Ditemukan 1133 data
83 — 34
Yusri, Asisten Pemrintahan Setdakab Pidie,Ramli Usman, SH, MH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie,Marlinda Aiha, ST, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAMSetdakab Pidie, Syarbaini, SH, Kasubbag Informasi danDokumentasi Hukum Setdakab Pidie dan Ikramullah, SH PIt.Kasubbag Peraturan Perundangudangan Setdakab Pidie,Alamat di Jin. Prof. A.
SURYA DARMA
Tergugat:
BUPATI ACEH UTARA
195 — 113
., M.AP.Jabatan : Asisten Pemerintah Keistimewaan danKesejahteraan Rakyat, Setdakab Aceh Utara;2. Nama : Fadhil, S.H., M.H.Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh AcehUtara;Halaman 1 dari 5Penetapan Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.BNAKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisilipada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, JalanMayjend T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;1.
Pembanding/Tergugat II : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Diwakili Oleh : Mirza Fuadi, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Diwakili Oleh : Mirza Fuadi, S.H.
Terbanding/Penggugat : DARKASYI
68 — 23
;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur;2.Nama: Mirza Fuadi, S.H.;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS SetdakabAceh Timur;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisilihukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur,Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur JalanBanda AcehMedan, Km. 370 Gedung No. 2223 ldi;Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT I/ PEMBANDING;Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 232/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim2.
;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum danPPNS Setdakab Aceh Timur;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilihdomisili hukum di Kantor Sekretariat Daerah KabupatenAceh Timur, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten AcehTimur Jalan Banda AcehMedan, Km. 370 Gedung No. 2223 Idi; Selanjutnya disebut sebagai,TERGUGAT II/ PEMBANDING; 3.
;Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor: 232/B/2020/PT.TUNMDNDARKASYI,Formul02/Proksi01/KimJabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehTimur;2.Nama : Mirza Fuadi, S.H.
Terbanding/Penggugat : MISWAR
105 — 27
;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehBarat3. Nama : RUSWAIDI, SSTP.,M.Si;Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh Barat4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan PembinaanPPNS Setdakab Aceh Barat ;5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;Pekerjaan : Advokat/pengacara;6. Nama : ISHAK, S.H.
96 — 38
anggota tidak tetap)sebagai anggota: tidakBIG. mn wn i ie i ee es emHal 5 dari 59 Hal Put.Perkara No.86/Pid.2011/PT.BKLBahwa kemudian Terdakwa juga membentuk PanitiaBarang Daerah (PPBD)sebagaimana KeputusanLebong NomorPembentukan PanitiaSekretaris DaerahSekretarisSekretaris3 Tahun 2007 tanggalPemeriksaanKab.Kab.KabupatenDaerahDaerah30 JanuariBarang DaerahRejang Lebong,PemeriksaRejang LebongRejang2007 Tentang(PPBD)yaitu: Jabatan dalam dinasJabatan pada panitia 1 Kepala Bagian Umum danPerlengkapan SetdaKab
Rejang LebongAnggota 5 Staf Bagian Umum danPerlengkapan SetdaKab. Rejang LebongAnggota 6 Unsur unit pemakai(sebagai anggota tidaktetap)Anggota 7 Unsur unit Teknisterkait (sebagai anggota tidak tetap)Angota adapun namanama pejabatdalam panitia tersebut saatitu Ir. FIRDAUS BAHAR. selaku Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kab. Rejang Lebong sebagai Ketuamerangkap anggota ; RAMLAN, BA selaku Ka. Sub. Bagian Perlengkapan padaBagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab.
RL) ; KUSTRIANTO selaku Staf Bagian Umumdan Perlengkapan SetdaKab. Rejang Lebong sebagai anggota tidakT@TA@D .2 = sees suas = sae ooh s she See ee oe ee ees See SeeBahwa Terdakwa Drs. H.
74 — 31
. : jabatan Kasubbag BantuanHukum dan HAM SetdaKab, Lombok Tengah ;2. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, SH. : jabatanStaf pada bagian Hukum Setdakab, Lombok3. EFENDI, SH. : jabatan Staf pada Bagian HukumSetdakab, Lombok Tengah; 4. MUTAWALLI, SH. : jabatan Staf pada BagianHukum Setdakab, Lombok Tengah ; 5.
