Bahwa setelahwebsite www.facebook.com berhasil dibuka, bernar korban melihat katabataatau kalimat yang telah diposting oleh terdakwa Humisar Charles Pardede diakun facebooknya Humisar Charles Charles tertanggal 03 Oktober 2016 pukul23.40 Wib dengan kalimat sebagai berikut :Wakil ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST :Pengangkatan TKS Medis menjadi Honor Daerah sebanyak 375 orang Saratkepentingan dan Suap, setiap orang yang diangkat menjadi honor Daerahdiduga dipungli 30 juta yang tidak menyanggupi

tidak jadi diangkat menjadiHonda;Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum Kadis Kesehatansosorkan 10 jatah TKS kepada saya asalkan pada pembahasan PAPBDTapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil Ketua DPRD Tapteng, demikiandikatakan wakil Ketua DPRD TapTeng, Senin (3/10) dibilangan Parkiran KantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....

Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada diNKRI, kiranya menyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap para TKSyang diangkat menjadi Honda dan bila perlu rekening pribadi milik BakhtiarAhmad Sibarani diawasi oleh PPATK dan KPK. (****).

Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum KadisKesehatan sosorkan 10 jatah TKS kepada saya asalkan padapembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil KetuaDPRD Tapteng, demikian dikatakan wakil Ketua DPRD TapTeng, Senin(3/10) dibilangan Parkiran Kantor DPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....Kalau sudah begini yang terjadi di Lembaga DPRD Tapteng saat ni dandi Pemkab Tapteng semua harus makai uang, kita masyarakat berkataapa...?

, setiap orang yangdiangkat menjadi honor daerah diduga dipungli 30 Juta yangtidak menyanqqupi tidak jadi dianqgkat menjadi Honda.Bakhtiar Ahmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknumKadis Kesehatan sosorkan 10 jatah TKS Kepadasaya(Awaluddin Rao) asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng2016 ikut saya bahas selaku Wakil Ketua DPRD Tapteng,demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10)dibilangan Parkiran Kantor DPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng....;2.

Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh oleh atasannya,bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang (suap) dari sopirtruk ;3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014, Penggugatdipanggil managemen, dalam forum tersebut managemen menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut pada hari yangsama sebagaimana pada poin 3 sekitar pukul 16.00 WIB.

Adikreasi Ekaprakarsa21.pasal 36 ayat 2b yang mengatakan: " Dengan tanpa memerlukanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pekerja dapatdikenai pemutusan hubungan kerja dengan tanpa diberikanpesangon, dalam hal pekerja melakukan pelanggaran mencari ataumenrima barang/tips/suap dalam bentuk apapun", maka dalam hal iniPENGGUGAT tidak berhak atas pesangon, sehingga dengan demikianapabila TERGUGAT memberikan tali asin kepada PENGGUGAT, makahal tersebut merupakan bentuk kemurahan hati TERGUGAT

Bahwa pada awal bulan Mei 2014, Penggugat dituduh atasannya bahwaPenggugat telah menerima uang (Suap) dari sopir3. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugatdipanggil Manajement dalam forum tersebut Manajement menanyakanapakah Penggugat menerima sejumlah uang dari sopir, Penggugatmenjawab benar adanya, maka berdasarkan pengakuan Penggugattersebut pada hari yang sama Penggugat diberitahu secara lisan olehatasannya bahwa Penggugat diskorsing oleh Tergugat per tanggal 22Mei4.

sebagai berikut : = Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3(tiga) Penggugat mendalilkan bahwa pada awal bulan Mei 2014Penggugat dituduh oleh atasannya telah menerima sejumlah uang2021(suap) dari sopir truck dan atas kejadian tersebut Penggugatdipanggil oleh pihak Management dan Penggugat ditanya apakahPenggugat menerima sejumlah uang dari sopir dan Penggugatmenjawab benar adanya dan Tergugat membenarkan dalilgugatan Penggugat tersebut dalam jawaban angka 8 (delapandan 9 (sembilan

Adikreasi Ekaprakarsa yaitu Dengantanpa memerlukan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, pekerja dapat dikenai Pemutusan Hubungan Kerja tanpadiberikan pesangon dalam hal pekerja melakukan pelanggaranmencari atau menerima barang / tips / suap dalam bentuk apapun,maka menurut Majelis Hakim Pasal 36 ayat (2) b PeraturanPerusahaan PT.

