Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sptyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a pats ol plole airy JL agar Ud arg j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :el plo lo aro Nl rg Us ary; aid 956 Yolei lgusl ale Wo a isArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pple lo aro dl rg Us arg; ails 956 Yolei lgusl ale Wo al pis hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Sptpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol plole airy JL agus Udo ary j didlo S55 Wo.Artinya: Barang siapa mengetahul bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut makaperkawinan yang dilakukan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Sptkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbadl bys as JI We eLYl 9 pai.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersamasamamengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89

Penetapan Nomor 0079Pdt.P/2017/PA.Tgt Para Pemohon telah mengetahuireka dan selama ini tidak ada pihaki yang mengatakan lain terhadapmMajelis hakim sependapat denganJ Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan fakta tersebutmaka perkawinan yang dilakukan

Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syaratkelengkapan administrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan aktakelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab

Khallaf halaman 93 yang diambilsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahuibahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkanmasih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada buktibukti yangmenentukan lain (putusnya perkawinan)";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambilPenetapan No.0300/Padt.P/2016/PA.Amt him 9 dari 12sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

2016/PA.TgtArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak, administrasi keberangkatan ibadah haji dan sebagainya,maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telan pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut : hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.SbseJ plo Le dara Nl rg U9 arg; ails 95 Yolei qusl ale Wo al pisArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFigh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasar dalampertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

sebagaimana tersebut di muka, bahwa Pemohon dan Pemohon IItelah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yangmenyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan seperti pembuatan paspor untuk keberangkatan ibadah umrahdan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo ol ats ol

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pple lo aro dl rg Us arg; ails 956 Yolei lgusl ale Wo al pis hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 624/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pl plo lo aro Nl rgw Us ary; aid 956 Yolei lgusl ale Wo al pis hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon IItelah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yangmenyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasipendaftaran/keberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau aktakelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Els 985 So Ab 3 tubs ako 555 al s8l le Sy s52Ul LasArtinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :Uslagri yo aby ping aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dyJgare (2d LivgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab

aid 109 Leas als rire) a Md Ue JI JU olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

cli: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

hakhakPara Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapanadministrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anakdan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab