Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);

ratus juta rupiah) telah melanggar prinsipprinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehatihatian perbankan (bankingprudential) dan dengan tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukanuntuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT BPDBali yakni tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Bankkhususnya pedoman pemberian fasilitas KKPE kepada KTT sebagaimana diaturdalam Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor 0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal29 April 2013 tentang Skim

Saksi tidak mengetahui sumber dana pelunasan fasilitas kredittanggal 25 Juni 2015 atas nama KTT Wana Puncak Sari QQ WayanSulatra A darimana serta penggunaan dana pencairan kredit tanggal26 Juni 2015 untuk apa.Bahwa Saksi menyadari bahwa analisa kredit kepada debitur tersebut diatastidak sesuai dengan ketentuan Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi(KKPE) Bidang Pertanian PT Bank Pembangunan Daerah Bali karena tidakdilengkapi dengan informasi bahwa debitur masih mempunyai fasilitas kreditsebelumnya

Bali Nomor:0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi danPromosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank PembangunanDaerah Bali (1 Set Copy sesuai aslinya);Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor:0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasi danPromosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank PembangunanDaerah Bali (1 Set Copy sesuai aslinya)Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor:0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim

ratus juta rupiah) telah melanggar prinsip prinsipperkreditan yang sehat dan prinsip kehatihatian perbankan (banking prudential)dan dengan tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT BPD Baliyakni tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Bankkhususnya pedoman pemberian fasilitas KKPE kepada KTT sebagaimanadiatur dalam Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor 0082/KEP/DIR/ KRD/2013tanggal 29 April 2013 tentang Skim

Bali Nomor:0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi danPromosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank PembangunanDaerah Bali (1 Set Copy sesuai aslinya);Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor:0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasidan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT BankPembangunan Daerah Bali (1 Set Copy sesuai aslinya)Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor:0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim

Foto copy surat keterangan ijin menikah Nomor: 22/SKIM/T/II2020 tertanggal 4Februari 2020, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinyadan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dan juga telahdibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.6;7.

Loka POM Kota Balikpapan; Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa sekaligus sebagaidistributor DRW SKIM CARE yang beralamat di Jalan Siaga No. 3. RT. 017.Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan; Bahwa barang tersebut dilakukan penyitaan pada tanggal 09 Maret 2020sekitar jam 14.00 wita; Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh barang kosmetik dan obattradisional di klinik dr.

oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui PenasihatHukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Bahwa terdakwa fengan sengaja mendistribusikan / mengedarkan / menjualsediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan di rumah sekaligus sebagai distributorDRW SKIM

WAHD,ua Majelis 5 masing sebagai hakim anggota terbuka untuk umum padadengan dihadiri oleh para Mi NOGHAQSSH sebagai PaniteraPengpanii;, serta dihadivi oleh Penggugat dengan tanpa hadimyaTergugat ; skim Anggota : Pani tera Penggant islapusc hc(tiga ratus empat puluDrs. HANDAN, SHPeri ncian Bi aya Perl cara :1. . Baya Panggi an Fo.Naterai Put usan 300 pp. 0, 6. 000, 35. 000, =2. . Penerinaan Negara Bukan Paj ak AP Halaman 7 dan 7 : Putusan nomor: 0015/Pdt.G/2009/PA.Bjn

Notaris di Sragen;Bahwa Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuaiperjanjian, sehingga pada tanggal 07 Desember 2017 Para Penggugat danTergugat melakukan kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi kredit.Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam AddendumRestrukturisasi Kredit, Penambahan Debitur, dan Perubahan Skim KreditNomor 39 tanggal 14 Desember 2017.

Sukowati No.24 Gemolong, Sragen(Tergugat), yang sebelumnya telah mendapat fasilitas kredit sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 15Oktober 2016 kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 kredit tersebut diAddendum Restrukturisasi , Penambahan Debitur, dan Perubahan SKIMKredit yang dibuat oleh Turut Tergugat , kredit Para Penggugat menjadiRp.420.558,931,", sebab mengenai Akta Kredit dan penambahan Debiturdan perubahan SKIM Kredit adalah sudah menjadi tugas dan kewenangansebagai

apapun, baik alat bukti tertulis maupun Saksi;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalildalilsangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1.Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit NO.44 tanggal 20 Oktober2016 yang dibuat dihadapan Sunastitiningsih, SH.MH, Notaris dan PPAT diSragen, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberimaterai yang cukup, selanjutnya diberitanda T 1;Fotocopy Akta Addendum Restrukturisasi I, Penambahan Debitur danPerubahan SKIM

tanggal 25 Oktober 2020;Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut, dipersidangan ParaPenggugat tidak didukung dengan alat bukti apapun;Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya Tergugatmendalilkan bahwa Para Penggugat telah membuka kredit dengan Tergugatsesuai dengan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 44 tertanggal25 Oktober 2016 (vide bukti T1) dan pihak Tergugat telah melakukanrestrukturisasi kredit yang tertuang dalam Akta Addendum Resirukturisasi ,Penambahan Debitur dan Perubahan SKIM

tidak hadir danpemmohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara iniSapat dijqtuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bgv2tu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkans2panjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh Karena itu majelismembebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, Majelis+skim