Hubungan kausalitas antara PMH dan gugatan;26.Bahwa secara prima facie tindak pidana korupsi yang dilakukan olehTergugat tidak menimbulkan kerugian (damageless crime), namunjika dicermati secara sungguhsungguh, tindak pidana korupsitersebut justru menimbulkan efek kerugian yang berlipat (multipleeffects of corruption), balk kerugian ekonomis maupun nonekonomis, balk kerugian bagi Negara maupun bagi masyarakat;27.Bahwa praktik suap dan gratifikasi yang terjadi pada HakimKonstitusi, sebagaimana kasus

yang didakwakan kepada Tergugat (incasu Terdakwa), oleh karena itu secara hukum Pengugat tidak rnempunyaikualitas hukum dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatankepada Tergugat yang berpokok pangkal kepada perkara tindak pidanakorupsi/suap yang didakwakan kepada Tergugat (in casu terdakwa).

;Bahwa lebih dari itu, mengacu kepada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAPdihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo maka didapat dan terlihatfakta yuridis, bahwa gugatan a quo yang pada pokoknya merupakan"gugatan ganti kerugian" telah diajukan secara keliru, karena melebihi/melewati tenggang waktu yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 95KUHAP yaitu) "selambatlambatnya sebelum penuntut umummengajukan tuntutan pidana", sementara perkara tindak pidana korupsi/suap yang dijadikan dasar gugatan

Gugatan kurang pihak (Exceptio ex juri terti);Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada poin 22 23 positagugatan, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam bentuk Tergugat sebagaipenerima suap (yang disuap) di satu sisi, dan Chairun Nisa, Hambit Bintih,Cornelis Nalau Antun sebagai pemberi suap (Penyuap Tergugat) di lain sisi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan

oleh karena perbuatanmelawan hukum (tindak pidana suap/korupsi) tersebut dilakukan olehTergugat bersamasama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintin dan CornelisNalau Antun, maka untuk sempurnanya gugatan a quo Penggugat haruspula menarik Chairun Nisa, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun sebagaipihak;5.

Artinya perobuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

dalam fakta persidangan tidak satupun alat bukti yangmendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikan hanyalahPercakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis dengan Perkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsi yangmengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkan hukum puntidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lain melakukan tindakPidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindak pidana adalahperbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukantindak pidana.Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini

Pemberi suap tidak memiliki kaitan hukum dengan Sertifikat yangdimohonkan oleh SAHARINA DAENG BAU SEBAGAIMANA BUKTIJAKSA PENUNTUT UMUM DALAM HURUF G TERLAMPIR, karenatidak ditemukan dalam fakta persidangan adanya Surat Kuasa pemberiSuap untuk mengurus Sertifkat A quo;2.

dalam fakta persidangan tidak satupun alat buktiyang mendukung adanya percakapan tersebut, tetapi yang dibuktikanhanyalah Percakapan WA yang tidak memiliki kaitan yuridis denganPerkara ini;Bahwa Jika percakapan antara saksi dan terdakwa di Handphone tersebutadalah benar sebagai uang Suap pengurusan Sertifkat, lantas mengapatidak ditemukan rekaman Percakapan adanya uang suap dalam HP yangdisita Penyidik, ini membuktikan bahwa tidak ada percakapan soalpembayaran Rp. 6.500.000, sebagai uang suap, sebagaimana

