Ditemukan 99719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem budidaya tanaman Sistem pendidikan nasional Sistem peradilan anak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2729 K/Pdt/2022
Tanggal 9 September 2022 — DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI Dan 1. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Dkk
185 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASIDan1. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2020 — Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
Tergugat:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
887 — 798

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN :

    1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
    2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus
    sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);

    • DALAM EKSEPSI :

    • Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhya;
    2. Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem
      Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniktanggal 2 Agustus 2019;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
    Tergugat:
    Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
    Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 TERGUGAT melaksanakan prosesprakualifikasi untuk pembangunan sistem jalan berbayar elekronikdengan menerbitkan Dokumen Prakualifikasi Secara ElektronikPengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Nomor01/PPBJSJBE/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;2.
    dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak Sistemberoperasi secara penuh dan UP Sistem Jalan BerbayarElektronik telah menerima pendapatan dari operasional Sistemdan dilakukan pembayaran setiap bulan kepada Badan UsahaPelaksana Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektroniksampai dengan bulan ke60 (enam puluh).Bahwa Pengadaan Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronikadalah lelang kedua yang diulang dan Panitia mengumumkan lelangpada tanggal 17 Januari 2018 di LPSE Provinsi DKI Jakarta.2.4 Bahwa pada
    (print out) ;Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor6 Tahun 2016 Tentang CKetentuan PengadaanPembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan BerbayarElektronik Tanggal 23 Juni 2016.
    (Sesuai dengan asli) ;Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Dinas Perhubungan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang PengukuhanPanitia dan Sekretariat Pengadaan Barang / JasaPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik ProvinsiDKI Jakarta Pada Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTanggal 16 Juni 2017.
    lalu lintas jalan berbayar elektronikberbasis pada Keputusan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan BerbayarElektronik Nomor 6 Tahun 2016 tentang hal tersebut artinya BLU karena disini eksekutornya adalah Unit Pengelola sistem jalan berbayar elektronikDinas Perhubungan dan Vokasi Provinsi DKI Jakarta.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 647/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.HENDRIADY KOSASIH
2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
Tergugat:
HOTMAN DANTO
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
54 — 23
  • Penggugat:
    1.HENDRIADY KOSASIH
    2.Luqman sulaiman, S.H (kuasa dari Hendriadi kosasih)
    Tergugat:
    HOTMAN DANTO
    Turut Tergugat:
    1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    2.Direktorat jendral kekayaan negara direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2075 K/Pdt/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN PENGOLAAN KEKAYAAN NEGARA & SISTEM INFORMASI (D/H BPPN),
98 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN PENGOLAAN KEKAYAAN NEGARA & SISTEM INFORMASI(D/H BPPN),
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-05-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
1.PT Baja Prima Lestari
2.PT Logos Construction
3.PT Dinamik Struktural Sistem
Termohon:
PT Saeti Centricon Wahana
42 — 0
  • Pemohon:
    1.PT Baja Prima Lestari
    2.PT Logos Construction
    3.PT Dinamik Struktural Sistem
    Termohon:
    PT Saeti Centricon Wahana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 20-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 578/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst
Tanggal 4 Mei 2017 — GRACE LUKMAN (Grace Loekman) dan ANTHONY SUMITRO RAHARDJO (Anthony Rahardjo) X Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,Cs
97 — 28
  • GRACE LUKMAN (Grace Loekman) dan ANTHONY SUMITRO RAHARDJO (Anthony Rahardjo) X Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,Cs
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 25 Februari 2015 — Pembanding/Tergugat : SATKER/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU
Terbanding/Penggugat : PT. JASUKA BANGUN PRATAMA (JO). PT. AMARTA KARYA
18 — 4
  • Pembanding/Tergugat : SATKER/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU
    Terbanding/Penggugat : PT. JASUKA BANGUN PRATAMA (JO). PT. AMARTA KARYA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-05-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
364 — 151
  • Pembanding/Tergugat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
    Terbanding/Penggugat : PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulangpengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem JalanBerbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 AgustusHal. 4 dari 13 hal. Put.