Kurniati sebagaiPanitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon dan Termohon.Ketua Majelis,skim Anggota I Rusdiansyah, S.Ag.Perincian Biaya Perkara:1234Biaya PencatatanBiaya Proses dan ATK PerkaraBiaya PanggilanBiaya Redaksi td Hj. Maryani, S.H. ttHakim Anggotd II Irham Riad, S.HI., M.H. ttBanitera Pengganti, Dra. Kurniati: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 100.000,00:Rp 5.000,00Hal. 9 dari 10 hal. Pen.

Menetapkan barang bukti berupa: Green tea mix cha tra mue brand sebanyak 9 bungkus: Susu tepung skim sebanyak 3 bungkus: Bhong ning gou Zi (goji beri) sebanyak 18 bungkus; 3 in 1 Ipoh white coffe King sebanyak 5 pack atau 12 sachets; Old town white coffe sebanyak 3 pack atau 15 stick; Hacks besar sebanyak 1 bungkus; Hacks kecil sebanyak 1 bungkus; Cheong kim chuan belacan sebanyak 4 bungkus; Boxton fruit special grade sebanyak 1 bungkus; Nestle Nespray sebanyak 1 bungkus; Nestle Milo 3 in 1 sebanyak

Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk, Divisi Usaha Kecil, Nomor USK/3.1/373/R, tanggal 15 May 2012,Hal: Penegasan Ketentuan Skim Insentif Untuk Tenaga Sales (bukti P.8), akantetapi surat ini baru terbit pada tanggal 15 May 2012 setelah pemberian kredittersebut dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKCBalikpapan, karena itu sebenarnya, aturan yang berlaku pada saat pemberian kredita quo dilakukan adalah aturan berdasarkan Surat Wakil Pimpinan Divisi UsahaKecil PT.

Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor USK/2/3013, tanggal 05November 2009, Perihal : Perubahan Skim Insentif Untuk Tenaga Sales dan FieldCollector, beserta lampiran (bukti P.7), yang secara jelas tidak melarang pemberianinsentif terhadap sales atas dasar perolehan debitur baru yang berasal dari pegawailain atau bukan dari sales yang bersangkutan;Bahwa selain itu faktanya tidak terbukti kalau Pemohon Kasasi ada menerimainsentif sales tersebut, berdasarkan bukti P.44 sampai dengan P.49, insentif

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sambas, atas nama Asnawi, telah dinazegelen, lalu olehKetua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertandaP.2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.461/DKCS/2010 tanggal6 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama Hafizah, telah dinazegelen,lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,bertanda P.3;Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor 352/SKIM

Skim Anggota, Ketua Majelis,ae Dra. Husniwati Drs. H. Moh. Nasri ttd == Panitera Pengganti, Nurwahidah, S.Ag.Perincian biaya perkara : 1. Administrasi Rp. 50.000.2. Biaya pencatatan Rp. 30.000.3. panggilan Rp. 200.000.4. Rredaksi Rp. 5.000.5. Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 291.000.(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan usahatersebut di atas,Penggugat memiliki beberapa SKIM produk, diantaranya adalah KreditUsaha Rumah Tangga (KRISTA).3. Bahwa ketentuan hukum yang melahirkan eksistensi Kredit Usaha RumahTangga (KRISTA), yaitu sebagai berikut :a.

Bahwa Pemerintah melalui Koperasi dan UKM sebelumnya telahmengeluarkan kebijakan berupa Program Perkuatan Permodalan BagiWanita Wira Usaha (P3W2), yang perwujudannya, Direksi PerumPegadaian MENERIMA TAWARAN DARI PEMERINTAH untukmenjadi salah satu pelaksana program P3W2 tersebut melaluipemberian pinjaman dengan skema khusus yang DIMODIFIKASIHalaman 4 dari 86 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 136/Pat.G/2017/PN BywDARI SKIM KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA.

S121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004PT PEGADAIAN(Persero) mendapatkan pinjaman pendanaan kredit usaha mikro dankecil yang bersumber dari SUP 005 sebagaimana Surat PerjanjianNomor:KP019/DP3/2004 pada tanggal 14 Mei 2004 dan addendumnya dengan total dana SUP sebesar Rp 410.000.000.000, (empatratus sepuluh miliar rupiah).Sebagai implementasi penyaluran kredit kepada usaha mikro dankecil, Direksi Perum Pegadaian menerbitkan Skim Kredit sebagaiberikut:Halaman 5 dari 86 Putusan Perkara Perdata Gugatan

Nomor 136/Pat.G/2017/PN Byw1) Skim kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dan KreditAngsuran Sistem Gadai (KRASIDA) melalui Keputusan DireksiNomor: 106/US.200/2004 tentang Pedoman Operasional KREASIdan KRASIDA, yang disempurnakan dengan Keputusan DireksiPerum Pegadaian No. 40/US.200/2005 tanggal 01 April 2005tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia(Kreasi) Juncto Surat Edaran Nomor:11/US.2.00/2005 tanggal 04April 2005 tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran SistemFidusia (

Kreasi);2) Skim Kredit KRISTA melalui Keputusan Direksi Perum PegadaianNomor: 233/US.200/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentangPedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)Juncto Surat Edaran Nomor:69/US.2.00/2006 tanggal 26Desember 2006 tentang Pedoman Operasional Kredit UsahaRumah Tangga (KRISTA).f.

dituangkan di dalam Memorandum Kesepakatan (MoU)dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) denganKementerian Negara Perumahan Rakyat.e BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya diberikan kepadakelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupunberpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untukmemperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikankredit perumahan bersubsidi.e Pasal 4 ayat 1 antara lain menyebutkan jenis Skim

terdiri 2 skim yaituKPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi ayat 2 antara lainmenyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidibesarnya subsidi Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)e Pasal 10 ayat 3 huruf a antara lain menyebutkan minimum danatabungan / swadaya debitur Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratusribu rupiah)Permenpera Nomor : 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentangStandar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan danPermukiman dengan dukungan fasilitas

terdiri 2 skim yaituKPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi ayat 2 antara lainmenyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidibesarnya subsidi Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah)e Pasal 10 ayat 3 huruf a antara lain menyebutkan minimum danatabungan / swadaya debitur Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratusribu rupiah) Permenpera Nomor : 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentangStandar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan danPermukiman dengan dukungan fasilitas

terdiri 2 skim yaituKPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi ayat 2 antara lainmenyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidibesarnya subsidi Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)e Pasal 10 ayat 3 huruf a antara lain menyebutkan minimum danatabungan / swadaya debitur Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratusribu rupiah) Permenpera Nomor : 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentangStandar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan danPermukiman dengan dukungan fasilitas

laindengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan,agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung,apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupunsarana kesehatan, dan usahausaha yang tidak bertentangan dengan syariah.Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yangmenyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antaralain melalui skim

asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Pasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan WakafIndonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.Pasal 49Cukup jelasPasal 50Cukup jelas24 Pasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Cukup jelasPasal 57Cukup jelasPasal

Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum XXXXadalah XXXX (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum yakni XXXX,XXXX dan XXXX,( Pemohon dan ll ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayat7:KIMOO+ a b/ OOW HA GROQOOR DOO IKON, erQUE SOON EF BaVrX OT SQS MO RSSOO WA SKIM

Oleh Karenanya hakhak Tergugat*ScrcecsPemohon Konpensi untuk bertemu, menjenguk, meemberi kasihSiScG Can mengajak jalanjalan kepada anak tersebut harus tetap dilindungi,SS Sr9 tak merugikan kepentingan anak itu sendiriWeombang, bahwa terhadap tuntutan Penagugat Rekonvensi/TermohonSoeer= Serupa nafkah idah, mut'ah, nafkah madiyah dan nafkah anak, maka2e skim mengabulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan ambangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani= TS mpunyal penghasilan

Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin Nomor : 301/SKIM/PKMSTB/2019, yang diterbitkan oleh Puskesmas Sentebang, (buktiP.6);Menimbang, bahwa fotokopi buktibukti surat tersebut telah dimeteraikancukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohonmengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

PENETAPANNomor : 815/Pdt.P/2012/PN.Kdl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili PerkaraPerdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambilPenetapan atas permohonan dari :SITLDHURIYAH, Umur 22 tahun, pekerjaan buruh, bertempattinggal di Dusun Malangsari, Desa PidodoWetan Rt. 005 Rw.003, Kecamatan Patebon,Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai2 42s Skim amERenI me PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan

Bahwa pada tanggal O1 Janaari 1975, Pemodbon IAN Pentwhon 1melangsungkan pemikahan menunuit ketentuam syariat skim ai LingkunganTaman Kelurahan Pagesangan Timur Kecameatten INtattacam Kota Mataramdalam wilayah Hiukum Kantor Urusan Agama Mataram Kota Mataram ;2.

Fotokopi sah Daftar Gaji bulan Desember 2013 yang diterbitkanPuskesmas Simpang Empat, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau, diberi kode (P3);Fotokopi sah Daftar Angsuran Kredit Skim Kuserna yang dikeluarkan olehBank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sekadau atas nama PEMOHONS., tertanggal 21 Oktober 2011, diberi kode (P4);Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut,Termohon membenarkannya;Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan

jasa TergugatRekonvensi sebagai mantri tidak tetap dan sudah jarang sejak terjadi konflikdalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil jawabannya tentangnafkah anak dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti(P3) berupa fotokopi sah daftar gaji bulan Desember 2013 yang diterbitkanoleh bendahara Puskesmas Simpang Empat, Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau dan bukti (P4) berupa fotokopi sah Daftar AngsuranKredit Skim