Ditemukan 1066 data
350 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 480 PK/Pdt/2017kepada Penggugat:Sebagaimana pernah dijelaskan dan diperjanjikan cara penyelesaian di atasoleh pewaris sambil menyerahkan fotocopy Surat Wasiat Akta Nomor 25,tanggal 12 Desember 2003 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, sehingga cara pembayaran tersebut menjadikansuatu perjanjian penyelesaian hutang oleh pewaris kepada Penggugat;Tetapi (....sekali lagi tetapi....) bilamana isi Surat Wasiat Akta Nomor 25,tanggal 12 Desember 2003 dianggap oleh
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (PEMOHON KEBERATAN)
Tergugat:
PERKUMPULAN MASYARAKAT INDONESIA PECINTA LINGKUNGAN DAN PERDAMAIAN Greenpeace Southeast Asia-Indonesia
202 — 131
tersebut diberikan kepada masyarakat, Sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dengan demikian terhadap informasi yangdimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupaDaftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (hardcopy)Halaman 78 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.di Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjutdan beralasan hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atasoleh
111 — 58
Sedangkan dalamPutusan BPSK tersebut menyebutkan gugatan darikonsumen (in casu Manarsar Sitorus) diterima pada tanggal15 Maret 2016 dan kemudian baru diputus oleh BPSK BatuBara Tanggal 15 September 2016, yang dimana sudahsangat jauh melebihi batas waktu yang diwajibkan yakni 21(dua puluh satu) hari Kerja, sehingga berdasar hal tersebutmengakibatkan Putusan BPSK tersebut di atas tidak sahsecara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Maka: Dengan demikian atas hal hal yang telah dikemukakan di atasoleh
Terbanding/Tergugat I : WILLIAM JAUWHANNES
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK
Terbanding/Turut Tergugat : OENNY JAUWHANNES
251 — 95
Tanggungan atasTanah Beserta BendaBendayang berkaitan dengan Tanah (UUHT),bunyinya:Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuanPasal 2 Akta PemberianHak Tanggungan, bunyinyaJika Debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasihutangnya berdasarkan penanjian utang piutang tersebut di atasoleh
SITI RAHAYU, SH
Terdakwa:
SUHARTO alias HARTO bin alm IBRAHIM.
100 — 10
M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padapersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atasoleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriRengat Kelas II, dihadiri oleh SITI RAHAYU, S.H selaku Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,OMORI R. SITORUS, S.H.
31 — 11
sebagaimana dimaksud di atasoleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah secara melawan hukum. Oleh karena24tanah tersebut sudah dijual tetapi diambilMaka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam Rekonvensimohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untukseluruhnya;2 Menyatakan bahwa tanah seluas 3.275 m?
111 — 51
korban) masih tetap berada di area sofa table,setelah itu terdakwa memanggil kembali pelayan diskotek sahara clubdan mengatakan tolong turunin si bule ini, mengganggu, setelah itu ke2Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Srg(dua) orang korban tersebut di ajak paksa oleh keamanan untuk turundari area sofa table, kemudian terdakwa Hadi Wijaya menghampiriterdakwa dan menanyakan ada apa, kemudian terdakwa jawab itu sibule rese, setelah para orban di bawa paksa tutun dari area table atasoleh
120 — 59
Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atasoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JONI EFENDI, S.H. Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;Panitera Pengganti HakimJONI EFENDI, S.H. MIRRANTHI MAHARANI, S.H..Halaman 95 dari95 Putusan Nomor:01/Pra.Pid/2016/PN.Psb
65 — 10
dilakukanTerlawan Ill ataukah perlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan olehHalaman 85 dari 89 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 5/Pat.Plw/2015/PN Sgn.pengadilan, olen karena dengan telah berakhirnya proses lelang dan beralihnyakepemilikan atas obyek lelang upaya hukum yang dapat dilakukan olehPelawan adalah mengajukan Gugatan, sedangkan dalam hal EksekusiPengosongan dari pengadilan belum selesai, maka upaya hukum yangdilakukan adalah perlawanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atasoleh
JACOB WAIMBO, S.IP
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
150 — 43
korupsi atau yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 63/Pid.SusTPK/2014/PNJap tanggal16 Maret 2015 (vide bukti surat P6 = T1) yang telah berkekuatan hukum tetapberbunyi: Menyatakan Terdakwa JACOB WAIMBO, S.IP telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan PrimairJakwa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOB WAIMBO, S.IP tersebut di atasoleh
64 — 15
saksi oleh karenanya tidak dapatdipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasyang ternyata menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat membuktikandalildalil sangkalannya tersebut dan sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI tanggal 23 Agustus 1972 No.395 K/Sip/1972 dengan menerangkan JikaTergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatanPenggugat harus diterima:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasoleh
84 — 17
Pati.35Bahwa lahan pertanian milik saksi tersebut sampai bisa digunakan sebagai lokasiberlangsungnya kegiatan penambangan karena dibeli tanahnya yang bagian atasoleh Terdakwa KASINU dengan alamat Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong,Kab.
