Artinyaputusan pengadilan aquo yang secara substansif telah dibuat tersebutadalah telah bertentangan dengan perundangundangan, maka secarahukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalampemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggitersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya,baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya,sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan

seorang ahliyang bersertifikasi lisensi professional dan terlebih lagi saksi ahliSOEGIARTO HARTONO tidak netral dan mempunyai kepentinganbisnis semata antara lain sebagai berikut:a Saksi ahli SOEGIARTO HARTONO adalah teman dekat denganTermohon Kasasi yang pernah berkunjung sejak tahun 199537(vide putusan Nomor 469/PDT.G/2011/PN.JKT.BRT halaman 37 alineaterakhir);b Saksi ahli SOEGIARTO HARTONO tidak pernah melakukan uji datateknis dari bangunan kedua belah pihak dan tidak juga melakukan ujiteknis substansif

Indonesia;8Bahwa mengenai petitum Termohon Kasasi yang dikabulkan begitu saja dalamputusan Judex Facti tigkat pertama yang dikuatkan Judex Facti PengadilanTinggi DKI Jakarta yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasimemperbaiki rumah Penggugat/Termohon Kasasi dikarenakan kerusakanterjadi pada pondasi rumah (vide putusan Nomor 469/PDT.G/2011/PN.JKT.BRT halaman 55, yang menjadi pertanyaan atas dasar apa penyebabkerusakan bangunan dikatakan karena pondasi rumah, padahal tidakdilakukan penelitian uji teknis substansif

Bahwa majelis hakim pada tingkat Banding secara keliru memahami hukumformil yang ada sehingga mencederai keadilan substansif yang seharusnyadituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu beradadalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Rahardjodalam Esmi Warassih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis,Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 3).3.

No. 17/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKSGorontalo Nomor:21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, Tanggal 19Januari 2013 Tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaiPeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KotaGorontalo Tahun 2013 atas nama Hi.Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;Bahwa dengan berdasar uraianuraian tersebut diatas, maka PenerbitanKeputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tidak didasarkan pada faktahukum / prosedur dan substansif yang benar dan tidak sempurna dan olehkarena

15 Mei 2020,sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut sah secara HukumIslam akan tetapi secara administratif belum tercatat di KUA secara HukumNegara, bahkan secara Hukum Negara Pemohon dan Pemohon II telahmenikah lagi pada tanggal 02 Mei 2021 dalam bentuk untuk menghormatiHukum Negara dalam hal pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan SajiraKabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga Majelis Hakim lebih Halaman 17 dari 21 halamanPenetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Clgmengedepankan keadilan substansif

hal tersebut juga di atur di dalampasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan Baik pendapat maupunrekaan yang di peroleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakanketerangan saksi,Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.Keberatan KetigaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A quo tidak bisamemposisikan dirinya sebagai Corong UndangUndang (Labousch delaloa) dan tidak dapat mencari kebenaran Materil .Bahwa dari semua rangkaian persidangan di dapat faktafakta hukum yangsangat substansif

mustahilAhmadi dan Nur Hamid ini menyetujui bahkan ikut hadir menjadi walinikah jikalau memang ada halhal yang dilarang agama, salah satunyahalangan menikah bagi seorang muslim, dan hal ini menjadi penyebabhingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokohmasyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinanMimin Ahmad Sopingi (Pemohon ) dengan Supingah (Pemohon Il)dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehinggaMajelis Hakim lebin mengedepankan keadilan substansif

perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikahPemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama HasanBasri, dua orang saksi nikah bernama Saber dan Jumhuri, dan maharnyaadalah emas seberat 2 gram, kemudian hingga sekarang ini tidak adasatupun dari tokoh agama dan tokoh masyarakat bahkan warga lainnyayang mempermasalahkan perkawinan Sutrisno (Pemohon ) denganDesi Ratnasari (Pemohon Il) dengan alasan tidak pernah tercatat diKantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebih mengedepankankeadilan substansif

Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Blbtersebut, karena pertimbangan maupun putusannya sudah benar, sesuai faktadan berdasarkan hukum,;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasanPembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya dan Terbandingsemula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya serta berkas perkarabeserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor96/Pdt.G/2020/PN Blb tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandungberpendapat bahwa pada pokoknya tidak ada hal baru yang substansif