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU Tindak pidana Korupsiyang mengenyampingkan pemberi Suap untuk tidak dipidana bahkanhukum pun tidak membenarkan seseorang untuk menjebak orang lainmelakukan tindak Pidana, sebab menjebak orang lain melakukan tindakpidana adalah perbuatan pidana yang wajib diproses sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KHUP sebagai orang yang bersamasama melakukan tindak pidana;Majelis Hakim Yang Mulia,oleh karena Pemberi suap tidak ikut di pidana dalam Perkara ini

MENGADILI : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penerimaan suap secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif dan tindak pidana pencucian uanag sebagaimmana dakwaan komulatif keempat; Menjatuhkan pidana penajra selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikuragkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan

Nomor 1977 K/Pdt/2016kepada pihak lain in casu Tergugat menurut hukum dianggap sebagai pihak yangmemberi suap kepada pihak lain in casu Tergugat/T erbanding;Bahwa Tergugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara initidak dapat dianggap sebagai orang yang menerima suap, karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi bukanlah pihak yang menentukandalam pemerimaan CPNS dimaksud;Bahwa hal ini juga telah ternyata dalam putusan Pidana Pengadilan NegeriMedan Nomor 500/Pid.B/2014/PN.Mdn.,

,telah dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana: Penipuansecara bersamasama; bukan dipidana karena menerima suap;Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi telahdijatuhi pidana penipuan secara bersamasama, dengan sendirinyaPenggugat /Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat dianggapsebagai orang yang memberi suap kepada oang lain, melainkan menjadikorban Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, sekarangTermohon Kasasi, yang dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan

oleh TERGUGAT;Atas dasar jawaban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT melalui DirekturKargo bahkan Memaksa dan mendesak PENGGUGAT agar mengakui perbuatanSUAP tersebut;Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.Tng Menyuruh PENGGUGAT untuk memberikan bukti bukti bahwaPENGGUGAT tidak melakukan perbuatan SUAP;Atas dasar tuduhan kepada PENGGUGAT memberikan suap kepada oknumTERGUGAT sehingga PENGGUGAT/PT.

pemutusan kerja sama sepihak tersebut, bukandengan tuduhan perbuatan SUAP kepada PENGGUGAT;Bahwa tindakan pemutusan keagenan atas dasar tuduhan kepadaPENGGUGAT yang melakukan SUAP kepada oknum pegawaiTERGUGAT tanpa adanya bukti adalah merupakan tindakan sewenangwenang, otoriter,ssangat tidak adil.

Menurut hemat PENGGUGAT,TERGUGAT seharusnya menyelidiki kebenaran tuduhan suap secarainternal dalam PT.

Bahwa pendapat dari TERGUGATyang sangat membuat PENGGUGAT kecewa dan bingung adalah karenaPENGGUGAT dipaksa harus mengaku memberikan suap kepadaOknum Pegawai Cargo TERGUGAT???

Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut,TERGUGAT rutin melakukan pengendalian internal dan kemudianternyata TERGUGAT menemukan ada indikasi suap yangdilakukan PENGGUGAT agar PENGGUGAT mendapatkankemudahankemudahan terkait kargo.

Suap dalam berbagai bentuk,banyak dilakukan di tengahtengah kehidupan masyarakat. Bentuksuap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok danlain sebagainya.

Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhipengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabatyang disuap;Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi MemahamiUntuk Membasmi yang dikeluarkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah (1) setiaporang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya.

hasil tipumuslinat atau dikarenakan hal lain seperti suap sehingga PemohonHal. 28 dari 129 hal.

Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan dengankegiatan pengembangan penyidikan di mana Termohon telahmenemukan adanya kaitan, kesesuaian buktibukti yangmengindikasikan bahwa Pemohon diduga terlibat melakukantindak pidana suap kepada M. Akil Mochtar;4.

Akil Mochtar, bukan merupakan beritaacara untuk Pemohon, untuk itu tidak layak apabila digunakan untuksebagai Berita Acara untuk menjerat Pemohon dalam dugaan tindakpidana suap pada saat pemenangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi;Menurut Dr.

USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Iran My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.

