. ;10.Bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD bulan September s.d Nopember 2017,De@rda@SarkaNn: aa==e easement eee ne inti easinessa) Atas hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Trenggalek tanggal 8 Agustus 2017 Nomor:903/1215/35.03.027/ 2017 dengan Realisasi Pendapatan Umumdikurangi Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp460.056.847.297,82Kemampuan

Penghitungan Kemampuan KeuanganDaerah yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) darirumusan perhitungan tersebut TAPD mendapatkan besaran kemampuanPutusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 80 Halamankeuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 a quo termasuk pada kelompok keuangan daerah dengankemampuan keuangan Sedang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (2)dalam hal kelompok keuangan daerah dengan kemampuan keuanganSedang, maka Tunjangan

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

untukVerifikasi; Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituAMIR SYARIFUDDIN, Y, SH; Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

,M.Kn.Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan VerifikasiRKA dan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kab. Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituterdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH;Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan dan ataumemberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untuk DinasKelautan dan Perikanan..

Daerah(TAPD) hanya melaksanakan tugas sebagaimana tertuang pada poing yaitu.

Bahwa saksi adalah selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012..

dan dilakukan pembahasanbersama Tim Verifikasi TAPD bersama dengan SKPD, setelahdilakukan verifikasi tersebut kemudian diperbaiki kembali jika adaperbaikan ataupun tidak, selanjutnya RKA SKPD hasil perbaikan diserahkan kepada TAPD kemudian untuk ditandatangani oleh TAPD,menjadi bahan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perbup APBDkemudian dibahas di Banggar DPRD, kemudian persetujuan bersamaHalaman 199 dari 367 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN Pbr9.10.11.12.13.PERDA antara Bupati dan DPRD dan

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi, berupa rekomendasi kepada kepalaDaerah melalui TAPD.(4).

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (almarhum) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, JondiIndra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah HasrunSaily Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadirimasingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itumenyangkut tentang isuisu daftar inventarisasi

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua I TAPD dan dihadiri masingHal. 25 dari 406 hal. Put.

dari JAMALABDILLAH untuk menambah dana Hibah diluar Dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUAPPAS karenahal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011;Bahwa benar Tim TAPD diantaranya yaitu saksi Tuah dan Azrafianymelaporkan kepada ketua TAPD yaitu Drs.

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD mengatakan kamibisa memahami dan akan kami coba membantu;Bahwa benar Drs. H.

binAbu Zakir kepada Ketua TAPD Drs.

Atas keinginan ANNAS MAAMUN tersebut, Terdakwa menyetujui akan membahas Rancangan APBD P TA 2014 dan RancanganAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPASAPBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRDmempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaranyang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUNtentang perubahan Peraturan Daerah

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnyaterdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

prinsipnya tetap akandiberikan kepada para anggota dewan.Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP TA 2014dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riaudengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi RiauTahun Anggaran 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor :54/NPB/VIII/2014.Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD

RAPBD P TA2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014, selain itu ANNAS MAAMUN jugamenyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD ProvinsiRiau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya padasaat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6September 2014.Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnya terdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

Pegawai Negeri Sipil di PemdaKabupaten Purwakarta ;Bahwa benar pada tahun 2007, saksi sebagai Kabag TU BappedaKabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok sesuai denganKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 19 tahun 2004 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Purwakarta yaitu memberikan pelayanan teknis danadministratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkunganBappeda ;Bahwa sebagai Kabag TU Bappeda, saksi termasuk anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Purwakarta ;Bahwa Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah selaku koordinatorsedangkan anggota TAPD terdiri dari unsur Bappeda, BagianKeuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, BagianPerlengkapan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DinasPendapatan Daerah dan bagianbagian terkait lainnya ;Bahwa tugas dan wewenang TAPD Bappeda antara lain menyusunrencana kerja pemerintah daerah, memuat kerangka makro daerah,prioritas pembangunan termasuk mengkalkulasi anggaran yangdibutuhkan oleh masingmasing