130 — 45
memperhatikanPasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengacupada Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, hal tersebut tidaklah menyalahi hukum acara;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untukmelaksanakan putusan ini, dengan memperhatikan Pasal 180 ayat (1) HIR,maka tuntutan uit voerbar bijvorraad yang diajukan Penggugat pada petitumangka (14) haruslah di tolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
ERNI WIDIAWATI, M.Pd.
Tergugat:
YAYASAN TARUNA BAKTI
129 — 41
dipenuhi untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapatdilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), sehingga terhadap petitumPenggugat angka 7 (tujuh) dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa bukti Ssuratsurat dan saksi yang diajukan oleh Penggugatdan bukti suratsurat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat selain yang telahdipertimbangkan di atas dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan dengansubstansi materi dalam pokok perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh
DEDI WAHYUDI
Tergugat:
1.M.KHODERI
2.H. HUSRIN SANI
3.MULIADI
4.SURIANSYAH
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI , Cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
3 — 1
agar Tergugat , II, Ill dan IV serta Turut Tergugat dihukumuntum membayar biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa petitumtersebut dapat dikabulkan hanya sebatas terhadap Tergugat , Il, III danTergugat IV, sehingga karenanya petitum tersebut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat tidak semua petitum dikabulkan, maka menyatakan gugatanPenggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasoleh
H ANDI TAJUDDIN SH MH
Tergugat:
1.N Nenny Sailun
2.Ny Yunnia Lie
3.NY NENNY SAILUN
Turut Tergugat:
1.Andreas Timothy SH MKn
2.ANDREAS TIMOHTY,SH,Mkn
127 — 85
IgataJaya Perdania tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perubahan AnggaranDasar atas persetujuan kurator, dan dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terbatasnomor 159 tanggal 19 Maret 2015 dibuat oleh Notaris Radan Mas Soediarto SH(vide Bukti P3) tidak sah karena bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atasoleh karena Akta Penyesuaian
76 — 48
pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaaneksekusi hak tanggungan merupakan parate eksekusi yang mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.Menimbang, bahwa selain UndangUndang Hak Tanggungan tersebutjuga di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 315/2013 tanggal11 Oktober 2013 Pasal 2 disebutkan Jika debitur tidak memenuhi kewajibanuntuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atasoleh
108 — 71
sebagaimana yang diuraikan di atas oleh Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat I sangat bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) danayat (2) PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaranb Penggugat ISHAK RANGA DJA samasekali TIDAK PERNAHMEMBUAT SURAT KUASA kepada Tergugat II dan Tergugat III untukmemproses Sertifikat Pengganti tersebut yaitu SHM No. 183 dan SHM No.387 yang dijadikan sebagai JAMINAN oleh Turut Tergugat kepada TergugatI sehingga perbuatan oleh Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atasoleh
382 — 118
atassudah sepatutnya majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara makassaryang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak eksepsiyang diajukan oleh pembanding untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara1.bahwa terbanding tetap berpegang teguh pada gugatan dalil terbandingsemula dan menolak seluruh dalildalil yang diajukan oleh pembandingmaupun terbanding i kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat olehterbanding ;bahwa segala dalildalil yang sudah diuaraikan dalam bagian eksepsi di atasoleh
124 — 35
November 2016 (4 bulan) kepada masingmasing Penggugat sebesar 4,5 bulan x Rp 3.421.680,00 = Rp15.397.560,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu limaratus enam puluh rupiah;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atasoleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;Menimbang, bahwa mengenai