ADLINA,SH
Terdakwa:
FAJAR SIDDIK RKT
92 — 20
Kabag Tata Pemerintahan Setdakab. Madina,Bahwa kemudian Camat Pasar Batahan membuat surat pengantarpencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Bupati MadinaCq. Kabag Tata Pemerintahan Setdakab. Madina selanjutnya ISMAADI mengantardokumen tersebut ke kantor Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
KabagTata Pemerintahan Setdakab.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
Kabag TataPemerintahan Setdakab. Madina untuk diteruskan ke Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kab. Madina;Setelah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Madina menerima berkasPermohonan Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) Desa Tahap (Satu) tahun 2016 dari kecamatan, selanjutnyaBagian Tata Pemerintahan Setdakab.
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR ACEH c/q BUPATI PIDIE c/q CAMAT KEMBANG TANJONG YANG BERKEDUDUKAN DI GAMPONG ARON, KECAMATAN KEMBANG TANJONG, KAB. PIDIE
Terbanding/Tergugat I : ROHANI BINTI PUTEH
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR ACEH c/q BUPATI PIDIE c/q CAMAT KEMBANG TANJONG c/q KEUCHIK GAMPONG PANJOE, KECAMATAN KEMBANG TANJONG, KABUPATEN PIDIE, YANG BERKEDUDUKAN DI GAMPONG PANJOE, KEC. KEMBANG TANJONG, KAB. PIDIE
Terbanding/Tergugat II : JAMALUDDIN BIN SULAIMAN
Turut Terbanding/Penggugat II : NURJANNAH BINTI A. KARIM
168 — 32
Yusri,Asisten Pemerintahan Setdakab Pidie, Ramli Usman,S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, danMarlinda Aiha, S.T., S.H., Kasubbag Bantuan Hukum danPPNS, yang beralamat di Jin. Prof. A.
Terbanding/Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR
96 — 33
., Jabatan : KepalaBagian Hukum Setdakab Toba Samosir :2. TETTY MASRINA PANJAITAN, SH., JabatanKasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdakabToaba Samosrir ;3. SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si., JabatanKasubbag PerundangUndangan Bagian HukumSetdakam TobaSAMOSII 5 = 22 ===4. HAMRES BUTARBUTAR, SH., Jabatan KasubbagPenyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ; 5. ALEX DARWIS HERWANTO, SH., Jabatan : StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir ;6.
., Jabatan : Staf BagianHukum Setdakab Toba Samosir ; 7. PANAHATAN HUTAJULU, SH., Pekerjaan Advocatpada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ;Halaman 2 Putusan No.140/B/2019/PT.
TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Setdakab Toba Samosir Jalan Sutomo No. 1 PagarBatu, Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 180/4/SKK/2019 tanggal 14 Februari 2019,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; Telah Me@MbaCa: oon nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nnn neces1.
81 — 44
MM;Kewarganegaraan: Indonesia;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala BagianHukum Setdakab. Minahasa;Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 333Tondano Sulawesi Utara;3. Nama : MARSHALL SUMAMPOUW, SH. MSI;Kewarganegaraan: Indonesia;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag.Dokumentasi dan Penyuluhan HukumBagian Hukum Setdakab. Minahasa;Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 333Tondano Sulawesi Utara;4. Nama : EDWIN J.
BantuanHukum Bagian Hukum Setdakab. Minahasa;Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 333 TondanoSulawesi Utara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;halaman 1 dari 7 halaman pts. Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.Selanjutnya disebut PEMBANDING / TERGUGAT;MelawanNama : REFLY O. MONINGKA, SSTP. MAP.
134 — 34
Pekerjaan :PNS (mantan Asisten Bidang Pemerintahanpada Setdakab Aceh Barat Daya periodetahun 2010 s/d 2013)9.
Oleh karena itu atas inisiatifnya sendirikemudian Saksi Akmal lorahim memindahkan lokasi pembangunan PKS keGampong Pante Rakyat.Bahwa Saksi Akmal lbrahim selanjutnya masih dalam bulan November 2010 turunke lapangan bersama dengan terdakwa selaku Asisten Setdakab Abdya, Ir.Muslim Kadis Hutobun Kab.
Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Setdakab aceh BaratDaya.1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarahmengenai harga ganti rugi/nak garap (Peunayah) tanah yang terkenapembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok gayo Kec. BabahrotKab. Aceh Barat daya.
Hukum Setdakab. Abdya Tahun anggaran 2011.2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh BaratDaya nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, dan Bendahara Penerimaan pada sekretariat, dinas/Badan/Kantor dilingkungan Daerakh Kab.
Hukum Setdakab. Abdya Tahun anggaran 2011.2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh BaratDaya nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada sekretariat,dinas/Badan/ Kanior di lingkungan Daerakh Kab.
134 — 74
,MH, Jabatan Kepala BagianPemerintahan Desa Setdakab Sinjai ; 3. Asdar Amal Darmawan, SH.,MH, Jabatan Kepala Bagian Keuangan danPerencanaan Setdakab Sinjai ; 4. Muhtar, SH, Jabatan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan danAparatur Inspektorat Kabupaten Sinjai ; 5. Syafruddin, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian HAM Informasi dan BantuanHukum Setdakab Sinjai ; 6.
Usman, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai ;we nnn nnn nnn ne nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nn nen nn nen nena nnn nen nnnn kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS dan memilih alamat padaKantor Bupati Sinjai, Jalan Tanassang, Kelurahan Alehanuae, KabupatenSinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:180/ 01.01.2083/Set, tanggal 20 November 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah
MASRI NOOR
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2.BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT
122 — 58
Nama MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.M.H;Nip : 19730912 1999031003 ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab LampungKewarganegaraan : Warga Negara Indonesia :Hal 1 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUNBLAlamat : Jalan Kotaraja No.12 Kelurahan Gunung SariBandar Lampung ;Z.
Nama : NAWARDI,SH, j2202 2220222 2e nee eeJabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Barat;Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat;2. Nama : EDWIN KASTOLANI BURTHA,S.H.,M.P ;Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.Pesisir Barat ;Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;Hal 2 dari 78 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUNBL3. Nama : ZAYENDRA,S.E.M.S.ak jJabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Aset .
Pesisir Barat ;Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No. 7 Krui Pesisir Barat ;5, Nama : GRIT VICTORIA.SH 5Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab. Pesisir Barat ;Tempat Kedudukan : Jalan Kesuma Krui No.7 Krui Pesisir Barat;6.
Pembanding/Penggugat : IRWANSYAH BIN KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Pembanding/Penggugat : ELISA BINTI KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Pembanding/Penggugat : WAHYUNI BINTI KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Pembanding/Penggugat : LILI LAILANI BINTI KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Pembanding/Penggugat : FAHMI ABDILLAH BIN KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Pembanding/Penggugat : OSKANDAR BIN KUNARDI Diwakili Oleh : AMIR FAUZIE, SH
Terbanding/Tergugat : 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C / Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C / Q GUBERNUR ACEH C / Q BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Terbanding/Tergugat : 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C / Q MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C / Q GUBERNUR ACEH C / Q BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA C / Q KEPALA DINAS KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA,
33 — 17
., merupakan Jaksa Pengacara Negara/Kuasa Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada BagianHukum Setdakab Aceh Utara beralamat pada SekretariatDaerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjen T. HamzahBendahara Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 183.1/1/2014 tanggal 5 Agustus 2014, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe NomorW1.U2/97/HK.02/VIN/2014 tanggal 13 Agustus 2014,selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I2.
Supianto, S.H.dan Ibnu Sabil, S.H. kesemuanya Pegawai Negeri Sipil padaBagian Hukum Setdakab Aceh Utara beralamat padaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjen T.Hamzah Bendahara Lhokseumawe, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/421/2014 tanggal 25 Agustus 2014,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LhokseumaweNomor W1.U2/111/HK.02/IX/2014 tanggal 2 September2014, disebut sebagai Tergugat II;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula TergugatII;PENGADILAN TINGGI tersebut
69 — 22
. ; 19711209 200604 2 002 ; Peniata.( Ile) jqeeeeeceeeeennneee enceStaf pada Bagian Hukum SetdaKab. Tegal ; Mohammad Agus Soleh,S.H. ; 19730831 200901 1 001 ; Permibinal( ia) 5 sesseesseeeeeecreeeenesStaf pada Bagian Hukum SetdaKab. legal 5 Hal 2 dari. 9 Hal Perkara Nomor 185/B/2019/PTTUN.SBYSemuanya berkewarganegaraan' Indonesia , bealamat di JalanDokter Soetomo No.1 Slawi Kabupaten Tegal,, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS).
Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA
47 — 21
., M.Hum;Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan Setdakab Tapanuli Utara;2. Nama : NOVERIDAWATY SIMBOLON, S.H. ;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM padaBagian Hukum dan PerundangundanganSetdakab Tapanuli Utara;3. Nama : JUNIATUR PANJAITAN, S.H.
;Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Perundangundangan Setdakab Tapanuli Utara;Halaman 1, Putusan Nomor 174/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto No. 1 Tarutung,Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 402/07.3.2/XII/2018tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zarul lkar Anggota Rp. 50.000.000,Jumlah Rp. 215.000.000, Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telahmenandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuaidengan daftar bantuan tanpa tanggal dan bulan namun hanyamencantumkan tahun 2003, yang ditandatangani oleh Jufri, SH.MM.selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dan diketahui oleh Drs.
Zarul lkar Anggota Rp. 1.000.000,Jumlah Rp. 43.000.000,Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telahmenandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuaidengan daftar bantuan tertanggal 24 Oktober 2003 yang ditandatanganioleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dandiketahui oleh Drs. T.
Zarul lkar Anggota Rp. 5.000.000,Jumlah Rp. 215.000.000, Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telahmenandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuaidengan daftar bantuan tertanggal 21 November 2003 yangditandatangani oleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab AcehTimur dan diketahui oleh Drs. T.
Zarul Ikar Anggota Rp. 1.000.000,Jumlah Rp. 43.000.000, Di mana para Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur telahmenandatangani tanda terima sejumlah uang tersebut di atas sesuaidengan daftar bantuan tertanggal 24 Oktober 2003 yang ditandatanganioleh Jufri, SH.MM. selaku Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur dandiketahui oleh Drs. T. Syahril selaku Atasan Langsung PemegangKas/Sekretaris Daerah ;Hal. 32 dari 59 hal. Put.
92 — 55
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/AsistenPutusan Perkara Nomor : 02/G/2012/PTUNBKL, Halaman 1 dari 56Pemerintahan dan Kesra Setdakab Rejang Lebong, alamatdi Jalan S. Sukowati No. 52 Curup, Telp. (0732)2150321410 Fax. (0732)22. MAULANA, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala BagianAdministrasi Hukum Setdakab Rejang Lebong, alamat diJalan S. Sukowati No. 52 Curup, Telp. (0732) 2150321410Fax. (0732)3.
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/KepalaSub Bagian Perundangundangan Setdakab Rejang Lebong,alamat di Jalan S. Sukowati No. 52 Curup Telp. (0732)2150321410 Fax. (0732)4. IKHWAN SETYAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sub BagianDokumentasi Hukum Setdakab Rejang Lebong, alamat diJalan S.
Terbanding/Tergugat : Bupati Samosir
51 — 25
Kepala BagianHukum Setdakab Samosir;Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 181/B/2015/PT.TUNMDN3. Yen Rumensa Malau, SH. Kasubbag Perpustakaandan Dokumentasi Hukum pada Bagian HukumSetdakab Samosir;4. Ester SM Daeli, SH. Plt. Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada bagian Hukum SetdakabSamosir;5. Panataran Lumbanraja, SH. Staf Bagian HukumSetdakab Samosir;6. Ruth Thiomian O. Simatupang, SH.
Staf BagianHukum Setdakab Samosir;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilihalamat pada Kantor Bupati Samosir Jalan Raya RianiateKM 5,5 Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 180/05/HK/2015 tertanggal05 Juni 2015, selanjutnya disebut:TERGUGAT/TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ;1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 181/B/2015/PTTUNMDN tanggal 16 Desember 2015tentang Penunjukan Majelis Hakim;2.
121 — 54
Hukum Setdakab. Abdya Tahun anggaran 2011.2 (dua) lembar Photo copy yang sudah dilegalisir keputusan Bupati Aceh BaratDaya nomor : KU. 954/14/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada sekretariat,dinas/Badan/Kanior di lingkungan Daerakh Kab.
G, SH selaku Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab.
G, SH selakuAsisten Bidang Pemerintahan Setdakab.
Aceh Barat Daya, tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Setdakab aceh BaratDaya.1 (satu) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Hadir Rapat Musyawarahmengenai harga ganti rugi/nak garap (Peunayah) tanah yang terkenapembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di gampong Lhok gayo Kec. BabahrotKab. Aceh Barat daya.
Aceh Barat Daya menerbitkanSP2D senilai Rp.793.551.000, (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus limapuluh satu ribu rupiah) yang ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran SetdaKab.