Dalampembahasan TAPD tidak secara detail merinci rencanapenggunaannya, hanya estimasi atau perkiraan dan pagu yang terterasecara global tidak per kegiatan ;Bahwa sesuai anggaran dalam APBD murni bantuan sosial kepadaPersipo sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) sedangkandalam APBD perubahan ada penambahan menjadi sebesar Rp935.000.000, (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu ada anggaran bantuan sosial kemasyarakatankepada Persipo namun saksi tidak mengetahui apa

untuk penyusunan APBD Tahun2007 ;Bahwa sebagai anggota TAPD saksi tahu ada Bantuan SosialKemasyarakatan kepada Persipo Tahun 2007, akan tetapi saksi tidakingat lagi berapa jumlah bantuannya ;Bahwa bantuan tersebut dianggarkan dalam DPA Sekretariat DaerahBagian Kesra, namun teknis pengelolaannya saksi tidak mengetahuinyaBahwa tugas TAPD dalam rangka penyusunan APBD adalahmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalamrangka penyusunan APBD yang dipimpin oleh Sekda yang anggotanyaterdiri

sebagai rumusan akhir dandisetujui oleh Bupati untuk disampaikan ke DPRD untuk dibahas dandisepakati bersama ;Bahwa untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)prosesnya sama dengan penyusunan KUA, hanya saja di dalam PPASsudah ada plafon anggaran tiaptiap SKPD ;Bahwa untuk belanja bantuan sosial seyogyanya proposal untukpenentuan jumlah anggaran harus ada di bagian yang membidanginyadan dalam pembahasan TAPD tidak secara rinci dilakukan perkegiatan;Bahwa saksi tidak tahu penentuan

Bahwa sesuai Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019, penyempurnaansebagaimana dimaksud angka 11. di atas, ic. dilakukan BupatiMelawi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Malawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui BadanAnggaran;Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019 berbunyi:Pasal 115(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan KepalaDaerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badananggaran.:13.

Bahwa TAPD Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi tidak pernah melakukan penyempurnaanterhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuai hasil evaluasiGubernur, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:13.1.Bahwa saksi H. Kulan (BuktiP10a), sesuai Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa JabatanHalaman 11 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/202020192014 (BuktiP16), adalah anggota Badan MusyawarahDPRD Kabupaten Melawi periode 20192024, bersaksi, bahwaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernahmenetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihalpenyempurnaan dan penyesuaian Rancangan PerdaKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019.

;(c) Hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawibersama TAPD Kabupaten Melawi, berupa hasilpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuaihasil evaluasi Gubernur, selanjutnya dibahas di dalam rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang diselenggarakanuntuk itu, sebagai bahan pertimbangan dan dasarpenerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi,yang sesuai kesaksian Wakil Ketua DPRD KabupatenMelawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (BuktiP10b), rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi a quo

Putusan Nomor 22 P/HUM/202021.22.menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan yangada padanya, karena diterbitkan tidak melalui mekanismerapat, yaitu rapat Badan Musyawarah, rapat kerja BadanAnggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD KabupatenMelawi, dan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi:20.6.

lampiran; 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta lampiran; 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Koordinator TAPD : Ir. Sujarno Abdul Hamid (Sekretaris Daerah);Halaman 110 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.b. Wakil Koordinator TAPD : Musyafir Bempah (Asisten (Asisten KebijakanTata Pemerintahan);c. Wakil Koordinator TAPD : Alm. Darwin Bookings (Asisten Il (AsistenKebijakan Ekbang dan Keuangan);d. Sekretaris TAPD : Sukril Gobel (Kepala BPKAD);e. Anggota TAPD : Muhamad Taufik Kumali (Inspektur / Inspektorat Daerah);f. Anggota TAPD : Rusdin Amino (Kepala Bappeda);g.

DPA SKPD 1.09 03 16 01 5 2 dengan Pengguna Anggaran Ir.SUJARNO ABD HAMID yang diperlihatkan tadi, saksi sebagai WakilKoordinator TAPD : Musyafir Bempah (Asisten (Asisten Kebijakan TataPemerintahan) TAPD belum pasti ikut dikarenakan adanya tugastugas lainyang diperintahkan oleh atas, membahas tentang DPA maupun DPPA.

dengan pergeseran anggaran, dapat saksi jelaskan untukperubahan jenis kegiatan cukup hanya sampai Sekretaris Daerah tanpa adapembahasan TAPD, namun apabila untuk perubahan nomenklatur APBD ituharus ada persetujuan DPRD setelah dibahas di TAPD.

pasti apakah Kepala Dinas PU Kabupaten Boalemodan Kabag Tapem datang sendiri mengikuti rapat antara TAPD denganBanggar DPRD, namun biasanya Ketua TAPD (Sekda Boalemo Sadr.

