(dua ratusempat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratussembilan belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tuntutan pidana Penuntut Umum,Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusansebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ZUS TAMBENGI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairmelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1),(2), dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yangmenyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasipada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (8) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Simalungun sebesar Rp1.756.434.566,76 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasilpemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli2011.Perbuatan Terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU

Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan:..., Maka seluruh unsurunsur pada dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun2001 Jo.

Putusan Hakim Pertama dalam membahas unsurunsur dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP :"Unsur setiap orang", yaitu :"Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

Jaksa/Penuntut Umum atas eksepsi PenasihatHukum terdakwa ;Pembacaan tuntutan Penuntut Umum oleh Penuntut yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :wlMenyatakan terdakwa Muhammad Duddy Hermawan bersalah telahmelakukan tindak pidana Secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara Sebagaimana ketentuan Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Duddy Hermawandengan :2.1.

Bank BNI ( Persero ) Tbkdirugikan sebesar Rp. 937.461.467 ( sembilan ratus tiga puluh tujuh jutaempat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah )atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;annem Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan

dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 terdakwa tidak pernah menyuruh Sadr.Wahyudin untuk menyetorkan uang ke rekening atas nama Yulyansahsebebsar Rp. 100.000, (saratus ribu rupiah);36 Bahwa tidak benar, terdakwa melakukan penarikan dana melalui ATMsebesar Rp. 937.461.467, yang ditransfer kerekening Yulyansah, ke kartuDebit atas nama Yulyansah, penarikan tunai dan lainlain;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative,masingmasing dakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat ( 1 ) Jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa Majelis akan lebih dului mempertimbangkan dakwaanPrimair diatas , yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :e Setiap orang :e Secara melawan hukume Melakukan perbuatan memperkaya diri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31 Tahun1999 jo UndangUndang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. ;SubsidairBahwa terdakwa Drs.

AGUS PRIYONO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI.Nomor : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI. nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa Drs.

AGUS PRIYONO dari dakwaan PertamaPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI. Nomor :31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang35Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. ;. Menyatakan terdakwa Drs. AGUS PRIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi Dr.Ir.

.; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidiairwo Bahwa Ia terdakwa ROHMAN BIN LILIK. selaku Direktur CV. Tehnikon,pelaksana CV. Like Jaya, CV. Diah Permata, dan CV.

diantaranya diberikan kepada Ujang Sya,ari.e Bahwa Terdakwa telah dua kali menitipkan uang kepada Kejaksaan NegeriEmpat Lawang untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut, yaitupada tanggal 19 April 2009 sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juitaRupiah) dan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp.40.000.000,00 (empatpuluh juta Rupiah) sehingga jumlahnya Rp.65.000.000,00 (enam puluh jutaRupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengandakwaan subsidairitas sebagai berikut :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair :Pasal 3. jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa atas dakwaan subsidairitas tersebut Majelis HakimPengadilan

akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila semua unsurdari dakwaan primair terpenuhi dan Terdakwa dipandang sebagai orang yangbertangggung jawab, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,sebaliknya apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhimaka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwaharusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkandakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 jo.

YOHANES terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.,, sebagaimana dalamdakwaan Primair.2.

dipersidangan dan pertimbangan hukumHakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatanperbuatan sebagaiamana diuraikan dalamdakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karenakesimpulan mengenai faktafakta hukum dan pertimbangan hukumtersebut telah sesuai dan didasarkan pada alatalat bukti yang diajukankepersidangan; Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatanperbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Hal. 48 dari 50 PUT.No.04/TIPIKOR/2014/PTRtentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut,karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah

dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidanayang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingbesarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana serta peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :Hal. 50 dari 50 PUT.No.04/TIPIKOR/2014/PTRMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan terdakwalain yakni Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M.AP (ketiganya telahdiajukan sebagai terdakwa dalam penuntutan

2 ayat 1 Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair: Melangar Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, subsidairPasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor31

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mengatur perbuatan pidanayang dilakukan subjek hukum sebagai Pegawai Negeri dan pemangku jabatan ataukedudukan sebagai pelaku penyalahgunaan kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orangdalam dakwaan primair harus dinyatakan

., sebagaimana diatur diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. AntartikaKarya Pratama, bersama dengan Saudara dr.

Bahwa putusan tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadapTerdakwa adalah jauh lebih rendah dari apa yang telah Pemohon Kasasiharapkan seperti yang ada di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, dan halini tentu saja tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan tidak dapatmenimbulkan efek preventif bagi masyarakat luas ;Bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi ajukan di persidangan dengan dakwaanSubsidiaritas yaitu Primair : Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) a, bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sehingga

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP, semua unsurunsur dakwaan Primair telah terpenuhi ;Bahwa mengenai Unsur secara melawan hukum Pemohon Kasasiberpendapat : Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksuddengan Secara Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yaitu unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jugaharus dibuktikan selurunnya sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasibuktikan di dalam

MALONDA dan TERDAKWA II IR. SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups iJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana

Bin lbrahim dan TerdakwaIl Usman Bin Nyak Umar lItam terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.