USman mengirim surat pengaduan yang berisikan bahwa KasatReskrim Polres Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Irnwan My bin (alm.)Muhammad Yusuf ada menerima suap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) dari H.

Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) sebagai jasa menghentikan penyidikan perkara dan dasarTerdakwa membuat surat pengaduan ke Polda NAD tembusan Kapolrikarena Terdakwa merasa yakin dan menduga kuat bahwa saksi IrwanMy ada menerima suap dari H.

Umarada masuk keruangan saksi Irwan My ;Bahwa, di dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak bisamembuktikan tuduhannya tersebut dimana Terdakwa telah mengakuibahwa hanya keyakinan Terdakwa dan menduga kuat saksi Irwan Mymenerima suap dari saksi H. Nyak Umar sebesar Rp 500.000,00 danTerdakwa tidak ada melihat sendiri ataupun diberitahu oleh orang lain,hal ini diperkuat dengan kesaksian saksi Irwan My di bawah sumpahyang menyatakan tidak pernah diberi uang sebesar Rp 500.000,00 olehsaksi H.

Umartidak pernah memberikan uang suap kepada saksi Irwan My ;Bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanNegeri Kualasimpang telah melkukan kekeliruan, salah melakukan : tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyayaitu dalam hal ini tidak melaksanakan hukum pembuktian dan penerapan unsurPasal 311 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar

memeriksa buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belahpihak;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2018 dengan register Nomor :127/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan praperadilandengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa para pemohon sehubungan dengan operasi tangkap tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap

Oleh karenanya telah layak dan patut Turut Termohon untukmemerintahkan dan atau memberi petunjuk kepada Komisi PemberantasanKorupsi untuk menuntaskan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Permohonan PraPradilan Ata Penundaan Penyidikan Dan AtauPenghentian Penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal 19Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun2014 Kabupaten Musi Banyuasin;Ill.

Menyatakan Termohon telah menunda penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah sebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT)KPK Tanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun2015 Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin;5. Menyatakan Termohon telah menghentikan penyidikan Tindak PidanaKorupsi secara tidak sah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Tanggal19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJTahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin periode 20142019;6.

Sel.Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015 Dan LKPJ Tahun 2014 KabupatenMusi Banyuasin periode 20142019;7.

Menghukum Turut Termohon untuk memerintahkan dan atau memberipetunjuk terhadap Termohon melanjutkan dan menuntaskan penyidikantindak pidana korupsi Ssebagaimana Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPKTanggal 19 Juni 2015 Atau Kasus Korupsi Suap RAPBD Tahun 2015Dan LKPJ Tahun 2014 Kabupaten Musi Banyuasin terhadap semua parapelaku dan atau Sebanyak 33 Orang anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin Periode tahun 2014 2019 yang Diduga Melakukan TindakPidana Korupsi Sebagaimana Dimaksud Pasal 12 Huruf a UndangUndang

Dan yang paling aneh adalahsejak Pemohon dituduh tertangkap tangan terlibat menerima suap,Pemohon tidak pernah ditunjukkan adanya barang bukti uang suapsebesar Rp. 500 juta.

Kemudiandiwawancarai secara terpisah oleh Termohon denganpertanyaan yang sama mengenai uang suap terkait ProyekPasar Atas Baru Cimahi.

, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.

Didugamenerima uang suap atas perkara korupsi yang sedangditanganinya. Barang bukti yang diketemukan waktu OperasiTangkap Tangan adalah uang Rp 150 juta.Operasi Tangkap Tangan Direktur PT Brantas Abipraya(Persero) sebagai tersangka kasus pemberian suap terkaitpenghentian penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yangditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dia ditangkap saat diduga menerima suap pinjampakai barang bukti kendaraan. Dengan Barang Bukti satu unitmobil Lohan Losback Tronton putih dan uang sebesar Rp. 20Juta Rupiah.25) Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi JawaTimur (Jatim) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)terhadap jaksa yang diduga menerima suap dari kasus perkarapenjualan tanah di Sumenep, Jatim.