    Menyatakan batal objek sengketa berupa : Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PengumumanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama PaketPembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus4.
    /n casu pelelangan sudah ditahap pemasukan dokumen penawaran file (administrasi dan teknis); Menimbang, bahwa dengan demikian dari segi hukum hal yangharus dijawab terlebin dahulu oleh pengadilan adalah apakah tindakanpembatalan lelang paket pembangunan sistem jalan berbayar elektronikyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dalam obyek sengketa sudahsesuai ketentuan hukum atau tidak atau dengan kata lain apakahTergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa mempedomani(mengacu) pada peraturan
    dasar yang mengatur pelelanganpembangunan sistem jalan berbayar elektronik atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, ketentuan(peraturan dasar) yang mengatur pelelangan pengadaan pembangunansistem jalan berbayar elektronik tunduk pada ketentuan khusus (bersifatlex spesialis) di luar ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasapemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018; Menimbang, bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 61angka 1 huruf a secara tegas
    No.153/B/2020/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa dalam hal ini Kepala Badan Layanan UmumDaerah Sistem Jalan Berbayar Elektronik (BLUD SJBE) telah menerbitkanKeputusan Kepala Unit Pengelolaan SJBE Nomor 6 Tahun 2016 tentangKetentuan Pengadaan Pembangunan Sistem Lalu Lintas Jalan BerbayarElektronik (vide bukti P11); Menimbang, bahwa atas dasar itu dalam kasus a quo, secarasubstansial pelaksanaan pelelangan pengadaan pembangunan sistemjalan berbayar elektronik harus mengacu pada ketentuan dalamKeputusan Kepala
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 22-08-2011 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 10 Januari 2012 — NUSANTARA CITRA KONSULTAN; - PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG;
188 — 118
  • NUSANTARA CITRA KONSULTAN;- PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG;
    Bahwa PENGGUGAT adalah peserta seleksi umum PENGADAANJASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG2. Bahwa = TERGUGAT adalah PANITIA PENGADAAN JASAKONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIHal anan # dari 61 halaman, Putusan Nonor : 29/G 2011/PTUNSMD ........
    RRPESER "PAR 4 BENGADAAN SRSA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIPENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN dimana surattersebut menyatakan bahwa PT.
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memerintahkan TERGUGAT untukmenunda tindak lanjut pelaksanaan SURAT KEPUTUSANPANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANGKEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANGTAHAP II NO. 13.a.
    T15T 16T17T 18Klarifikasi Dan Negoisasi Teknis Dan BiayaKegiatan Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Nomor11.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 16 Juni2011Foto copy sesuai dengan asii Notulen RapatPanitia, tanggal 16 Juni 2011 ;Foto copy sesuai dengan asli Penetapan PemenangKegiatan Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Nomor : 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, = atasnama PT.
    NusantaraCitra Konsultan telah menyampaikan surat yang ditujukankepada Panitia Lelang Penyusunan Sistem Informasi PenataanRuang Tahap II Dinas PU Prov.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 14 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : ELSON
Terbanding/Tergugat I : Kepala BPN Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN
113 — 53
  • Pembanding/Penggugat : ELSON
    Terbanding/Tergugat I : Kepala BPN Kota Lhokseumawe
    Terbanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) berkedudukan di jalan lapangan BantengTimur No.24 gedung Syafruddin Prawira Negara Jakarta Pusat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Tio Sepina siahaan,SH.LLM.dkkhal 1 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNAberdasarkan surat kuasa khusus nomor sku201/mk /2016 tanggal 2162016 ,selanjutnya disebut sebagai terbanding II
    (Bukti P5).Bahwa setelan adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepada KepalaKantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan proses untukmenerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilang tersebutKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati Direktur PengelolaanKekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) sebagaimana suratnya
    Milik No. 116, terdaftar atas nama ELSON.Dengan tidak diterbitkannya Sertipikat pengganti No. 116 atas namaELSON (Penggugat) sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini,berarti Tergugat berlaku tidak patut dan telah tidak melaksanakankewajibannya dan melanggar azasazas Pemerintahan yang baik.Bahwa pada surat dari Tergugat tanpa tanggal dan nomor tersebut,Tergugat menyatakan "Sehubungan dengan hal diatas, permohonansaudara tersebut menunggu konfirmasi dari Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem
    Maka kami perlumenunggu jawaban dari pihak Direktur Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN. Surat tersebut yang dijawab padatanggal 09 Mei 2016 No. 5936/KN.5/2016 perihal tanggapan ataspermohonan pengganti sertipikat yang hilang.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusansebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;hal 9 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA2.