Majelis Hakim tidak tepat menerapkan atau menafsirkan hukum yangterdapat dalam putusan;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah mengenyampingkanfakta hukum berkaitan dengan penerapan atau pembuktian Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.SusTPK/2014/PN.BNA. tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor :48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari

ARIF Bin MUSTAFA selaku Direktur CV.Bumi Taluak Limpaso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a & b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana.Subsidair :Bahwa mereka, terdakwa ARIF PRIYADI Pgl. ARIF Bin MUSTAFA selaku DirekturCV.

ARIF BIN MUSTAFA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a & b, Ayat (2), Ayat (3) Undang UndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNo.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;2. Menghukum terdakwa ARIF PRIYADI PGL.

Bumi Taluak Limpaso selaku PerusahaanPelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung) tidakmelanjutkan Pembangunan Pasar Bungus (Los Lambung), sampaiberakhirnya masa kontrak tanggal 27 Desember 2012;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa PenuntutHalaman 39 dari 52 hal.Put.No.6/TIPIKOR/2020/PT.PDGUmum dalam Tuntutannya menyatakan dakwaan yang terbukti dalam perbuatanTerdakwa adalah melanggar Pasal 2

ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufa,b, ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndangNomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaanprimair, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, subsidair 3(bulan) kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp117.168.111,00(Seratus tujuh

Arif Bin Mustafadihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dakwaanyang berbentuk subsidairitas:Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) huruf

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo.

Kdimempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, makadakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidakterbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangR.

Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dengan dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo.

MUDA sebagaimana diaturdiancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 1672 K/PID.SUS/2017Bahwa Terdakwa PETRUS AMADOREN alias PETU, dan Terdakwa IIH. MUDA MAMONTO alias H.

HAJIMUDA MAMONTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi Sebagai orang yang melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo.

BPR BKK Pati Kotasebesar Rp. 1.822.844.432, (satu milyar delapan ratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empatratus tiga puluh dua rupiah) atau setidak tidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanatelah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pati tanggal 12 April 2010 sebagai berikutMenyatakan Terdakwa HARSOYO bersalah melakukan~ tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah denganUU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan primair kami.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARSOYO dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denganperintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah

Saprin, Ahmad Fuadi clan Fadillah, ST adalah sebesarRp 68.181.818, (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribudelapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dariBPKP Propinsi sumatera Utara di Medan Nomor : R6716/PW02/5/2009tanggal 23 Desember 2010 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang

Masrul Siregar tidak terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) kele KUHP,dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;2. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan' Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tsb diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumbaik dakwaanswPrrimair maupun dakwaan Subsidair tidakterbukti, berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwaharus dibebaskan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnyaharus dipulihkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;69Mengingat Pasal 2 ayat (

1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RINomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYpuluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari InspektoratKota Malang yaitu dari adanya selisin nilai karcis yang digunakandengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah atau setidak tidak nya sekitar itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selakuKepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan KotaMalang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor821.2 / 292 / 35.73.403 / 2016 tanggal 29 Desember 2016, yangsebelumnya terdakwa Drs.

MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor.31Halamaan 32 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai manatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidiair: Bahwa terdakwa Drs. H.

Soemarsosno, MMdidakwaoleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikutPrimair melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI.No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI.

No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa, melihat susunan dakwaan tersebut,majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primeir, yaitumelanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU. RI.

dana di Bank, yang. saatitu. ia sedang sakit bukanlah perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa yangmenerima penitipan dan menyimpan dana tersebut pada rekeningpribadinya serta perbuatan terdakwa yang mencairkan danatersebut dengan menandatangani surat surat pencairan danatersebut pada Bank bukan merupakan perbuatan hukum, maka unsuryang secara melawan hukum ini tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yangterkandung dalam pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi, yaitu: Turut Serta Dengan Melawan Hukum MelakukanPerbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang DapatMerugikan Keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang

sehingga keseluruhanpembayaran yang menggunakan dana tersebut haruslah dirampasuntuk dikembalikan ke kasOleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya PengadilanTinggi Palu menerima permohonan banding dan menyatakan TerdakwaILHAM SALENG, S.Kel., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu: turut serta denganmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair serta menjatuhkanpidana kepada terdakwa ILHAM SALENG, S.Kel., M.Si dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungandengan

menumbuhkan rasa memiliki atas output yang dihasilkan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana kesimpulan hasil auditperhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Brebes, dengan surat nomor 700/0061/Rhs/2015 tanggal 07 December2015, negara dirugikan sebesar Rp. 130.250.000, (Seratus tiga puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa SAID Bin AKYAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang R.I.

Gapoktan Mitra Tani mengalami kerugianNegara sebesar Rp. 130.250.000, ( seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah ) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atass kemudian akandipertimbangkan apakah peruatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan dan kepadanya telah di dakwa :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan Meajelis akanmempertimbangkan dakwaan primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan primairtidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair :26Menimbang, bahwa adapun dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur sebagai berikutUnsur Setiap Orang.2.