Ditemukan 96 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-08-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Njk
Tanggal 24 Juni 2021 — MOCH. SILAHUDIN MELAWAN : PT. BRI, CAB. NGANJUK, DKK
11133
  • Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugiharus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidakJelas/tidak sempurna.Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepadaTurut Tergugat sangatlah berpotensi membebani keuangan negaraHalaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN Njkpadahal diketahui antara Penggugat dan Turut Tergugat tidakterdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tun tutan gantirugi dibebankan pula kepada Turut Tergugat I.30
Register : 23-01-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PA PAINAN Nomor 21/PDT.G/2014/PA.Pn
Tanggal 25 Juni 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
2412
  • Pn.menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut , oleh karena itu nafkahuntuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensisampai dewasa, yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensiminimal sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, danakan dicantumkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena tun tutan nafkah iddah dan nafkah untuk2 (dua) orang anak tersebut di atas berkaitan langsung dengan cerai talak,maka tuntutan nafkahnafkah yang telah
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
RENDY SOUKOTTA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
318182
  • Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepa tutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenye lenggaraan pemerintahan;b.
Register : 29-08-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 55/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS
Tanggal 3 Oktober 2016 — 1. BACHTIAR BIN MATTARONG 2. SAID ABDUL GANI ST, BIN ABDUL RAHIM 3. MUSTAINA MUIN BINTI MUIN PILI
5233
  • Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang menurutrumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan danditarik dari hasil pemeriksaan Penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagiHakim dalam pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan, dasar tun tutan pidana sertamenjadi dasar bagi Hakim menjatuhkan putusan.Bahwa pada dakwaan primair dan subsidair, serta surat tuntutan saudara JaksaPenuntut Umum sengat jelas dikatakan para Terdakwa adalah selaku PejabatPelaksana Teknis
Register : 06-07-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PA LIMBOTO Nomor 264/Pdt.G/2015/PA.Lbt
Tanggal 3 Februari 2016 — -ARDAS MALIK bin ABDULLAH N. MALIKI DKK MELAWAN -SIANE MALIK binti BIALANGI N. MALIKI
10553
  • TUTAN DAKO, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempattinggal di Desa Dulamayo, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo,saksi adalah istri saksi mempunyai hubungan keluarga dengan paraPenggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaiberikut :Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PALbtTrBahwa saksi mengenal ABDULLAH N. MALIKI, telah meninggal dunianamun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;Bahwa semasa hidup ABDULLAH N.
Register : 10-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 371/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
TABAH Bin IMRON
298
  • Rudi (DPO) memasukkan selang dari tedmondtampungan menuju 2 (dua) tedmond dan 1 (satu) galon yang beradadi bak mobil Terdakwa yang selanjutnya Saksi Saiful Bahari bin.Drahim (penu tutan dilakukan secara terpisah) menghidupkan mesinpompa, Bahwa setelah mesin dihidupkan maka minyak dari tedmondtadahan disedot melalui selang yang diarahkan menuju 2 (dua)tedmond mobil Terdakwa, Saksi Saiful Bahari bin.
Register : 31-08-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 67/Pid.B/2018/PN Mjn
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RAMLAH, SH
Terdakwa:
1.Hj. BAHARIAH HUSA, S.KM., M.Kes binti HUSA
2.SABRI bin MUBIN
4628
  • Memulinkan hak Terdakwa dan Terdakwa Il dalam kemampuannya,kedudukannya, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalahyang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penun tutan dari JaksaPenuntut Umum ini;.
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
235319
  • UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentangPeradilanTata Usaha Negara diaturbahwa: seseorang atau badan hokum perdatayang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadiserta itu tutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.b.
    UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : seseorang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaiitu tutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi,Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor
Register : 23-07-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
PT. CITRA KENCANA AGUNG
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Depok
2.Kelompok Unit Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)J)
Intervensi:
PT. VARAS RATUBADIS PRAMBANAN
360194
  • 53 ayat 1 UndangUndang Nomor9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orangatau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanHalaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor: 80/G/2020/PTUN.BDG.agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tun tutan
Register : 15-01-2009 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Juli 2010 — FX. CAHYO BAROTO. Bsc.MBA. M e L a w a n 1. LOREN P. MONIAGA 2. EDDY HANDOYO. 3. H. YUNARDI. SH..
180543
  • Penggugat dalamgugatannya ya tidak menyertakan pembuktianahwa se hubungan gugatan Penggugat,Tergugat Ill telah berupaya mengasingkane Tu tutan Penggugat agar PengadilanNeger Jakart ta Stlatarr mengnukumTergugat Hl bersamasama denganTergugat I dan Tergugat Il secara tanggunrenteng membaya anti rugi materiiSsenesar Rp. 33.1 5 00 .000, dan gantui immateriil sebesar Re10 000.000.000, atutnya ditolak,setidaktidaknya dinyat akan tidak gapatditerima, apalagi ggug gat dalamGugatannya tidaks meny yerts an
Register : 30-04-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 355/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Maret 2011 — DAVID DIKI, 2. MARYUSUF, 3. SAIP, 4. MASNAN, 5. MISRA, 6. SYAHRONI, 7. KANJAN, 8. SAMSURI, 9. REBING, 10. RAKMAN, 11. SAIPULLAH, 12. SAPRUDIN.MS, 13. JANAMAN, 14. NASTILAH dan 15. NURMAENAH, M e l a w a n PT. PLN PUSAT (Persero), PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN REGION JAKARTA BANTEN PT. PLN (Persero) Cq. PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA-BALI, PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA (PT.BBS), PT. LEKTRIKA KARYATAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Cq. DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DITJEN LPE
11149
  • dengan adanya butir 15 posita gugatan dan butir 5 petitum tersebut di atas yangisinya merupakan tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka menurut hukum acaraperdata Indonesia uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan ArgumentasiTergugat IV tersebut didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusanMahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidahhukumnya berbunyi : Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;Dengan demikian, tun tutan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt .Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
397240
  • Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakimmenjatuhkan putusan terhadap terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO BinSUMANTRI OWNIE sesuai dengan surat tutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikanDupliknya secara tertluis, tertanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya:Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikanDupliknya secara tertluis, tertanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknyamenyatakan tetap
Putus : 09-12-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NO. 1359/PID.B/2014/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — PIDANA -AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
14551
  • Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakimmenjatuhkan putusan terhadap terdakwa AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO BinSUMANTRI OWNIE sesuai dengan surat tutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikanDupliknya secara tertluis, tertanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya:Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikanDupliknya secara tertluis, tertanggal 25 Nopember 2014 yang pada pokoknyamenyatakan tetap