    (Bukti P5).e Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepadahal 25 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNAKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan prosesuntuk menerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilangtersebut Kepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati DirekturPengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) DirektoratJenderal
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktg
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
MUHAMAD ARIF
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Bank Sulutgo Cabang Kotamobagu
2.UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Kotamobagu
58 — 221
  • Penggugat:
    MUHAMAD ARIF
    Tergugat:
    1.PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Bank Sulutgo Cabang Kotamobagu
    2.UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SAMSAT Kotamobagu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-06-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/PDT/2023
Tanggal 12 Juni 2023 — PT MIRA MEDAN INDAH VS PT BANK SUBENTRA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI),
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT MIRA MEDAN INDAH VS PT BANK SUBENTRA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cqDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARADAN SISTEM INFORMASI (PKNSI),
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 30-06-2010 — Putus : 17-01-2011 — Upload : 28-05-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 135/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Januari 2011 — THORNYCROFT MARITIME AND ASSOCIATES (Aust) Pty.Ltd; SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI; PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL
219 — 6
  • THORNYCROFT MARITIME AND ASSOCIATES (Aust) Pty.Ltd;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERAL
    SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DANPERIKANAN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARANPROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSI PERIKANANHim. 1 dari 8 him. Put.
    PANITIA PENGADAAN PROYEK ' SISTEM KAPAL INSPEKSIPERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DANPENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DANPERIKANAN' RI, berkedudukan di Kantor PusatDepartemen Kelautan dan Perikanan JI. Medan MerdekaTimur No. 16 It. 14 Jakarta 10110, untuk selanjutnyadisebut sebagal.............
    diterbitkanTergugat II (vide bukti P1 = Bukti Tambahan T.II2) ; Menimbang, bahwa esensi substansial dari kedua obyek sengketatersebut adalah : Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan terhadap 2(dua) surat yaitu Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 508/KPA.1/P2SDKP /XI/2009tanggal 30 Nopember 2009 perihal Proses Pelelangan Ulang Proyek SKIPIdan Surat Panitia Pengadaan Proyek Sistem
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-09-2019 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
2.Amril (Bertindak sebagai Ketua - I Yayasan Perkumpulan Renang Medan)
Tergugat:
1.NGARIJAN SALIM
2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
3.PT. Bank Subentra CQ. Menteri Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
84 — 20
  • Penggugat:
    1.YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
    2.Amril (Bertindak sebagai Ketua - I Yayasan Perkumpulan Renang Medan)
    Tergugat:
    1.NGARIJAN SALIM
    2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
    3.PT. Bank Subentra CQ. Menteri Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
    DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM NEGARADAN SISTEM INFORMASI, beralamat Kantor di Jalan LapanganBenteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;3.
