Ditemukan 266027 data
Joshua Jhon Taylor
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I c.q KAPOLDA Aceh c.q KAPOLRES Simeulue
120 — 42
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DJP JAWA TIMUR II
222 — 81
Bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam Permohonan Praperadilan aquo menurut PEMOHON adalah tentang sah atau tidaknya penyitaan danpenetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh TERMOHON3.
Bahwa selain mempermasalahkan mengenai sah tidaknya tindakanpenyitaan, dalam permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya penyitaanPEMOHON juga banyak mempermasalahkan mengenai sah tidaknyapenetapan diri PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON II yangsecara lebih detil akan kami berikan tanggapan sebagai berikut:1.Bahwa sebagaimana TERMOHON II telah uraikan sebelumnya dalambagian eksepsi pada Jawaban Permohonan Praperadilan a quo,PEMOHON sebelumnya telah pernah mengajukan gugatanpraperadilan atas
Sehingga demi menjamin adanyakepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya dan selayaknyapermasalahan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka tidak perludiperiksa, diuji, dan diputus kembali.Bahwa seandainyapun PEMOHON tetap pada dalil permohonannyamempermasalahkan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, akanTERMOHON II berikan tanggapan sebagai berikut:a. Bahwa TERMOHON II menadililkan pada huruf A.6 s.d. A.11Pemohonan Praperadilan a quo:6.
Jadi sah dan tidaknya penyidikanditentukan dan dikaitkan melalui tahapantahapan yang disyaratkan tersebut;Penyitaan dikatakan sah jika sudah ada penetapan dari pengadilan sebagaimanadiatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2);Penghentian penyidikan, sah dan tidaknya penangkapan, penetapan penahananbisa diajukan dalam satu permohonan praperadilan;Mengenai penghentian penyidikan, sah dan tidaknya penangkapan, penetapanpenahanan bisa diajukan satu persatu dalam praperadilan sepanjang perkarapokoknya belum
penetapan tersangka dan penyitaan,Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Tentang sah tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIl4 berupa Putusan PraperadilanNomor: 8/Pid.Pra/2018/PN.Sda tanggal 26 Desember 2018, telah ternyatapermohonan praperadilan pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka,telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohontentang sah tidaknya penetapan tersangka a quo telah diputus dan
1.KRISTIAN RAIMOND TALLAUT
2.FEBRIAN REVOLINO LESOMAR
3.EVER SAJAT MATURBONGS
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA
35 — 9
IWAN SARDJONO
Termohon:
KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA dan CUKA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
237 — 142
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan ataupenahanan atas permintaan tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknyahukum dan keadilan;c.
Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan ;b.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hokum dan keadilan ;c.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan ;b.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan ;2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan ;3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi olen tersangka atau keluarganya ataupihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;Sah atau tidaknya suatu penyitaan barang bukti ;Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka ;.
1.ARBAIN
2.NIAR
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1337 — 552
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
134 — 44
GOJALI RAHMAN
Termohon:
TNI AL Cq LANTAMAL XII PONTIANAK Cq LANAL KETAPANG Cq SATUAN KAPAL PATROLI LANTAMAL XII KRI SIRIBUA
37 — 10
UMI OKTOVIA LIA KARTINI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota
55 — 76
Yasri Fitra
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh cq Kepala Kepolisian Resort Aceh Tengah
0 — 0
HARTA Bin BAHRIN
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KAPUAS SEKTOR KAPUAS BARAT
7 — 4
SODIKIN alias TONG SENG
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
49 — 14
M. BIMO PRASETIO
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda NTB Cq Kapolres Dompu Cq Kepala Satuan Narkoba Resor Dompu
67 — 21
TAUFIQ URRAHMAN,SE.,MM bin M. NASIR HASYIM
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
119 — 42
M GARRY KELANA
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG
42 — 14
Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan...Bahwa pada hari Kamis tanggal O6 Februari 2020 PEMOHONmelakukan verifikasi BI checking calon nasabah yang di usul kan darikantor unit Mandiri Mikro dibawah cluster 2.
KURNIAWAN ST MSi MT
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH
98 — 0
Moh.Ikbal
Termohon:
Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
78 — 10
H. AIMAN ADI WITJAKSONO, S.T., M.Si
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
40 — 20
WIDIA SETYOWATI
Termohon:
Kapolres Bontang Di Bontang
124 — 39
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan ;b.
ALI KUSNO FUSIN
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
22 — 15
Yogie Singa Negara
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Resort Ogan Komeirng Ilir
37 — 5
Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan.b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/P N.Kag.Pasal 79 KUHAP :1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupenahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada KetuaPengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya..
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b.
sebagaimana dimaksud dalampasal 114 ayat (1) UU RI NOMOR 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1951 dipandang telah didasari oleh buktibuktiyang cukup yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti sehingga tidak melanggarundangundang sedangkan persoalan apakah Termohon memiliki kekhawatiranPemohon sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak, menghilangkanbarang bukti dan atau mengulangi suatu tindak pidana adalah persoalansubyektif yang tidak dapat dinilai sah atau tidaknya