Bahwa begitu juga tidak mungkin uang suap dikategorikan sebagaiproduk keperdataan yang menimbulkan suatu prestasi antar para pihakyang berjanji, baik itu berbentuk perjanjian tertulis maupun lisan, apalagitimbul beban bunga dari uang suap tersebut, sebab uang suap tersebutadalah objek pidana yang bertentangan dengan kaidah dan normahukum serta bertentangan dengan UndangUndang.

EDHY INGANTA SITEPU SE sepakat (deal)biaya pengurusan uang suap via telepon sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah), beberapa hari kemudian Alm. EDHY INGANTA SITEPUSE menemui dan membujuk Tergugat agar mau menyediakanrekeningnya untuk menjadi wadah penyimpanan sementara uang Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) milik dari Penggugat tersebut, saatitu Tergugat menolak permintaan Alm.

M.SAHDAN(DPO) guna pengurusan atau memberi suap kepada Walikota Binjaimelalui seorang Ajudan Walikota Binjai bernama Alwi untuk melancarkankeinginan Penggugat mendapatkan posisi Jabatan Kepala DinasKetahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.3. Bahwa berdasarkan laporan pidana kepada Kepolisian RI Resort Binjaidengan terlapor Sdr. MSSAHDAN, yang menurut Kepolisian Resort Binjaidinyatakan bahwa Sdr.

M.SAHDAN(DPO) untuk mengurus keinginan Penggugat menjadi Kepala DinasKetahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, sementara Tergugat barukenal dengan Penggugat saat diperkenalkan oleh Alm.EDHY INGANTASITEPU SE di Rumah Makan Mandailing, serta Tergugat hanyamendapat uang komisi sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dariuang suap tersebut..

EDHY INGANTA SITEPU SEmerupakan satu jemaat di gereja GBKP Simpang Awas Binjai dankeduanya telah kenal sejak kecil.Bahwa benar tanggal 05 Februari 2016, Penggugat menyetor tunaiuang suap sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kerekening milik Tergugat di Kantor Bank BRI Syariah Binjai yangdihadiri oleh isteri Penggugat, Tergugat dan Alm. EDHY INGANTASITEPU SE.Bahwa setelah uang suap sudah masuk ke dalam rekening Tergugat, selanjutnya seiring berjalannya waktu Alm.

Perihal : PutusanHakim Siradjuddin Sukardi, SH sangat dicurigai adanya SUAP dan KKN(LAMPIRAN TIGA);Pengaduan tertanggal 14 Pebruari 2002, ditujukan Menteri Kehakiman danHAM, Perihal : Hakim Siradjuddin Sukardi, SH dicurigai adanya suap uang danKKN, bahkan disinyalir adalah oknum PKI/Komunis (Lampiran empat) danhanya sekitar 3 bulan bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Sidraplangsung meninggalkan Sidrap;Pengaduan tanggal 7 Juli 2008, ditujukan KPK, MA dan KY, Perihal: DugaanSuap Uang dan KKN di

Sidrap (LAMPIRAN DELAPAN);Bahwa untuk membuktikan Putusan Hakim yang dimohon "PK" patutdikatakan sesat, bahkan diduga ada suap uang dan KKN, makadilampirkan pula secara utuh: Put. No.32/Pdt.G/1989IPN.Sidrap(LAMPIRAN SEMBILAN), Put. No. 197/Pdt/1990/PT.UJ.PDG (LAMPIRANSEPULUH dan Put.

YUSUF MARATOENG YUSUF kawin sepupusatukalinya Djunaid(Panitera) yang bernama Muhani:; Jadi munculnya perkara kedua (31/1999) adalah suap dan rekayasaDjunaid dengan sepupu satu kalinya bemamaMUHANI, karenaMUHANI adalah sepupu satu kali dengan M. YUSUF bahkan suami isteri (M.