) selanjutnya apabila disetujui oleh TAPD maka selurun RKAdibukukan menjadi RAPBD.Setelah itu maka RAPBD tersebut diajukan olehTAPD kepada DPRD melalui surat pengantar bupati dengan lampirandokumen RAPBD kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRDberdasarkan mekanisme internal DPRD dengan melibatkan TAPD dan seluruhSKPD.

Babel selaku Ketua TAPD dan Badan Anggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;16. 1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA Parai-Bangka Nomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;17. 1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859 Tanggal 13 Pebruari 2015.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SYAPARUDDIN, S.Pdi.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Babel selaku Ketua TAPD dan BadanAnggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA ParaiBangkaNomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859Tanggal 13 Pebruari 2015.Putusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TP K/2015/PN.Pgp Hal 5Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara SYAPARUDDIN, S.Pdi.6.

SUMARDIselaku Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/MTahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Tim AnggaranPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 6Pemerintah Daerah (TAPD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 261/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli);21. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 266/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli).22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

Tpg(APBD), dan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plaponAnggaran Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.Bahwa mekanisme penganggaran untuk Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kepulauan Anambas adalah SKPD mengusulkanbesaran anggaran yang masing masing SKPD ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah), kemudian TAPD mengusulkan ke DPRD danselanjutnya dibahas bersama antara TAPD, Tim BANGGAR dan DPRDuntuk menetapkan besaran angka yang diterima

Anambas saksi juga menjabat sebagai TAPD Kab.Kep. Anambas. Bahwa saksi mempunyai SK TAPD dengan nomor 134.6 tahun 2012tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh pemkab Anambas dan adapunjabatan saksi sebagai TAPD Kab. Anambas pada tahun 2013 sedangkanHalaman 89 dari 202 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN. Tpgyang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan danmelaksanakan kebijakan bupati Kab. Kep. Anambas dalam PenyusunanAPBD Kab. Kep.

Anambaspada tahun 2013adapun langkah yang dilakukan oleh TAPD adalahmenerima usulan dari SKPD dalam bentuk rapat RKA (Rencana KerjaAnggaran) kepada tim teknis TAPD, Kemudian TAPD melakukanverifikasi terhadap anggaran yang diajukan oleh SKPD kepada TAPDtersebut, kemudian TAPD menilai kemampuan anggaran daerahberdasarkan hasil rapat TAPD, setelah dilakukan rapat oleh TAPD makaTAPD mengetahui berapa anggaran masingmasing SKPD tersebut.Bahwa yang membuat RKA yang diusulkan kepada TAPD tersebutadalah

Anambas tahun anggaran 2013.Bahwa secara umum TAPD bertugas menyiapkan dan melaksanakankebijakan umum Bupati Kep.

Setelah itu, SKPD menyusun RKA(Rencana Kerja Anggaran) kemudian di Entri dalam aplikasi yang difasilitasi olen TAPD. Setelah itu, TAPD menghimpun semua RKA darisetiap SKPD dan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KKAuntuk dibahas perkomisi yang dihadiri langsung oleh SKPD. terkaitdidampingi olen TAPD.

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

(Sembilan belas milyar seratus empat puluh dua jutaenam ratus limabelas ribu rupiah), dari nilai usulan tersebut kemudiandilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil pembahasan TAPD Pemerintahhalaman 26 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgKota Tasikmalaya, rencana hibah untuk KONI Kota Tasikmalaya alokasianggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

(Sembilan belas milyar seratus empat puluh dua jutaenam ratus limabelas ribu rupiah), dari nilai usulan tersebut kemudiandilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil pembahasan TAPD Pemerintahhalaman 50 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgKota Tasikmalaya, rencana hibah untuk KONI Kota Tasikmalaya alokasianggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Murni Kota

Proposal atau permohonan anggaran yang diajukan daribadan / lembaga / organisasi masyarakatBahwa Rekomendasi Usulan Belaja Hibah kepada Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya dibuat untukdilakukan pembahasan mengenai besaran rencana anggarandenganmempertimbangakan kemampuan anggaran dan mengalokasikananggaran rencana hibah .halaman 96 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgSusunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya,adalah :Sekertaris Daerah selaku

