 43 angka16 tersebut menyangkut sabotase

dilanjutkan via sms tanggal 16Desember 2009 pukul 11:42) bahwa dia telah memilik2 tempat usaha (2 rental computer) dan 1 counterPada hari minggu tanggal 27 Desember 2009 + 08.00WIB terjadi pertengkaran dan pihak suami justrumengusir (nundung minggat) istri padahal tanahtempat berdirinya rumah adalah tanah orang tuapihak istri;Pada hari selasa, 29 Desember 2009 pagi rem motoristri blong (motor baru saja dibawa pulang setelahbeberapa hari di tempat orang tua pihak istridikarenakan khawatir adanya sabotase

Rumambi F sudah nampak dengan jelas bahwa Sdr.Rumambi F telah melakukan sabotase dimana berulangkali melakukan mangkir tidur saat bertugas danmeninggalkan tempat kerja saat bertugas maka sudahselayaknya perusahaan melarang untuk masuk kerjaterhitung tanggal 28 Juni 2010 dan selanjutnyamengajukan permohonan PHK oleh karena itu kami menolakAnjuran no. 1 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi16Kabupaten Tangerang (tertanggal 11 Oktober 2010 No.567/7601/Disnaker ) bahwa PHK Sdr.

pencurian tersebut saksi berada didalam rumahbersama suaminya ;Bahwa saksi sering atau bahkan setiap hari memarkir sepedamotornya ditempat itu, karena rumah saksi tidak memiliki garasikhusus kendaraan ;Bahwa pada saat memarkir kendaraan miliknya disamping kiri rumahrumah saksi tersebut biasanya dalam keadaan terkunci setang danpengamannya dalam keaadan tertutup namun suami saksi tidakmenambahkan kunci pengaman lainnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melompatipagar dan melakukan sabotase

tersebut adalah milik saksi sendiri;Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 154/Pid.B/2015/PN.DmkBahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya tindakpidana pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumahbersama anak dan istri saksi, pada saat itu saksi bangun sekitar jam02.10 WIB untuk membuatkan susu anak saksi dan sepeda motortersebut sudah hilang;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelakumelakukan pencurian, namun saksi menduga pelaku melompati pagardan melakukan sabotase

Bahwa salah satu produk dan jasa asuransi yang diberikan Turut Tergugatadalah Produk Asuransi Reguard Auto memberikan ketenanganberkendara dengan pilihan jaminan utama: Gabungan (comprehensive)dan kerugian total (tota/ loss only) dengan jaminan tambahan: TanggungJawab Hukum terhadap pihak ketiga (TJH Ill), huruhara (riot, strike, civilcommotion), sabotase dan terorisme, banjir, gempa bumi, badai danangin topan, dan kecelakaan diri (personal accident);2.3.

No. 557 K/Pdt.Sus/20122021222324Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak membuat pertimbangan atau tidakmenghargai niat baik kami untuk menerima pihak Termohon Kasasi bekerjakembali, dan hanya berdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja itu saja, yangmenurut kami Pemutusan Hubungan Kerja sudah sesuai, karena pihak TermohonKasasi sebelumnya telah menerima Peringatan Terakhir dan atas perbuatannyaterakhir telah sengaja melakukan kesalahan berat berupa sabotase mogok kerjatanpa aturan yang benar;Bahwa kami

Kerugian imateril yaitu SaksiHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Ttntidak dapat berkomonikasi politik dengan masyarakat dan Saksi merasasedang di sabotase hakhak politik saksi.Bahwaterhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.Saksi Eli Suparman bin M.

Gawat Darurat (IGD) Eka Hospital, BSD Serpong.Pertengkaran dan perselisinan terus terulang hingga pada tanggal 17Juli 2018 usai lebaran (Hari Raya Idul Fitri 1439 H) PENGGUGATkembali mengalami depresi dan stres berat dengan teriak dan menjerithisteris hingga pingsan karena sudah tidak bisa menahan tekananpsikologis dan sikap TERGUGAT yang sewenangwenang.Bahwa PENGGUGAT merasa sudah sangat tidak nyaman danterintimidasi atas sikaop TERGUGAT yang sejak lama menyadap HPandroid PENGGUGAT dan melakukan sabotase

Tergugat Il sering membuat ulah yang meresahkanperusahaan dan puncaknya adalah ketika Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan pelanggaranpelanggaran berikut: Tidur pada saat jam kerja atau pada saat melaksanakan tugas kerja shiffIll, tertanggal 12 Juni 2015; Melakukan protes atas pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) diruang lingkup Security dengan alasan yang tidak jelas; Memutar dan mengubah arah CCTV (Closed Circuit Television) secaradiamdiam tanpa ijin pimpinan atau dapat diartikan sebagai sabotase

Tergugat tidak dengan tulus memberi ijin tetapidengan caracara yang kotor dan licik yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang suami kepada istri , Contoh: Ketika Penggugatmau bepergian mengantar dan menjajakan dagangannya sepedamotor oleh Tergugat diamdiam melakukan sabotase dengan caramenyembunyikan kunci, memutus dan mencabut kabel kalburator, apakahpantas tindakan Tergugat sebagai suami dilakukan kepada Penggugatyang bertujuan mencari nafkah karena pada dasarnya Tergugat tidakboleh kalau

RSHusada, dan dengan demikian juga harus tunduk pada ketentuanPasal 64 ayat (2) ketentuan PKB yang mengatur bahwa PemutusanHubungan Kerja yang mengakibatkan karyawan tidak mendapatkanpesangon dan uang penghargaan masa kerja.Demikian halnya dalam Pasal 68 PKB yang menyatakan Pimpinandapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan denganalasan karyawan telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :Pasal 66 Ayat(3) :Merencanakan, memprovokasi, menggerakkansehingga dapat menimbulkan kerusuhan/sabotase