CALLU dkk dalam perkara 31/1999 adalah NEBIS;Dibeberapa pengaduan kami telah menyatakan Hakim "SS" dan Hakim PT dalam perkara 31/1999 diduga terjadi suap uang dan KKN dan sekarangtetap berkeyakinan yang sama terhadap Hakim kasasi yang memutusperkara yang dimohon PK.

PN, PT dan MAyang kedua ternyata memenangkan yang salah dalam hal ini para TermohonPK;Bahwa informasi yang berkembang selama ini menyatakan:Putusan itu hanya putusan karena uang",Peristiwa Suap menyuap amat riskan untuk dibuktikan, seperti halnyapersetubuhan antara lakilaki dengan perempuan amat riskan pula untukdibuktikan karena peristiwa suap menyuap dan peristiwa persetubuhanlazimnya dilakukan hanya empat mata, namun seorang gadis yang sudahmengandung, dapat diyakini bahwa ia sudah melakukan persetubuhan

adalah pemberian sesuatu atau janji Kepada seseorang tetapi kalaugratifikasi dalam peruntukannya dimana orang yang diberikan itu tidak memiliki niatuntuk mendapatkan sesuatu tersebut ;Bahwa suap itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dari apayang diberikan ;Bahwa dalam suap itu ada kesepakatan yang mana ada persetujuan yangmendahuluinya dan inisatif datang dari pemberi;Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017./PN Tte.419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017.

/PN Tte.Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvitmemerintahkan semua personel yang tergabung dalam Satgas termasuk Terdakwa melaksanakanApel Gelar dan Pemeriksaan kesiapan pasukan di Lapangan Makodim 0813/Bojonegoroselanjutnya dalam gelar pasukan tersebut Danrem 082/CPYJ memerintahkan Agar seluruhanggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/ pungli dari siapapunmaupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankanlagi

Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwa2.

Bojonegoro.Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut1.Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwaSaksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015 di Kodim 0813/12 Kedewan pada saatSaksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0804 Bojonegoro dan hanya sebatas hubungan atasandengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.Pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak tanggal24 Desember 2015 sesuai

Sprin/407/VV/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Satgas Pengamanan Obyek Vitalmilik Pertamina EP selanjutnya surat perintah tersebut dipasang di depan pengumuman Kolat.Kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit dilapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam SatgasPamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agarseluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap

Sutomo, Gang MakamSedeng No. 40 Bojonegoro.Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :i.Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwaSaksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 sejak Saksi menjabat sebagai Danramil0813/12 Kasiman dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungankeluarga.Terdakwa bertugas sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak bergabung dengan SatgasPam Obvit pada

Kekhilafan Hakim mengenai pemberian uang tanda terima kasih(kadeudeuh) dari Forum Komunikasi Perawat Desa (FKPD) yang dititipkanmelalui Terdakwa dianggap sebagai pemberian suap yang adahubungannya dengan jabatannya.Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum bahwa tidak pernah ada bukti bahwa Terdakwa meminta kepadasaksi Akdri Ariesta Alamsyah untuk bertemu di sebuah Rumah MakanPecel Lele di Jalan HZ Mustofa pada tanggal 29 November 2014.

, sesuai dengan UndangUndangTipikor, karena suap menyuap itu di dalam ranah KUHPpasal 415 sampai dengan 4..., dan kita persoalkan itutentang suapnya adalah pasal 418, apa itu suap, suap itupemberian sesuatu bisa berupa uang, bisa berupa janjidalam rangka apa, agar orang yang menerima suap itumelakukan sesuatu untuk kepentingan si pemberi suap,maka ada dua hal yang paling pokok kalau bicara suap,ada pemberian dan pemberian itu terkait dengan sesuatuperbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat itu dalamrangka

menguntungkan orang yang memberi suap,persoalannya kapan gratifikasi bisa dianggap sebagaisuap, memang betul gratidikasi bisa hanya gratifikasi bisamenjadi suap, contohnya kebetulan maaf...

Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Bapak saya batik bahan baju, suap tidak?..

suapmana kala orang itu memberikan sesuatu kepada pejabattertentu, supaya pejabat itu menyalahgunakankewenangannya supaya menguntungkan orang yangmemberikan sesuatu tersebut: Bahwa di dalam ketentuan undangundang yangdimaksud dengan suap adalah memberikan sesuatu yangmembuat pejabat itu menyalangunakan kewenangannya; Bahwa bila seseorang memberikan sesuatu kepadapejabat tetapi itu tidak bisa merubah sesuatu keadaanmisalkan a tetap menjadi a, kalau itu b tetap menjadi b,menurut ahli bukan suap, karena

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Kedua Kesatu;

2 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

, dapat dipahami bahwa tindakpidana suap adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturanperundangundangan yang sudah ada, yaitu di luar ketentuan yang sudahdiatur dalam:1.

Undangundang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undangundang Nomor 4Tahun 1975 jo Undangundang Nomor 2 Tahun 1980 tentang PemilihanUmum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.Berdasarkan doktrin, dalam pemahaman Ahli, perlu dipahami bahwaunsur esensi dalam tindak pidana suap adalah adanya meeting of mindatau kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap mengenaiperbuatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dan perbuatantersebut bertentangan dengan tugas atau kewajiban penerima suap sertatujuan

suap tersebut benarbenar tercapai.

Dengan demikian tindakpidana suap adalah suatu perbuatan di mana pemberi suap memberikanatau menjanjikan sesuatu kepada penerima suap agar penerima suapmelakukan sesuatu untuk kepentingan pemberi Ssuap ataupun orang yangberkaitan dengan pemberi suap, di mana berdasarkan bestandeel delicttindak pidana suap di atas adalah bahwa kepentingan tersebutbertentangan dengan kepentingan umum.Sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya harus ada unsurunsurberikut ini:Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 51

Pemberi dan penerima suap;2. Barang atau janji yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerimasuap;3. Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima suap untukkepentingan pemberi suap dan/atau orang yang dekat atauberkepentingan dengan pemberi suap;4. Penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yangbertentangan dengan undangundang, kewenangan dan/ataukewajibannya;5. Berkaitan dengan kepentingan umum.

Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatuterbuktimenerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkandari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.

UndangUndang Nomor 20/2001 mengenaipenyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahunpenjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggarPasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang 31/1999,sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klienkami/Pemohon PK/Terpidana;7.

lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima suap;16.

Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan denganPutusanPutusan lainnya dalam perkaraperkara sebelumnya yangnilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan jugatelah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suapdijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni: Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan; Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapisenilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3

bulan; Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidanapenjara 3 tahun; Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap BupatiBangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjarahanya 2 Tahun penjara;Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidanaHal. 50 dari 54 hal.

NOOR SALEHOODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/ Pid.Pra /2018/PN.Pmk Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUITED Ge fesse eer re ri RTI Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon);2 272 nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut, Pemohon

MOHAMMAD SADIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUI AD AYA; nena nnn nn nn nnn nn nn nn nn nn nn nnn cnn nn nnn mann nn nnn na nnnn nna nn nanan Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon); 222 oon nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut,

fotokopi masingmasingdiberi tanda: P1 sampai dengan P45 dan 2 (dua) orang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di ataS;Menimbang, bahwa Termohon menolak dalildalil permohonan Pemohontersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telahmemenuhi syarat formil yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana dan perkara tersebut berbeda dengan perkara sebelumnya, yang telahmendapat kekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya Pemohon di Jjadikantersangka dalam kasus suap

Termohon menyatakan tidak tepat dalil dariPemohon bahwa perkara yang disidik Termohon mempunyai keterkaitan, karenapada saat Pemohon di dakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitandengan suap Dana Alokasi Desa Dasok Tahun 2016, sedangkan penyidikan yangdilakukan Termohon adalah berkaitan dengan temuan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara pada pengerjaan proyekdengan menggunakan Dana Alokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, yangmelibatkan Pemohon sebagai Kepala