Ditemukan 85 data
21 — 8
KARTINIHal 1 dari 5 hal Pnt.No.924/Pdt.G/2017/PA.BmDALAM POSITA1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah padatanggal 12 Pebruari 1989 dan telah tercatat pada Kantor Uruisan AgamaKecamatan Dompu, pada tanggal 12 Pebruari 1989 dengan Kutipan AKta NikahNomor 504/9/III/1989;Bahwa, Setelah aka d nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersamaselayaknya suami isteri dengan melakukan hubungan badan (Bada al dukhul)dan dikaruniai 4 orang anak perempuan masingmasing bernama
16 — 10
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 12 Pebruari 1989 dan telah tercatat pada Kantor Uruisan AgamaKecamatan Dompu, pada tanggal 12 Pebruari 1989 dengan Kutipan AKtaNikah Nomor 504/9/III/1989;2.
27 — 7
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istriyang syah, yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2005, sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx/02/X/2005, tertanggal 1Oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor Uruisan Agama Cepu, KabupatenBlora, Provinsi Jawa Tengah.3. Bahwa benar setelah sah menikah Penggugat dan Tergugat melakukanhubungan biologis (Bada Dukul) kemudian hidup berumah tanggalayaknya suami istri.4.
117 — 50
;Bahwa sejalan dengan dalil dalil Tergugat diatas, menurut Indroharto, SH (manta KetuaMuda Mahkamah Agung RI Uruisan LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara) dalam bukunyaUsaha Memahami Undang Undang Peradilan TataUsaha Negara ukuran atau faktor faktor yangperlu) diperhatikan untuk mengabulakan ataumenolak permohonan penundaan pelaksanaanKeputusan TUN yang digugat adalah : (a) Harusdilakukan pertimbangan pertimbangan mengenaikepentingan kepentingan yang bersangkutan.
201 — 931
sampai calon investor tidak mengetahui adanyasurat yang menyatakan proses akuisisi tidak dapat dilanjutkan denganalasan dokumen kurang lengkap ;Bahwa selama proses akuisisi Direksi yang perusahannya akan diakuisisitidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis, yang terkaitdengan penguasaan yang harus mendapat persetujuaan dari DewanKomisaris ;Bahwa secara Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20Tahun 2014, begitu OJK menyetujui proses akuisisi, proses akuisisiselanjutnya adalah uruisan