Terlebih lagi bahwa perkara ini secara substansif telah diputus olehMajelis yang menangani perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Sgn diPengadilan Negeri Sragen. Sebelumnya dalam obyek yang sama perkaraini pernah diajukan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN./Sgn. danHal 15 dari 17 hal putusan Nomor 689/PDT/2019/PT SMGtelah diputus oleh Majelis yang menangani perkara dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap.6.

perbuatan yang dilakukannya, namunbukan penjatuhan pidana berupa penderitaan secara psikologis denganmemberikan penjatuhan hukuman pidana yang begitu tinggi kepada Terdakwa;Oleh karena itu saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa bermohon kepadaMajelis Hakim yang merupakan Wakil Tuhan di lembaga Peradilan inihendaknya bukan hanya mempertimbangkan Aspek Yuridis tetapi juga aspekfilosofis dan sosiologis didalam putusannya sehingga keadilan yang akan ingindicapai dalam perkara ini benar benar keadilan substansif

No. 2031 K/Pdt/20072.ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturanperusahaan, atau perjanjian kerja bersama".Bahwa dengan demikian gugatan a quo secara mutlak TIDAK DAPATdiperiksa oleh Badan Pengadilan lain, kecuali oleh Pengadilan HubunganIndustrial sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 56 UU PHI;Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang beradapada lingkungan peradilan umum. yang mana telah mendapatkanpelimpahan kewenangan khusus berupaYurisdiksi Substansif

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELUM ; Bahwa objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketa tatausaha negara a quo adalah merupakan Kumulasi ObjektifBahwa setelah membaca dan mencermati kedua objek GugatanPenggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara aquo, ternyata objek sengketa a quo tidak adahubungan satu sama lain atau tidak adanya hubungankasulitas untuk dapat dijadikan satu (kumulasi) dalamsatu. gugatan, karena baik secara prosedural maupunsecara substansif terbitnya Surat

Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 hurufa, Pasal 38 huruf a, Pasal 46, Pasal 48 huruf aUndang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara jo. ketentuan Pasal 34 ayat (2)dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;Bahwa Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadiobyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quoHalanan @5 dari 19S ReRa Pk ARV BED NOOK AN PROSEDUR Yar SUBSTANSIF

L . 1 yeL: tae .. .EnHet st teat ACHAT H+ tt oe Yan sah secarahukum, baik secara prosedur hukum maupun secara substansif untuk melakukan usaha Pertambangan diwilayah Kutai Kartanegara berdasarkan perijinanyaitu : Sak oll Diawali dengan adanya Surat BupatiKutai Kartanegara Nomor: 540/138/SKIP/DPEIV/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 tentangSurat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) diwilayah bertanda KW KTN 2005 138 SKIP,Kecamatan Loa Janan seluas 4.461 Hektar =;51.2.2.

OSN E 192 hal anan, Putusan Nonor : 24/G/2011/PTUN SMD ........15 dari 30.31.32.Bahwa objek Gugatan Penggugat dalam perkara sengketatata usaha negara a quo adalah merupakan KumulasiObjektifBahwa setelah membaca dan mencermati kedua objekGugatan Penggugat dalam perkara sengketa tata usahanegara a quo, ternyata objek sengketa a quo tidakada hubungan satu sama lain atau tidak adanyahubungan kasulitas untuk dapat dijadikan satu(kumulasi) dalam satu gugatan, karena baik' secaraprosedural maupun secara substansif

Telah memenuhi persyaratan teknisBahwa sebelum diterbitkannya Surat KeputusanKeputusan 'TERGUGAT yang menjadi obyek sengketatata usaha negara dalam perkara a quo, TERGUGATII INTERVENSItelah memiliki ijin ijin yang sahsecara hukum, baik secara prosedur hukum maupun secara substansif untuk melakukan usahaPertambangan di wilayah Kutai Kartanegaraberdasarkan perijinan yaitu51.2.1.