Bahwa Rekomendasi Usulan Belanja Hibah tahun 2018 kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya denganSurat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada SekertarisDaerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya Nomorhalaman 99 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg556/239.A/Disporabudpar tanggal 21 Juni 2017, PerihalRekomendasi Usulan Belanja Hibah Tahun 2018.bahwa hasil pembahasan rekomendasi Usulan Belanja Hibah Tahun2018 untuk

Bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata Kota Tasikmalaya memberikan Rekomendasi UsulanBelanja Hibah tahun 2018 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya, yaitu :e Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada SekertarisDaerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya Nomor : 556 /239.A/Disporabudpar tanggal 21 Juni 2017, Perihal RekomendasiUsulan Belanja Hibah Tahun 2018.bahwa hasil pembahasan rencana hibah

dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT YYKbersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yaitu :Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakatdan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibahsecara tertulis kepada Kepala Daerah;Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD

;TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang,barang, dan / atau jasa;Hibah berupa uang di cantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa di cantumkan dalam RKA SKPD;RKAPPKD da RKASKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalamAPBD sesuai perundangundangan

Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepaladaerah melalui TAPD ;Menandatatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;Memproses pencairan hibah daerah ;Melakukan monitoring dan evaluasi;~o a0Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala daerah;Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengajukanusulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakartamelalui kantor Kesbang kota Yogyakarta dengan membuat rencanaanggaran sebesar Rp.17.502.622.000,00 (tujuh

Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbanganatas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kKemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan ataskemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisadan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasiSKPD terkait.

Tidak ada pertimbangan dari TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulanbelanja hibah dari Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnyadijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS.Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa SUGIARTO SH bersamadengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh H.

Pasal 8 PenganggaranHal. 39 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.(1) Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikanusulan hibah secara tertulis kepada Bupati.(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana yang dimaksud ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan

MM, didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering rapat bersama.Bahwa mekanisme atau prosedur penganggaran APBD tahun anggaran2015, yaitu : badan anggaran membahas APBD awalnya adanya kebijakanumum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) dari timanggaran pemerintah daerah (TAPD) kemudian KUA PPAS. tersebutdibahas oleh badan anggaran dengan TAPD, setelah disetujui bersama olehbadan anggaran dan TAPD maka

dan Banggar;RAPBD yang sudah dibahas oleh Komisikomisi, SKPD, UKPDdan Banggar akan disampaikan kembali kepada TAPD untukditeliti;TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar;Him. 86 dari 413 him.

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar.9. Setelah disepakati dan tidak ada keberatan dari TAPD, makaGubernur mengirimkan RAPBD yang telah dibahas bersama dantelah diparipurnakan kepada Mendagri.10.

bersama antaraeksekutif dan Legislatif lalu diambil diambil olen Wahyu Wijayano ( KabidPPP Bappeda) untuk diinput dalam sistim E Budgeting.Bahwa setalah RAPBD P hasil pembahasan ( disetujui lagislatif daneksekutif) terdapat usulan pengadaan UPS, TAPD tidak melakukanmenelitian akhir/megecek dan mencoret usulan yang tibatiba munculkarena TAPD menganggap RAPBD yang dibuat TAPD sudah sesuaikarena beberapa sebab :Pihak DPRD tidak pernah memberi tau TAPD maupun eksekutif baiklisan/tulisan bahwa ada perubahan

selanjutnya TAPD menyusun RAPBD P 2014 dantetap tidak ada usulan pengajuan UPS.

PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.maka TAPD akan membahas apakah bisa masuk KUA PPAS atautidak.b) sesudah KUA PPAS disepakati eksekutif dan legislatif, maka dalamRAPBD yang diserahkan oleh TAPD kepada Dewan, maka usulanlangsung dapat dibahas langsung ditingkat komisi (bersama asisten,kabid dan SKPD terkait), setelan disepakati dalam pembahasandiringkat komisi , maka Kabid melaporkan kepada TAPD, lalaudibahas aoleh TAPD apakah bisa diterima/tidak, apabila bisa makaakan dimasukkan dalam

langsung sebesarRp.96.399.100.000, (sembilan puluh enam milyar tiga ratussembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, padakenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapanaspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk.Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HIDAYAT TAGORNASUTION, SH dan Terdakwa II RISMAYENI, S.Pd, beserta AnggotaBanggar lainnya saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012dengan Tim TAPD

daftar namanama penerima Hibah diluarDana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalamKUAPPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD Kabupaten Bengkalistidak mau mengesahkan RancanganAPBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi danahibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidakdiakomodir.Bahwa selanjutnya Tim TAPD

sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin SekdaAsmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.