    MIRA MEDAN INDAH, berkedudukan diMedan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 173/2017 tanggal 04082017 yang dibuat oleh ROHANI RUSPITA ERITE SIMARSOIT, SarjanaHukum selaku PPAT; Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi Riwayat terbitnya Sertifikat Hak GunaBangunan No. 496/Mesjid yang terletak di JI. Sisimangaraja No. 6Desa/Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan yang saat ini tercatat sebagaikekayaan negara berasal dari eks BPPN/ eks kelolaan PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2022 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 95/PDT.G/2019/PN.TNG
Tanggal 20 Februari 2020 — CHALID 3.AVIDAH SALEH Tergugat: 1.KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA TANGERANG SELATAN 2.DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN 4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan 5.Dirjen Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Dirktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI
74 — 16
  • CHALID3.AVIDAH SALEHTergugat:1.KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA TANGERANG SELATAN2.DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan5.Dirjen Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Dirktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3088 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — AZHAR ZAKARIA,ST, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANA TATA, dk
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AZHAR ZAKARIA,ST, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANA TATA, dk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI)DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANATATA, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 0204, Gedung Syafruddin PrawiraNegara, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh TioHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018Serepina Siahaan, SH,LL.M, dan kawankawan,Para Pegawai, dalam hal ini memberi kuasaSubsitusi kepada: jhon feri S.
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 07-01-2022 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN PATI Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti
Tanggal 20 Januari 2022 — anak
301 — 0
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN LARANTUKA Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN lrt
Tanggal 30 September 2019 — Terdakwa
76 — 0
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 28-03-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 17 / Pdt.G/ 2014/PN.Krw
Tanggal 11 Agustus 2014 — Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
76 — 23
  • Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
    BapakKetua Pengadilan Negeri Karawang dan atau Majelis Hakim PengadilanNegeri Karawang untuk menetapkan jumlah kewajiban Penggugat kepadaPara Tergugat sebesar Rp. 5.700.000.000, (lima milyard tujuh ratus jutarupiah), dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar kepadaPara Tergugat sebesar jumlah tersebut seketika putusan dalam perkaraini diucapkan;Bahwa atas permintaan Tergugat : Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara,pada tanggal 25 April
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 15-01-2010 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2.
223 — 19
  • Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2.
    Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI
    SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DANPENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANDEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Selaku KUASAPENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSIPERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANRI, berkedudukan di Kantor Pusat DepartemenKelautan dan Perikanan Jl.
    PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKS!I PERIKANANINDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERALPENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMENKELAUTAN DAN PERIKANAN RI, berkedudukan diKantor Pusat Departemen Kelautan dan PerikananJl. Medan Merdeka Timur No. 16 It. 14 15Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II ;Dalam hal ini, baik Tergugat dan TergugatIl, secara bersamasama diwakili oleh kuasanyayang masing masing bernama1. EDWIN P.
    atasanatau Instansi lain belum bersifat Final karenanyadapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban padapihak yang bersangkutan ;20a.Di dalam perkara a quo, Penggugat mengajukangugatan terhadap 2 (dua) Surat yaitu Surat SekretarisDirektorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian SumberDaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor : 508/KPA.1/P2SDKP/Xl/ 2009 tanggal 30 Nopember 2009 perihal prosespelelangan ulang proyek SKIPI dan Surat PanitiaPengadaan Proyek' Sistem
    Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan Perikanan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan Departemen Kelautan danPerikanan Republik Indonesia.HIlm 21 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Bahwa Penggugat salah dalam menentukan subjek hukumgugatan, dengan alasan subjek hukum yang benar adalahSekertaris Direktorat Jenderal Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan dan DepartemenKelautan dan Perikanan RI, serta Panitia PengadaanProyek Sistem Kapal
    BahwaPelaksanaan lelang Proyek Sistem Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan danHlm 31 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RepublikIndonesia, terikat dengan batas waktu anggaran untukpengadaan kapal tersebut yaitu) sampai dengan 2011sesuai dengan Green Book dari BAPENAS, selain itu jugakepentingan yang mendesak untuk memiliki kapal patroliyang dapat mencapai jarak tempuh sampai