Bahwa keberatankeberatan Penggugat yang tidak substansif sudahdiakomodir oleh Tergugat namun demikian keberatan yang dinilaimengandung unsur intervensi dan memaksakan kehendak yangdikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses penjaringan BakalCalon tidak akan direspon, dengan demikian inpendensi PanitiaPILKADES dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan tugasnyaberdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Bogor No.66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian

Bahwa keberatan Penggugat tidak substansif karena Panitia memilikihak prerogative dalam melaksanakan tugasnya memperpanjangwaktu) pengumpulan kelengkapan berkas bertujuan untukmendapatkan calon yang berkualitas dan bukan merupakanperbuatan melanggar hukum atau ketidaknetralan panitia dalammenjalankan tugasnya.6.

melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB) ;Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada pokoknya bertentangandengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang No. 43 Tahun1999 tentang perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian ;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengadilinya :Apakah tindakan Tergugat (PembandingPemohon KasasiPemohon PK)menerbitkan objek sengketa secara substansif

dari Pembandingsemula Tergugat, telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdan ternyata pernyataan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukanundangundang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelanh membaca dengan cermatdan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat,secara prinsip maupun substansif

Bahwa walaupun terlihat hanya berbeda huruf T dan D dalam kataSuhut / Suhud serta hurut T dan TH* dalam XXXXX / XXXXX, namun halini Sangat substansif, apalagi dalam perkara perceraian dimana identitasorang yang bercerai adalah orang yang identitasnya ada di buku nikah,XXXXX yang sudah bercerai belum tentu XXXXX yang ada di buku nikah,demikian pula XXXXX binti XXXXxX belum tentu. XXXXX = anaknyaperempuannya XXXXX;2.

Bahwa sebagai suami Termohon sudah seharusnyabertanggung jawab atas istrinya yang sedang mengalami sakit, haltersebut tidak menjadi substansif dalam perkara ini yang dimanapemohon selalu mengungkitungkit apa yang telah dilakukan terhadapTermohon pada saat masih berstatus suami istri yang sah;10.

Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon padaRepliknya yang mengatakan bahwa pada saat Termohon mengajukanGugatan Cerai yang pertama dikarenakan Termohon mempunyai lakilaki idaman lain, tuduhan tersebut mendasar, pada fakta persidanganperceraian antara Pemohon dan Termohon diakibatkan oleh sifattemprament dan perbuatan kasar Pemohon kepada Termohon, hal inisudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak substansif pada pokokperkara;11.

KutaiKartanegara;Bahwa terhadap prosedur perhitungan dan pembayaran gantikerugian/satuan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan, dermaga,jembatan dan kuburan serta bendabenda yang ada diatasnya adalahsudah secara substansif telah sesuai dengan tahapan yang berlaku,jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPembanding / Tergugat terhadap perolehan objek perkara a quoHal 34 dari 51 hal, putusan No.140/PDT/2016/PT.SMRterhadap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yangTerbanding/Penggugat

KutaiKartanegara.Bahwa terhadap prosedur perhitungan dan pembayaran gantikerugian/satuan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan, dermaga,jembatan dan kuburan serta bendabenda yang ada diatasnya adalahsudah secara substansif telah sesuai dengan tahapan yang berlaku,jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPembanding / Tergugat terhadap perolehan objek perkara a quoterhadap pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yangTerbanding/Penggugat maksudkan.d.

Sertifikat Desain Industri dariTURUT TERGUGAT, yaitu Sertifikat Desain Industri Indoasia.e Bahwa dengan telah diperolehnya Sertifikat Desain Industri Indoasia, maka haltersebut membuktikan bahwa desain industri milik TERGUGAT I KONPENSI /PENGGUGAT I REKONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT IIREKONPENSI telah melalui Pemeriksaan desain industri sebagaimana dimaksud padaBAB IV Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 UU Desain Industri, yang meliputiPemeriksaan Administratif, Pengumuman, Pemeriksaan Substansif

mendukung dalildalil tersebut.e Bahwa sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam pendahuluan bahwa dengantelah diperolehnya Sertifikat Desain Industri Indoasia, maka hal tersebut membuktikanbahwa desain industri milik TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT IREKONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT II REKONPENSItelah melalui Pemeriksaan desain industri sebagaimana dimaksud pada BAB IV Pasal24 sampai dengan Pasal 30 UU Desain Industri, yang meliputi PemeriksaanAdministratif, Pengumuman, Pemeriksaan Substansif