tujuh rupiah) dan pada tanggal 30Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :Kpts. 788/X/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBDTA 2012 dan Rancangan Perbup Perubahan Penjabaran APBD TA 2012;Bahwa setelah Ranperda Perubahan APBD TA 2012 dan RanperbupPerubahan Penjabaran APBD TA 2012 dievaluasi oleh Gubernur Riau,kemudian TAPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadapRancangan Perubahan APBD tersebut dan pada tanggal 1 November2012 ditetapbkan

stabilitas Daerah, yang berdasarkan pasal 9 PeraturanGubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012menyebutkan bahwa : Pemohon hibah mengajukan permohonan kepadaGubernur Jawa Timur, selanjutnya Gubernur menunjuk Kuasa PejabatPengelola Keuangan Daerah ( KPPKD ) / Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD ) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelah dilakukanevaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasitersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalurekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPD menjadiHalaman 3 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUSTPK/2018/PT SBYdasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalalam rancangan KebijakanUmum Anggaran (KUA ) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),selanjutnya apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalamDPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi

stabilitas Daerah, yang berdasarkan pasal 9 PeraturanGubernur Jawa Timur No 33 tahun 2012, tanggal 31 Maret 2012menyebutkan bahwa : Pemohon hibah mengajukan permohonan kepadaGubernur Jawa Timur, selanjutnya Gubernur menunjuk Kuasa PejabatPengelola Keuangan Daerah ( KPPKD ) / Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD ) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelah dilakukanevaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD

) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasitersebut sesuail dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalurekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPD menjadidasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalalam rancangan KebijakanUmum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),selanjutnya apabila permohonan tersebut disetujui akan ditetapkan dalamHalaman 13 dari 57, Putusan Nomor 39/PID.SUSTPK/2018/PT SBYDPA kemudian dilakukan verifikasi administrasi

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor33 Tahun 2012, tata cara hibah diatur sebagai berikut: Pemohon hibahmengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur, selanjutnyaGubernur menunjuk Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(KPPKD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukanevaluasi hibah, setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPDmenyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernurmelalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian TAPDmemberikan

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Dinas PORBUDPAR /DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan surat Nomor : 927/1387Sekretariat perihal Rekomendasi SKPD atas Usulan Belanja HibahOrganisasi Non Pemerintah TA.2015 khususnya pada KONI Kota Tangerangadalah sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan miliar rupiah) disampaikankepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang selaku Ketua TAPD Cq. DPKD.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

BahwaRekomendasi DISPORPAREKRAF dan TAPD Kota Tangerang dijadikandasar pencantuman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon PrioritasAnggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Kota Tangerangselanjutnya Penyusunan Reperda (Rancangan peraturan Daerah) tentangAPBD oleh TAPD meliputi BAPPEDA, DPKD, dan unsur Sekretariat DaerahKota Tangerang.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganHalaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BTNTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

dengan mengirim data sebanyak 42 (empat puluh dua) sekolahSDN dan SMP di Kota Mataram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23Agustus 2018 Dinas Pendidikan Kota Mataram juga mengirim usulanAnggaran Biaya Tambahan untuk Lembaga PAUD / TK dengan jumlah 34(tiga puluh empat) sekolah dengan alokasi biaya Rp. 3.680.000.000,00 (tigamilyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa terhadap datadata dari Dinas Pendidikan tersebut telah dilakukanpengalokasian anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Trauma healing 100.000.000,00Jumlah 4.292.500.000,00 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Rancangan KUPA dan PPASP 2018yang didalamnya antara lain berisi rancangan program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran Penanganan Pasca Gempa pada DinasPendidikan Kota Mataram dikirim ke DPRD Kota Mataram dilakukanpembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Ketua DPRD KotaMataram bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataramdengan jadwal yaitu:Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan

Pemerintah Kota Mataram denganjadwal yaitu:e Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan rapat internalal BadanAnggaran;Halaman30 dari149 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtre Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 lanjutan rapat internalal BadanAnggaran;e Hari Selasa tanggal 4 September 2018 rapat konsultasi Badan Anggarandengan KomisiKomisi;e Hari Rabu tanggal 5 September 2018 rapat Badan Anggaran dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram;e Hari Senin tanggal 10 September

Ketuanya adalah Sekda dan di TAPD juga ada Bappedadan BKD; Bahwa usulan ke TAPD pada akhir Agustus; Bahwa saksi hanya meneruskan data yang dari bidang dan mengirim datalewat WA atau email; Bahwa besaran dana untuk SD dan SMP adalah 3,4 milliard;Halaman60 dari149 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrBahwa angka 4,1 milliard adalah total keseluruhan termasuk untuk TK,tenda, perbaikan kantor dan kalau ditambah dengan trauma healingjumlahnya 4,2 milliard; Bahwa pak Totok adalah sebagai Kepala

adalah:Ketua adalah Sekretaris Daerah;Wakil Ketua adalah Asisten ;Wakil Ketua II adalah Asisten II;Wakil Ketua III Asisten III;Wakil Ketua IV adalah Ketua Bappeda;Sekretaris adalah Kepala BKD;Bahwa jumlah anggota TAPD saksi tidak hafal namun sekitar 20 (dua puluhGomes hrorang);Bahwa TAPD pernah menerima usulan perbaikan fisik sekolah dari PU lalusaksi terima dan diinput;Bahwa assessment terakhir tanggal 10 September 2018 setelah gempatanggal 5 Agustus 2018;Bahwa usulan diteruskan ke DPRD tanggal

Hal itu dipertanyakan kembali olehBadan Anggaran kepada TAPD diruang Paripurna Gedung DPRD KotaBogor. Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikan olehTAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yang sudah diekseku siatau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkan pembebasan lahan untukPKL senilai Rp. 70.000.000.000, (tujuhpuluh milyar rupiah) dan untukpembebasan Eks Gedung Muria tetap dihapus.

Akhirnya oleh TAPD mengusulkanPengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut di atas,kemudian RAPBDP setelah di sepakati olen TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD diHotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan,awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namunoleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkankembali untuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan duaalternatif, alternatif Rp. 55 Milyar,

Terhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebutkarena untuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar,kebetulan pembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampirberbarengan;Pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewansekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran,dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar,dan pada akhirnya

Akhirnya oleh TAPD mengusulkan Pengadaan Lahan Jambu Duauntuk mencapai halhal tersebut di atas, kKemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggaran dengan TAPD diHotel Park, Jakarta dilakukan pembahasan tentang APBD Perubahan,awalnya sebenarnya tidak ada pembahasan tentang Jambu Dua, namun olehSekretaris Daerah selaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembaliuntuk Jambu Dua anggarannya Rp. 55 Milyar, dengan dua alternatif, alternatif Rp. 55 Milyar

Terhadapusulan tersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untukmengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahui 800 Milyar, kebetulanpembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan;Pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Dewansekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, Badan Anggaran,dan TAPD, di bahas kembali TAPD dengan Banggar dan di dapati harga 20Milyar, namun Sekda tetap pada posisi angka Rp. 55 M, atau Rp. 40 Milyar,dan pada akhirnya

YAJID (Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

DEDY WAHYUDI (Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan),saksi ADI WIBOWO (Kasubag Program Bappeda Kota Balikpapan), dalamrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDHalaman 6 dari 90 Putusan Nomor 5 /PID.TPK/2019/PT SMRsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan

CHAIDARCHAIRULSYAH untuk merubah RKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesarRp.12.500.000.000,, selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI (Selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kKemudian Tim TAPD langsung melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya, kemudian Tim TAPDmengubah lampiran PPAS yang sudah disepakati oleh saksi M.

YAJID (Ketua DPRD Komisi II), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

TPK/2019/PT SMRrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan lahan RPU sebesar Rp.2.500.000.000, pada dokumen tersebut,kemudian dalam pembahasan saksi ANDI WALINONO menyampaikan kepadasaksi ABDULLOH, S.Sos bahwa